Suara Indonesia News – Kuningan. Disambangi jelang rapat, kepala Desa Bojong Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Nurul Komariah,S.Sos., tengah melakukan pembenahan dan persiapan pengembangan potensi potensi desa, termasuk Bumdes Wisata dan pembangunan lainya.

Salah satu potensi yang sedang dipersiapkan nya terkait dengan potensi sumber daya alam, yaitu pemanfaatan seputar lahan di lingkungan situ bojong yang rencananya akan dijadikan kawasan wisata terpadu dan edukasi yang ramah lingkungan. Termasuk didalamanya nanti wisata kelinci, camping ground dan lain lain, ujar Ibu kades Bojong.

Menurut ibu kades, Desa Bojong memiliki masyarakat kelompok ternak kelinci yang jumlahnya hampir 20 kelompok yang sudah dapat diandalkan. Karena sering melakukan pertandingan sampai mendapat juara tingkat nasional dalam kotes kelinci dan hal tersebut dikuatkan oleh Kurniawan, salah satu  ketua kelompok ternak kelinci ketika di temui di kediamanya kamis 25 februari 2021.

Bahkan menurut Ketua kelompok, Kontes kelinci ini sering dilakukan di berbagai daerah di indonesia, terahir mengikuti kontes kelinci di kota semarang dan Alhamdulillah kelinci dari kuningan mendapat juara, ujar kurniawan dan di desa bojong sudah hampir 20 kelompok peternak kelinci yang siap untuk dikembangkan.

terlebih kepala desa  Bojong sangat mendukung dan mempasilitasi dalam pengembangan budi daya kelinci yang akan diteruskan mejadi sebuah wisata edukasi, ujarnya .

lebih lanjut Kades Nurul menyampaikan, desa bojong saat ini tengah melakukan giat pengembangan usaha, baik bidang bumdes, termasuk wisata, pembinaan karang taruna , Ormas PP dan usaha masyarakat. Alhamdulilah, sekarang baik masyarakat mapun pemerintah desa tengah semangat semangatnya bekerjasama untuk gerakan perubahan desa bojong.

Dalam sektor wisata, khususnya wisata religi desa, Sekdes Dedi Syiarudin menyampaikan, Desa Bojong memiliki sejarah desa  yang bisa dikaitkan dengan sejarah kuningan, karena ada makom/ patilasan Raden Adipati Kuningan, dan ini rencananya akan dijadikan kawsan wisata religi, sebagai pengingat kepada sejarah dan perjuanganya para leluhur,  ujar kades menambahkan  kepada media. (Sep/rie/die)

Suara Indonesia News – Pamekasan. Forkopimda Jatim Gubernur Jawa Timur Khofirah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Pangkoarmada II Laksda TNI I.N.G Sudihartawan dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, Silaturahmi sekaligus Takziyah serta mengucapkan bela sungkawa atas musibah Bukit setinggi 70 meter di dekat Pondok Pesantren Annidhomiyah di Dusun Jepun Desa Bindang Kec. Pasean Kab. Pamekasan longsor dan menimpa asrama santriwati. Kamis (25/2/2021) sore

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur, didampingi Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada II dan Kapolda Jatim menyebutkan, bahwa sangat prihatin dan berduka atas peristiwa yang menimpa tanah longsor di Pondok Pesantren (Ponpes) yang mengakibatkan 5 (lima) Santriwati meninggal dunia karena tertimpa tebing yang longsor.

Dari peristiwa ini, setidaknya ada 3 (Tiga) kamar yang tertimpa longsor, sehingga menyebabkan 5 (Lima) santriwati meninggal dunia, 2 (Dua) santriwati masih dirawat di Rumah Sakit.

“Saya (Gubernur Jatim) bersama Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada II dan Kapolda Jatim, mengucapkan bela sungkawa sedalam dalamnya, atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Annidhomiyah. Yang menyebabkan duka mendalam,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kamis (25/2/2021) sore.

Selain mengucapkan bela sungkawa, Forkopimda Jatim, juga memberi bantuan.

Diberitakan sebelumnya, Bukit setinggi 70 meter di dekat Pondok Pesantren Annidhomiyah di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Pada hari Rabu (24/2/2021) dini hari lalu terjadi longsor.

