Suara Indonesia News – Lingga Kepri. Babinsa Desa Tajur Biru Koramil 06 Kodim 0315 / Bintan Serda Suady lakukan pengecekan penumpang verry di pelabuhan Rakyat Desa Tajur Biru, Selasa (02/02/2021).

Penertiban pengawasan penumpang yang akan turun naik di pelabuhan rakyat Tajur Biru, yang menggunakan jasa  transportasi laut rute  Kota Tanjung Pinang ke Pancur Kabupaten Lingga.

Danramil 06 Senayang Kodim 0315 / Bintan Kapten Inf Herman Sayhputra melalui Babinsa Desa Tajur Biru Serda Suady mengatakan, “Pengecekan serta pengawasan turun naiknya penumpang dipintu masuk pelabuhan Tajur Biru, guna mencegah penyebaran wabah virus covid 19.

Hasil dari pengawasan, sebanyak 7 orang yang terdiri dari 5 orang pria dewasa, 1 orang wanita dewasa dan 1 orang anak anak yang akan naik ke Verry, untuk penumpang yang turun sebanyak 11 orang terdiri dari 6 orang pria dewasa, 3 orang wanita dewasa dan 2orang abak anak.

Dalam pengawasan tersebut, tidak ada hambatan dan berjalan lancar dan tetap mengikuti protokol kesehatan, ucapnya. (OBET)

Suara Indonesia News – Meulaboh. Pembangunan peningkatan air bersih di gampong ladang Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat, kini mulai difungsikan sesudah dipasang pipa kerumah rumah, sejumlah 29 rumah di Gampong Ladang. Demikian beberapa masyarakat Gampong Ladang mengatakan pada awak media Suara Indonesia News waktu setempat. Hari selasa (2/2-2021).

Yusri mantan Keuchik Gampong Ladang, juga menuturkan pelaksanaan pembangunan air bersih di Gampong Ladang, sebelumnya telah diadakan pelatihan pansimas yang diikuti sejumlah masyarakat Gampong Ladang, dengan nara sumber dari kabupaten Aceh Barat juga penamping,

Dikatakan lebih lanjut, anggaran pansimas Rp.70.000.000, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tahun 2020 dan pemafaatan air bersih di Awal Tahun 2021 ini, tuturnya. (Muhibbul Jamil)

Suara Indonesia News –  Tanjung Pinang, kepri. Pemerintah Kota Tanjungpinang, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang kembali menyerahkan kartu pelanggan Gas LPG 3 Kg Subsidi untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Pelaku Usaha Mikro, kali ini dilaksanakan di Wilayah Kelurahan Dompak, Senin (1/2-21).

Kartu pelanggan diserahkan oleh Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S. IP di 4 lokasi pangkalan, yaitu Pangkalan KSM Maju Bersama Jalan Batu Naga Gg. Abdul Wahab 4 dengan rincian 284 tabung untuk RTS dan 144 tabung untuk Usaha Mikro , Pangkalan Asnari di Kampung Lama dengan rincian 224 tabung untuk RTS dan 117 tabung untuk Usaha Mikro, Pangkalan Maijan di Kampung Lama dengan rincian 588 tabung untuk RTS, 135 tabung untuk Usaha Mikro dan Pangkalan M. Kasim di Tanjung Siambang dengan rincian 692 tabung RTS, 99 tabung untuk Usaha Mikro.

Saat melakukan kunjungan di Pangkalan Gas LPG 3 Kg, Rahma mengatakan bahwa kartu pelanggan ini akan berlaku di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi antre dan benar-benar menerima haknya untuk menggunakan gas LPG 3 Kg.

“Kartu pelanggan ini fungsinya untuk  masyarakat yang terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan pelaku UMKM dengan kekayaan dibawah Rp25 juta perbulan, maka nama yang terdaftar tidak perlu lagi antre dan berkeliling mencari gas LPG 3 kg, dalam hal ini pemerintah daerah menjamin ketersediaan gas LPG 3 Kg subsidi melalui pihak pangkalan yang terdekat dari rumah, dengan harga Rp.18.000,” ucap Rahma.

