Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Sasaran dari patroli KRYD Ops Yustisi adalah kerumunan warga, gangguan Kamtibmas, dan menciptakan situasi aman kondusif. Petugas terjun ke rumah-rumah warga baik menggunakan roda dua maupun roda empat, melakukan pendekatan dialogis mengenai keamanan lingkungan. Sudah merupakan tugas Pokok Polri, menciptkan situasi kondusif. Polres Cirebon Kota melakukan upaya pencegahan tindakan kriminalitas selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembeelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Selasa (16.02.21).

Pelaksanaan Apel Pra Tugas dipimpin  Pawas Iptu M. Sukrim beserta Perwira pendamping Paga Iptu Sigit, Ipda Teguh, SH., beserta anggota yang terlibat berjumlah 15 personil.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH., SIK., MH. melalui Kasubag Humas Polres Cirebon Kota mengatakan, “Patroli KRYD guna menjaga kamtibmas, kami juga tiada henti-hentinya membantu pemerintah dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Patroli KRYD ops yustisi menyasar pada titik-titik yang menjadi pusat keramaian, Perbankan, ATM, pusat perbelanjaan, pangkalan ojek online, premanisme, minuman keras, calo angkutan umum, Vihara dewi welas asih, BI (Bank Indonesia), Kasepuhan dan tempat nongkrong warga serta jalur rawan curat, curas dan curanmor.

Semua titik kami sisir agar warga sekitar open/tanggap terhadap keamanan lingkungan dan petugas hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menyatakan, akan terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) karena sudah menjadi prioritas dalam menciptakan keamanan di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. tandas Pria pasuruan ini.

Selain melakukan Patroli KRYD, pihaknya juga memberikan imbauan tentang anjuran pemerintah mengenai Prokes 5M kepada warga yang masih melakukan aktivitas di luar rumah.

“Personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar hindari kontak fisik secara langsung dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Setiap berpergian harus menggunakan masker,” pungkas Iptu Ngatidja, SH., MH. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kota Tebing Tinggi. Walikota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM menerima audiensi dukungan bangun UINSU dikota Tebingtinggi dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam (KAHMI) Kota Tebingtinggi, Hari Senin (15/2) di Balai Kota Tebingtinggi.

Turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bambang Sudaryono dan Kadis Kominfo yang diwakili Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Iswan Suhendi.

Dalam audiensi tersebut, Walikota menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota Tebingtinggi ini adalah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, bukan golongan, ini semuanya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM di Kota Tebingtinggi dan biaya murah Pendidikan Tinggi ada di Kota Tebingtinggi dan mampu menghidupkan ekonomi.

“Saya jelaskan, pertama, awalnya dulu kita diperkenankan waktu zaman Otonomi Daerah, untuk membuka Pendidikan Tinggi, maka muncullah, berjalanlah Akademi Kebidanan, tapi tahun 2014 muncullah Undang – undang No. 23 tahun 2014 yang menyatakan pendidikan dibagi; Pendidikan Dasar TK sampai SMP diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, tingkat SMA, SMK, SLB diselenggarakan Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi urusan Pemerintah Pusat. Maka muncullah ketentuan 3 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, yang menyatakan Akademi Kebidanan itu dibatasi masa operasinya sampai pada tahun 2020, setelah itu AKBID tidak boleh beroperasi” ucap Walikota.

