Suara Indonesia News – Nias Selatan. Untuk meningkatkan keamanan, Ketertiban serta Keselamatan dan Kelancaran berlalu lintas Kapolres Nias Selatan AKBP Arke Furman Ambat, S.I.K Laksanakan Kegiatan Apel Gelar Pasukan Ops Patuh Toba Tahun 2020 bertempat di Lapangan Apel Mako Polres Nias Selatan-Sumatera Utara, Kamis(23/07/2020)

Kapolres Arke dalam Arahannya membacakan Amanat Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol.Drs. Martuani Somin,M.Si.

” Dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan berlalu lintas, Polda Sumatera Utara beserta jajaran menggelar “Operasi Kepolisian Kewilayahan patuh toba 2020” selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 23 juli s/d 5 Agustus 2020, Ucapnya

Kapolres juga menjelaskan babwa Pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2020 ini menekankan 3 prioritas pelanggaran yaitu:
1. Melawan arus saat mengemudi;
2. Menaikkan penumpang di atas kap.
3. Menerobos lampu merah,ujarnya.

Tambahnya Kapolres menjelaskan babwa berdasarkan data laka lantas di Wilayah Sumatera Utara sbb:
1. Jumlah laka lantas:
a. Tahun 2019 sebanyak 6.580 kejadian, mengalami trend peningkatan 9,85%. Dengan selisih 590 kejadian dibandingkan tahun 2018 sebanyak 5.990 kejadian.
b. Periode januari-juni 2020 jumlah laka lantas sebanyak 3.178 kejadian.
2. Jumlah korban meninggal dunia akibat laka lantas:
a. Tahun 2019 sebanyak 1.731 orang, mengalami trend penurunan -5,67% dengan selisih 104 orang dibandingkan tahun 2018 sebanyak 1.835 orang.
b. Periode januari-juni 2020 sebanyak 854 orang.
3. Jumlah korban luka berat akibat laka lantas:
a. Tahun 2019 sebanyak 1.888 orang mengalami trend peningkatan 10,99%, dengan selisih 187 orang dibandingkan tahun 2018 sebanyak 1.701 orang.
b. Periode januari-juni 2020 sebanyak 988 orang.
4. Jumlah kerugian materiil akibat laka lantas:
a. Tahun 2019 sebesar rp.13.749.475.000,-
b. Tahun 2018 sebesar Rp. 13.696.830.000,
c. Periode januari-juni 2020 sebesar rp.6.847.175.000,-
5. Jumlah pelanggaran lalu lintas berupa tilang dan teguran.
a. Tahun 2019 sebanyak 206.256 mengalami trend penurunan -49,19% dengan selisih 199.686 kasus, dibandingkan tahun 2018 sebanyak 405.942 kasus.
b. Periode januari-juni 2020 sebanyak 161.318 kasus, Jelasnya.

Kapolres Arke juga mengharapkan agar Pada operasi patuh toba 2020 ini mengedepankan giat preemtif dan preventif guna meningkatkan simpati masyarakat terhadap polri khususnya polantas dan pelaksanaan tugas lainnya mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan / penularan virus covid-19 di jalan. tutur Kapolres Arke mengakhiri.

Kegiatan Apel Gelar Pasukan Ops Patuh Toba 2020 itu dihadiri Oleh
1. Waka Polres Nias Selatan AKBP M. LUTHER DACHI, S.Sos.
2. Mewakili Bupati Nias Selatan Asisten Pemerintahan dan Kesra GAYUS DUHA.
3. Mewakili Danlanal Nias Pasi Intel Lanal MAYOR RUDI.
4. Kabag Ren Polres Nias Selatan KOMPOL TOROZATULO GEA.
5. Danramil Kodim 0213 Teluk Dalam / NS MAYOR Inf HATIANUS ZEGA.
6. KABID DISHUB LLAJ FAN ZEDRATO, S.E.
7. Kasat Intelkam Polres Nias Selatan AKP ZUL EFENDI S.H.
8. Pair BP Lanal Nias, LETDA LAUT(K) Dr. PRABOWO.
9. Kapolsek Teluk Dalam AKP ARIFIN SIMANJUNTAK.
10. Kapolsek Gomo IPTU ALI MUDA.
11. Kasat Narkoba Polres Nias Selatan IPDA ARDIANSYAH, S.H., M.H.
12. Kasat Sabhara Polres Nias Selatan IPTU HERYANTO HASIHOLAN PANJAITAN.
13. Mewakili Kasat Pol PP Nias Selatan TEORI BALI S.H.
14. KASI DISHUB LLAJ LUBERTUS SARUMAHA, S.pd., M.A.
15. KASI PENGUJIAN SARANA DISHUB EDI SANA DUHA, S.E.
16. Kasat Pol Air IPDA TAUFIK TRI SANTOSO, S.H.
17. Pleton TNI AD.
18. Pleton TNI AL.
19. Pleton Polres Nias Selatan.
20. Pleton Dinas Perhubungan Nias Selatan. (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Jakarta. Di tengah pandemi, keselamatan para jurnalis yang bertugas di garis depan demi memenuhi hak publik untuk mengetahui, harus menjadi perhatian semua pihak. Perusahaan media wajib mengutamakan keselamatan para jurnalis dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Berdasarkan data yang dikumpulkan IJTI, saat ini sudah terdapat sedikitnya 96 jurnalis dan pekerja media eletronik yang dinyatakan positif Covid-19. Jumlah itu ada kemungkinan bertambah.

