0

Suara Indonesia News – Asahan. Menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Nomor : 005/7661 tanggal 15 Oktober 2020 perihal undangan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Pemerintah Kabupaten Asahan membentuk TPAKD Kabupaten Asahan yang didalamnya terdiri dari Instansi terkait, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan Kabupaten Asahan, perwakilan Asosiasi Pengusaha se-Kabupaten Asahan dan perwakilan Universitas di Kabupaten Asahan.

Pelantikan tersebut berlangsung secara virtual dan diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota Se-Sumut yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Selasa (20/10/2020).

Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Utara mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak pada banyak sektor, termasuk sektor ekonomi yang melemah akibat daya beli masyarakat menurun. Untuk itu dilakukan berbagai upaya termasuk memperluas akses keuangan masyarakat, salah satunya dengan pembentukan TPAKD.

“Diharapkan dengan pengukuhan ini, TPAKD bergerak secara konkret, terutama pada masa pandemi ini demi menggerakkan ekonomi rakyat. Untuk maksimalkan potensi wilayah masing-masing,” ucap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Gubernur yang juga Ketua Pengarah TPAKD Sumut juga mengharapkan pemerintah kabupaten/kota agar tetap optimis bisa keluar dari kesulitan ini, dengan terus mengoptimalkan potensi wilayah masing-masing. Sehingga perekonomian daerah yang cenderung menurun beberapa waktu terakhir dapat segera kembali pulih.

Selain itu ia berharap, semoga pengukuhan TPAKD ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial saja, tetapi dapat di disosialisasikan kepada masyarakat, tentang apa yang menjadi program-program kerja TPAKD di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumut.

Tampak hadir dari Kabupaten Asahan yang mengikuti pengukuhan TPAKD yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Perwakilan Lembaga Jasa Keuangan Kabupaten Asahan Pimpinam Cabang Bank BRI, Bank Sumut, Perwakilan Asosiasi pengusaha Kabupaten Asahan dan perwakilan Universitas di Kabupaten Asahan Universitas Asahan (UNA) Dekan Fakultas Ekonomi. (RAS)

0

Suara Indonesia News – Bengkalis. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis, AKBP Hendra Gunawan SIK membenarkan sudah memanggil managemen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sawit inti Prima Perkasa (SIPP) Rangau.

“Managemen perusahaan yang bergerak di sektor pengolahan buah kelapa sawit sudah dipanggil,” ujarnya kepada awak media diujung selulernya, pada Rabu (21/10/2020) pagi.

Namun Kapolres Bengkalis tidak menyebut secara detil Owner, Direktur atau Manager yang dipanggil.

Kata AKBP Hendra, pemanggilan managemen PKS PT SIPP masih tahap penyelidikan. Jadi seperti apa proses hukumnya ke depan, masih rahasia polisi, tegasnya sudah dulu ya. Kapolres Bengkalis ini buru – buru menutup teleponnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PKS PT SIPP yang berada di bilangan Jalan Rangau kilometer 6, Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau, Duri, Kabupaten Bengkalis hingga saat ini masih saja beroperasi.

Padahal PKS PT SIPP lagi didera segudang persoalan dan belum kantongi izin buang dan pemanfaatan limbah, belum lagi selesai persoalan kolam limbah jebol berdampak kepada pencemaran media lingkungan serta persoalan lainnya tidak sesuai peraturan dan perundang – undang tentang lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, baik eksekutif dan legislatif terkesan lamban menyikapi dan melakukan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan oknum – uknum managemen PKS PT SIPP.

Kini alat negara, pihak kepolisian sudah terjun melakukan penyelidikan terhadap PKS PT SIPP. Sejauh mana dan seperti apa perkembangan penyelidikan yang dikerjakan pihak kepolisian terhadap PKS PT SIPP, layak ditunggu. (Mus)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Intan Jaya. PapuaTim Gabungan Pencari Fakta kasus Intan Jaya (TGPF Intan Jaya) Papua sudah menyelesaikan investigasi lapangan kasus penembakan yang terjadi pada bulan September lalu. Para tokoh Papua yang dilibatkan menjadi anggota TGPF, mengatakan upaya yang dilakukan sudah menyeluruh.

“Pendekatan pembangunan terhadap manusia itu jauh lebih penting. Sehingga apa yang dilakukan oleh TGPF adalah bagian dari pintu masuk untuk memulihkan keadaan Papua, untuk memulihkan kembali kepercayaan orang Papua terhadap negara, terhadap pemerintah,” ujar Victor Abraham Abaidata, anggota TGPF dari unsur tokoh pemuda Papua, dalam keterangan tertulis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Selasa, 20 Oktober 2020.