“Kita punya aset dan sayang kalau tidak kita manfaatkan. kita butuh Pendidikan Tinggi kalau bisa Negeri, maka kita mendatangi Universitas Sumatera Utara, sebagaimana Pendidikan Tinggi di Sumatera Utara. Silahkan pakai kampus kita, di Tebingtinggi di luar Kampus Utama, Rektor dan Wakil Rektor menerima, mereka sambut dan mereka melakukan kajian, 3 bulan sesudah kajian, mereka menyatakan tidak mampu membuka di Tebingtinggi dengan alasan keterbatasan personal dan keterbatasan untuk operasional. Kita datangi Kementerian Kesehatan, kalau bisa dibuatlah Poltekkes di Kota Tebingtinggi. Mereka menyatakan pertama, keterbatasan dana, dalam keadaan kondisi Covid-19 ini tak usah urus Poltekkes, urus kesehatan saja kami sudah kalang kabut. Kita berpikir, siapa saja yang negeri, kita koordinasi dengan Universitas Islam Negeri, tapi yang menentukan Kementerian Agama, kita pergi ke Kemenag, mereka menyatakan oke, tapi mereka minta buat jadi satu sertifikatnya supaya kami bisa membangunnya, maka kita buat letter of intent kepada Kemenag. Kita minta Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), supaya tidak nanti UIN yang dibuka Sekolah Agama, yang di Tebing sudah banyak, FKM oke, kami sepakat. Oleh karena itu, dibentuklah tim berapa besar aset yang mau diserahkan, ternyata aset yang mau diserahkan 15 Milyar, di atas 5 Milyar berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri harus mendapat persetujuan DPRD, sebenarnya aset lebih dari 18 Milyar, tapi 3 Milyar mereka tidak terima. Dan sudah diekspos UIN ke DPRD, bukan 1 Fakultas tapi 2 Fakultas, dan menjadi kampus V UIN. Kalau memungkinkan dikembangkan mereka akan mengembangkan Fakultas lain” ujar walikota.

“Mengapa ini harus dihibahkan? karena tak mungkin dibangun UIN kalau tak dihibahkan tanahnya, tak boleh mereka membangun diatas tanah yang bukan milik mereka. Penting pertama, Pendidikan Tinggi Negeri ada di Tebing, kedua bagi masyarakat ekonomi lemah, bisa kuliah disitu. Dapat prioritas melalui jalur undangan. Yang bangun UIN adalah Pemerintah Pusat dan pengguna anggarannya UIN bukan Pemko Tebingtinggi. Oleh karena itu kalau saya serahkan sama swasta mungkin menjadi perhatian, ada komersil disitu, ini Negara untuk Negara” jelas Walikota.

“Nanti kalau sudah ada S1 mungkin S2 mereka buka disini. itulah yang saya sampaikan. Kalau dibilang aset, Kota Tebingtinggi APBD dari pusat 85 persen hanya 15 persen yang kita sanggup kelola tiap tahun. Hibah bukan untuk kepentingan swasta, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, untuk kepentingan pendidikan, itu yang saya sampaikan” Kata Walikota.

Pada kesempatan itu, ICMI, DMI dan Kahmi setuju dan mendukung penuh akan hal ini, ditandai dengan penyerahan dokumen pernyataan dukungan bangun UINSU di Tebingtinggi. (Julian)

Suara Indonesia News – Lampung. H. Tony Eka Candra (TEC), menyampaikan ucapan selamat kepada Nanang-Pandu, Pasca dibacakannya Keputusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi atas Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP), atas Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021, dengan Pemohon Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, SE, MM, dan Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021, dengan Pemohon H. Tony Eka Candra dan H. Antoni Imam, dengan Keputusan: “Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” sehingga permohonan tidak dapat dilanjutkan.

Keputusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk ketiga kalinya, yaitu Pengucapan Putusan / Ketetapan Mahkamah Konstitusi untuk PHP Lampung Selatan, yang dilaksanakan pada Senin, (15/02/2021), Pukul 13.00 Wib, di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi RI.

Kepada Media TEC yang juga Ketua FKPPI Lampung ini menyatakan bahwa yang harus dibangun dalam Demokrasi Pancasila adalah kewajiban mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan, karena itu mari kita kembali bersatu padu dengan semangat gotong royong membangun Kabupaten Lampung Selatan.

Ketua GRANAT Lampung ini menegaskan, “Saya yakin dan percaya tujuan semua para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Lampung selatan, dan ini semua sudah jalan Tuhan, serta keputusan dan ketetapan terbaik dari Allah SWT”, ujar TEC.