Terkait situasi ini dan sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengambil sejumlah langkah sebagai berikut :

1. Membentuk Satgas Covid-19 khusus para jurnalis (SATGAS COVID-19 IJTI).

2. Satgas Covid-19 IJTI akan menerima pengaduan para jurnalis televisi yang terindikasi terpapar virus Covid-19.

3. Jika perusahaan tidak menanggung biaya PCR test (swab) bagi jurnalis televisi yang hasil rapid test nya reaktif, IJTI akan menanggung biayanya.

4. Pengaduan bisa dilakukan melalui link berikut ini :
https://forms.gle/pfHzEjBtRcoyGiwR9

Jakarta 24 Juli 2020
Pengurus Pusat
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Yadi Hendriana / Ketua Umum
Indria Purnama Hadi / Sekretaris Jenderal. (Red SI)

Suara Indonesia News – Ngawi. Pemandangan tak seperti biasanya, terlihat pagi ini di Makoyonarmed 12/Divif 2 Kostrad. Pasalnya, suasana kesatrian lembah lawu  yang tenang dan lengang mendadak menjadi ramai.

Bukan tanpa alasan, keramaian tersebut dipicu dengan kedatangan Kapolres Ngawi AKBP Dicky Ario Yustisianto beserta jajarannya secara tiba-tiba, Kamis 23 Juli 2020.

Sontak saja, kehadiran rombongan orang nomor satu ditubuh Polres Ngawi ini  cukup mengejutkan bagi Danyonarmed 12/Divif 2 Kostrad, Letkol Arm Ronald F Siwabessy beserta anggotanya.

Saat ditemui dilokasi, Kapolres Ngawi AKBP Dicky Ario Yustisianto mengatakan, pagi ini pihaknya sengaja memberikan kejutan serta ucapan selamat kepada Yonarmed 12/Divif 2 Kostrad atas ulang tahunnya yang ke-58.

“Inilah kado spesial Polres Ngawi kepada Yonarmed 12/Divif 2 Kostrad, di 58 tahun pengabdian kepada bangsa dan Negara Indonesia  yang jatuh tepat pada hari ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Danyonarmed 12/Divif 2 Kostrad Letkol Arm Ronald F Siwabessy sangat mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Ngawi beserta jajarannya atas surprise yang begitu luar biasa tepat di HUT Ke 58 satuan yang pimpinnya saat ini.

“Surprise ini merupakan sebuah kado yang istimewa bagi Yonarmed 12/Divif 2 Kostrad. Harapannya, di HUT Ke 58 ini akan menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kerjasama serta kebersamaan yang sudah terjalin harmonis antara TNI dan Polri, khususnya di wilayah Kabupaten Ngawi,” terangnya.

Lebih lanjut, Pamen TNI AD kelahiran kota Ambon ini menambahkan, Negeri Ngawi Ramah, terkenal dengan budaya Guyub Rukunnya. Kejutan  yang diberikan Polres Ngawi pagi ini merupakan wujud nyata kekompakan, sinergitas dan soliditas dalam bingkai guyub rukun antara Yonarmed 12/Divif 2 Kostrad dengan semua elemen yang ada di kota Ngawi ini.

“Semoga tradisi guyub rukun ini  akan terus tumbuh kembang dan lestari di kabupaten  Ngawi. Pasalnya, disamping  meningkatkan tali silaturahmi dengan semua elemen yang ada, budaya ini  juga akan menjadi wahana sumbang pemikiran dalam rangka  mewujudkan kota Ngawi yang semakin aman, nyaman dan maju di masa depan,” jelasnya.

