0

Suara Indonesia News – Majene. Ketua DWP Kanwil Kemenag Prov. Sulbar Ny. Hj. Farhana Massiara Muflih ikut dalam rombongan tim penggerak PKK serta menghadiri langsung kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Bunda Paud Provinsi Sulawesi Barat terhadap penyelenggaraan Paud berkualitas dengan layanan Holistik dan Integratif di Kabupaten Majene Jumat 16 Oktober 2020.

Hadir dalam kegiatan tersebut Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Barat Ny. Hj. A. Ruskati Ali Baal Masdar, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Kepala BP-PAUD dan Dikmas Sulbar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Majene, Anggota DWP Prov. Sulbar dan 50 peserta terdiri dari Tendik TK Pembia,  ketua komite,  pengawas TK,  Fasilitator PAUD HI,  kader posyandu,  kader BKB,  dinas PP dan KB,  Dinas Catatn Sipil,  Dinas Kesehatan,  Kemenag Kab.  Majene,  Dinas PP dan PA,  Dinas Pendidikan,  Dinas Sosial,  Bunda Paud Kelurahan Labuang,  Himpaudi,  IGTKI,  Gugus paud Sipakalabbi.

Dalam arahan Ny. Hj. A. Ruskati Masdar menyampaikan Pentingnya pendidikan anak usia dini, sehingga peran pendidik atau bunda PAUD ini juga mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Perannya yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi pemimpin bangsa dan negara,” kata anggota DPR RI ini.

Dalam wawancara Tim Humas Ketua DWP Kanwil Kemenag Sulbar Ny. Hj. Farhana Massiara Muflih dalam wawancaranya  mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bunda Paud Provinsi, Melalui  kegiatan ini kita selalu bersinerji dengan bunda PAUD,” urainya penuh hikmah. (Adi/Hamma)

 

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Rotasi dan Mutasi jabatan di pemerintahan kabupaten Cirebon menuai polemik di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Cirebon, contohal nya di lingkungan sekretariat dewan kabupaten Cirebon.

Menurut Agus Makmun (Dewo), pemindahan tugasnya itu di duga ada unsur campur tangan ketua dewan kabupaten Cirebon yang menginginkan dirinya di pindah/mutasi keluar dari lingkungan sekretariat dewan DPRD kabupaten Cirebon. Menurut nya agar ketua dewan Lutfi bebas tidak ada yang mengawasi dan menggantikan dengan orang yang sepaham dengan dirinya saja, dan seorang ketua dewan mencoba untuk mencemari nama baiknya dengan menyebut dirinya pemabuk, penjudi dan suka bergonta ganti pasangan kepada bupati Cirebon H. Imron Rosyadi.M.Ag.

Menurutnya lagi, semua anggaran dinas di pangkas namun kegiatan fisik di rumdin ketua dewan DPRD kabupaten Cirebon tidak di pangkas dan masih banyak yang lain nya yang akan saya ungkap dan saya laporkan kepada KPK RI di Jakarta. (16/10-20)

Ketua dewan kabupaten Cirebon Lutfi juga pernah menitipkan tenaga kerja honorer untuk di tempatkan di lingkungan sekretariat dewan dan di beberapa instansi pemerintahan, dan agar segera di akomodir ada sekitar kurang lebih 22 orang yang di ajukan namun saya hanya bisa mengakomodir empat orang itu pun di Tenaga clining servis di lingkungan kesekretariatan dewan DPRD kabupaten Cirebon, itupun dengan konsekuensi gajih Hanya menerima Rp. 1.100.000 perbulan nya melalui yayasan.

