By -
0

Suara Indonesia News – lndramayu. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk Bulan Mei dibantu PT Pos Indonesia.

Perum Bulog cabang Indramayu sudah menyiapkan stock bagi KPM yang ada di Kabupaten Indramayu, dan penyaluran pun sudah dimulai.

KPM Masyarakat Desa Tambi, Siti munah mengatakan rasa trimakasih kepada pemerintah ataupun Perum Bulog yang telah menyalurkan dan kwalitas berasnya juga sangat baik.

“Trimakasih kepada Pemerintah maupun Perum Bulog yang telah menyalurkan beras 10Kg dengan kwalitas yang sangat baik” ujar Siti pada Kamis, 30 Mei 2024.

Sementara itu, pendistribusian bantuan pangan cadangan beras pemerintah dibeberapa Desa di Kecamatan Sliyeg berjalan aman dan kondusif.

Di Desa Tambi, sejak pagi ratusan KPM sudah mulai mendatangi kantor Desa setempat untuk pengambilan bantuan pangan berupa beras 10 Kilogram.

Kepala Desa Tambi, Tarso mewakili masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah khususnya bupati Indramayu atas bantuan beras untuk masyarakat.

“Bantuan beras ini sangat berharga bagi masyarakat kami, dengan bantuan beras ini tentu saja sangat membantu sekali,” ucap Tarso.

Bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahun ini, Sekitar 748 KPM yang menerima.

“Harapan kepada pemerintah, semoga program bantuan ini terus dilanjutkan dan jumlah penerima terus meningkat, agar masyarakat yang membutuhkan semuanya kebagian,” Pungkas Tarso. (Toro)

By -
0

Suara Indonesia News – Kota Tebingtinggi. Sehari setelah dilantik sebagai Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara, Mayjen. TNI (Purn.) Dr. Hassanudin, S.IP., M.M., pada Selasa kemarin (27/05/2024), Pj. Wali Kota Tebing Tinggi Dr. Moettaqien Hasrimi, S.STP., M.Si. langsung menggelar apel gabungan bagi seluruh jajaran ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi, Rabu (29/05/2024) di halaman gedung Balai Kota Jl. Dr. Sutomo.

Apel gabungan ini merupakan apel gabungan perdana yang dipimpin oleh Pj. Wali Kota Tebing Tinggi Moettaqien Hasrimi, S.STP., M.Si. Sebelum menyampaikan amanatnya, Pj. Wali Kota terlebih dahulu memperkenalkan diri serta meminta doa dan restu untuk menjalankan amanah sebagai Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi.

“Saya ditunjuk Menteri Dalam Negeri dan dilantik hari Selasa lalu (28/05) oleh Pj. Gubernur Sumut di aula Tengku Rizal Nurdin, Medan. Saya berharap selama menjabat disini sebagai Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi, mohon doa restunya,” ujar Pj. Wali Kota.

Sementara dalam amanatnya, Pj. Wali Kota menekankan ‘Esprit De Corps’ bagi seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Tebing Tinggi.

“Dan terkhusus yang utama yang saya sampaikan itu adalah tanamkan ‘Esprit De Corps’. Apa itu ‘Esprit De Corps’ ? Cinta bangga akan kita semua terhadap Kota Tebing Tinggi ini,” tegas Pj. Wali Kota.

Sejalan dengan hal itu, Pj. Wali Kota juga meminta agar seluruh ASN dapat bekerja bergerak cepat, namun tetap sesuai dengan koridor aturan yang ada.

“Dan khusus kepada ASN yang bersentuhan langsung pelayanan kepada masyarakat, untuk responsif, harus peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi saya harapkan, hati-hati. Sekarang sedikit-sedikit viral, jadi berikanlah pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Diakhir amanatnya, Pj. Wali Kota mengatakan akan melanjutkan kinerja positif yang telah dilakukan Penjabat Wali Kota sebelumnya (Drs. Syarmadani, M.Si).