“Komitmen kami, dimanapun dan sampai kapanpun TNI akan selalu bersinergi serta menjalin komunikasi yang baik dengan semua komponen bangsa. Sinergitas tanpa batas, tentunya akan akan berdampak pada pengabdian terbaik untuk masyarakat,” imbuh Almamater Akademi Militer tahun 2002 ini. (Danyonarmed 12/Divif 2 Kostrad, Letkol Arm Ronald, F. Siwabessy)

Suara Indonesia News – Kota Mojokerto. Komsos kreatif yang dibalut dengan adanya seni bela diri di Korem 082/CPYJ kali ini, ternyata mampu menciptakan kreatifitas dan inovasi bagi para pemuda di wilayah Korem.

Ternyata, bukan hanya pesilat pria saja yang menunjukkan bakatnya dalam event tersebut, namun, pesilat wanita pun tak mau kalah untuk ikut tampil dalam festival memperebutkan piala Danrem 082/CPYJ tersebut.

“Ada 2 kategori. Beregu putra dan putri,” kata Kolonel Inf M. Dariyanto. Kamis, 23 Juli 2020.

Selain sebagai ajang meningkatkan kreatifitas, keberadaan event itu juga dinilai sangat efektif untuk memperkuat tali silaturahmi antar pesilat di wilayah Korem. “Terutama kekompakan dan persaudaraan diantara para pendekar itu,” jelasnya.

Beberapa kriteria pun, ditetapkan untuk menjadi sang juara dalam event tersebut, salah satunya ialah sportifitas. “Bukan masalah menang atau kalah. Tapi, kita latih para pemuda ini untuk memacu sportifitas,” pungkas Danrem. (Kapenrem 082/CPYJ, Mayor Caj Supranoto)

Suara Indonesia News – Subulusalam. Pemerintah Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap III kepada 70 kepala keluarga penerima manfaat. Selasa (22/7/2020).

Disela-sela kegiatan, kepala Desa Sikerabang, Taufik Hidayat melalui bendahara Desa Ahmad Sodikin  di kediamannya menyebutkan, dalam penyaluran tarsebut ikut dihadiri semua pihak, termasuk Camat, pendamping Desa, Kaur dan Kadus serta ketua BPG dan para tokoh masyarakat lainnya. “Penerimaan BLT DD ini diluar PKH,BST,BPNT,  TNI-POLRI dan BUMN,” katanya.

Lebih lanjut, BLT-DD tersebut dalam proses penyalurannya tidak ada pemotongan dari siapa pun sesuai yang di serahkan sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan mulai terhitung April sampai Juni 2020. “Setiap KK penerima manfaat mendapatkan Rp 600 ribu tanpa potongan apapun,” sebut Ahmad Sodikin.

Dalam pembagian tersebut, terang Ahmad Sodikin, pihaknya menyampaikan warga untuk selalau memakai masker, cuci tangan sesuai protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19. “Kita tegaskan, warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan terkait covid-19,” pungkanya. (Syahbudin padang)

Suara Indonesia News – Jakarta. Organisasi Relawan Loyalis Erick Thohir (Letho) for Jokowi-KH Ma’ruf Amin bermetamorfosa dengan membentuk organisasi kemasyarakatan Solidaritas Merah Putih (SMP). Langkah ini dipilih  Letho demi memperluas gerakan dan aktifitas sosial di tengah masyarakat secara luas.

“Solidaritas Merah Putih (SMP) menjadi basis gerakan sosial dan kemasyarakatan yang sifatnya lebih terbuka dan dinamis. Sementara Letho sebatas gerakan sosial politik mendukung dan mencitrakan dan memback-up personal Erick Thohir sebagai tokoh publik,” kata Anshar Ilo, SH Ketua Umum Letho dan sekaligus sebagai Ketua Umum SMP, saat dihubungi, Kamis (23/07/2020).

Menurutnya, demi menjaga independensi dan menghidari interes politik organisasi Letho, dengan jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maka Letho memutuskan mendirikan  organisasi SMP dan bergerak secara leluasa.

“Nah, dengan nama SMP ini kami akan lebih leluasa melakukan aksi-aksi sosial, politik, advokasi dan pendampingan masyarakat. Tanpa membebani Erick Thohir sebagai Menteri BUMN,” tandas Anshar Ilo.

Kata dia, sebenarnya Letho didirikan sebagai organisasi fans dan pengenalan sosok Erick Thohir. Dimana Letho sudah terbentuk di berbagai propinsi di Indonesia, akan tetapi banyak yang menyorot seolah-olah Letho kepanjang tangan Erick Thohir.

“Berdirinya Letho bersifat mandiri dan independen tanpa campur tangan pihak manapun, termasuk Pak Erick Thohir sendiri. Letho murni inisiasi dari teman-teman relawan Jokowi yang senang dengan beliau (red-Erick Thohir),” jelas pria asal Sulsel ini.

