Suara Indonesia News – Mamuju. Ka.kanwil Kemenag Sulbar Bapak Dr.H.M.Muflih B. Fattah MM. menerima Kunjungan Anggota Komisi VIII DPR RI H. Arwan M.Aras T, S.Kom yang tergolong didalam dapil sulbar, yang membidangi pada lingkup Bidang agama dan Sosial ini disambut oleh Ka.Kanwil didampingi oleh Ka.Bag Tata Usaha, H. Syamsul, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Ka.Subbag serta beberapa JFT dan JFU lingkup Kanwil Kemenag Sulbar. 17/07/2020.
Dalam sambutannya, H. Arwan M. Aras menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menggali informasi dan data mengenai kendala program-program Kanwil Kementerian Agama sehingga bisa dibangun sinergitas dalam tugasnya sebagai wakil rakyat secara khusus masyarakat Sulawesi Barat sesuai dengan yang terdapat dalam UUD MD3.
“Sesuai dengan undang-undang MD3 bahwa saya harus memperjuangkan DAPIL saya,” tekan Alumni STIMIK Dipanegara ini.
Menanggapi hal tersebut, Ka.Kanwil menjelaskan, bahwa memang kegiatan-kegiatan tahun ini berupa bantuan masjid dan batuan madrasah tidak ada dikarenakan refocusing anggaran. Namun di masa pandemi ini ada beberapa bantuan bagi pondok pesantren, dengan bantuan Komisi VIII yang mengesahkan anggaran menjadi DIPA Ditjen Pendidikan Islam sebesar 25 jt per ponpes” Jelas H.M Mufluh
Kemudian ada juga bantuan dari PUPR berupa sanitasi dan MCK bagi Pondok Pesantren nilainya 200 jt. “Mudah-mudahan ini bisa kita kawal semua, karena sementara masih penjajakan turun ke lokasi, dan Sulbar dapat 57 lokasi yang merupakan 75% dari jumlah pondok pesantren” jelas H. M. Muflih.
Menyambung Ka.Kanwil, Ka.Bid BIMAS Islam H. Misbahuddin menjelaskan beberapa hal yang menjadi fokus BIMAS Islam selama ini. Yang Pertama mengenai bantuan masjid yang PAGUnya tertahan di pusat dan selalu didistribusikan di akhir tahun.
“Kalau bisa dari awal tahun PAGUnya diberikan, sehingga kita di provinsi bisa membuat proyeksi berapa mesjid yang bisa tersentuh bantuan, jadi harus bisa disinkronkan antara APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan bantuan Kemenag,” ungkap H. Misbahuddin.
Yang kedua terkait Kantor Urusan Agama (KUA), di Sulbar masih ada 11 KUA yang tidak mempunyai gedung kantor, 6 di Pasangkayu, 4 di Mamasa dan 1 Mamuju.
“Contoh di mamasa ada hibah dari pemda tapi sampai sekarang belum selesai sertifikatnya jadi tidak bisa diusulkan. Karena syarat mutlak SBSN harus ada sertifikat tanah atas nama kemeterian agama baru bisa. Alhamdulillah tahun ini kami usulkan 2,” jelas H. Misbahuddin.
“Jadi sekedar informasi bahwa kita punya 11 KUA yang belum ada kantornya. InsyaAllah secara bertahap kami akan berupaya,” harapnya.
Yang ketiga terkait optimalisasi peran baznas dan BWI, kami harapkan bantuan wakaf produktif bisa tetap dijalankan, ini bisa menggerakkan ekonomi dan juga bermanfaat kepada masyarakat terutama ke podok-pondok pesantren.
Terkait Baznas, rata-rata kesulitan di biaya operasional baznas, “Kementerian Agama memberikan bantuan sangat terbatas karena pagu anggaran operasional Baznas kecil, padahal menurut undang-undang berasal dari pemerintah daerah, jadi mohon ada solusi,” pesan Ka. Bid Bimas Islam ini.
Mengambil kesempatan selanjutnya, Ka.Bid Madrasah H. Muhammad Dinar Faisal, menuturkan hal yang menjadi fokus bidangnya, antara lain, banyaknya madrasah swasta yang membutuhkan bantuan dari segi regulasi pemerintah yang mendukung madrasah swasta dan mengenai pembangunan MAN IC.
“Saya selaku kepala bidang yang membidangi ini sangat berharap skali mudah-mudahan kebijakan-kebijakan pemerintah ada keberpihakan terhadap madrasah swasta,” pungkas Mantan Ka.Bag TU ini.
Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa dulu madrasah diberikan kepercayaan untuk mengelola anggaran dan rumah tangganya sekarang dihadirkan sebuah regulasi yang membuat mereka semakin menurun performanya.
Mengenai MAN IC beliau menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah menyediakan lokasi dan gubernur juga telah dibuka oleh gubernur dan pematangan lahan akan diberikan tahun ini oleh Bupati walaupun belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa kementerian agama siap membantu seiring dengan APBD pada aspek tata kelolanya. “Barangkali melalui media DPR bisa mengingatkan Gubernur,” harap Ka.Bid Madrasah.
Namun jalannya acara terpaksa harus dipersingkat karena waktu yang tidak memungkinkan. Acara kemudian ditutup oleh Ka.Kanwil dengan harapan agar silaturahmi seperti hari ini dapat diselenggarakan lagi di kemudian hari. (Hamma/RK)