“Saya akan bekerja on the track, menjalankan apa yang sudah bagus dibuat beliau (Pj. Wali Kota sebelumnya). Kita jalankan apa yang sudah baik, bisa dilaksanakan, kita lanjutkan, itu yang pasti. Apa yang kurang, tentunya kita benahi. Terima kasih kepada kita semua, saya akhiri dengan Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum wr wb,” tutup Pj. Wali Kota.

Seusai pelaksanaan Apel Gabungan, Pj. Wali Kota menyempatkan diri untuk bersalaman dan menyapa langsung peserta apel.

Hadir dalam apel gabungan, Plt. Sekdako H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M., CGCAE, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Lurah, perwakilan jajaran ASN lingkungan Pemko Tebing Tinggi dan tim peliputan Diskominfo. (Julian)

By -
0

Suara Indonesia News – Kendari. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 kepada Pemerintah Kabupaten Konawe di kantor BPK Sultra di Kota Kendari, Selasa 28 Mei 2024 yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK Sultra, Dadek Nandemar kepada Pemkab Konawe.

Pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan setiap tahun untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang laporan keuangan bebas dari salah saji material. BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKPD dalam rangka memenuhi amanat sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pemeriksaan BPK dilakukan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada: (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (b) efektivitas sistem pengendalian intern; (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d). kecukupan pengungkapan.

BPK Sultra menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Konawe untuk yang ke-9 kalinya.

Dadek dalam sambutannya menyampaikan selamat dan apresiasi yang besar atas kerja keras Pemerintah Daerah yang terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah karena BPK akan terus melakukan monitoring dan mendorong Pemerintah Daerah agat dapat meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas Laporan Keuangan.

Ia berharap agar DPRD dan pemerintah selalu bekerja beriringan agaran dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya.

Ia juga mengatakan melalui rekomendasi hasil pemerikasaan BPK, pemerintah daerah diharapkan dapat membuat dan melaksanakan perbaikan kebijakan yang tepat sasaran.

Dimana, kata dia, dengan bekerja baik maka DPRD bersama pemerintah dalam menyusun anggaran akan lebih berhati-hati lagi, sehingga menghasilkan pengunaan anggaran yang tepat guna.

“Kami melihat bahwa baik pemerintah dan DPRD harus ada singkronisasi yang baik, harus ada pijakan yang benar dan harus ada duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam pengolaaan pemerintahan,” katanya.

Dengan WTP ke-9 kalinya ini, tak lepas dari kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe pemerintah daerah Kabupaten Konawe dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Serta kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe dalam mengawasi seluruh proses tahapan tersebut.

Pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal dilaksanakan BPK sebagai upaya untuk menguji dan menilai apakah pembelanjaan yang terkait dengan belanja modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe telah dilakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK sebagai lembaga pemeriksa dan penilai berperan dalam melaksanakan evaluasi atas pembelanjaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan Konawe serta bagaimana kinerja DPRD Konawe dalam mengawasi anggaran.

Hal tersebut dilaksanakan untuk menggiring kinerja Pemerintah dan DPRD Konawe agar dalam pengelolaan dan belanja anggaran tetap berada pada jalur yang benar dan seharusnya, jangan sampai pengelolaan anggaran nantinya dapat menimbulkan permasalahan dengan adanya temuan atas penyalahgunaan pengelolaan uang negara.

Dengan kinerja DPRD Kabupaten Konawe yang melakukan pengawasan anggaran dengan baik sehingga kabupaten Konawe diberikan penghargaan tersebut.

Selanjutnya,  Ketua DPRD Konawe Ardin dan Sekda Konawe, Ferdinand Sapan menerima dan menandatangani berita acara pada laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap belanja daerah tahun 2023. (Rls)

By -
0

Suara Indonesia News – Konawe. Laporan dugaan pelanggaran etik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe telah teregister di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin 27 Mei 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh oleh Muhammad Kahfi Zurahman, mantan Komisioner KPU Kabupaten Konawe periode 2018-2023 usai mengantarkan langsung ke DKPP bukti fisik laporan.