Dan menurut nya secara hukum pengangkatan sumpah jabatan itu mesti langsung tatap muka sesuai dengan regulasi undang undang yang berlaku, bukan secara virtual dan mesti yang bersangkutan di beritahukan minimal satu Minggu sebelum nya bukan pas hari H baru di beritahukan beberapa jam sebelum nya. Ungkapan kekesalannya di hadapan para awak media yang meliput. (Sendi)

Bersambung

 

0
Foto Surat Edaran Plt Gubernur Aceh.

Suara Indonesia News – Aceh. Pemerintah Aceh akhirnya resmi mencabut kembali aturan stiker Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar dan premium pada kendaraan roda empat, pemerintah mencabut kebijakan tentang program stiker BBM di Aceh tertuang dalam surat bernomor 540/14661 tertanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Namun, surat tersebut memunculkan pertanyaan publik karena belum distempel oleh Plt Gubernur Aceh.(17/10/20)

Program stickering BBM jenis premium dan solar bersubsidi resmi diterapkan oleh Pemerintah bersama PT. Pertamina (Persero). Program ini diterapkan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 540/9186 tahun 2020 tentang Program Stickering pada Kendaraan sebagai Strategi untuk Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang Tepat Sasaran.

Hal ini mengingat usulan DPRA karena pelaksanaan di lapangan belum berjalan efektif maka perlu dicabut dan ditinjau kembali pelaksanaannya, maka pihak Pertamina mengambil langkah-langkah evaluasi dan melanjutkan distribusi BBM bersubsidi sebagaimana masa program stickering belum diberlakukan.

Dalam mencabut surat edaran tersebut, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kemudian menerbitkan Surat Nomor 540/14661 tanggal 15 Oktober 2020. Surat tersebut ditujukan kepada para bupati/wali kota se-Aceh dan Sales Srea Manager Retail Aceh PT Pertamina (Persero).

Pada poin pertama dijelaskan bahwa,Hal ini mengingat usulan DPRA karena pelaksanaan di lapangan belum berjalan efektif maka perlu dicabut dan ditinjau kembali pelaksanaannya,  pencabutan surat edaran terkait stiker BBM Subsidi itu karena pelaksanaannya di lapangan dinilai belum berjalan efektif.

Pada poin itu dijelaskan, Plt Gubernur Aceh juga meminta pihak Pertamina segera mengevaluasi dan melajutkan distribusi BBM bersubsidi sebagaimana masa program stickering belum diberlakukan.

Sales Area Manager Retail Aceh, Ferry Pasalini kepada media, Kalau kami, ikut sesuai surat gubernur tersebut, akan menyalurkan BBM seperti biasa seperti sebelum program stiker berlaku, jelas Ferry Pasalini.

Dan segera kami kirim surat ke SPBU, agar bisa menjalankan penyaluran BBM sesuai surat Plt Gubernur Aceh yang baru,” jelasnya.

“ Pihak Pertamina mengambil langkah-langkah evaluasi dan melanjutkan distribusi BBM bersubsidi sebagaiaman masa program stickering belum diberlakukan,” tutupnya. (Man)

0

Suara Indonesia News – Tanjung Pinang Kepri. Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Wadanlantamal) IV Tanjungpinang Kolonel Marinir Gatot Mardiyono, S.H., bersama segenap Prajurit dan Pns Lantamal IV melaksanakan gowes bersama yang berlangsung di sepanjang jalan di Tanjungpinang , Jumat pagi (16/10/2020).

Kegiatan tersebut adalah dalam rangka memenuhi salah satu Protokol Covid-19 yaitu rajin berolahraga untuk meningkatkan kebugaran dan stamina  tubuh, serta mengkapanyekan Kepri Bersepeda yang dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Pebruari 2020 di Monumen Provinsi Kepri Dompak.

Gowes tersebut diawali dengan pemanasan, kemudian seluruh peserta mengambil garis start di depan gerbang penjagaan Pos II, kemudian bergerak dari Jl. Yos Sudarso, Jl. Wiratno,  Jl.Basuki Rahmat kemudian balik arah menuju Tugu Provinsi Kepri melalui Jl.H.Moh.Sani, memasuki kawan Dompak kemudia keluar menuju Jl. Raya Dompak.