Karena itu dengan ketulusan hati TEC menyampaikan ucapan “selamat kepada Nanang-Pandu, selamat bekerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat Lampung Selatan, dan TEC berjanji untuk mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan Nanang-Pandu dalam memimpin Kabupaten Lampung Selatan, baik melalui Kelembagaan Partai Golkar dan Kader-Kadernya, maupun melalui Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dengan tekad bersama bahwa Lampung Selatan kedepan harus lebih maju, makmur dan sejahtera,” pungkas Tony. (Seno Aji)

Suara Indonesia News – Banda Aceh. Penduduk miskin di Aceh meningkat 19 ribu orang pada September 2020. Secara persentase, angka kemiskinan di Serambi Mekah sebesar 15,43% atau tertinggi di Sumatera. Diberitakan oleh Detik Finance, data tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh Ihsanurrijal dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2/2021).

Civil Society (Masyarakat Madani), Sulthan Alfaraby, menanggapi hal tersebut dengan memberikan solusi kepada Pemerintah Aceh yang kini dipimpin oleh Gubernur Nova Iriansyah.

“Yang pertama, kita tentunya kecewa berat. Aceh dengan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang berlimpah, namun pada hari ini masih belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Saya menduga, ini merupakan faktor salah kelola pada roda pemerintahan di Aceh yang terjadi hingga saat ini”, ujarnya.

Sulthan Alfaraby mengatakan, Pemerintah Aceh harus segera sadar dan membenahi roda pemerintahan agar berjalan sesuai dengan visi misi Pemerintahan Aceh.

“Visi misi Pemerintahan Aceh salah satunya adalah mensejahterakan rakyat, yang dalam konteks ini adalah memberantas kemiskinan. Kita harapkan, jajaran Pemerintah Aceh harus bekerja dengan optimal dan ikhlas, jangan pernah bermain-main dengan jabatan yang diamanahkan, karena saudara sekalian digaji oleh uang rakyat Aceh”, tegasnya.

Aktivis mahasiswa sekaligus penulis buku itu juga membantah, jika faktor angka kemiskinan Aceh bertambah dikarenakan dampak Covid-19 semata.

“Saya bantah jika ada yang ngomong bahwa kemiskinan Aceh itu bertambah hanya karena pandemi. Padahal, sebelum pandemi Aceh juga pernah mendapat predikat termiskin. Tak usahlah menyalahkan pandemi, harusnya yang dievaluasi itu kinerja pemerintah. Kita heran, di tengah kucuran dana berlimpah, Aceh masih miskin. Kita harusnya malu dengan provinsi lain”, terangnya.

Terakhir, Alfaraby juga tidak hanya menginginkan hal ini menjadi ajang untuk saling menyalahkan satu pihak. Menurutnya, apa yang terjadi pada Aceh saat ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dibenahi hingga tuntas.

“Ini bukan ajang untuk menyalahkan satu pihak, melainkan ini adalah tanggung jawab bersama. Saran saya kepada Pemerintah Aceh, copot saja Kepala Dinas atau pejabat instansi yang kerjanya main-main. Ganti saja dengan yang lebih mampu dan bekerja ikhlas. Masih banyak masyarakat di daerah butuh bantuan serta perlu ditangani melalui instansi terkait, tidak bisa kita lalai lagi akan hal ini. Ini tugas bersama agar masalah di Aceh bisa dibenahi hingga tuntas, karena faktor kemiskinan ini saling berkaitan dengan semua elemen”, tutupnya. (SA)

Suara Indonesia News – Surabaya. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, hingga saat ini masih menyisakan duka mendalam bagi masyarakat yang berada di Nganjuk.

Demi kegiatan kemanusiaan, Korps Brigade Mobil ( Brimob) Polda Jatim, pada hari ini yang dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Jatim, Kombes Pol Amostian, mendatangi lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Nganjuk untuk memberikan bantuan personil dan sembako.

