Suara Indonesia News – Baturaja OKU, Era digitalisasi masa kini, kebijakan dan pemahaman masyarakat dalam menyebar luaskan sebuah informasi dimedia sosial sangat diperlukan, khususnya menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini,  hal ini untuk meminimalisir dampak informasi hoax alias palsu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Ogan Komering Ulu (OKU) menggelar kegiatan seminar pilkada bertajuk, “Membangun ketahanan informasi guna meminimalisir dampak hoax, ujaran kebencian dan fitnah dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020”, Kamis (30/01/2020).

Kegiatan yang dipusatkan di Hotel BIL Baturaja ini dihadiri oleh Ketua FKUB OKU yang juga menjabat sebagai Sekda OKU Dr.Drs H.Ahcmad Tarmizi,SE MT,M.Si,MH, Kasi Intel Kejari OKU Abu Nawas SH, Sekdin PMD Riduan, S.Ag, Kepala Dinas Kominfo OKU yang diwakili oleh Hayani S.Sos selaku kabid Pengelolaan Informasi opini dan Aspirasi Publik Kominfo OKU serta tamu undangan lainnya.

Ketua KIM OKU Hendra A Setyawan dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan seminar ini dilaksanakan untuk membangun ketahanan informasi guna meminimalisir dampak hoax, ujaran kebencian dan fitnah dalam penyelenggaran pilkada serentak 2020 di bumi sebimbing sekundang. Kegiatan seminar ini menurut Hendra, bukan hanya sebagai kegiatan seremonial saja, namun KIM akan melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan, kedepan KIM juga akan melakukan edukasi terhadap sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Dalam kegiatan ini KIM OKU melibatkan 100 orang peserta dari  Mahasiswa, tokoh pemuda, Instansi pemerintah terkait, tokoh agama, akademisi serta masyarakat. Dalam kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari pihak KPU OKU, Polres OKU, Akademisi, Kominfo dan Kesbangpol OKU. “Kegiatan ini untuk memngedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ketahanan informasi guna meminimalisir dampak hoax, ujaran kebencian dan fitnah menjelang pilkada serentak 2020,” kata Hendra.

Menurut Hendra Sejak September 2019 proses pelaksanaan pilkada sudah memasuki tahapan sosialisasi dimana setiap orang akan terlibat dalam tahapan tersebut termasuk kampanye baik secara langsung maupun meluai informasi di media sosial sehingga disinyalir marak terjadi penyebaran informasi hoax dan ujaran kebencian. Masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah lanjutnya biasanya dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak kepentingan melalui kabar bohong dan berita palsu.

“Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi tanpa diikuti dengan pendidikan politik yang efektif berpotensi menciptakan kekisruhan, khususnya pada masyarakat yang reaktif,” ujarnya.

Hendra berharap materi yang telah disampaikan dalam seminar ini dapat disebar luaskan sehingga masyarakat dapat paham dan cerdas dalam menerima setiap informasi. “Mari bersama-sama baik masyarakat maupun pemangku kepentungan kita tumbuhkan kepedulian dalam mencegah dan meminimalisir dampak hoax sehingga dapat terciptanya pilkada yang aman dan kodusif,” ajaknya

Sementara itu, Kabid  Pengelolaan Informasi opini dan Aspirasi Publik Kominfo OKU Hayani S.Sos yang membacakan sambutan tertulis Kepala Dinas Kominfo OKU Priyatno Darmadi sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh KIM OKU. Menurutnya seminar yang digelar KIM ini sangat tepat untuk menumbuhkan pola pikir jernih dalam menerima setiap informasi yang beredar.

Kontribusi yang dilakukan KIM ini sangat positif dan relevan dalam menyikapi informasi publik, hal ini merupakan pembelajaran politik di OKU untuk mencegah dan meminimalisir dampak hoax,” tukasnya.