Selanjut menuju Jl. Sei Jang melalui Jl.Siderejo, Jl. Arif Rahman Hakim, Jl. Pramuka, kemudian Jl. Basuki Rahmat kemudia n putaran di Jl. H.Moh Sani, Jl. Wiratno, lalu lewat Jl. Yos  Sudarso dan finish di Mako Lantamal IV

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Lantamal IV Mayor Marinir Saul Jamlaay setelah finish mengatakan “ Kegiatan gowes bersama ini rutin kita laksanakan setiap hari Selasa dan Jumat baik route pendek maupun panjang, untuk kali ini route yang kita adalah 30 Km”, ujarnya.

Sambungnya “Selain untuk menjaga kebugaran tubuh untuk melawan covid-19, kita ikut mengkampanyekan budaya bersepeda, dan juga untuk mengurangi polusi udara. Dengan bersepeda selama 1 jam setiap harinya tubuh kita akan tetap sehat, sehingga dapat membantu didalam kehidupan kita sehari-hari” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Utama Lantamal IV, Para Kadis dan Kasatker Latamal IV serta Pama dan Pamen Lantamal IV. (Kadispen.Lantamal IV-OBET)

 

0

Suara Indonesia News – Polman. Bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polman, Jumat 16/10/2020. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Polman menggelar Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, yang dihadiri Kakanwil Kemenag Prov. Sulbar, Ka.KanKemenag Polman, Kasubag TU dan Kasi Bimas Islam Kemenag Polman, Forkopimda dari Kepala BPS, BPIH, Ketua Pengadilan, Kepala Dinas terkait, Camat, Perbankan dan Tokoh Masyarakat lingkup Kab. Polewali Mandar.

Dalam laporan Kepala Kantor Kemenag  Kab. Polman, H. Muliadi, mengatakan dengan sosialisasi ini untuk menggali permasalahan dari mulai pendaftaran, pembatalan, pelimpahan sampai pada pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dan mampu memahami, mengimplementasikan berbagai perkembangan kebijakan yang mengatur tata tertib pelaksanaan Haji dan Umrah.

Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulbar Dr. H. M. Muflih B. Fattah, MM yang hadir membuka acara sekaligus memberikan materi menyampaikan, “inilah yang kita lakukan bagaimana menyukseskan penyelenggaraan haji tentu butuh sosialisasi karena selalu ada perubahan dinamisasi dalam penyelenggaraan haji kata,” tutur H. M. Mufllih.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa UU Nomor 8 adalah aturan terbaru yang merupakan penyempurnaan dan kombinasi dari aturan sebelumnya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. “sebagai Forkopimda, tokoh Agama dan tokoh masyarakat dipandang perlu untuk mengetahui seperti apa isi dari UU yang mengatur tentang penyelenggaraan haji dan umrah,” sebutnya.

“Dengan mengetahui isi dari aturan ini semua peserta bisa dipahami bersama-sama sehingga tidak ada multi tafsir terhadap maksud yang ada didalamnya. Harapan kedepan apa yang sudah didapat dari sini peserta bisa turut membantu menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada keluarga dekat dan masyarakat terkait informasi regulasi terbaru dari pemerintah tentang haji dan umrah ini” tutup Kakanwil. (Hamma)

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Relawan Benteng Jokowi (Bejo) menilai satu tahun evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin) sudah berjalan cukup baik. Dimana ada lima program prioritas pemerintah yang sudah berjalan maksimal dan terus ditingkatkan di situasi pandemi Covid-19.

Diantaranya yang program yang sudah berjalan adalah, Program Pembangunan Sumber Daya Manusia, Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Menerbitkan UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, Menyederhanakan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

“Kelima program prioritas ini sudah berjalan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Amin, terus harus ditingkatkan, walau di masa pandemi Covid-19,” kata Jak TW. Tumewan, SE., Ketua Umum Benteng Jokowi (Bejo) saat dihubungi, Jumat (16/10/2020) di Jakarta.

Dalam program prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Jokowi sudah menciptakan para pekerja keras yang dinamis. Angkatan muda pekerja ini akan dicetak SDM Unggul yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jumlah 7 juta angkatan kerja baru.