Sebanyak 100 personil dikerahkan untuk membantu proses pencarian korban tanah longsor yang masih belum ditemukan, serta pembersihan pasca banjir di area longsor di Dusun Selopuro.

“Hari ini Dansat Brimob Kombes Pol Amostian, berangkat ke Nganjuk bersama 100 Personil untuk membantu memberikan bantuan guna melakukan pencarian korban tanah longsor di Nganjuk,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Senin (15/2/2021) petang.

Selain itu beberapa kebutuhan yang dibawa untuk melakukan pencarian korban bencana tanah longsor di Nganjuk diantaranya, tenda Pleton sebanyak 4 unit, perahu karet sebanyak 2 unit, mesin perahu sebanyak 1 unit, dayung perahu sebanyak 4 buah, pelampung sebanyak 45 buah, tali karmantel sebanyak 2 buah, perlengkapan SAR Air sebanyak 3 set, ban pelampung sebanyak 16 buah.

Selain itu, Perlengkapan SAR Darat sebanyak 3 set, Cangkul sebanyak 18 buah, Skop 4 buah, Sapu lidi 5 buah, Sabit 10 buah, Ember 6 unit, Kereta Sorong 2 unit, Sepatu Bot 34 buah, Baju APD 9 buah, Spreyer 5 buah, Meja Lapangan 2 unit, Kursi lapangan 8 Unit, senter 2 Unit, field bed 80 Unit.

Dalam kegiatan tersebut juga membawa R-2 sebanyak 6 unit, R-4 sebanyak 3 unit, R-6 sebanyak 6 unit, mobil AWC 1 unit dan tata SAR sebanyak 1 unit. Selain itu juga HT sebanyak 6 unit, kamera 4 unit dan senpi HS-9 sebanyak 6 pucuk.

Saat tiba di Polsek Ngetos, Dansat Brimob melakukan koordinasi dengan Kapolres Nganjuk guna melakukan evakuasi korban tanah longsor.

Pada senin siang, Kapolda Jatim yang diwakili oleh Dansat Brimob Polda Jatim memberikan bantuan berupa sembako, pakaian serta beberapa peralatan yang diperlukan dalam penanganan bencana longsor yang diterima langsung oleh Kepala Desa Ngetos.

Sementara itu jumlah masyarakat yang mengungsi akibat tanah longsor yang ada di SDN 3 Ngetos sebanyak 16 Kepala Keluarga (KK) dengan total 65 orang. Sedangkan total orang yang hilang sebanyak 19 orang, 10 masih dalam proses pencarian dan 9 sudah ditemukan namun dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sedangkan 18 orang mengalami luka-luka.

Sampai saat ini Tim SAR gabungan TNI, Polri, BPBD Provinsi Jatim dan Tagana dari Dinsos serta para relawan SAR, hingga saat in masih terus melakukan pencarian terhadap korban longsor.

Dalam tindakan SAR Brimob di lokasi tanah longsor, bergabung dengan anggota Polres Nganjuk, anggota TNI serta para relawan. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mendekat ke lokasi kejadian. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Untuk kesekian kalinya, kembali kapolres bersilahturahmi dan berkunjung ke warga masyarakat. Sore ini, pukul 15.30 WIB, kunjungan ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon kedatangan Kapolres Cirebon Kota, AKBP Imron Ermawan, S.H., S.IK., M.H. diterima Ketua DPC PDI Perjuangan, Fitria Pamungkaswati didampingi Sekretaris DPC, Imam Yahya, S.Fil.I., M.Si., Bendahara DPC, Benny Sujarwo dan Wakil Ketua sekaligus Komandan Satgas Cakrabuana, Cicip Awaludin, S.H. Senin (15/02-2021)

“Sudah menjadi kewajiban bagi saya sebagai pejabat baru di Polres Cirebon Kota untuk melakukan silaturahmi dengan semua elemen. Kali ini saya silaturahmi ke pengurus PDI Perjuangan Kota Cirebon, alhamdulillah disambut dengan baik dan penuh keakraban. Mari kita bersama menjaga Kota Cirebon yang aman dan nyaman,” tandas AKBP Imron Ermawan, pria kelahiran pasuruan ini.

