Suara Indonesia News – Jakarta. Forum Mahasiswa Maluku (FMM) gelar aksi unjukrasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Jakarta selatan, Kamis (25/02/2021). Dalam penjelasan pihaknya menyatakan bahwa sudah merupakan hal yang tak lazim terjadi proses penegakan hukum yang selalu terlewatkan oleh para pemangku kekuasaan yang telah menyelesaikan masa jabatannya(Pensiunan).

“Serta perlawanan Grand isseu yang di brand seakan-akan kepemimpinannya bersih dari segala bentuk kejahatan kelembagaan negara bahkan dengan gesekan financial yang sering dilakukan dengan sengaja oleh bekas rezim yang berkuasa baik yang ada di pemerintahan pusat maupun yang ada di daerah-daerah khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara,” dilansir dari rilis keterangan tertulis dari Fauzan F Somar Koordinator Aksi FMM, Kamis (25/02-2021).

Lanjutnya lagi menjelaskan, Hukum tidak diorientasikan untuk mewujudkan keadilan yang semestinya tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa hal ini sangat terlihat jelas di kabupaten Maluku Tenggara di bawah kepemimpinan Ir. Andreas Rentanubun yang terindikasi melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Adapun indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan Ir. Andreas Rentanubun telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 30.000.000.000 (30 MILYAR) dalam penggunaan anggaran deposito dana abadi (dana cadangan) tahun 2009 yang tidak terealisasikan atau fiktif.

Adapun kegiatan fiktif yang menggunakan anggaran deposito dana Abadi (dana cadangan) tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

Selain dana Deposito dana abadi (dana cadangan), Bupati Maluku tenggara saudara Ir. Andreas Rentanubun pun terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dana Pembayaran ganti rugi tanaman lapangan terbang IBRA Kabupaten Maluku Tenggara yang merugikan negara sebesar Rp. 1.500.000.000 (1,5 Milyar) tahun 2009, yang mana pembayaran ganti rugi tanaman tersebut telah di anggarkan dan direalisasikan pada tahun 2008, disini sangat jelas terlihat bahwa adanya tumpang tindi atau duplikasi anggaran ganti rugi tanaman lapangan terbang IBRA.

Tak hanya itu Mantan Bupati Maluku Tenggara IR. ANDREAS RENTANUBUN juga terindikasi setelah masa kepemimpinannya meninggalkan bekas pembangunan yang mangkrak, fiktif dan serta rata-rata dari proyek tersebut di tangani oleh adik kandung mantan bupati maluku tenggara yaitu Robert rentanubun sebagai berikut:

1. Pembangunan kantor Bupati Maluku tenggara.

– pembangunan kantor Bupati yang di bangun sejak tahun 2010 yang dalam perencanaannya tiga lantai dan di kerjakan oleh PT. Central bumi permai (Direktur, alvie tjoanda) dan PT Fajar gemilang (Direktur, Robert rentanubun) selaku adik kandung mantan bupati, namun realitanya baru terbangun satu lantai dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 52.797.637.000.00 (lima puluh dua milyar, tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah.

2. Pembangunan pasar Langgur Maluku tenggara

– memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 52.000.000.00 (lima puluh dua milyar rupia) dan dana sudah di kucurkan sebesar Rp. 27.309.345.00 (dua puluh tujuh milyar, tiga ratus sembilan jutah, tiga ratus empat puluh lima rupiah dan di tangani oleh PT fajar gemilang (direktur, robert rentanubun) adik kandung mantan bupati

3. Pembangunan jalan desa samawi warwut

– sesuai dengan perencanaannya di kerjakan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 secara bertahap dengan total anggaran sebesar Rp. 8.897.867.000,00 ( Delapan milyar, delapan ratus sembilan puluh juta, delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah ) dan sudah di kucurkan seluruhnya 100% namun pekerjaannya tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, dan hanya di buat jalan hamparan.

4. Pembangunan Masjid Agung Al-Muhajirin kabupaten Maluku tenggara

– menggunakan anggaran hibah APBD provinsi Maluku dan APBD kabupaten Maluku tenggara sebesar Rp. 17.000.000.000,00 ( Tujuh belas milyar rupiah ) yang tidak dilakukan secara swakelola, mantan bupati Ir ANDREAS RENTANUBUN yang sejauh ini masih saja kebal terhadap hukum yang ada di Kab. Maluku Tenggara maupun Prov. Maluku. Ada apa dengan penegak hukum…???

Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban juga tidak kalah pentingnya adalah kesadaran akan penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, karena penyalahgunaan wewenang tersebut selain sangat memalukan juga menimbulkan rasa ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat jika berhadapan dengan penegak hukum. Sebaliknya penggunaan wewenang yang tepat akan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan besar terhadap negeri ini yang merugikan keuangan negara dan tentunya menghambat pembangunan nasional yang harus diberantas dan dicegah serta ditanggulangi oleh kita bersama sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No, 20 tahun 2001 sebagai realisasi Equality before the law. dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945.

Berdasarkan rangkaian paparan, dalam hal ini Forum Mahasiswa Maluku melalui koordinasi aksi demo juga dengan Tegas menyatakan menuntut dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar segera,

“Tangkap dan adili mantan bupati Maluku Tenggara Ir.Andreas Rentanubun yang terindikasi dana deposito dana abadi (Dana Cadangan) Sebesar 30 Milyar, terindikasi kuat juga juga melakukan nepotisme dalam kasus pdmbagunan fiktif dan kasus pembagunan fiktif dan mangkrak senilai 130.001.369,00 Milyar.”(Bar)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara. Pelaksanaan kegiatan Posyandu yang setiap bulan dilaksanakan oleh Puskesmas Kutambaru, Kecamatan Lawe Bulan berjalan dengan lancar.

Kegiatan tersebut sudah merupakan sebuah program Puskesmas Kutambaru untuk meningkatkan serta  pencegahan  penyakit terhadap masyarakat.

Sedangkan jumlah desa binaan di Puskesmas Kutambaru Kecamatan Lawe Bulan sebanyak 24 desa  pengontrolan satu bidan dalam setiap desa.

Hal itu disebutkan di Ungkapkan oleh Kepala Puskesmas Kutambaru  Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara, Susi Fitri Selian SKM, kepada media ini Kamis (24/02/21) diruang kerjanya, usai melakukan kunjungan rutin desa.

Lanjut Susi, adapun bentuk kegiatan untuk desa saat ini yakni para Bidan Desa (Bides) sesuai dengan desa binaan memberikan Vitamin  A untuk masyarakat.

Sebab Vitamin A sangat penting untuk kesehatan pada mata sasaran terhadap sejak anak usia dini serta ibu hamil.

Selanjutnya pemberian obat-obatan cacing  untuk kepada  masyarakat, Program ini sudah terjadwal dalam kalender kesehatan  Puskesmas yakni diberikan pada  bulan Februari dan Agustus 2022 ini.

Ditambah kannya tujuannya ini semua untuk kesehatan masyarakat, yang kita lakukan khususnya masyarakat dibinaan Puskesmas Kutambaru, papar ia.

Semua pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dukungan dari seluruh Kepala Desa dan juga dukungan semua pihak.

Saya berharap kepada semua pihak terutama pada bidan desa agar bekerja profesional sesuai dengan ketentuan SOP, harap Susi. (yusuf)

Suara Indonesia News –  Gresik. Bertempat di Aula Sarja Arya Racana Lt. III Polres Gresik telah dilaksanakan kegiatan Video Conference “Pencanangan Santri Bermasker Jawa Timur” secara serentak di wilayah jawa timur bersama Gubernur Jawa Timur  Khofifah Indar Parawangsa.

Hadir dalam acara vidcon tersebut Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H. S.I.K. M.M., Dandim 0817 Gresik LETKOL INF. Taufik Ismail, KH. Mansoer Shodiq (Ketua MUI Gresik), Sdr. Markus (KA Kemenag Gresik), Sdri. Dra. Lailatus Sadi’ah (Asisten II Bupati Gresik), Sdr. KH. Taufiqullah Ahmadi (Ketua PD Muhammadiyah Gresik), Sdr. KH. Alaudin (Ponpes Qomarudin Bungah – Gresik) beserta Santri., Sdr. KH. M. Hilaludin (Ponpes Mambaus Sholikhin Manyar – Gresik), Sdr. Anharul Mahfudz (Sekretaris PCNU Gresik), PJU Polres dan Perwakilan Santri.

Dalam sambutannya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa mengatakan bahwa ingin memanggil kembali memori warga bangsa, terutama Jawa Timur. Yang lebih spesifik adalah penguatan bermasker tetap bisa menjadi bagian dari pelaksanaan disiplin protokol kesehatan.