Terakhir ungkap Anshar Ilo bahwa, Ormas SMP lahir dari Relawan Letho for Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Seluruh kader dan anggota Letho otomatis adalah anggota SMP, karena keberadaan SMP lahir sebagai strategi jangka panjang.

“Letho saya tegaskan tidak bubar dan tetap ada, namun gerakannya bukan kepada gerakan mengawal pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Gerakan Letho nantinya lebih pada pencitraan Erick Thohir sebagai Capres 2024 saja” tegasnya.

Sementara itu kata Anshar Ilo, Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Merah Putih (DPP SMP) akan segera dideklarasikan. Keberadaan SMP sudah selesai proses akte notaris dan AD/ART.

“Akan ada aksi awal dari SMP yang lebih menggebrak. Kita akan membuat Tugu Merah Putih dan akan mengibarkan Bendera Merah Putih di 34 Provinsi se Indonesia sebagai upaya mengembalikan semangat Kebangsaan,” ujar nya.

Ia menjelaskan, bahwa visi misi berdirinya SMP ini adalah untuk memperkuat kembali nilai nilai Nasionalisme dan Utuhnya NKRI dalam kebhinekaan. Dimana belakangan ini mulai tercabik-cabik, oleh banyaknya kepentingan politik, friksi, faham dan ideologi sesama anak bangsa

“Semua elemen bangsa ini adalah bersaudara dan diikat oleh bendera kita Sang Saka Merah Putih. Segala perbedaan suku, agama, budaya, partai politik jangan dijadikan pemicu disintegrasi bagsa ini,” pungkas pengacara muda ini. (GD)

Oleh: Harvick Hasnul Qolby, Bendahara PBNU

Suara Indonesia News. Pertamina menunjuk jajaran direksi untuk subholding hulu migas. Keputusan tersebut merupakan bagian dari peta jalan program Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam rangka pembentukan holding Migas.

Terdapat lima subholding yang telah dibentuk yakni Upstream Subholding yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Energi, Gas Subholding (PT Perusahaan Gas Negara), Refinery & Petrochemical Subholding (PT Kilang Pertamina Internasional), Power & NRE Subholding (PT Pertamina Power Indonesia) dan Commercial & Trading Subholding (PT Patra Niaga). Selain itu juga terdapat Shipping Company yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina International Shipping.

Dalam perdebatan yang pro-kontra, saya merasa penting untuk memberikan catatan-catatan. Pertama, pada prinsipnya saya setuju dengan adanya sub holding BUMN Migas namun harus dilakukan dengan lebih hati-hati, memilah yang bagus dan yang kurang bagus. Sebab, tujuan utama sub holding adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan memperbaiki perusahaan kemudian dilakukan Initial Public Offering (IPO).

Kedua, struktur holding inti pertamina sudah tidak ada direktur hulu dan hilir, lalu diserahkan ke subholding. Ini ada sisi negatif, dalam artian holding tidak bisa lagi melakukan kontrol langsung pada kegiatan hulu dan hilir, apalagi jika nanti IPO.

Ketiga, aset subholding rencananya ditarik ke holding. Problem yang ditemukan apakah IPO sub holding asetnya akan menarik untuk investor? Jika yang dimililiki hanya perusahaan dan human resources-nya. Ini tantangan Menteri BUMN dan para pemangku kepentingan di BUMN Migas.

Aset yang ditarik ke holding kemungkinan akan dijual dan dapat memunculkan kongkalikong. Perlu pengawasan yang jelas dan transparan dalam pemindahan dan pelepasan aset BUMN.

Sebab secara filosofis dan prinsip, kekayaan negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, maka nampak tidak ada masalah dengan pembentukan sub holding Migas karena bertujuan membuat BUMN menjadi untung dan sehat sejauh dilaksanakan secara profesional dan berakhlak sebagaimana motto utama Menteri BUMN.

Suara Indonesia News – Manokwari. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Mauluddin Said, Latar ST. MT. menyampaikan terkait program kerja Balai yang dipimpinnya.

Pejabat Kementerian PUPR yang baru saja memimpin BPJN Papua Barat kurang lebih sebulan ini, didampingi stafnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan BPJN Papua Barat, Herman ST. saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa proyek pekerjaan untuk anggaran tahun 2020 ini memang mengalami kendala akibat adanya musibah atau pandemi Covid 19 yang mengguncang dunia internasional khususnya di Indonesia tercinta.