Sedangkan, Fitria Pamungkaswati mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Cirebon Kota yang sudah datang dan bersilaturahmi ke kantor DPC PDI Perjuangan yang berlokasi di Jalan P. Diponegoro No. 11 Kecamatan Kejaksan.

“Sejujurnya, baru sekarang kami mendapat kunjungan dari Kapolres Cirebon Kota. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak AKBP Imron Ermawan yang mau datang ke kantor kami yang sederhana ini. Kami mohon maaf kalau penyambutannya kurang maksimal, karena kedatangan Bapak Kapolres Cirebon Kota cukup mendadak. Mudah-mudahan ke depan kami bisa memberikan sambutan yang lebih baik,” ujar Fitria Pamungkaswati.

Hal senada disampaikan Imam Yahya yang menyebut baru kali ini Kapolres Cirebon Kota mau bersilaturahmi ke kantor DPC PDI Perjuangan. Hal ini membuktikan AKBP Imron merupakan sosok yang sangat familiar.

‘Kami bangga dan merasa terhormat kedatangan Bapak AKBP Imron selaku Kapolres Cirebon Kota yang baru menjabat beberapa bulan. Saya dengar Pak AKBP Imron ini sudah berkeliling melakukan silaturahmi ke semua elemen masyarakat. Ini sungguh perilaku yang mulia, yang mengedepankan silaturahmi,” lanjut Imam Yahya.

Kegiatan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam kunjungan kapolres cirebon kota didampingi Kasat intel Kasat Intelkam AKP JAJANG WAHYUDIN, SH, MH dan Kasi Propam IPTU SUKIRNO, SH. Imbuh kasubbag humas IPTU NGATIDJA, SH.MH. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Drs. H Imron, M.Ag belum bisa menerima vaksin corona virus disease (Covid-19) setelah dilakukan skrining di PKM Sumber, Kabupaten Cirebon. Hal tersebut karena bupati belum lama dinyatakan sembuh dari terjangkit virus corona.

Imron mengatakan, pada awal 2020, ia terkonfirmasi positif Covid-19, namun tanpa gejala. Sedangkan dalam ketentuan, penerima vaksin bisa didapatkan setelah tiga bulan dinyatakan negatif.

“Padahal pas skrining tadi, semua dalam kondisi baik. Cuma, jarak waktu sembuh sampai mau suntik tadi baru 2,5 bulan, jadi belum bisa,” kata Imron saat ditemui di PKM Sumber Kabupaten Cirebon, Senin (15/2/2021).

Imron mengatakan, dirinya akan divaksin dalam waktu dekat. Untuk itu, orang nomor satu di Kabupaten Cirebon tersebut bakal menjaga kesehatan, terutama tekanan darah sehingga bisa lolos skrining.

Ia pun mengimbau, kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon untuk tidak takut terhadap kandungan vaksin tersebut karena sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Masyarakat jangan takut, karena ini untuk kesehatan bersama,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj. Enny Suhaeni, SKM.,M.Kes mengatakan, salah satu syarat untuk mendapatkan vaksin tersebut yakni, sembuh dari Covid-19 paling cepat tiga bulan.

Kemudian, syarat calon penerima vaksin tidak boleh memiliki riwayat penyakit penyerta (komorbid) seperti gagal jantung, penyakit ginjal, diabetes miletus, kanker, kelainan darah, dan berbagai macam penyakit lainnya.

“Kemungkinan bapk bupati akan disuntik pada awal Maret 2021. Kondisi kesehatan bapak bupati juga normal, tekanan darahnya juga,” katanya.

Terpisah, Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE.,M.Si menyebutkan, dirinya baru saja mendapatkan vaksin Covid-19 di PKM Sumber. Berdasarkan hasil skrining, ia tidak mengalamai adanya gangguan kesehatan.