“Iya, sudah resmi saya masukkan laporan itu dan sudah teregister laporannya,” ungkap Muhammad Kahfi Zurahman kepada awak media melalui pesan WhatsApp.

Diketahui, dugaan pelanggaran etik komisioner KPU Konawe ini bergulir dan ramai di publik setelah Kahfi melaporkan secara resmi dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu di Kabupaten Konawe ke DKPP RI pada 20 Mei pekan lalu.

Saat itu, laporan masih berbentuk daring, atau pelaporan online melalui email. Fisik laporan baru teregister di DKPP setelah bukti fisik diserahkan langsung oleh pelapor.

Menurut Kahfi sapaan akrab pelapor,  dirinya mengantar langsung laporannya ke DKPP sebagai bukti keseriusannya terkait laporan tersebut.

“Saya antar langsung bukti fisik laporan ini ke DKPP. Bismillah demi rakyat konawe,” ucap mantan Komisioner KPU Konawe ini.

Mengenai substansi laporan, Kahfi menjelaskan bahwa ini terkait dugaan pelanggaran etik oknum penyelenggara pemilu 2024 dengan cara membantu peserta pemilu menggelembungkan suara

“Oknum komisioner KPU Konawe diduga dengan sengaja menggeser perolehan suara partai dan perolehan suara calon sehingga mengakibatkan penggelembungan untuk suara calon lain,” kata Kahfi.

Lebih lanjut Kahfi menjelaskan bahwa perbuatan melanggar etik itu dilakukan oleh komisioner KPU Konawe karena diduga kuat telah menerima sejumlah uang dari peserta oknum caleg dan partai tertentu.

“Salah satu alat bukti yang saya siapkan adalah C. Hasil dari TPS dan D. Hasil Pleno ditingkat Kecamatan serta D. Hasil Pleno di tingkat Kabupaten,” rinci mantan Komisioner KPU Konawe 2018-2023 ini.

Selain dugaan pelanggaran etik yang lagi bergulir di DKPP RI, KPU Konawe juga bakal berhadapan dengan proses hukum. Pasalnya, KPU Konawe secara kelembagaan diduga kuat telah melakukan penipuan demi memuluskan jalannya tahapan Pilkada serentak 2024.

Dugaan penipuan ini bakal dilaporkan secara resmi oleh sejumlah wartawan dan perusahaan media di Kabupaten Konawe.

Wakil Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Sukardi Muhtar mengatakan dugaan penipuan ini berawal saat KPU Konawe mengundang secara resmi sejumlah pemilik media untuk melakukan pertemuan di salah satu tempat di Kecamatan Anggaberi, 23 April 2024.

Dalam pertemuan resmi itu, tiga komisioner KPU Konawe yaitu Haldin Sam Liambo, Ramdhan Riski Pratama dan Ijang Asbar menyampaikan bahwa KPU Konawe membutuhkan publikasi kegiatan tahapan Pilkada serentak 2024. Publikasi tersebut akan dilakukan melalui Media Elektronik (Televisi), Media Cetak (Surat Kabar) Media Mainstream (Online).

“Anggaran publikasi itu sudah ada di RAB KPU Konawe dan menggunakan Dana Hibah Daerah,” jelas Bang Suka sapaan akrab Wakil Ketua JMSI Sultra, Rabu 29 Mei 2024.

Untuk legalnya kerja sama publikasi tersebut, empat dari 20 perusahaan media diminta untuk mengajukan proposal penawaran kerja sama untuk kemudian diplenokan sebagai dasar kerja sama.

Menurut Owner SuaraSultra.com ini, setelah proposal diajukan, KPU Konawe membuat group resmi dengan 20 wartawan media online yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

“Sejak itu, kerja sama pun dimulai. 20 wartawan  yang terlibat mulai melakukan publikasi setiap tahapan Pilkada sebagaimana komitmen yang telah disepakati bersama,” kata Sukardi.

Selanjutnya, empat perusahaan media yang bertanggung jawab membuat Laporan Pertanggungjawaban diminta oleh salah satu komisioner KPU untuk mengajukan permintaan dengan janji bahwa dana publikasi itu akan segera dicairkan.

