Suara Indonesia News – Aceh Tenggara. Ketua Partai Golkar DPD II Kabupaten Aceh, H.M. Salim Fakhri. SE.MM, di dampingi Denny Febrian Roza. S. STP .M, sekretaris Partai Golkar yang  juga sebagai Ketua DPRK beserta Samsuariadi.ST, Ketua Praksi Partai Golkar, junjungi Kantor  PWI Aceh Tenggara, desa Pulonas manunggal No.1 Kecamatan Babussalam.

Kunjunagan ke kantor PWI tersebut dalam rangka HUT (Hari Ulang Tahun) Partai Golkar yang ke 56 tahun yang jatuh tepat pada hari rabu (21/10/20) yangakn di selenggarakan di Kantor  Partai Golkar DPD II di Aceh Tenggara, jalan Jendral Ahmad Yani.

Dalam kunjungannya H.M. Sahlim Fakhri. SE. MM, yang saat ini Menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IV kepada sejumlah Wartawan dan Lsm mengatakan bahwa kunjungan kami ini merupakan ajang silaturrahmi antara kami sebagai pihak Legeslatif dengan kalangan wartawan khusus Lembaga PWI ini.

Karena silaturrahmi merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan sebab rekan rekan Wartawan dan LSM merupakan sebagai sosial kontrol terhadap masyarakat, salah satu nya untuk memberikan masukan – masukan yang sifatnya membangun untuk kepentingan Daerah kita Aceh Tenggara ini ungkap H.M.Salim Fakhri, yang sudah puluhan tahun berkecibung di kancah Politik.

Salim Fakri, juga menambahkan dalam HUT  (Hari Ulang Tahun) Partai Golkar yang ke 56, kali ini akan mengadakan berbagai kegiatan diantaranya, menyantuni anak- anak Yatim, Pemberian Bibit kepada masyarakat, Bibit yang akan diberikan ini mudah – mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh Tenggara, untuk di tanam baik di Pekarangan rumah maupun di Perkebunan.

Kita membagikan Bibit Terhadap masyarakat Aceh Tenggara ini bukan kali ini saja, bahkan tahun – tahun sebelumnya sudah pernah kita bagikan Bibit kepada Masyarakat Aceh Tenggara, seperti  Bibit Jambu Air, Kelengkeng, Mangga, dan Bibit yang sudah di bagikan tersebut  sudah mullai menghasilkan buahnya.

Dengan HUT Partai Golkar  yang ke 56 ini kedepan kami akan pasti berbuat lebih baik dan lebih nyata kepada masyarakat Aceh Tenggara.

Karena partai Golkar  merupakan Partai yang sangat dewasa berpolitik tentunya kami akan tetap menampung Aspirasi  masyarakat dari masing masing Dapil dan akan tetap amah karna suara Golkar merupakan Suara Rakyat.

Menyinggung Pilkada Langsung yang akan di wacanakan 2022 undang undang Pemerintahan Aceh (PA) nomor 11 tahun 2008 maka Partai Golkar selaku Partai pemenang  pemilu yang menduduki Kursi Parlemen terbanyak di DPRK Aceh Tenggara, maka pada Pilkada serentak mendatang Partai Golkar akan siap mengusung Calon Bupati/Wakil Bupati dan akan siap untuk memenangkan kadernya dalam kontes Pilkada mendatang.

Di akhir pembicaraan Fakhri memaparkan mudah mudahan Partai Golkar dalam kepengurusan yang baru ini kedepan akan tetap terus memperjuangkan anggota nya lebih banyak lagi kursi duduk di Parlem atau paling tidak akan tetap bertahan yang saat ini 10 kursi yang duduk di DPRK Agara, tutupnya.

Kemudian Pajri Gegoh ketua LSM Gempur Aceh Tenggara, sangat mengapresiasi atas kunjungan ketua DPD II Golkar ini karena kunjungan ini merupakan kunjungan yang sangat positif dan tampil beda terhadap Partai lain, hanya Partai Golkar cuma satu satunya yang kerap melakukan kunjungan ke pada rekan rekan wartawan dan Lsm khusus ke kantor PWI Agara dan ini merupakan  apresiasi terhadap partai yang lain.

Hendaknya selain Partai Golkar yang duduk di DPRK Agara bisa meniru sikap apa yang dilakukan oleh Partai Lambang Beringin ini, sebab ajang silaturrahmi antara pihak Legeslatif dengan rekan rekan media harus bisa terjalin dengan baik. (Yusuf)

Suara Indonesia News – Jakarta. M. Rafik Perkasa Alamsyah Ketua Umum DPP Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) menyatakan selama satu tahun, pemerintahan Presiden Jokowi – Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin sudah mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi berkembang dengan baik.