“Hari ini yang dilakukan adalah kembali pada gerakan bermasker untuk para santri, karena memang di Jawa Timur ini pesantren-pesantren dengan jumlah santri ribuan itu cukup besar dan cukup banyak. Dan kegiatan di pesantren banyak hal yang terus terkawal protokol kesehatannya, terutama bagimana bermasker dengan benar dan menjaga jarak serta mencuci tangan, 3M bahkan sekarang 5M, ini menjadi bagian yang kita konsolidasikan berseiring dengan proses vaksinasi,” Paparnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (25/02-2021)

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto mengatakan, sesuai arahan Gubernur dan Kapolda Jatim, pencanangan Santri Bermasker ini merupakan bagian penting dalam ikhtiar menghadapi wabah Covid-19. Ini menjadi langkah antisipasi kluster baru di lingkungan pondok pesantren.

“Hari ini kita laksanakan secara simbolis. Namun ke depan harapannya dapat diterapkan sungguh-sungguh di lingkungan pesantren,” tegas Alumnus Akpol 2001 itu.

Program Santri Bermasker ini juga menjadi wujud perhatian pemerintah dalam memerhatikan kondisi masyarakat. Tidak terkecuali kalangan kyai, ulama dan santri yang notabene menetap di satu wilayah tertentu secara bersamaan.

“Penggunaan masker dan disiplin protokol kesehatan di lingkungan santri merupakan bentuk ikhtiar bersama,” imbuhnya.

Untuk itu, program ini tidak akan berjalan optimal ketika kalangan pesantren dan tokoh agama tidak satu tujuan. Al hasil, perlu kesadaran dari semua pihak agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Di antaranya disiplin protokol kesehatan 5M selama di pondok.

“Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas,” pungkas mantan Kapolres Ponorogo.

Sebagai dukungan, dalam kesempatan tersebut Kapolres Gresik dan Dandim Gresik memberikan sejumlah masker gratis. Masker tersebut diberikan kepada Ponpes Mambaus Sholihin Manyar dan Ponpes Qomaruddin Bungah. (Hari R)

Suara Indonesia News –  Pamekasan. Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto bersama Forpimda Jatim memberi bantuan sosial kepada PP. Annidhomiyah dan 5 korban meninggal dunia dan 1 orang patah tulang akibat bencana tanah longsor di  pesantren tersebut dusun Jepon desa Bindang kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan yang terjadi pada Rabu, 24 Februari 2021 dini hari kemarin.

Bantuan itu diberikan langsung kepada pondok pesantren Annidhomiyah dan 5 korban santriwati meninggal dunia akibat tanah longsor.

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Irjen Pol. Nico. Apinta, Laksda TNI I.N.G Sudihartawan Pangkoarmada II Surabaya dan rombongan, Kamis, 25 Februari 2021.

Gubernur bersama rombongan disambut Pengasuh Ponpes An-Nidhamiyah KH. Muhedi, H. Badrut Tamam S.Psi Bupati Pamekasan, Dandim Letkol Inf Tejo Baskoro, Kapolres AKBP Apip Ginanjar SIK, Forkompimka dan warga setempat.

Rombongan Forpimda Jatim langsung mengecek ke lokasi longsor yang menimpa sisi bangunan sebelah barat Ponpes An-Nidhamiyah.

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah di Ponpes An-Nidhamiyah yang menyebabkan 5 orang Santriwati meninggal dunia dan 1 orang mengalami patah tulang, semoga seluruh amal ibadahnya diterima dan khilafnya diampuni oleh Alloh Swt. Dan untuk yang dirawat di Rumah Sakit semoga cepat diberikan kesembuhan,” ucap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebelum memberikan bansos kepada pihak Pondok pesantren.

“Dan saya juga sangat mengharapkan dengan adanya musibah ini kita semuanya harus tetap bersabar,” sambungannya.

Selanjutnya, Rombongan memberikan bantuan sosial kepada Ponpes Annidhomiyah secara simbolis. (Hari R)

Suara Indonesia News – Batam  Kepri. Kapolda Kepri Irjen Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si., pimpin langsung Upacara penyambutan Purna Tugas Kompi Penugasan Satbrimob Polda Kepri BKO Polda Papua dalam rangka Operasi PAM Rahwan dan antisipasi KKB, Bertempat di Hanggar Damkar Bandara Hang Nadim Batam, dihadiri oleh Wakapolda Kepri, PJU Polda Kepri dan PJU Sat Brimob Polda Kepri serta personil yang kembali dari penugasan, Kamis (25/2/2021).