Lebih lanjut Rahma menjelaskan bahwa yang berhak membeli gas LPG 3 Kg subsidi hanyalah warga yang namanya terdaftar di pangkalan dan memegang kartu pelanggan. Jika namanya tidak terdaftar, dan kategori orang mampu, maka tidak berhak membeli gas 3 Kg subsidi. Masyarakat yang memegang kartu pelanggan itu memiliki 2 (dua) ciri-ciri yaitu untuk yang bagian bawah kartu berwarna hijau, untuk Rumah Tangga Sasaran. Sedangkan bagian bawah kartu berwarna kuning, untuk Pelaku Usaha Mikro.

“Kartu pelanggan ini hanya diperuntukkan bagi warga yang namanya masuk dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS), dan pelaku usaha mikro yang ada di Kota Tanjungpinang, jika ada RTS atau Pelaku Usaha Mikro yang nama atau usahanya belum terdaftar dipangkalan, silakan segera hubungi Ketua RT setempat dan lanjutkan ke kelurahan, nanti kartu pelanggan ini akan segera dicetak, pada kartu RTS di bagian bawah kartu berwarna hijau dan untuk UMKM berwarna oren,” ujar Rahma.

Rahma berharap bagi warga yang mampu dalam segi ekonomi, agar tidak lagi menggunakan gas 3 Kg subsidi dan bisa beralih ke gas LPG 5,5 Kg non subsidi (warna pink), jangan ambil yang bukan menjadi haknya, karena gas LPG 3 Kg subsidi ini sudah jelas tertulis, hanya untuk masyarakat miskin.

“Yang tabung 3 kilogram berwarna hijau adalah untuk masyarakat yang tidak mampu, sedangkan untuk yang mampu agar dapat beralih ke tabung gas yang berwarna pink ukuran 5,5 kg, dengan cara menukarkan 2 tabung gas 3 kilogram miliknya,” tambah Rahma.

Rahma mengungkapkan bahwa jika relugasi ini sudah berlaku di seluruh pangkalan yang ada, maka bisa dipastikan bagi warga yang tidak memiliki kartu pelanggan tidak akan bisa lagi membeli gas LPG 3 Kg subsidi.

“Adapun jatah setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang memiliki kartu kendali hanya diperbolehkan membeli gas LPG 3 Kg subsidi sebanyak 4 tabung setiap bulan, sedangkan bagi pelaku usaha mikro diberikan jatah sebanyak 9 tabung setiap bulannya, namun apabila ada 1 warga yang merupakan RTS dan juga pelaku UKM, maka memperoleh 13 tabung,” tutup Rahma.

Budhi Darmawan yang merupakan pemilik pangkalan Asnari memberi tanggapan bahwa penggunaan kartu pelanggan ini memang sangat bermanfaat untuk masyarakat dan pangkalan. Menurutnya, kartu pelanggan ini dapat mengkontrol pendistribusian kepada yang benar-benar berhak. “Alhamdulillah, kami sangat senang dengan adanya kartu pelanggan ini, jadi pangkalan kami bisa melayani masyarakat yang terdata, sehingga tidak terjadi antrean panjang. (Obet)

Suara Indonesia News –  Tanjung Pinang, Kepri. Pasca Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi THL akhir tahun lalu. Hari ini Walikota Tanjungpinang, Rahma menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan JKM dan JKK bagi Pegawai THL diLingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Senin (1/2).

Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP mengatakan di tengah pandemi Covid-19 ini Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berbenah, selain memikirkan masyarakat juga memperhatikan kesejahteraan pegawai. Salah satunya dengan mendaftarkan pegawai non ASN menjadi peserta PT. Taspen untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

“Kerja sama ini untuk menjamin keselamatan seluruh pegawai, kita berharap musibah tidak terjadi, namun sebagai pemimpin, saya harus melindungi dan memikirkan kondisi pegawai kedepan,” ucap Rahma dalam sambutannya.