Peristiwa ini menyebabkan 5 (Lima) santriwati meninggal dunia. Dua diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit. Peristiwa ini terjadi, saat hujan lebat terjadi di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.

Berikut identitas 5 santriwati yang meninggal dunia akibat timbunan longsor :

1. Rubiatul Adhawia (14) asal Desa Poreh Kec. Karangpenang Kab. Sampang.
2. Siti Khomariyah (16) asal Kec. Sumberjambe Kab. Jember.
3. Santi (14) asal Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember.
4. Nur Aziza (13) asal Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember
5. Nabila (12) asal Desa Sempong Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep. (Hari R)

Suara Indonesia News – Samosir. Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar konferensi pers di Aula kantor Bupati Samosir, Pangururan, Kamis 25 Februari 2021.

Kepala Dinas Kominfo Kab. Samosir yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kominfo Saut M. Manihuruk menyampaikan bahwa konferensi pers ini dilaksanakan dalam rangka menjalin kemitraan dan partisipasi aktif pers wartawan/jurnalis untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Samosir. Peserta konferensi pers ini diikuti oleh wartawan/jurnalis yang bertugas di Kabupaten Samosir.

Dalam sambutannya Plh. Bupati Samosir menyampaikan sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan banyak memperoleh saran dan masukan dari rekan-rekan pers yang bisa disampaikan secara langsung ataupun tulisan dalam media. Menyadari peran pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan bangsa indonesia dan etika insan pers yang diamanahkan dalam UU Pers No 40 Tahun 1999, hati nurani juga menjadi prioritas untuk mempertimbangkan berita-berita yang akan dipublikasi.

Adapun beberapa hal penting yang disampaikan dalam konferensi pers ini antara lain terkait perkembangan Covid-19 di Kabupaten Samosir sampai pada hari ini tidak ada kasus baru dan 13 orang sembuh dengan jumlah konfirmasi positif 12 orang dengan kumulatif jumlah kasus 174 kasus, dan dalam penanganannya satgas Covid-19 akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dan operasi yustisi untuk memastikan penegakkan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Samosir sudah melaksanakan Vaksinasi Covid-19 tahap pertama dan sedang mempersiapkan pencanangan vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

Dalam pertemuan ini disampaikan Pemerintah Kabupaten Samosir sedang mempersiapkan perayaan hari jadi Kabupaten Samosir dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan yang sudah dimulai pada tanggal 18 Februari sampai dengan 03 Maret 2021.

Plh. Bupati Samosir diakhir sambutannya mengharapkan dukungan dari rekan-rekan  pers untuk dapat mengedukasi masyarakat melalui tulisan dan pemberitaan yang informatif serta menyejukan terkait pandemi Covid-19 di Kabupaten Samosir dan mengajak seluruh masyarakat samosir untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Acara selanjutnya dilanjutkan dengan dialog interaktif yang dipandu oleh Asisten I Drs. Mangihut Sinaga, wartawan/jurnalis menyampaikan saran dan pertanyaan yang langsung dijawab oleh Plh. Bupati Samosir dan SKPD terkait, secara umum konferensi pers berjalan dengan baik dan lancar. (Jabs)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Keberadaan RW alias Rukun Warga di suatu desa seharusnya tetap diperlukan untuk pemutakhiran data penduduk dan sebagai garda depan dalam pembangunan lingkungan, Desa Pasindangan dengan 5 RW yang tetap memfungsikan tugas RW sebagaimana mestinya walaupun kebijakan Pemerintah Pusat cenderung meniadakan peran RW dalam mengelola permasalahan kependudukan.

Indra Triadi saat menjabat Kuwu Desa Pasindangan langsung melakukan gebrakan dengan mengadakan pemilihan RW serentak pasalnya sampai dirinya menjabat RW periode kepengurusan RW tidak jelas bahkan ada yang sudah tidak habis masa berlakunya tetap menjabat menjadi RW, sejak pemilihan RW di tahun 2016 lalu, periode kepengurusan RW ditetapkan selama 5 tahun dan di tahun ini berakhir sampe bulan april mendatang.