Setelah mendapatkan dosis pertama vaksin Covid-19, ia pun tidak mengalami efek samping seperti mengantuk atau pun pegal-pegal seperti orang pada umumnya. “Alhamdulillah saya mendapatkan vaksin,” kata Wahyu Tjiptaningsih.

Rencananya, orang nomor dua di Kabupaten Cirebon ini akan mendapatkan dosis kedua vaksin Sinovac paling cepat 14 hari ke depan atau 2 Maret 2021. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Ketua Dekranasda Kabupaten Cirebon, Hj. Nunung Roosmini menerima kunjungan Dekranasda Kota Prabumulih Sumatra Selatan di Pendopo Bupati Cirebon Jalan Kartini Kota Cirebon, Senin (15/2/2021).

Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten yang kaya akan Industri kerajinannya. Di antaranya kerajinan Rotan, Batik, Kerang, Gerabah, Topeng, Lukisan Kaca dan lainnya.

Pelembang sendiri selain terkenal dengan makanan khasnya akan tetapi daerah Palembang juga terkenal dengan kain tenun. Akan tetapi kain tenun dari Palembang ada keterkaitan sejarah dengan Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, keberadaan kain tenun yang ada di Pelembang itu pada dasarnya berasal dari Cirebon.

“Jadi ada pengrajin dari Desa Bode Lor Kecamatan Weru (Pasar Caplek) yang merantau ke Palembang dan mengembangkan usaha di sana. Sampai saat ini, di kawasan Tuan Kentang yang merupakan sentra Tenun Palembang para mengusahanya sebagian keturunan Cirebon,” Kata Nunung.

Nunung mengatakan, hasil tenun karya orang Cirebon yang dipakai orang Palembang pernah mendapatkan penghargaan Internasional di Amerika yakni Kejuaraan Fasion Week di Los Angeles.

“Penghargaan tersebut merupakan karya pengrajin dari Cirebon yang mengkombinasikan Fasion Batik Trusmi dengan kain tenun,” katanya.

Oleh karena itu, kata Nunung, dengan adanya keterkaitan dengan sejarah tersebut, ia berharap bisa ikut mengangkat kerajinan yang ada di Kabupaten Cirebon maupun di Kota Prabumulih atau wilayah Palembang.

“Kami berharap, ke depan kita bisa bersama-sama mengembangkan kerajinan yang ada dengan kerja sama yang saling menguntungkan,” katanya.

Sementara itu Ketua Dekranasda Kota Prabumulih, Hj. Suryanti Ngesti Rahayu Ridho mengatakan, tujuan datang ke Kabupaten Cirebon ini untuk menimba ilmu terkait produk kerajinan.

Menurutnya, kerajinan yang ada di Kabupaten Cirebon sama persis yang ada di wilayah Kota Prabumulih. Akan tetapi pemasarannya tidak seperti di Kabupaten Cirebon.

“Kami bersama para perwakilan pengrajin ingin belajar. Karena di Prabumulih ada batik, di Kabupaten Cirebon ada batik juga. Di Cirebon ada rotan, di kita ada kerajinan bambu serta di sini ada kerajinan kerang di kita juga ada cangkang telor. Ada kesamaan di kita juga, sehingga ilmu yang kita dapat dari Kabupaten Cirebon kita akan terapkan di Kota Prabumulih,” kata Suryanti.

Suryanti mengatakan, pihaknya akan belajar bagaimana cara pemasaran produk kerajinan sehingga bisa diterima di pasar baik nasional maupun internasional.

“Kita belajar bagaimana proses pemasaran dari Kabupaten Cirebon. Karena di Cirebon sudah ekspor kerajinan ke 35 negara. Itu yang membuat kami ingin belajar di Cirebon,” katanya.

Lebih lanjut Suryanti mengatakan, pihaknya selama di Kabupaten Cirebon telah mengunjungi salah satu sentra batik pewarna alami di Ciwaringin. Ia pun tertarik dengan bahan baku yang dipakai untuk pewarna batik. (Hatta)