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri mengatakan “Saya selaku pimpinan Polda Kepri mengucapkan terima kasih atas segala tugas dan pengabdian yang telah rekan-rekan semua lakukan untuk membantu saudara-saudara kita dalam memberikan pelayanan dan pengayoman. Setelah ini rekan-rekan akan kembali dengan kesatuan rekan-rekan lagi dengan situasi yang berbeda seperti di Papua, sesuaikan kembali tugas-tugas anda, fisik dan mental anda dan kembali untuk mengemban tugas kedinasan”. Tutur Kapolda Kepri Irjen Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si.

“Adapun total BKO personel Sat Brimob Polda Kepri yang di berangkatkan ke Polda Papua selama 6 bulan sebanyak 100 personel dan kembali juga dengan jumlah 100 personel tanpa ada kekurangan apapun, selanjutnya seluruh personil yang telah kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan Rapid antigen”. Tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. (Humas Polda Kepri – OBET)

Suara Indonesia News – Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya memantapkan kinerjanya dalam memelihara Kamtibmas.

Hal ini sesuai dengan 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nomor lima yakni pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono kepada wartawan mengatakan, Virtual Police hadir sebagai bagian dari pemeliharaan Kamtibmas khususnya di ruang digital agar bersih, sehat dan produktif.

Menurut Irjen Raden Argo, Virtual Police juga merupakan kegiatan Kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang opini atau konten yang dianggap berpotensi melanggar tindak pidana.

“Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus,” kata Irjen Pol Raden Argo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Perwira tinggi Polisi kelahiran Sleman Yogyakarta ini menjelaskan bagaimana Virtual Police ini menjalankan tugasnya yaitu peringatan Virtual Police kepada akun yang dianggap melanggar tidak subjektif melainkan lewat kajian mendalam bersama para ahli.

Adapun prosesnya ialah, ketika di suatu akun ditemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana. Kemudian petugas menscreen shoot unggahan itu untuk dikonsulrtasikan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa dan ITE.

“Apabila ahli menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana baik penghinaan atau sebagainya maka kemudian diajukan ke Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di Siber memberikan pengesahan kemudian Virtual Police Alert Peringatan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi,” jelas Kadiv Humas Polri.

Peringatan dikirimkan melalui Direct Message atau DM. Tujuannya, ungkap Argo, pihak kepolisian tidak ingin pengguna media sosial tersebut merasa terhina dengan peringatan yang diberikan oleh pihak kepolisian melalui Virtual Police.

“Diharapkan dengan adanya Virtual Police dapat mengurangi hoax atau post truth yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor,” tambah Irjen Pol Raden Argo.

Disisi lain, Irjen Pol Raden Argo menepis kekhawatiran beberapa pihak dengan adanya Virtual Police mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital.

“Polri tidak mengekang ataupun membatasi masyarakat dalam berpendapat namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana, Sampai saat ini ada 4 akun yang sudah diberikan peringatan melalui Virtual Police,” pungkas Irjen Pol Raden Argo. (Hari R)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggra. Upaya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah-tengah masyarakat, di Kabupaten Aceh Tenggara.

Koptu Jafarudin Babinsa Koramil 05/Lawe Alas jajaran Kodim 0108/Agara menghimbau kepada warga Desa Engkran Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, agar menghidupkan kembali poskamling, guna mencegah terjadinya kriminalitas dan aksi lainnya, Kamis (25/02/21).

Dalam himbauannya Koptu Jafarudin menegaskan setiap warga agar mau ikut serta dan peduli menjaga kampung ini melalui kegiatan Posronda, guna meminimalisir angka kriminal apapun.

Apalagi, kalau kampung ini sepi ditengah malam tidak ada yang melakukan aktivitas, kemungkinan besar akan terjadi kriminal-kriminal kecil seperti adanya pencurian unggas dan sebagainya”, Tegasnya.

“Saya juga, mengapresiasi pada warga yang sudah aktif dan peduli meramaikan posronda ini yang dapat meminimalisir aksi tindakan mengarah kriminal pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Babinsa mengharapkan Pos Kamling yang belum ada tanda-tanda bahaya supaya dibuatkan, kelengkapan apa yang belum ada di Pos Kamling supaya dilengkapi diantaranya, baik Tanda – tanda Bencana, Kentongan, Pentungan, Senter dan Jadwal Ronda, tandasnya. (Yusuf)