Indra Triadi yang ditemui di ruang tamu Desa Pasindangan (Kamis, 25-02-2021) lebih lanjut menjelaskan untuk wilayah Desa Pasindangan yang berbatasan dengan kota dan mayoritas penduduknya pekerja baik di pemerintah maupun swasta, fungsi RW masih dirasakan manfaatnya bagi warga yang karena kesibukannya tidak bisa mengurus sendiri permasalahan kependudukan seperti pembuatan KTP ataupun Kartu Keluarga bahkan bila ada hajatanpun RW diperlukan untuk mengurus perijinan yang diperlukan.

Pemilihan RW sendiri rencana akan digelar di akhir bulan maret tepatnya tanggal 28, sebelum masa baktinya habis di bulan april, bagi RW yang saat ini menjabat boleh mendaftarkan lagi untuk periode berikutnya dan harus cuti dulu saat ditetapkan menjadi calon RW dan digantikan Sekretaris RW yang disahkan Kuwu.

Tugas RW sendiri tetap memberi surat pengantar bagi warga yang mau mengurus KTP ataupun KK, surat pengantar itu berlaku hanya sampai di tingkat desa, selanjutnya Desa menyiapkan formulir untuk ke kecamatan, dengan berjaĺannya mekanisme yang aďa, Desa bisa mengupdate data kependudukan tiap bulan untuk pergerakan bagi warga yang pindah ataupun datang menjadi warga desa, juga bayi yang lahir dan warga yang meninggal setiap bulan, semua tercatat dan dilaporkan pada kecamatan.

Kuwu Pasindangan berharap pada RW baru terpilih atau yang melanjutkan masa bakti untuk tetap menjadi tonggak terdepan dalam penanganan permasalahan di tingkat RW karena jelas tidak mungkin bila semua warga langsung berhubungan dengan Kuwu dalam setiap penanganannya, urai Indra Triadi menutup perbincangan. (Hatta)

Suara Indonesia News – Jakarta. Forum Mahasiswa Maluku (FMM) gelar aksi unjukrasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Jakarta selatan, Kamis (25/02/2021). Dalam penjelasan pihaknya menyatakan bahwa sudah merupakan hal yang tak lazim terjadi proses penegakan hukum yang selalu terlewatkan oleh para pemangku kekuasaan yang telah menyelesaikan masa jabatannya(Pensiunan).

“Serta perlawanan Grand isseu yang di brand seakan-akan kepemimpinannya bersih dari segala bentuk kejahatan kelembagaan negara bahkan dengan gesekan financial yang sering dilakukan dengan sengaja oleh bekas rezim yang berkuasa baik yang ada di pemerintahan pusat maupun yang ada di daerah-daerah khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara,” dilansir dari rilis keterangan tertulis dari Fauzan F Somar Koordinator Aksi FMM, Kamis (25/02-2021).

Lanjutnya lagi menjelaskan, Hukum tidak diorientasikan untuk mewujudkan keadilan yang semestinya tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa hal ini sangat terlihat jelas di kabupaten Maluku Tenggara di bawah kepemimpinan Ir. Andreas Rentanubun yang terindikasi melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Adapun indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan Ir. Andreas Rentanubun telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 30.000.000.000 (30 MILYAR) dalam penggunaan anggaran deposito dana abadi (dana cadangan) tahun 2009 yang tidak terealisasikan atau fiktif.

Adapun kegiatan fiktif yang menggunakan anggaran deposito dana Abadi (dana cadangan) tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

Selain dana Deposito dana abadi (dana cadangan), Bupati Maluku tenggara saudara Ir. Andreas Rentanubun pun terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dana Pembayaran ganti rugi tanaman lapangan terbang IBRA Kabupaten Maluku Tenggara yang merugikan negara sebesar Rp. 1.500.000.000 (1,5 Milyar) tahun 2009, yang mana pembayaran ganti rugi tanaman tersebut telah di anggarkan dan direalisasikan pada tahun 2008, disini sangat jelas terlihat bahwa adanya tumpang tindi atau duplikasi anggaran ganti rugi tanaman lapangan terbang IBRA.