Presiden Jokowi dinilai mampu transformasi struktural dengan melakukan upaya besar demi pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

“Sudah banyak kebijakan telah dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan dan menguatkan ekonomi rakyat, demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia. Terbukti angka kemiskinan turun pada periode September 2019-Maret 2020 mencapai 9,78 persen dengan sebesar 26,42 juta jiwa, sesuai rilis BPS 8 September 2020,” kata Rafik Ketua Al Maun dalam rilisya, Rabu (22/10/2020).

Kata Ketua Umum DPP Ikatan Pemuda-Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) ini menyatakan, transformasi struktural menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo yang masuk tiga fokus fundamental. Yaitu fokus pada program sumber daya, kebijakan yang berpihak, dan pemberdayaan pelaku ekonomi

“Kebijakan progresif dari Pemerintah Jokowi-Amjn terus berlangsung dengan sejalan dengan prioritas pembangunan. Yang bertujuan meraih keadilan sosial dan kemandirian ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rafik.

Satu tahun Jokowi-Amin ini meneruskan kebijakan periode sebelumnya selama lima tahun, walau satu tahun ini diterpa musibah pandemi Covid-19. Akan tetapi secara keseluruhan, semua tetap berjalan lancar sambil terus menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

“Walaupun ekonomi sedikit menurun akibat Covid-19 dalam enam bulan ini akan tetapi hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, negara maju sekalipun mengalami musibah virus Covid-19,” jelas Rafik menegaskan.

Ada progres yang menarik dalam satu tahun ini, harga-harga terkendali, kemiskinan terendah, semakin banyak warga yang bekerja. Selain itu terjaminnya kehidupan warga, kualitas hidup meningkat, tingkat pendidikan membaik, penguasaan aset mulai menyebar, BBM satu harga dan membangun kawasan perbatasan.

Bahkan, poros maritim kian nyata, perizinan berusaha makin mudah, peringkat investasi membaik, daya saing membaik dan proyek strategis nasional. Selajutnya, komitmen membangun desa, insentif pajak untuk UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan distribusi aset untuk rakyat.

“Semua progres peningkatan kesejahteraan dan menguatnya ekonomi masyarakat ini tidak lepas dari fokus kerja pemerintahan Jokowi-Amin dan kinerja kabinet nya yang memang harus ditingkatkan,” terang Rafik memuji.

Menurutnya, masa pemerintahan Jokowi, laju kenaikan harga relatif terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga mencapai kemiskinan dan terendah sepanjang sejarah.

“Perekonomian juga menguat, dimana  tercermin dari semakin menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka. Melalui program jaminan sosial, pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapapun sehingga kesehatan keluarga Indonesia terjaga, khususnya keluarga kelompok masyarakat bawah,” tukas Wakil Ketua Umum DPP AMPG ini.

Kata Rafik, peningkatan derajat kesehatan mampu mendorong produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, generasi masa depan mendapatkan akses pelayanan yang baik. Bahkan kini, wajib belajar menjadi 12 dari sebelumnya yang hanya 9 tahun.

“Peningkatan akses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat mendorong kualitas SDM. Seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang,” lugas Rafik.

Rafik menambahkan bahwa, sejak  Oktober 2017, kebijakan BBM satu harga telah diimplementasikan di 25 titik wilayah dari target 54 titik wilayah di seluruh Indonesia. Pemerintah telah mencanangkan program BBM Satu Harga di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Tentu BBM satu harga ini bertujuan agar BBM bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama,” jelasnya.

Pemerintah sudah berjuang agar pembangunan infrastruktur di NTT, seperti ruas Dufala – Nualain, ruas Motamasin – Laktutus – Dafala, dan ruas Haliwen – Sadi – Asumanu – Haekesak. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 176,2 km dengan jalan yang sudah tembus 151,1 km dan yang belum tembus 25,1 km.

Pembangunan infrastruktur di Kalimantan seperti Balai Karangan – Entikong – Batas Sarawak (Malaysia), Kalimantan Barat, Timur, dan Utara. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.920,1 km dengan jalan yang sudah tembus 1.582 km dan yang belum tembus 337 km.

Pembangunan infrastruktur di Papua seperti Segmen 1 yaitu Jayapura – Arso – Waris – Yetti, Segmen 2 yaitu Yetti – Ubrub – Oksibil, dan Segmen 3 yaitu Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.098,2 km dengan jalan yang sudah tembus 892,3 km dan yang belum tembus 205,9 km.

“Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah untuk memudahkan mobilitas warga, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” paparnya.

Untuk Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) masih terus didorong untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan perlindungan asuransi nelayan.

“Indonesia telah memiliki 12 SKPT, dan 664.746 jiwa atau 66% sudah memiliki kartu asuransi nelayan,” tuturnya.

Selanjutnya Politisi Muda Partai Golkar ini, Pemerintah terus melakukan penyederhanaan birokrasi dalam kemudahan berusaha dengan mencabut, menggabung, dan menyederhanakan regulasi dan menyediakan platform perizinan berusaha yang mudah dan cepat.

Penyederhanaan birokrasi mampu menumbuhkan investasi di Indonesia. Bagi dunia usaha, hal ini bisa menumbuhkan investasi di Indonesia, karena ini salah satu keluhan utama bagi investor.

“Selama ini masih terus berbeda kebijakan yang ada di pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi dengan adanya UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ada kepastian hukum bagi iklim investasi yang menjamin perijinan tanpa ribet dan cepat,” ungkap Rafik.

Pemerintah harus terus menciptakan kebijakan perekonomian untuk mendorong peringkat investasi Indonesia. Daya saing Indonesia di kancah global terus meningkat sejalan dengan perbaikan regulasi.

“Pemerintah sudah berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui penciptaan konektivitas antarwilayah dalam Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2017, terdapat tambahan investasi yaitu Rp395 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Maluku dan Papua, Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Sulawesi, dan Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Bali dan Nusa Tenggara,” urai Rafik.

Sementara itu untuk pembangunan dari desa merupakan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Selain itu Daya saing pelaku UMKM diharapkan meningkatkan sehingga mampu ikut serta dalam kegiatan usaha formal.

“Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Perederan Bruto Tertentu, pemerintah memangkas pajak penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5%,” pungkas pria keturunan Minangkabau, Sumatera Barat ini. (okz)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia news – Mamuju. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Dr. H.M. Muflih B. Fattah, MM. hadiri kegiatan yang selenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat terkait Penyerahan Penghargaan atas opini WTP Penyusunan LKPD TA 2019. Kegiatan dilaksanakan di lt.5 Aula Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat jl. Soekarno Hatta Mamuju. Rabu, 21 Oktober 2020.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat melakukan Penilaian laporan keuangan tahun anggaran 2019 peiode semester I, Unaulited, dan Audited dengan beberapa kriteria.

Setelah melakukan penilaian tersebut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat memberikan Apresiasi Penghargaan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat atas Proses Rokonsiliasi data Transaksi Keuangan Tercepat pada Periode Desember 2019.

”Kanwil Kemenag Sulbar telah bekerja kerja keras dalam penyusunan laporan keuangan, Semoga penghargaan ini dapat memacu kita untuk bekerja lebih baik dan memberi nilai manfaat bagi masyarakat.” Ungkap Ka.Kanwil Dpjb Sulbar Imik Eko Putro.

Menanggapi atas raihan prestasi tersebut diatas, Kakanwil Kemenag Sulbar H. M. Muflih yang menerima langsung piagam penghargaan tersebut menyampaikan, ” terimakasih Kepada Kanwil DPJB Sulbar atas apresiasi dan penghargaan yang telah diberikan, Mudah-mudahan penghargaan ini bisa menjadi spirit dan motivasi serta energi positif kepada satker-satker yang lain untuk senantiasa kreatif, lebih maju dan lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat hal ini menandakan bahwa kita tetap bisa produktif di masa pandemi covid19.” Urai kakanwil penuh kesahajaan.

Lebih lanjut Ia mengatakan, “Raihan dan prestasi Ini sangat luar biasa bagi Keluarga besar Kanwil Kemenag sulbar, usaha, kerjasama, team yang saling solid dan kompak telah mampu melakukan kerja-kerja cepat, tepat, akurat dan akuntabel sehingga bisa bermanfaat bagi institusi dan daerah kita Provinsi Sulawesi Barat.” Tutur sekretaris MUI Sulbar ini penuh haru.

Perlu diketahui, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat memberikan penghargaan kepada tiga laporan tingkat satuan kerja terbaik penghargaan terhadap tiga laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W), 3 (tiga) laporan keuangan tingkat satuan kerja ( UAKPA ), dan Apresiasi Kepada Satker yang telah bekerja keras dalam Penyusunan laporan Keuangan. Penghargaan ini diberikan kepada para Instansi Vertikal dan OPD yang memenuhi kriteria penilaian laporan keuangan. (Fad/Arm/lan)

Suara Indonesia News – Asahan. Sebanyak 30 ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dilaksanakan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (20/10/2020).