Pekerjaan di tahun ini mengalami hambatan atau kendala hingga anggaran yang telah ditetapkan tahun ini guna melanjutkan pembangunan ruas jalan nasional Trans Papua Barat tak berjalan seperti yang kita harapkan bersama sesuai dengan program kerja tahun 2020 oleh karena kendala yang menghambat hingga terpangkas mencapai 30%, jangankan kita 30%, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemda/Pemprov terpangkas habis, 100% harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat “terang Kabalai. (23/07-20)

PPK Perencanaan BPJN Papua Barat Herman.ST yang mendapingi Kabalai juga turut bantu dalam penjelasan bahwamana ada kontrak kerja yang dibatalkan atau tertunda ke tahun depan 2021, itu harus dikembalikan anggarannya ke negara dan kami telah mengembalikan anggaran tersebut ke negara, untuk yang sudah ada kontrak kerja sebelum Pendemi Covid yakni kontrak pada februari – maret 2020 itu dilanjutkan dan akan tetap jalan kontrak kerjanya, dan yang kontrak kerja bulan april 2020 setelah adanya pendemi Covid.19 dan seterusnya itu semua dibatalkan kontraknya dan tertunda ditahun 2021 nanti.

Ketika disinggung tentang informasi bahwamana ada dugaan atau asas praduga terkait pembangunan paket 30 jembatan tahun ini, menurut informasi yang didapatkan bahwa paket tersebut adalah kebijakan Kabalai yg telah dialihkan ke paket Multi Years, yang semestinya dibagikan ke kontraktor kontraktor perwilayah karena kebijakan Kabalai.

Menanggapi isu serta dugaan tersebut” Herman mengatakan itu tidak benar dan hanya merupakan isu, tidak ada kebijakan Kabalai seperti dugaan itu dan tak ada paket yang dimaksud telah dialihkan ke paket Multi Years.

Paket 30 jembatan telah dibatalkan  dan diserahkan atau dikembalikan ke pemerintah pusat sudah tak ada lagi ditahun ini, tergantung kebijakan pemerintah pusat mau turun anggarannya atau tidak lagi, bisa ditanyakan langsung ke kementerian  keuangan

Saya katakan dugaan itu tidak benar karna saya PPK yang juga menangani paket tersebut saat itu, mungkin itu hanyalah merupakan pelemparan isu dan tidak benar mengatakan bahwa paket tersebut adalah kebijakan Kabalai “jelas Herman.

Kemudian mengenai ruas jalan nasional Sorong – Tambrauw yang saat ini sedang dikerjakan oleh Satker PJN Sorong, Kabalai mengatakan itu belum kontrak dan masih proses lelang, sampai saat ini juga belum ada penetapan pemenangnya otomatis kita belum bisa dapat mengeluarkan SPMK atau SPK, tapi jika kondisi dilapangan itu jalannya sudah rusak berat, kebetulan saya juga langsung ke lapangan lihat masukan berdasarkan laporan dari pemerintah daerah setempat baik itu masukan lewat whats app maupun secara tertulis mereka juga sampaikan, saya turun mau buktikan langsung dilapangan antara yang mereka sampaikan dengan bukti dilapangan apakah benar atau tidak dan setelah kita lihat langsung ternyata kondisi jalannya semakin parah.

Apakah yang seperti ini kita biarkan, untuk itu kami mengambil langkah atau kebijakan meminta ke PPK Satker Sorong agar turun tangan ambil tindakan serta tangani masalahnya, rekan rekan langsung kerja dengan meminta partisipasi rekan rekan penyedia yang punya alat dan mereka bukan hanya bekerja begitu saja tapi setelah paket itu sudah terkontrak tetap kita akan hitung volume dan waktu mereka kerja tetap akan dibayar  jika telah terkontrak, siapapun pemenangnya itu adalah kewenangan Balai Pengadaan Barang Dan Jasa karna mereka yang menentukan pemenangnya bukan kita dari BPJN.

Untuk itu kami menyampaikan dan berharap kepada semua operator juga  pemilik kendaraan yang memuat bahan bahan bangunan dan melintasi jalan tersebut agar dapat menyadari, kami minta kesadaran agar jangan memaksakan atau melebihi kapasitas berat muatan, kalau kapasitas hanya 3,5 ton beratnya jangan dipaksakan sampai 10 atau 12 ton itu sudah tidak sesuai dan akhirnya jalan rusak hingga kita terhambat dalam perjalanan serta transportasi kita terganggu, perlu diketahui kapasitas jalan aspal kita hanya mampu dengan beban 12 ton sudah termasuk berat kendaraan dan muatan jika melebihinya maka jalan akan rusak. (Sam’mad)