“Semua itu hanya penipuan karena Komisioner KPU Konawe ternyata  tidak punya hak melakukan  kerja sama. Yang memilki kewenagan mengatur dan menentukan siapa yang akan menerima Dana Hibah itu adalah sekretaris KPU Konawe,”ujarnya.

Berdasarkan hal itu, sejumlah wartawan yang merasa telah ditipu oleh KPU Konawe berencana melaporkan hal tersebut ke Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Konawe.

“Kami meyakini apa yang telah dilakukan oleh KPU Konawe ini telah memenuhi unsur tindak pidana (penipuan -red),” pungkasnya. (Rilis)

By -
0

Suara Indonesia News – Jakarta. Aliansi Relawan Prabowo Gibran (AR-PG) mengusulkan 14 nama-nama Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) untuk Kabinet Capres – Cawapres Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nama-nama tersebut adalah tokoh-tokoh relawan dan tokoh politik yang sudah berjuang untuk kemenangan Paslon 02 tersebut.

Hal ini disampaikan  Andi Ulfa Umar, AMD Sekretaris Jenderal Aliansi Relawan Prabowo Gibran (AR-PG) dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2025). Juru Bicara ARPG ini menilai ke 14 nama usulan Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) ini memiliki kemampuan sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing.

“14 nama-nama calon Menteri dan Wakil Menteri yang diusulkan ARPG sudah melalui seleksi dan pemikiran mendalam. Ada 7 nama Menteri dan 7 nama Wamen yang diusulkan, semuanya punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni,” kata Ulfa Bone sapaan akrab Andi Ulfa Umar.

Adapun 7 nama usulan Calon Menteri diantaranya, Budiman Sudjatmiko Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Mantan Anggota DPR RI FPDI Perjuangan dan Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) diusulkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Maruarar Sirait Mantan Anggota DPR RI FPDIP diusulkan Menteri Tenaga Kerja dan Budi Arie Setiadi Ketua Umum Projo / Menkominfo diusulkan tetap sebagai Menkominfo.

Selanjutnya Silfester Matutina Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) / Wakil Ketua TKN diusulkan Kepala Staf Presiden (KSP) / Menteri Sekretariat Negara  Kemudian Kaesang Pangarep Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Menteri Pemuda dan Olahraga / Menteri Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian untuk kalangan perempuan ada nama dr. Lula Kamal Artis dan Presenter Cantik diusulkan jadi Menteri Peranan Wanita / Menteri Kesehatan. Terakhir ada nama Rahayu Sarasvati Tokoh Muda Gerindra diusulkan Menteri Pertanian / Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Untuk menteri kami usulkan nama Budiman Sujatmiko, Maruarar Sirait, Budi Arie Setiadi, Silfester Matutina, Kaesang Pangarep, dr. Lula Kamal, dan Rahayu Sarasvati,” ucap Ulfa.

Sementara itu untuk usulan 7 nama Wakil Menteri dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) yaitu, Haris Rusly Moti Ketua TKN Golf Prabowo Gibran diusulkan Wakil Menteri Pertahanan / Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Utje Gustaaf Patty Ketua Umum Bara JP diusulkan Wakil Menteri BUMN.

Kemudian ada nama Grace Natalie Staf Khusus Presiden Jokowi / Mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diusulkan Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi dan Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Barisan Pembaharuan / Kornas ARPG / Ketua Umum DPP Perhimpunan UKM Indonesia diusulkan Wakil Menteri Tenaga Kerja / Wakil Menteri UKM dan Koperasi.

Selanjutnya ada nama H.A. Bashar, SH MH Ketua Umum Relawan Go Gibran / Ketua Umum DPP GKJI SOKSI / Advokat terkenal diusulkan Wakil Menteri Perindustrian / Wakil Menteri Hukum dan HAM dan Riyano Panjaitan Ketua Umum DPP KNPI / Ketua Umum Pandawa Lima diusulkan Wakil Menteri ESDM / Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Lisman Hasibuan Wakil Komandan TKN Golf / Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu (RIB) diusulkan Wakil BIN / Wakil Menteri Sekretariat Negara.