Pendeta Henok Bagau, tokoh agama Intan Jaya, menilai upaya pengungkapan fakta seperti ini akan membuat warga Papua semakin percaya pada pemerintah pusat. Henok diketahui dekat dengan pendeta Yeremias Zanambani, yang tertembak di Intan Jaya 19 September lalu.

Di dalam tim investigasi, Henok mengaku bekerja sama baik dengan unsur TNI, Polri, dan BIN, yang sedikitpun tidak membatasi dirinya untuk bersuara.

“Ini merupakan satu terobosan dalam sejarah masyarakat Papua. Kami melihat bahwa tim yang dibentuk benar-benar independen, tidak berpihak pada siapapun dan sungguh-sungguh mengikuti hati nurani dan fakta yang ada,” kata dia.

Tokoh Papua lainnya yang juga anggota tim adalah Taha Alhamid. Sekjen Dewan Presidium Papua ini mengaku senang dengan cara kerja dan hasil-hasil yang dicapai oleh tim. Taha yang juga adalah tokoh Muslim Papua ini mengapresiasi unsur TNI di dalam tim, dimana tokoh-tokoh Papua bisa duduk berdampingan dan saling percaya dengan TNI dan Polri.

Diplomat senior yang pernah menjadi duta besar Indonesia di PBB, Makarim Wibisono menilai arti strategis upaya pemerintah ini dari sisi Hak Azasi Manusia atau HAM.

Menurutnya, cara penyelesaian seperti ini akan mampu memperbaiki nama Indonesia di bidang HAM, apalagi tokoh-tokoh yang terlibat di dalam tim dipercaya publik.

“Masyarakat merasa atau melihat bahwa pelanggaran HAM itu sebagai luka bangsa. Jadi adanya usaha dari pemerintah untuk membentuk TGPF ini, menunjukan itikad dari pemerintah untuk memperjelas masalahnya itu,” ujar Makarim.(Pen Kogabwilhan III/Hatta)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Tim dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melakukan kegiatan penelitian tentang Tata Kelola Sumber Daya Polri Dalam Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Terpadu di Kewilayahan di Mapolda Jawa barat.

Kali ini Tim dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri menyambangi Polresta Cirebon, Polda Jabar. Selasa (20/10/2020).

Diketahui juga bahwa kegiatan penelitian ini juga diikuti oleh beberapa operator yang mengawaki atau mengendalikan aplikasi berbasis online yang tersebar di berbagai satuan kerja.

AKBP Wadi, SH, MH., selaku Kasubbid SDM Bid Gasbin Puslitbang Polri mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan kali ini menginginkan sejauh mana implementasi Teknonologi Informasi dan Komunikasi yang sudah tergelar di Puslitbang Polri.

“Pimpinan Polri menginginkan seluruh aplikasi yang sudah tersebar di kewilayahan bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal dibangunnya aplikasi tersebut,” ucap Wadi.

Setelah memaparkan maksud dan tujuan penelitian, Tim Peneliti langsung melanjutkan dengan wawancara dan diskusi.

Penelitian ini sebenarnya sangat penting dilakukan mengingat perkembangan jaman dan teknologi semakin cepat berkembang.

Nantinya, lanjut Wadi, masukan dan saran dari operator pemegang aplikasi bisa dijadikan landasan pimpinan Polri dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

“Dalam mengambil kebijakan dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pimpinan Polri sangat membutuhkan masukan dan saran dari setiap operator aplikasi,” ucap Wadi. (Hatta)

0
H. Tari Syarif Himawan, Kuwu Desa Cangkoak usai acara pelantikan.

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Di masa pandemi yang berstatus zona merah saat ini, Pemdes Cangkoak Kecamatan Dukupuntang merasa perlu untuk segera mengisi kekosongan jabatan yang ada saat ini untuk segera mengaktifkan fungsi pelayanan bagi warga desanya.

Pelantikan dilakukan oleh H. Tari Syarif Himawan Kuwu Desa Cangkoak di aula desa, dengan dihadiri Camat Dukupuntan dan unsur Forkompimcam lainnya (Selasa, 20/10/2020). Pelantikan 3 perangkat baru untuk mengisi kekosongan di posisi Kasie Pemerintahan, Kepala Dusun (Kadus) 1 dan 3.