Usai pembukaan seminar, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber dan peserta serta penandatangan komitmen bersama untuk membangun ketahanan informasi guna meminimalisir dampak hoax, ujaran kebencian dna fitnah dalam penyelenggaraan pilakda serentak 2020, penandatangan ini dilakukan oleh seluruh seluruh pihak dan tamu undangan yang hadir. (Oki)

Suara Indonesia News – Mamuju, Sekolah Dasar Negeri (SDN 02 karema selatan) yang terletak di Jl. Nelayan II Nomor 28A ini, telah dilanda banjir pasca turunnya air hujan deras dini hari, Jum’at 31/01/2020.

Saat media suara indonesia news, meminta keterangan dari salah satu pihak sekolah atas nama Ibnu Soleh, S.pd SD., alias Mas ibe mengatakan, “Hampir selutut banjirnya dan Sudah 3 kepala sekolah disini bergantian tetapi belum ada solusi untuk mengatasi banjir ini, padahal sudah berkali kali diajukan entah karena apa belum ada solusi tanggapan, Jelas terganggu kondisinya belajar mengajar sekolah kami “, tutur Ibnu Soleh.

Lanjut, Ibnu Soleh katakan Intinya setiap kali hujan deras sekolah kami selalu banjir dan ini berlangsung sudah lama bertahun tahun, sehingga terganggu kegiatan belajar mengajar. Bingung kami harus apa dan bagaimana…?? semoga dengan postingan saya di fb menjadi perhatian pemerintah daerah bagai mana mengatasi banjir disekolah kami,” ucap ibnu soleh.

Memang diketahui saat terjadi banjir disekolah ini, Ibnu Soleh alias ibe sempat menggunggah di akun facebooknya tentang kejadian banjir yang melanda sekolahnya.

Dan salah satu penyebab terjadinya titik banjir disekolah SDN 02 Karema Selatan ini adalah, karena drainase kurang baik ada yang menutup jalur air ke gorong gorong sehingga air tersumbat tidak bisa mengalir. Dari pemerintah sudah membuat saluran gorong gorong namun ada yang menutup jalurnya air hujan, terang Ibnu soleh.

Harapan kami sebagai keluarga besar SDN 02 KAREMA, semoga ada hikmah dan solusi terbaik mengatasi masalah banjir melanda sekolah kami demi kemajuan pendidikan,” Pesan Ibnu soleh.

Dan kami berharap kejadian ini jangan ada oknum yang memanfaatkan/mempolitisir banjir disekolah kami, karena kami murni berjuang demi kemajuan pendidikan dikabupaten Mamuju, harap Ibnu Soleh. (Hamma)

Suara indonesia News – Mamuju, Ketua TIM  Mardani Rifianto bersama anggota Idham Kholiq dan Husnul Fuadi didampingi Kabag TU Kanwil Kemenag Sulbar H. Syamsul, Kasubag Kepegawaian H. Kamaruddin meninjau lokasi mulai dari ruang tunggu, tenda verifikasi data hingga  melihat secara langsung proses pelaksanaan tes CAT SKD lingkup kanwil kementerian agama provinsi sulawesi barat di UPT BKN sulawesi barat mamuju. Kamis, 30/01/2020.

Selain itu rombongan juga menuju tenda live score yang telah disediakan panitia untuk melihat hasil nilai dari soal yang telah dikerjakan oleh peserta ujian CAT SKD lingkup kanwil kemenag Sulbar.

Diketahui bahwa Secara keselurahan pelaksanaan tes cat hari kedua ini berjalan dengan lancar, aman dan tertib baik sejak peserta mulai memasuki lapangan, tenda ruang tunggu, tenda verifikasi data, tenda isolasi hingga masuk ke ruang pelaksanaan tes CAT.