Lanjut Rahma, Pemerintah Kota Tanjungpinang mendaftarkan 2.046 orang pegawai THL atau non ASN sebagai peserta dalam program JKK dan JKM PT. Taspen Tanjungpinang. Dan hari ini akan dilakukan sosialisasi terkait kepesertaan.

“Saya berharap setelah menjadi peserta JKK dan JKM ini, bisa membawa berkah untuk seluruh THL beserta keluarga, dan tentunya dapat melindungi keselamatan pegawai THL selama bertugas. Dan saya himbau untuk seluruh peserta agar serius dalam mengikuti sosialisasi terkait program JKK dan JKM ini, supaya nantinya bisa menyampaikan kembali kepada rekan rekan yang tidak hadir pada hari ini.

Rahma juga menyampaikan bahwa akan menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada  seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tentang pemberhentian pemotongan gaji para THL untuk iuran JKK dan JKM.

“Saya akan pastikan bahwa tidak akan ada lagi pemotongan gaji bagi THL, karena iuran akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Anggaran di Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang”, Jelas Rahma.

Sementara itu, Branch Manager PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang, Mardiani Pasaribu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Walikota Tanjungpinang karena telah mempercayai PT. Taspen sebagai penyelenggara JKK dan JKM.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya kepada Ibu Walikota yang telah mempercayakan PT. Taspen untuk menjadi penjamin bagi pegawai THL untuk ikut sebagai peserta JKK dan JKM dengan iuran yang sudah ditanggung oleh Pemerintah Daerah”, Ucap Mardiani.

Aan, Staf THL yang bekerja di BKPSDM merasa bersyukur atas program Pemerintah Kota Tanjungpinang, melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, yang telah menjamin keselamatan bekerja bagi THL yang tersebar di OPD dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

“Saya bersyukur, karena sudah diikut sertakan sebagai peserta JKK dan JKM di PT. Taspen. Saya menjadi semangat bekerja, dan tenang dalam menjalankan tugas, karena kerjaan saya sangat beresiko terjadi kecelakaan, karena harus mengantarkan surat atau undangan dari BKPSDM untuk OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang,” ujar Aan.

Acara turut dihadiri oleh Kadis Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Drs. H. Hamalis, Kepala Inspektorat, Drs. H. Tengku Dahlan, MT, Asisten 2 bidang Ekonomi dan Pembangunan, Samsudi, S. Sos, M.H dan sejumlah pejabat PT. Taspen serta undangan yang hadir. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Tanjungpinang. (OBET)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Suasana penuh dengan ke akraban ketika, sosok pria kelahiran pasuruan jawa timur ini memasuki Aula Catur Prasetya Polres Cirebon Kota, “Assalamualaikum….” memecah kesunyian dan dijawab “Walaikum salam” para hadirin yang ada di ruangan tersebut. Hari ini telah berlangsung kegiatan Silaturahmi Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH., SIK., MH., dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Cirebon Raya (IJTI) dengan Ketua  Faisal Nurahman, Senin (01/02-2021).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut AKP La Ode Habibi Ade Jama, SIK, MH., Kasat Lantas Polres Cirebon Kota, AKP Jajang Wahyudin, SH., MH., Kasat Intelkam Polres Cirebon Kota, AKP I Putu Asti Hermawan, SIK., Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP Bekti Setiawan, S.IP., Kasat Sabhara Polres Cirebon Kota, Iptu M. Ilham, SIK., Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota, Iptu Sayuti Ubrata SH., MH., Kasat Polair Polres Cirebon Kota, Iptu Ngatidja SH., MH., Kasubag Humas Polres Cirebon Kota, IPDA Sukrim Kanit Bin Polmas Sat Binmas Polres Cirebon Kota,  Faisal Nurahman Ketua IJTI Cirebon Raya beserta para Anggota IJTI Cirebon Raya (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia).