Pemilihan dan penempatan posisi tersebut berdasarkan penjaringan yang telah dilakukan dengan jumlah pendaftar 7 orang dan posisi yang dibutuhkan 3 orang. Seleksi tidak hanya administratif saja tapi juga tertulis dan kemampuan dalam penggunaan komputer. Karena kemahiran menggunakan komputer sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelayanan administrasi baik untuk warga maupun dengan pemerintahan lebih atasnya, tingkat kecamatan dan pemerintah daerah.

Kuwu H. Tari dengan pelantikan dan penempatan posisi perangkat yang kosong ini, diharapkan “kinerja pelayanan bagi warga meningkat sehingga warga bisa merasakan manfaatnya dan bisa membuka akses bagi peluang pembangunan wilayah desa tidak hanya yang bersumber dari dana desa saja tapi juga dari sumber lain yang tidak mengikat guna terciptanya kesejahteraan warga di maa mendatang”. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Kasdam III/SLW Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Balak Aju Area Service Korem 063/SGJ guna memastikan keberadaan Balak Aju ikut mendukung tugas-tugas  Korem 063/SGJ beserta jajarannya, Selasa (20/10/2020).

Kasdam III/SLW di dampingi oleh Waasintel Letkol Inf Endang Sumardi, Waasops Letkol Inf Alfian dan Waaster Letkol Inf Mujahidin mengecek Balak-balak Aju Area Service Korem 063/SGJ. Rombongan langsung memeriksa gudang-gudang milik Denbekang Rem 063/SGJ dan mengecek kondisi barang-barang yang di simpan di gudang. Kemudian rombongan juga memeriksa kondisi dapur lapangan yang ada, apakah siap dioperasionalkan.

Pada kesempatan tersebut Kasdam III/SLW memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh Dan/Kasat Balak Aju Area Service Korem 063/SGJ. Balak-balak aju harus saling bersinergi dan koordinasi untuk dapat membantu dan mendukung tugas Pokok Korem 063/SGJ beserta jajarannya. Jangan beranggapan bahwa Balak-balak Aju berdiri sendiri dan apatis tidak ikut mendukung tugas-tugas Korem 063/SGJ pungkas Kasdam III/SLW.

Setelah mengecek gudang-gudang milik Balak-Balak Aju Area Service, Kasdam III/SLW langsung bertolak ke Kodim 0614/Kota Cirebon dan disambut langsung oleh Dandim 0614/Kota Cirebon Letkol Inf Herry Indriyanto beserta Staf Kodim, kemudian rombongan Kasdam III/SLW  menuju Yon Arhanud- 14 untuk mengecek kolam renang, pembangunan gudang misil dan pembangunan  garasi startrek yang sedang berlangsung di Yon Arhanud-14.

Selesai dari Yon Arhanud-14, rombongan Kasdam III/SLW menuju pelabuhan Cirebon untuk melihat kondisi Angkutan Air yang di miliki oleh Denbekang  Cirebon. Harus siap operasional guna mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat sinergitas misalnya melaksanakan patroli bersama menggunakan Angkutan air yang Denbekang punya sehingga bisa bermanfaat untuk mendukung tugas-tugas yang  ad di wilayah teritorial Korem 063/SGJ lanjut Kasdam III/SLW. ( penrem063/Hatta)

0

Suara Indonesia News – Kota Pontianak. Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menghadiri acara Silaturahmi Budaya bertempat di Balairungsari Rumah Adat Melayu Kalimantan Barat, Jalan Sutan Syahrir, Kota Pontianak (Selasa, 20/10/2020). Kegiatan silaturahmi ini dimaksudkan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Acara silaturahmi juga dihadiri oleh Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, para Rektor dan BEM se-Kota Pontianak, Paguyuban Merah Putih, Akademisi dan Tokoh Masyarakat. Acara kali ini mengambil tema, ‘Perkokoh Persatuan Membangun Negeri, Menegakan Kembali Nilai-Nilai Sumpah Pemuda’.

Acara silaturahmi dibuka oleh Ketua MABM Kalbar, Prof Chairil Efendy disambung dengan sambutan Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., kemudian dilanjutkan dengan deklarasi untuk mewujudkan Kalbar Aman dan Damai oleh 24 Paguyuban yang tergabung dalam Paguyuban Merah Putih.

Usai acara, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad saat memberikan keterangan mengapresiasi kegiatan silaturahmi tersebut, dimana keluarga besar masyarakat Kalbar telah berikrar untuk menjaga semangat Sumpah Pemuda.

Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyampaikan, dalam membangun bangsa ini tentunya kita harus kompak, karena bagaimanapun juga bangsa Indonesia saat ini sedang dalam perjalanan menuju kearah keberhasilan.