Pada kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tersebut Pemerintah Kabupaten Asahan bekerjasama dengan Kantor Regional VI BKN Medan.

Dikesempatan ini Kepala BKD Kabupaten Asahan Nazaruddin, SH dalam laporannya menyampaikan peserta yang mengikuti ujian penyesuaian pangkat PNS sebanyak 30 orang yang terdiri dari PNS yang memiliki ijazah S-1 sebanyak 27 orang, Diploma III sebanyak 2 orang dan Ijazah  SLTA sebanyak 1 orang.

Ditempat yang sama Plh. Bupati Asahan yang diwakili oleh Asisten III Khaidir Afrin mengatakan, berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara No 33 tahun 2011 tentang kenaikan pangkat bagi PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah disebutkan bahwa PNS yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap dengan ketentuan, PNS yang memperoleh ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama yang masih berpangkat juru muda golongan (I/a) atau juru muda tingkat I golongan (I/b) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi golongan (I/c).

Ia juga mengatakan PNS yang memperoleh ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, Diploma I, Ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau Diploma II, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III yang masih berpangkat juru muda golongan (I/a) sampai juru tingkat I golongan (I/d) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda golongan (II/a), pengatur muda tingkat I golongan (II/b) atau pengatur golongan (II/c) sesuai ijazah yang diperoleh.

Selain itu ia juga mengatakan PNS yang memperoleh ijazah (S1) atau ijazah diploma IV, ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah magister (S2) dan ijazah doktor (S3) yang masih berpangkat pengatur muda golongan (II/a) sampai pengatur tingkat I golongan (II/d) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat I golongan (III/b) atau penata golongan (III/c).

Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai ijazah yang diperoleh. Sekurang kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.

Diakhir sambutannya ia menyampaikan ujian kenaikan pangkat ini sepenuhnya dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, tetap jaga jarak dan memakai masker.

Sebagai penguji dalam ujian ini adalah Kantor Regional VI BKN Medan yakni Kabid Pengembangan Supervisi dan Kepegawaian, Renyasari SH MAP. (RAS)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Kegiatan penyerahan penghargaan Kampung Tangguh Nusantara (KTN) oleh Kapolres Aceh Singkil yang di pimpin oleh waka Polres Kompol Budi darma SH dan di dampingi oleh Kabag ops Kompol erwin dan Kabag sumda H Sutrisman,Selasa (20/10/2020) di ruang vicon Polres Aceh Singkil .

Dalam kegiatan tersebut dalam Rangka pemilihan Kampung. tangguh Nusantara se-Kabupaten Aceh Singkil. Yang di wakili oleh satu Desa per Kecamatan yang terdiri 10 Kecamatan  yang di nilai se Kabupaten Aceh singkil.

Kriteria Kampung tangguh Nusantara yang di maksud adalah :

-Tangguh penanganan covid 19

-Tangguh Dalam ketahanan pangan

-Tangguh dalam Kehidupan kesehatan

-Dan Tangguh administrasi  dan sebagainya.

Adapun hasil penelitian Kampung tangguh Nusantara yang di sampaikan oleh Kapolsek Gunung Meriah.Ipda Mulyadi.SH.MH.kepada Media ini adalah yang terpilih menjadi Kampung tangguh terbaik di wilayah kabupaten Aceh Singkil antara lain :

Terbaik I, Desa Sidodadi kecamatan Simpang Kanan Mendapatkan Piala, sertifikat, uang Pembinaan di serahkan oleh Wakapolres Aceh Singkil Kompol Budi darma.

Terbaik II, Desa Sukamakmur Kecamatan Gunung Meriah. Mendapatkan Piala, sertifikat, uang Pembinaan Di serahkan oleh Kabag Sumda Kompol H Sutrisman.

Terbaik III, Desa Takal Pasir Kecamatan Singkil mendapatkan Piala, sertifikat, uang Pembinaan Diserahkan oleh Kabag ops Kompol Erwin .

Dalam kegiatan tersebut Wakapolres berpesan kepada desa yang terpilih agar desa tangguh dapat selalu di terapkan dalam Kehidupan sehari-hari tidak hanya pada saat pandemi covid 19 sekarang ini ,sehingga bisa kita terapkan selamanya sehingga Desa tangguh ini menjadi predikat bagi desa kita, sampai mempertahankan anak cucu kita nanti .kata Wakapolres.

Selamat bagi desa yang terpilih menjadi Kampung Tangguh Nusantara. di wilayah hukum Polres Aceh Singkil, tutupnya. (Salomo)