Panitia juga menyediakan loker untuk penyimpanan barang dan juga menyiapkan tenaga medis dan ruang kesehatan, untuk memberikan rasa aman dan  nyaman bagi peserta ujian CAT SKD

Tujuan dari pada pemantauan ini,  untuk dapat melihat sejauhmana pelaksanaan ujian, ketertibannya kelengkapan sarana dan prasarana apapun, sesuai dengan juknis dan tentunya untuk melihat apakah ada kendala dan permasalahan selama pelaksanaan ujian SKD. (Hamma)

Suara Indonesia News – Mandau, Gebyar Bagi Hasil Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Talang Mandi sukses digelar pada Kamis 30 Januari 2020 bertempat di gedung RW 02 Jl.Utama, Kelurahan Talang Mandi.

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Camat Mandau Riki Rihardi, Sekretaris Kecamatan Mandau Muhammad Rusydy, Lurah Talang Mandi Erna Satriana, Serta Lurah Air Jamban Zama Rico Dakanahay.

Kegiatan ini sangat meriah, hal ini dibuktikan dengan Antusiasme masyarakat dalam mengikuti gebyar ini hingga selesai meskipun situasi hari hujan, seluruh masyarakat yang hadir setia menunggu sambil mencocokkan nomor undian yang sudah dipegang oleh masyarakat.

Gebyar bagi hasil ini diperoleh dari pemanfaat yang telah melakukan peminjaman di UEK-SP Talang Mandi. Dari hasil ini difungsikan untuk pengadaan doorprize, dana sosial dan lainnya. Adapun hadiah utama dari Gebyar Hasil UEK SP Talang Mandi ini diantaranya bedcover, tangki air dan lemari baju, serta tak lupa pula hadiah souvenir yang dibagi merata ke seluruh peminjam modal UEK SP Talang Mandi.

Camat Mandau Riki Rihardi dalam sambutannya mengatakan melalui kegiatan ini, UEK-SP bisa menunjukan diri sebagai motivator dan menjadi penyelamat bagi para pelaku usaha di Kecamatan Mandau.

Dana yang dialokasikan pemerintah daerah kepada pemanfaat adalah dana bergulir yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kelurahan Talang Mandi yang memiliki usaha. Namun pada hari ini tidak banyak yang bisa diakomodir karena banyaknya penunggakan yang dilakukan oleh peminjam modal.

“Untuk meminimalisir tunggakan peminjaman modal UEK-SP Talang Mandi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini telah melakukan beberapa upaya diantaranya, penurunan bunga yang  semula 1% menjadi 0,83%. Semoga upaya ini dapat menjadi motivasi bagi bapak ibu untuk dapat melunasi tunggakan yang masih belum terbayarkan,” lanjutnya.

Pada akhir sambutannya Camat Mandau Riki Rihardi menyampaikan bahwa ia berharap para peminjam modal yang hadir dapat menjadi duta, menjadi contoh bagi peminjam modal yang tidak mau membayar tunggakan setiap bulannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua dan anggota UEK Kelurahan Talang Mandi, Pendamping Desa Kelurahan Talang Mandi, Ketua RW 02, tokoh agama, tokoh masyarakat  serta tamu undangan lainnya. (Mus)

Suara Indonesia News – Samosir, Selama dua tahun, jalan di desa parmonangan sekmen dua kecamatan simanindo, kabupaten samosir sumatera utara amblas. Hingga saat ini belum ada tanda tanda perbaikan dari dinas  terkait.

Diduga amblasnya badan jalan ini diakibatkan rendahnya kualitas material beton yang digunakan untuk membangun tembok penahan tanah (TPT) tersebut, yang mana TPT ini yang menjadi tumpuan jalan hotmix. Bila kondisi ini dibiarkan berlarut larut tanpa ada perbaikan dari dinas terkait, bukan tidak mungkin badan jalan yang amblas akan semakin melebar dan lambat laun akan putus total, hal ini diungkapkan Dapot Sinaga jumat, 31 January 2020 warga desa parmonangan, kecamatan Simanindo, kabupaten Samosir Sumatera Utara (Sumut) kepada awak media.