Tak hanya itu Mantan Bupati Maluku Tenggara IR. ANDREAS RENTANUBUN juga terindikasi setelah masa kepemimpinannya meninggalkan bekas pembangunan yang mangkrak, fiktif dan serta rata-rata dari proyek tersebut di tangani oleh adik kandung mantan bupati maluku tenggara yaitu Robert rentanubun sebagai berikut:

1. Pembangunan kantor Bupati Maluku tenggara.

– pembangunan kantor Bupati yang di bangun sejak tahun 2010 yang dalam perencanaannya tiga lantai dan di kerjakan oleh PT. Central bumi permai (Direktur, alvie tjoanda) dan PT Fajar gemilang (Direktur, Robert rentanubun) selaku adik kandung mantan bupati, namun realitanya baru terbangun satu lantai dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 52.797.637.000.00 (lima puluh dua milyar, tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah.

2. Pembangunan pasar Langgur Maluku tenggara

– memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 52.000.000.00 (lima puluh dua milyar rupia) dan dana sudah di kucurkan sebesar Rp. 27.309.345.00 (dua puluh tujuh milyar, tiga ratus sembilan jutah, tiga ratus empat puluh lima rupiah dan di tangani oleh PT fajar gemilang (direktur, robert rentanubun) adik kandung mantan bupati

3. Pembangunan jalan desa samawi warwut

– sesuai dengan perencanaannya di kerjakan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 secara bertahap dengan total anggaran sebesar Rp. 8.897.867.000,00 ( Delapan milyar, delapan ratus sembilan puluh juta, delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah ) dan sudah di kucurkan seluruhnya 100% namun pekerjaannya tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, dan hanya di buat jalan hamparan.

4. Pembangunan Masjid Agung Al-Muhajirin kabupaten Maluku tenggara

– menggunakan anggaran hibah APBD provinsi Maluku dan APBD kabupaten Maluku tenggara sebesar Rp. 17.000.000.000,00 ( Tujuh belas milyar rupiah ) yang tidak dilakukan secara swakelola, mantan bupati Ir ANDREAS RENTANUBUN yang sejauh ini masih saja kebal terhadap hukum yang ada di Kab. Maluku Tenggara maupun Prov. Maluku. Ada apa dengan penegak hukum…???

Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban juga tidak kalah pentingnya adalah kesadaran akan penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, karena penyalahgunaan wewenang tersebut selain sangat memalukan juga menimbulkan rasa ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat jika berhadapan dengan penegak hukum. Sebaliknya penggunaan wewenang yang tepat akan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan besar terhadap negeri ini yang merugikan keuangan negara dan tentunya menghambat pembangunan nasional yang harus diberantas dan dicegah serta ditanggulangi oleh kita bersama sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No, 20 tahun 2001 sebagai realisasi Equality before the law. dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945.

Berdasarkan rangkaian paparan, dalam hal ini Forum Mahasiswa Maluku melalui koordinasi aksi demo juga dengan Tegas menyatakan menuntut dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar segera,

“Tangkap dan adili mantan bupati Maluku Tenggara Ir.Andreas Rentanubun yang terindikasi dana deposito dana abadi (Dana Cadangan) Sebesar 30 Milyar, terindikasi kuat juga juga melakukan nepotisme dalam kasus pdmbagunan fiktif dan kasus pembagunan fiktif dan mangkrak senilai 130.001.369,00 Milyar.”(Bar)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara. Pelaksanaan kegiatan Posyandu yang setiap bulan dilaksanakan oleh Puskesmas Kutambaru, Kecamatan Lawe Bulan berjalan dengan lancar.

Kegiatan tersebut sudah merupakan sebuah program Puskesmas Kutambaru untuk meningkatkan serta  pencegahan  penyakit terhadap masyarakat.

Sedangkan jumlah desa binaan di Puskesmas Kutambaru Kecamatan Lawe Bulan sebanyak 24 desa  pengontrolan satu bidan dalam setiap desa.

Hal itu disebutkan di Ungkapkan oleh Kepala Puskesmas Kutambaru  Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara, Susi Fitri Selian SKM, kepada media ini Kamis (24/02/21) diruang kerjanya, usai melakukan kunjungan rutin desa.

Lanjut Susi, adapun bentuk kegiatan untuk desa saat ini yakni para Bidan Desa (Bides) sesuai dengan desa binaan memberikan Vitamin  A untuk masyarakat.