“Saat ini pak Jokowi sudah merancang dan telah mendata 7 juta angkatan kerja baru yang handal dan memiliki talenta yang bisa bersaing di tingkat global. Terbukti sudah ada 6,5 juta angkatan baru yang masuk di data kartu prakerja, yang akan mendapat bantuan stimulus dari pemerintah,” kata Pak Jak sapaan akrabnya.

Dalam rangka peningkatan SDM Unggul ini tidak dilakukan dengan pola lama, tetapi dengan pengembangan pola baru. Sebagaimana kata Pak Jokowi, Indonesia memerlukan endowment fund yang besar untuk manajemen SDM.

“Pemerintah juga sudah menyiapkan  optimalisasi di industri-industri agar terserap tenaga kerja. Dimana juga menggunakan teknologi untuk mempermudah jangkauan ke seluruh negeri, dari kota sampai ke desa,” jelasnya.

Selanjutnya menurut Pak Jak, capain proram kedua yang sudah berjalan, adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Tentu ini untuk mempermudah akses ke kawasan wisata, serta mendongkrak lapangan kerja baru.

“Program infrastruktur berkelanjutan ini sudah berjalan satu tahun ini, dimana untuk mempercepat jalur distribusi dan tentu untuk mengakselerasi nilai tambah perekonomian bagi rakyat,” terangnya.

Pemerintah juga sudah berhasil dengan program UU Cipta Lapangan Kerja, guna memotong segala bentuk kendala regulasi. Pemerintahan Jokowi bersama DPR RI sudah berhasil membuat adalah UU Cipta Lapangan Kerja yang sudah disahkan 8 Oktober 2020 lalu.

“UU Cipta Lapangan Kerja ini menjadi Omnibus law, dimana satu UU Omnibus Law merevisi beberapa UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Termasuk UU yang juga menghambat pengembangan UMKM otomatis berubah,” puji Pak Jak atas komitmen pemerintah.

Pemerintah juga sudah berhasil menjalankan program penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Supaya investasi untuk penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama. Pemerintah sudah berhasil memotong prosedur perijinan yang panjang dan ribet.

“Jokowi-Amin sudah melakukan pemangkasan birokrasi yang panjang dan ribet. Dengan perijinan mudah dan sederhana, maka dunia investasi dan usaha semakin cepat berkembang pesat,” tukas Pak Jak.

Selanjutnya yang sudah dilakukan Presiden Jokowi adalah transformasi ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah akan beralih dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah ekonomi tinggi.

Tentu hal ini agar lebih menguntungkan secara ekonomi, demi kemakmuran bangsa dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Diantaranya program penguatan sumber daya alam yang sudah dilakukan adalah mengolah minyak kelapa sawit menjadi energi baru terbarukan menjadi bahan bakar dan avtur pesawat. Selain itu memproduksi nikel bukan hanya sebagai bahan mentah namun sebagai bahan jadi untuk lithium-ion baterei atau UPS. Jadi kita tak mengekspor bahan mentah saja, namun mengirim barang jadi, yang memiliki nilai ekonomi tinggi,” ungkap Pak Jak.

Pemulihan Ekonomi Nasional

Menurut Jak TW. Tumewan, SE., Ketua Umum Benteng Jokowi, lndonesia saat ini mengalami pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pelemahan atau bahkan kemerosotan ekonomi ini bukan hanya dialami oleh bangsa Indonesia saja, namun juga negara-negara maju sekalipun.

“Pelemahan ekonomi ini, tidak bisa menjadi ukuran bahwa satu tahun pemerintahan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin) di 20 Oktober 2020 nanti, mengalami kegagalan. Namun, malah adanya pandemi Covid-19 ini, menjadi ujian terbesar untuk lebih kuat secara ekonomi,” ujar Pak Jak.