“Untuk wakil menteri kami usulkan nama Haris Rusly Moti, Utje Gustaaf, Grace Natalie, Syafrudin Budiman SIP, H.A. Bashar SH MH, Riyano Panjaitan dan Lisman Hasibuan,” tukas Ulfa.

Berikut Usulan Menteri dan Wakil Menteri dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (AR-PG) sebagai organisasi Relawan Prabowo Gibran.

  1. Budiman Sudjatmiko Menteri Desa dan Pembinaan Daerah Tertinggal (PDT).
  2. Maruarar Sirait Menteri Tenaga Kerja
  3. Budi Arie Setiadi Menteri Komunikasi dan Informasi.
  4. Silfester Matutina Kepala Staf Presiden (KSP) / Menteri Sekretariat Negara.
  5. Kaesang Pangarep Menteri Pemuda dan Olahraga / Menteri Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.
  6. dr. Lula Kamal Menteri Peranan Wanita / Menteri Kesehatan.
  7. Rahayu Sarasvati Menteri Pertanian / Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Wakil Menteri

  1. Haris Rusly Moti Wakil Menteri Pertahanan / Wakil Menteri Tenaga Kerja.
  2. Utje Gustaaf Patty Wakil Menteri BUMN.
  3. Grace Natalie Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi.
  4. Syafrudin Budiman SIP Wakil Menteri Tenaga Kerja / Wakil Menteri UKM dan Koperasi.
  5. H.A. Bashar, SH MH Wakil Menteri Perindustrian / Wakil Menteri Hukum dan HAM.
  6. Riyano Panjaitan Wakil Menteri ESDM / Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga.
  7. Lisman Hasibuan Wakil BIN / Wakil Menteri Sekretariat Negara.

Juru Bicara : Andi Ulfa Umar, AMD. Sekretaris Jenderal Aliansi Relawan Prabowo Gibran (AR-PG). (Red)

By -
0

Suara Indonesia News – Indramayu. Desa Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu menggelar acara mapag sri dalam rangka melestarikan adat budaya warisan leluhur yang berlangsung di depan halaman Balai Desa Jambe, Rabu (29/5/24).

Tradisi acara mapag sri ini dilaksanakan sebelum adanya panen yakni menyambut datangnya panen raya yang mayoritas masyarakat Desa Jambe merupakan kaum petani dan bercocok tanam.

Acara Adat mapag sri kali ini diadakan dengan pagelaran wayang kulit Langen Pradangga bersama dalang Abimanyu dari Gegesik Wetan Cirebon yang dihadiri dari pihak Muspika, diantaranya Camat, Kapolsek, Danramil, juga Ketua BPD, Karang taruna beserta anggota serta berbagai Unsur yang ada di desa Jambe.

Kuwu Desa Jambe Rudi Hartono menjelaskan, kegiatan Mapag Sri ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa juga melestarikan Warisan Budaya Leluhur yang harus kita jaga serta sebagai bentuk wujud syukur dan menghargai Budaya Warisan nenek moyang.

“Acara Mapag Sri ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahun dilakukan masyarakat Desa Jambe,” jelasnya

Kuwu Rudi berharap dengan adanya syukuran Mapag Sri ini, masyarakat dapat memaknai dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah SWT. dengan hasil Panen yang melimpah.

Kuwu mengungkapkan semua warga menyambut baik dan mendukung adanya kegiatan Mapag Sri ini yang merupakan warisan budaya adat Istiadat dan salah satu kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta masyarakat dalam menyukseskan acara mapag sri ini.

“Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua lapisan masyarakat Desa Jambe yang ikut serta berpartisipasi dalam memeriahkan acara mapag sri sehingga kegiatan syukuran ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,” pungkasnya. (Toro)

By -
0

Suara Indonesia News – Indramayu. Digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis digital terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu terutama melalui salah satu program unggulan Lebu Digital (Le-Dig).