Sebab Vitamin A sangat penting untuk kesehatan pada mata sasaran terhadap sejak anak usia dini serta ibu hamil.

Selanjutnya pemberian obat-obatan cacing  untuk kepada  masyarakat, Program ini sudah terjadwal dalam kalender kesehatan  Puskesmas yakni diberikan pada  bulan Februari dan Agustus 2022 ini.

Ditambah kannya tujuannya ini semua untuk kesehatan masyarakat, yang kita lakukan khususnya masyarakat dibinaan Puskesmas Kutambaru, papar ia.

Semua pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dukungan dari seluruh Kepala Desa dan juga dukungan semua pihak.

Saya berharap kepada semua pihak terutama pada bidan desa agar bekerja profesional sesuai dengan ketentuan SOP, harap Susi. (yusuf)

Suara Indonesia News –  Gresik. Bertempat di Aula Sarja Arya Racana Lt. III Polres Gresik telah dilaksanakan kegiatan Video Conference “Pencanangan Santri Bermasker Jawa Timur” secara serentak di wilayah jawa timur bersama Gubernur Jawa Timur  Khofifah Indar Parawangsa.

Hadir dalam acara vidcon tersebut Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H. S.I.K. M.M., Dandim 0817 Gresik LETKOL INF. Taufik Ismail, KH. Mansoer Shodiq (Ketua MUI Gresik), Sdr. Markus (KA Kemenag Gresik), Sdri. Dra. Lailatus Sadi’ah (Asisten II Bupati Gresik), Sdr. KH. Taufiqullah Ahmadi (Ketua PD Muhammadiyah Gresik), Sdr. KH. Alaudin (Ponpes Qomarudin Bungah – Gresik) beserta Santri., Sdr. KH. M. Hilaludin (Ponpes Mambaus Sholikhin Manyar – Gresik), Sdr. Anharul Mahfudz (Sekretaris PCNU Gresik), PJU Polres dan Perwakilan Santri.

Dalam sambutannya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa mengatakan bahwa ingin memanggil kembali memori warga bangsa, terutama Jawa Timur. Yang lebih spesifik adalah penguatan bermasker tetap bisa menjadi bagian dari pelaksanaan disiplin protokol kesehatan.

“Hari ini yang dilakukan adalah kembali pada gerakan bermasker untuk para santri, karena memang di Jawa Timur ini pesantren-pesantren dengan jumlah santri ribuan itu cukup besar dan cukup banyak. Dan kegiatan di pesantren banyak hal yang terus terkawal protokol kesehatannya, terutama bagimana bermasker dengan benar dan menjaga jarak serta mencuci tangan, 3M bahkan sekarang 5M, ini menjadi bagian yang kita konsolidasikan berseiring dengan proses vaksinasi,” Paparnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (25/02-2021)

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto mengatakan, sesuai arahan Gubernur dan Kapolda Jatim, pencanangan Santri Bermasker ini merupakan bagian penting dalam ikhtiar menghadapi wabah Covid-19. Ini menjadi langkah antisipasi kluster baru di lingkungan pondok pesantren.

“Hari ini kita laksanakan secara simbolis. Namun ke depan harapannya dapat diterapkan sungguh-sungguh di lingkungan pesantren,” tegas Alumnus Akpol 2001 itu.

Program Santri Bermasker ini juga menjadi wujud perhatian pemerintah dalam memerhatikan kondisi masyarakat. Tidak terkecuali kalangan kyai, ulama dan santri yang notabene menetap di satu wilayah tertentu secara bersamaan.

“Penggunaan masker dan disiplin protokol kesehatan di lingkungan santri merupakan bentuk ikhtiar bersama,” imbuhnya.

Untuk itu, program ini tidak akan berjalan optimal ketika kalangan pesantren dan tokoh agama tidak satu tujuan. Al hasil, perlu kesadaran dari semua pihak agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Di antaranya disiplin protokol kesehatan 5M selama di pondok.

“Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas,” pungkas mantan Kapolres Ponorogo.

Sebagai dukungan, dalam kesempatan tersebut Kapolres Gresik dan Dandim Gresik memberikan sejumlah masker gratis. Masker tersebut diberikan kepada Ponpes Mambaus Sholihin Manyar dan Ponpes Qomaruddin Bungah. (Hari R)