“Sehingga tentunya harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Apapun produk pemerintah selama itu mensejahterakan masyarakat, kita harus dukung, kalaupun ada salah satu kelompok atau komponen yang tidak sependapat, salurkan sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku,” kata Pangdam.

Pucuk pimpinan di Kodam XII/Tpr ini, mengajak kepada masyarakat Kalimantan Barat untuk menjaga dan merawat kondusifitas wilayah, agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

“Mari kita jaga situasi di Provinsi Kalbar ini dengan baik, karena bagaimanapun juga, apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Gubernur kita, harus tetap kita rawat. Siapa lagi yang bisa merawat, kalau bukan warga Kalbar sendiri,” tegas mantan Aspam Kasad.

Sebelumnya, Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Remigius Sigid Trihardjanto mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiasi Forkopimda Kalbar kepada seluruh stake holder yang ada di wilayah Kalbar untuk selalu mengingat bersama bahwa masyarakat bisa melaksanakan atau menyampaikan pendapat tetapi tetap harus menjaga ketertiban keamanan.

“Gubernur Kalbar sudah menurunkan satu tim kajian dan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kami harapkan itu dimanfaatkan. Berikan masukan-masukan yang konstruktif kepada tim kerja ini,” kata Kapolda.

Namun demikian, Kapolda Kalbar meminta masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dapat dilakukan secara bermartabat

“Mari kita jaga wilayah Kalbar ini supaya tetap aman dan tertib,” imbau Irjen Pol. Remigius Sigid Tri Hardjanto.

Sedangkan Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menyampaikan, pada intinya dalam penyampaian aspirasi, semua etnis di Kalbar tidak menginginkan adanya aksi anarkis dan sebagainya terjadi di daerah Kalbar ini.

“Menyalurkan aspirasi apapun silahkan, saya sebagai Gubernur siap memfasilitasi dan menyampaikan ke pusat. Seperti kemarin saya sudah sampaikan ke Presiden baik secara tertulis maupun lisan,” kata Gubernur.

Gubernur Kalbar mengatakan, dalam kaitan ini kita harus berbicara kajian, untuk mengkaji UU Cipta Kerja pasal-pasal yang tidak disetujui silahkan disampaikan, apapun narasinya sepanjang bisa argumennya baik, Gubernur akan menyampaikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah.

H. Sutarmidji, S.H. M.Hum., berharap Provinsi Kalbar ini cepat mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain. Hari ini IPM Kalbar masih 29, Ketahanan Pangan masih 70 dan Infrastruktur masih 33.

“Ini harus kita kejar, ditengah pandemi ini jangan kita menambah semakin banyak yang terjangkit, biaya yang kita keluarkan juga semakin banyak dan itu menggunakan APBD yang harusnya bisa untuk yang lain. Saya harap ini bisa dipahami oleh adik-adik mahasiswa kemudian tokoh masyarakat semuanya agar Kalbar ini bisa bangkit dari ketertinggalan,” pungkas Gubernur mengakhiri.

Dalam kesempatan tersebut Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad memberikan cinderamata berupa buku berjudul sejarah perjuangan dan pengabdian Kodam XII/Tpr kepada Ketua MABM Kalbar, Prof Chairil Efendy. (Pendam XII/Tpr/Hatta)

0

Suara Indonesia News – Tanjung Pinang Kepri. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Tanjugpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., bersama Asintel Danlantamal IV Kolonel Laut (P) Tommy Herlambang,S.E., hadiri undangan sebagai Narasumber pada acara Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yang berlangsung di Convention Centre Hotel CK Tanjungpinang Jl.Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang Kepulauan Riau, Selasa pagi (20/10/2020).

Acara tersebut diprakarsai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kum dan Ham) Provinsi Kepulauan Riau dengan mengambil tema “Koordinasi Pengawasan Keimigrasian di Perairan Wilayah Kepulauan Riau TA 2020” yang mana sebelumnya dalam Kegiatan yang sama juga diselenggarakan di Hotel Aston Batam.

Pada kesempatan tersebut Danlantamal IV sebagai Narasumber mengatakan, “Rapat Tim Pengawasan Orang Asing  (Tim Pora) diharapkan akan menjadi momentum bagi seluruh anggota Tim Pora dalam upaya untuk meningkatkan dan menjalin sinergitas instansi dalam pengawasan perlintasan orang antar negara khususnya di wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura “, ujarnya.

Lebih jauh dikatakan “Rapat kali ini adalah bentuk pengawasan terhadap orang asing sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 yang dimaksudkan untuk tetap menjaga stabilitas dan kepentingan Nasional, dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia sebut Danlantamal IV. (Kadispen Lantamal IV/OBET)