Dalam sambutannya, Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH., SIK., MH., menyampaikan “Saya minta kerjasamanya kepada media cetak maupun elektronik guna mempererat silaturahmi agar sehat dan menambah rejeki serta panjang umur. Berita yang baik harap di beritakan dan untuk yang tidak baik kita bisa komunikasikan,” ujarnya.

Lanjut Kapolres “Kalo misalkan oknum anggota ada yang melakukan pelanggaran atau perilaku kurang baik. Silahkan di beritakan, tapi oknum polisinya jangan Institusinya. Tanggung jawab pribadi dengan berkaitan dengan dinas saya pribadi minta di bantu. Prinsip saya adalah silaturahmi agar tujuan mendapatkan informasi artinya saya terbuka dan berkaitan dengan kritikan maupun masukan pasti saya terbuka,” tegas kelahiran pasuruan jatim ini.

“Protokol kesehatan harus kita depankan. Intinya sore ini kita sebagai teman dan sahabat setahu saya tidak dibatasi waktu, jarak dan usia karna kita saling mendoakan,  koordinasi dan komunikasi serta kolaborasi ini bisa membuat kita hebat. Selain itu, saya selaku Kapolres Cirebon Kota yang baru menjabat selama kurang lebih 25 hari. Tidak memikirkan masa lalu, namun memikirkan masa yang akan datang,” tutup AKBP Imron Ermawan, SH., SIK., MH.

Sementara  Faisal selaku Ketua IJTI menyampaikan “Terimakasih kepada Bapak Kapolres dan Para Bapak yang hadir di kesempatan sore ini, atas penerimaan dan sambutan yang baik. Kami juga memperkenalkan rekan saya satu persatu, ujarnya.

Lanjut Faisal “Kalo dulu kita cari berita sampai harus tidur di ruang SKCK hanya menunggu, tapi di era sekarang kita langsung turun di lapangan, dan kami mengerti betul kepada kepolisian, sinergi dan komunikasi tetap kita kedepankan agar tercapai guna menyampaikan berita kepada Masyarakat kinerja Kepolisian tersampaikan dan Media yang Mainstream perlu di Kepolisian seperti acara 86,” katanya.

Ditambahkan  Fajri (Rakyat Cirebon ) bahwa PR (Public Relation) adalah element penting dalam menulis dan menyusun narasi yang akan di sampaikan dengan perangkat google sehingga penyampaian media ke masyarakat terekspose dengan baik, ucapnya.

Kegiatan berjalan dengan lancar, menerapkan prokes, memakai masker dan menjaga jarak. Selanjutnya diakhir acara ketua IJTI  Faisal Nurahman menyerahkan sebuah buku mengenai Jurnalis kepada Kapolres Cirebon Kota, tutup Iptu Ngatidja, SH., MH., Kasubbag Humas. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kuningan. Dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU No 11 Tahun 2010  tentang Cagara Budaya, dinas pendidikan dan kebuyaan kabupaten Kuningan tengah mempersiapkan tiem ahli cagar budaya (TACB) yang bersertifikat Nasional.

Hal tersebut diungkap Kabid Kebudayaan kab. kuningan H. Emup Muplihuddin,S.Pd., ketika dikonfirmasi diruang kerjanya senin 01 februari 2021.

Menurut Kabid, bahwa kebudayaan tidak terletak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa, Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan potensi SDM mapun SDA,  ujarnya.

Dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 mengatakan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Menurutnya Kabid, Kuningan memiliki potensi luar biasa dalam bidang kebudayaan seni mapun karakter masyarakat, untuk itu kami tengah mempersiapkan tiem ahli TACB, untuk segera bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing ahli. Terutama fungsi memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan termasuk 141 cagar budaya yang dimiliki oleh kabupaten kuningan.

Menurut Kasi bidang Cagar Budaya dan Musium, Rusim Puadi, S.Pd,MM menambahkan, benda Cagar Budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau  sejarah bagiannya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, ujarnya.