Dapot menuturkan, amblasnya badan jalan didesa tersebut terjadi diawal April 2018  yang lalu, dia menduga diakibatkan kurang berkualitasnya bahan material atau campuran yang digunakan para pekerja dalam mengerjakan tembok penahan tanah (TPT) yang mengakibatkan jalan ini amblas, ungkapnya.

Dijelaskan jalan ini selesai dikerjakan sekitar January 2018, namun dibulan April sudah amblas dari sini bisa kita lihat kalau bangunan ini dikerjakan asal jadi. Namun Walaupun jalan amblas, sudah dua tahun lamanya hingga saat ini belum ada tanda tanda perbaikan dari dinas terkait, bahkan tanda rambu rambu pengaman hanya dipasangi seng pembatas untuk menutupi jalan yang amblas ujarnya.

Dapot Sinaga juga mengatakan, seluruh drainase tidak berfungsi sehingga bila musim penghujan tiba, aktifitas masyarakat jadi terganggu, sebab jalan ini akan dipenuhi lumpur dan batu, tidak hanya itu lampu penerangan dilokasi itu juga tidak ada terpasang, sehingga kalau malam hari jalan ini akan sangat gelap membuat pengguna jalan harus extra hati hati saat melintas dilokasi ini. Ia berharap, agar pemerintah melalui dinas terkait bisa secepatnya memperbaiki jalan yang amblas ini sebelum terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

Sementara warga lainya Monang Sinaga mengungkapkan, amblasnya badan jalan selain diakibatkan kurang professionalnya kontraktor yang mengerjakan, juga diakibatkan banyaknya kedaraan bertonase berat yang melintasi jalan ini, untuk itu dia meminta kepada pemerintah untuk membuat larangan melintas kendaraan bertonase berat dari lokasi jalan tersebut kalau larangan itu tidak dibuat maka dia yakin kalau jalan ini sudah diperbaikipun akan cepat rusak. (jabs)

Suara Indonesia News – Aceh Tamiang, Indonesia Fight Corruption (IFC), menuntut Pemkab Aceh Tamiang, untuk mengedepankan azas keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut dirasa perlu dilakukan guna meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, seperti tertuang dalam UU No.14 Tahun 2008 dan UU.No 28 Tahun 1999.

Merujuk pada Hasil Audit BPK-RI tentang Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas Sistem pengendalian Intern TA. 2018. Didalamnya terdapat temuan atas dugaan kerugian terhadap keuangan negara, yang secara resmi telah dilaporkan kepada Instansi Kejaksaan Tinggi Kabupaten Aceh Tamiang.

Sesuai hasil audit BPK TA.2018 , dinilai masih banyak pokok-pokok kelemahan pada Pemda Aceh Tamiang dalam pengoperasian Keuangan Daerah Diantaranya ialah, sebahagian Penganggaran keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang TA.2018 tersebut terindikasi menabrak aturan dan ketentuan yang berlaku, serta mengenyampingkan dasar hukum.

Selain itu,temuan atas Ketidak Patuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-Undangan oleh BPK-RI Tahun 2018, terlampir pada beberapa poin, Hal tersebut menimbulkan indikasi merugikan terhadap keuangan Negara, sehingga temuan-temuan tersebut menambah catatan hitam Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap sistem pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tamiang.

Ketua Umum IFC, Intan Sari Geny,SH, Kamis, 30/01/2020, kepada suara indonesia news mengatakan, hingga saat ini, IFC terus memantau sampai sejauh mana tanggapan atas laporan terkait temuan BPK-RI untuk Kabupaten Aceh Tamiang TA. 2018. Dimana laporan tersebut sebelumnya telah di layangkan secara resmi oleh Badan Advokasi Indonesia Dpc Aceh Tamiang kepada pihak Kejari di Kabupaten tersebut.

Ia mengatakan, IFC masih sangat percaya dengan kredebilitas dan kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, namun disamping itu, IFC juga tidak akan menunggu terlalu lama.