Menurutnya, kita harus mengakui bahwa ada pelambatan dan pelemahan ekonomi. Namun setelah adanya Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pemerintah bekerja taktis dan strategis untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional.

“Pemerintah sudah menyiapkan strategi-strategi untuk memulihkan ekonomi. Dimulai dengan pemberian stimulus bagi UMKM dan Koperasi, keringanan pajak PPn dan PPh bagi UKM, pemberian bansos, pemberian bantuan kepada kelompok prakerja dan lainnya. Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memulihkan ekonomi nasional,” pungkas Pak Jak.

Kedepan kata Ketua Dewan Pendiri Koperasi Ekonomi Digital Indonesia (KDI) ini, dengan sisa 4 tahun kepemimpinan Jokowi-Amin diharapkan bisa lebih baik dan memiliki progres yang meningkat, sebagai visi pemerintah SDM Unggul Indonesia Maju. Sebab tidak ada visi menteri-menteri yang ada adalah visi Presiden Jokowi.

“Benteng Jokowi yakin Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan bersama menteri-menterinya bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Dimana masyarakat Indonesia maju secara ekonomi, sosial, politik, hukum dan hankam, serta sejahtera dan berkeadilan. Indonesia menjadi negara besar yang menjadi poros kekuatan ekonomi di Asia Tenggara,” pungkasnya.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP.

0

Suara Indonesia News – Medan. Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si silaturahmi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Prov. Sumut bertempat di ruang perjamuan lt. II Mapolda Sumut, Kamis (15/10-20)

Didampingi Karo Ops Polda Sumut, Dir Intelkam Polda Sumut, Dir Binmas Polda Sumut, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut, Irjen Martuani menyambut hangat kedatangan KNPI Sumut.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua KNPI Sumut bapak Samsir Pohan, Sekretaris KNPI Sumut bapak Nurul Yakin Sitorus, Wakil Ketua KNPI Sumut Swangro Lumbanbatu, Wakil Ketua KNPI Sumut bapak Syukri Daulay dan Ketua Harian KNPI Sumut bapak Ahmad Khairuddin.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Martuani menyebutkan situasi Kamtibmas di Sumut saat ini dimana permasalahan yang cukup menonjol di Sumut adalah Narkotika yang sudah merusak sumber daya manusia.

Selain itu, masalah judi dan togel juga menyebabkan kerusakan ekonomi masyarakat secara masif serta kasus begal yang cukup marak terjadi hingga menimbulkan korban jiwa.

“Berbagai tindak kejahatan tersebut saat ini perlahan telah berhasil diberantas Polda Sumut dan jajaran agar masyarakat aman dan terlindungi”, ujar Irjen Martuani.

Terkait kejadian unjuk rasa pada tanggal 8 Oktober 2020 di Sumut, Irjen Martuani mengatakan bahwa beliau turun langsung kelapangan bersama anggota untuk melaksanakan pengamanan sehingga tidak terjadi kericuhan yang begitu besar.

Sebagai anak muda, Irjen Martuani berharap KNPI menjadi agen muda generasi penerus bangsa yang dapat memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia.

“Saya harap KNPI dapat mengajak organisasi pemuda yang lain agar dalam menyuarakan aspirasi demi kemajuan Indonesia tetap dengan tertib tanpa adanya anarkis”, ujar Jenderal bintang dua tersebut.

Irjen Martuani juga mengingatkan agar pada acara pelantikan pengurus KNPI Sumut yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 November tetap dengan mematuhi protokol kesehatan dan disarankan agar menghadirkan 50 orang saja serta sisanya silahkan melalui sarana virtual untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

Sementara itu Ketua KNPI Sumut mengucapkan terima kasih kepada Irjen Martuani yang telah menerima audiensi dengan KNPI Sumut untuk meningkatkan tali silaturahmi sekaligus memohon petunjuk terkait pelaksanaan acara yang akan digelar.