Dan terhadap Cagar Budaya itu sendiri kita harus tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban kitalah untuk melestarikannya, ujar kasi cagar budaya.

Disis lain Menurut Kasi bidang  sapras dan kelembagaan, Didin Rosidi,SE.MM, lebih mensinergitaskan terhadap dua aspek terhadap nilai – nilai mapun karakter masyarakat, jadi budaya tidak lagi bicara  tentang seni maupun tarian dan yang terpenting pedekatan nilai dan karakter itu sangat mempengarui nilai positif budaya di masyarakat sekarang. Contoh kecil dengan budaya menghargai pendapat orang lain misalnya, ujar kasi.

Selain itu menurut Didin, ada lima paktor yang dapat mempengaruhi budaya, diantaranya paktor Agama, Kesukuan, Geografis, Nasionalisme dan HAM. Untuk itu pembentukan nilai dan karakter sangat dibutuhkan di masyarakat dan sat ini, kita sedang bangun duah aspek tersebut dalam rangka pendekatan dengan masyarakat, dan diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia, ujar Didin menyampaikan kepada media. (Sep/rie)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Di Awal tahun 2021 ini Mahkamah Syari’ah Aceh Singkil telah menerima 31 (Tiga Puluh Satu) perkara kasus perceraian dengan berbagai penyebab masalah sehingga mengajukan perceraian ke Mahkamah Syari’ah Singkil dengan baik dan di akui negara.

Ketua Mahkamah Syari’ah Singkil, Bakhtiar SHI MHI mengatakan, untuk awal tahun ini saja perkara kasus perceraian yang telah di terima Mahkamah Syari’ah Singkil, sebanyak 31 perkara, yang sudah putus 19 perkara yang sudah resmi berpisah (bercerai) dan sisa 12 (Dua Belas) perkara lagi ditambah 1 (Satu) perkara Jinayat sudah juga putus perkaranya, ditambah sisa perkara tahun 2020 5 perkara.

“Penyebabnya kasus perceraian yang paling dominan  adalah faktor ekonomi hampir 50 persen kemudian masalah perselingkuhan juga ada tapi tidak lebih dari 2 persen dari 200 perkara cuma 5 sampai 7 perkara penyebabnya perselingkuhan,” kata Bakhtiar kepada  Media Suara Indonesia News.Com. Senin (01/02/2021) di ruang kerjanya.

Di jelaskan,kalau di Mahkamah Syari’ah tidak ada dilakukan sosialisasi atau semacam turun lapangan ke masyarakat tentang masalah kasus seperti ini, alasannya karena tidak ada anggaran di kantor ini, makanya susah kita turun ke lapangan mengadakan sosialisasi.

“Kalau pengadilan dari lain ada anggarannya namanya sosialisasi hukum, jadi Pemda memberikan anggaran ke Pengadilan Agama, Polres, Kejari dan Pengadilan Negeri ada anggarannya, tetapi disini belum ada anggaran dari Pemda masalah sosialisasi ke masyarakat,” ujar Bakhtiar yang sebelumnya bertugas di Palembang.

“Kalau ditempat lain waktu saya bertugas ada Pemda menganggarkan semacam itu dalam setahun ada 3 kali turun kelapangan untuk bersosialisasi ke masyarakat baik di daerah atau pun ke pelosok, kalau disini belum ada di anggarkan,” katanya.

Tambahnya, kalau dari Mahkamah Agung tidak ada memberikan anggaran semacam ini, yang ada cuman perkara Paradio (perkara cuma-cuma) namanya, itupun tidak banyak cuma 5 (Lima) orang perkara itupun keluarga kurang mampu negara membiayai program Mahkamah Agung dalam setahun.

“Alhamdulillah mulai tahun ini ada Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum) orang yang berperkara bisa dibantu karena sifatnya ini gratis, itu pun dari LBH mereka tidak full di kantor sesuai jam kerjanya, bukan dari pegawai kita sendiri,” pamungkasnya. (Salomo)