Intan menegaskan, jika laporan tersebut tidak ditanggapi, maka dengan tegas Lembaga yang berkedudukan di Jakarta itu akan segera melayangkan surat laporan kepada Lembaga anti rasuah KPK,

“kita sudah berkoordinasi dengan Tim,selanjutnya, membuat laporan resmi untuk memastikan laporan tersebut sampai kepada penyidik KPK, kita akan dampingi”, ujar intan.

Disamping itu, kedepannya, demi menciptakan keterbukaan Informasi terhadap Rekapitulasi Keuangan Daerah, IFC berharap  Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, agar selalu terbuka dalam penggunaan keuangan Daerahnya.

“Daerah jangan menutup-nutupi rekapitulasi anggaran keuangan,semua harus terbuka,informasikan ke masyarakat agar masyarakat tau,keterbukaan informasi keuangan daerah itu hak nya masyarakat”, tegas Intan.

Menurutnya, IFC sebagai Lembaga hukum yang menjunjung tinggi pro Justitia,harus masuk ke segala aspek,termasuk mendukung program pemerintah, Namun IFC juga berperan sebagai lembaga yang mengawasi semua program-program tersebut,” IFC akan tetap solid untuk ” menghajar” praktek korupsi, sebab korupsi itu jahat,”sudah semestinya Koruptor rakus di Indonesia dieksekusi mati, mereka sangat menyengsarakan rakyat”,

Saya yakin, jika hukuman mati diterapkan di Indonesia, bakal membawa dampak positif untuk negara dan trend praktek korupsi juga bisa turun secara signifikan, keuangan negara bisa selamat untuk kemudian dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, tutup Intan.

Juga Akan Ungkap Misteri BIMTEK

Kegiatan Bimbingan Teknis Perangkat Desa se -Aceh Tamiang beberapa waktu lalu yang dilaksanakan di Hotel Danau Toba Internasional tersebut melibatkan 500 peserta, berasal dari 213 Desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kegiatan tersebut digadang-gadang telah menimbulkan polemik dari berbagai pihak, sebab dianggap terindikasi sarat penyimpangan. Mengusung Tema “Tim TP4D dan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa”, kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari 4 malam itu, menelan biaya hingga mencapai 3 Milyar Rupiah.

Biaya yang dibebankan pada setiap peserta Bimtek sebesar 6 Juta rupiah, dianggap terlalu besar untuk sekedar mempelajari TP4D dan penyusunan Produk Hukum Desa.

Indonesia Fight Corruption, akan terus berupaya menguak misteri Bimtek perangkat Desa yang dilaksanakan di Hotel Danau Toba Internasional pada 27-30 November lalu, yang melibatkan lembaga LPPMI  bekerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang,

Ketua Umum IFC,Intan Sari Geny, menegaskan, pihaknya akan segera menyurati Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Surat tersebut bersifat penting dan akan kami tujukan langsung kepada Bupati Aceh Tamiang.

Adapun isi surat tersebut,diantaranya terkait regulasi kegiatan Bimtek Perangkat desa ,yang  dilaksanakan pada Tanggal 27 s/d 30 November 2019 disalah satu hotel berbintang di wilayah Sumatera Utara, tutur Intan.

Ia menegaskan, dalam hal ini ada beberapa uraian dan poin penting yang akan ditanyakan kepada orang nomor satu di Aceh Tamiang itu,

Juga ada bebarapa data yang kami rasa perlu kami dapatkan dari pihak Pemda Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bahan pertimbangan dan  pembanding data hasil Investigasi dilapangan,pungkas Intan.

“kita berharap Bupati Aceh Tamiang membalas surat permohonan data yang  kami minta,agar misteri Bimtek yang kini menyeruak dapat tersingkap secara terang,untuk kemudian diinformasikan kepada publik,” tutup Intan. (Aby Azzam)