“Terimakasih atas saran dan masukan bagi kami Pak. Pada prinsipnya kami selaku generasi muda siap mendukung program pemerintah khususnya Polda Sumut terutama ditengah wabah Covid-19 saat ini”, ujarnya. (Leodepari/Hatta)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Banyumas. Sejumlah Prajurit Wijayakusuma Korem 071/Wijayakusuma yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai Satgas Apter Gelombang I di wilayah Kodam XVI/Pattimura, Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XVIII/Kasuari, melaksanakan Laporan Korps kembali ke Kesatuan di jajaran Korem 071/Wijayakusuma.

Laporan Korps penerimaan Satgas Apter Gelombang I prajurit Korem 071/Wijayakusuma dilaksanakan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan, dipimpin Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., dan dihadiri Kasrem 071/Wijayakusuma, para Dandim sejajaran Korem 071/Wijayakusuma, para Kasi dan Kabalak Korem 071/Wijayakusuma, Jumat (16/10/2020) di Gedung Pertemuan A. Yani Makorem 071/Wijayakusuma Sokaraja, Banyumas.

Danrem 071/Wijayakusuma, Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada segenap Prajurit Wijayakusuma atas dilaksanakannya tugas dengan baik. “Selamat kembali ke Kesatuan, saya bangga dengan kalian yang telah mengharumkan Wijayakusuma dan membawa nama baik Korem 071/Wijayakusuma di wilayah tugas kalian masing-masing. Terima kasih atas pengabdian dan dedikasinya dalam melaksanakan tugas yang telah kalian lakukan. Saya terima kembali kalian setelah melaksanakan tugas sebagai prajurit Satgas Apter Gelombang I di lingkungan Korem 071/Wijayakusuma, satuan yang kita cintai dan kita banggakan”, paparnya.

Diterangkan Kolonel Dwi Lagan, bahwa menurut laporan yang diterima, para Prajurit Wijayakusuma melaksanakan tugasnya dengan baik. “Prestasi ini bukan saja membawa nama harum satuan, tetapi lebih dari itu secara langsung mengangkat harkat martabat Korem 071/Wijayakusuma”, jelasnya.

Danrem berharap, agar prajurit dapat mensyukuri telah melaksanakan tugas dan kembali dengan selamat dan sehat. Serta apa yang telah diemban para prajurit Satgas Apter ini, dapat dijadikan sumber motivasi dan inspirasi bagi Prajurit Wijayakusuma lainnya dalam upayanya mencapai prestasi lebih baik pada masa yang akan datang.

Disamping hal tersebut, dikatakan Wong Mbanyumas ini, meminta segenap Prajurit Wijayakusuma yang telah kembali ke satuan agar melakukan evaluasi tugas yang telah dilaksanakan, selanjutnya dikaji dan didiskusikan agar dapat diketahui hal-hal yang perlu untuk mendapatkan penyempurnaan.

“Lakukan konsolidasi dengan tindakan administratif serta prioritaskan pemeriksaan terhadap seluruh perlengkapan lainnya”, pintanya.

“Jangan terpengaruh isu-isu yang negatif yang berkaitan dengan terjadinya perubahan dan perkembangan situasi yang kalian alami di daerah penugasan dan saat ini di basis baik dari anggota keluarga, masyarakat maupun rekanmu. Kendalikan emosi, apabila ada hal yang dapat memancing untuk berbuat dan bertindak negatif. Kalian tidak boleh gegabah, kalian harus tetap berpikir, berbuat dan bertindak positif dan sesuai aturan yang berlaku sebagai prajurit TNI”, himbaunya.

Diketahui bahwa 17 orang Prajurit Wijayakusuma Korem 071/Wijayakusuma yang telah selesai melaksanakan tugas dan tergabung sebagai Satgas Apter Gelombang I selama 1 Tahun ini tersebar di wilayah Kodam XVI/Pattimura, Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari merupakan Prajurit Wijayakusuma dari perwakilan masing-masing satuan jajaran Korem 071/Wijayakusuma baik dari Makorem maupun Kodim jajaran Korem 071/Wijayakusuma. (Hatta)