Berbagai langkah terus dilakukan oleh Pemkab Indramayu dalam mendorong pelaksanaan program Le-Dig tersebut, baik dari penguatan infrastruktur maupun penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya terlihat dalam Focus Grup Discussion (FGD) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang berlangsung di Aula DPMD Kabupaten Indramayu, Selasa (28/5/2024).

Plt. Kepala DPMD Kabupaten Indramayu, Jajang Sudrajat melalui Sekretaris DPMD, Suyitno mengatakan, pihaknya terus berupaya mendukung transformasi digital berbasis SPBE di Kabupaten Indramayu khususnya di tingkat desa sehingga proses digitalisasi tersebut dapat dilaksanakan secara menyeluruh

Selain itu, pelibatan perguruan tinggi menjadi upaya Pemkab Indramayu dalam kerangka kolaborasi Pentahelix sehingga berbagai kebijakan yang dilaksanakan telah dilakukan kajian secara mendalam serta menjadi mitra dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan dari peserta FGD.

“FGD ini kita kolaborasi dengan UPN Veteran Jakarta, ini merupakan kolaborasi Pentahelix yang terus kita bangun. Kami berharap pendampingan terhadap desa terkait digitalisasi untuk pelayanan di pemerintah desa dapat terus dilaksanakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa (PKD) DPMD Kabupaten Indramayu, Kadmidi menjelaskan, beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam FGD tersebut terkait arah kebijakan digitalisasi pemerintahan desa sehingga desa didorong untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Kadmidi, dalam FGD tersebut peserta turut diberikan pemahaman terkait dengan internet sehat serta langkah-langkah dalam menjaga keamanan sistem dan data di desa yang disimpan secara digital.

“Kami juga berikan pemahaman internet sehat dan bagaimana menjaga keamanan internet bagi desa serta menyelamatkan data informasi desa dari berbagai kemungkinan ancaman media siber,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir pula Tim Riset dari UPN Veteran Jakarta diantaranya adalah Dr. Tjahjanto, S.Kom., M.M dan Dr. Widya Cholil, S.Kom., M.I.T beserta anggota tim lainnya guna memberikan pelatihan peningkatan kompetensi dan kesadaran aparat dan masyarakat desa tentang keamanan informasi pada penggunaan internet untuk membangun budaya internet sehat dan aman di Kabupaten Indramayu. (Toro)

By -
0

Suara Indonesia News – Jakarta. Presiden RI terpilih Prabowo Subianto turut menyoroti melonjaknya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri. Menurut Prabowo, mestinya biaya pendidikan perguruan tinggi jadi tanggungjawab negara dan gratis.

Omongan Prabowo itu didukung mantan aktivis 98, Haris Rusli Moti. Bagi dia, pernyataan Prabowo sejalan dengan tuntutan dengan gerakan mahasiswa diberbagai kampus yang menuntut biaya pendidikan turun.

“Pandangan presiden terpilih Prabowo soal mahalnya biaya pendidikan perguruan tinggi negeri sejalan dengan tuntutan gerakan mahasiswa diberbagai kampus menuntut biaya pendidikan turun,” ujar Haris Rusli Moti dilansir dari viva.co.id, Selasa (28/5/2024).

Menurut Moti, tingginya biaya disebabkan dugaan privatisasi terselubung dalam pengelolaan institusi perguruan tinggi negeri pasca reformasi. “Ini akibat privatisasi terselubung dalam mengelola institusi perguruan tinggi negeri di era reformasi,” jelas salah satu pentolan relawan Prabowo di Pilpres 2024 itu.

Maka itu, menurut dia, kritik Prabowo selaku Presiden RI terpilih mengenai liberalisasi pendidikan yang berdampaik biaya pendidikan tinggi perlu didukung oleh segenap aktivis gerakan mahasiswa 1998.

“Tak ada salahnya setelah 26 tahun reformasi dengan rendah hati kita tinjau kembali sejumlah produk reformasi yang terlampau neoliberalistik,” tutur eks Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu. (GD)

1...1,0002272282291,2202,220...2,765Page 228 of 2,765