Suara Indonesia News – Jakarta, Semua orang mempunyai hak yang sama untuk melakukan apapun termasuk dalam kegiatan dan proses politik, mau jadi kepala daerah, legislatif, yudikatif, apapun termasuk memilih dan  menjadi presiden. Kalau misalnya ada ASN yang berpolitik praktis pun ada sangsinya, soal money politic seharusnya penyelenggara pemilu dapat lebih tegas soal itu. Bahkan Bawaslu mempunyai hak melakukan penyelidikan atau penindakan. Intinya harus ada kesamaan pandangan agar sistem demokrasi berjalan fair dan berkualitas.

Adapun kekhawatiran terjadinya OLPol di Partai Golkar, saya pikir itu juga berlebihan. Yang utama sistemnya harus terbuka, sehingga siapapun bisa ikut dalam proses demokrasi dan proses politik dimana pun tempatnya”, demikian Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menanggapi pertanyaan maraknya kekhawatiran Oligarki Politik (OLPOl) dimasa presiden Jokowi

“Kita juga prihatin dengan maraknya nada miring mengenai 7 stafsus presiden Jokowi dari kalangan millenial, dicari-cari alasan untuk menolak dan mempergunjingkannya, yang kemudian mengarah terjadinya OLPol karena diantara mereka keterkaitan orang orang dekat istana. Lalu dimana masalahnya?, bukankah mereka semua mempunyai kredibilitas lebih dalam bidang bidangnya. Tentunya itu sudah melalui tahapan yang panjang hingga kemudian mereka terpilih untuk membantu presiden. Ini membuat repot sendiri, lalu karena tahapan seleksi CPNS nya baik  kemudian orang itu ditempatkan dalam posisi tertentu yang kebetulan ‘dekat dan mempunyai kekerabatan dengan kepala daerahnya  itu juga salah. Termasuk dalam kepengurusan parpol, apakah ini pun salah?”, kata tokoh muda yang disukai insan pers dan kaum millenial ini balik bertanya.

Dalam acara diskusi politik di hotel Ibis, Jakarta Pusat (8/12-19) lalu. Hal ini menjadi serius saat  Penulis menyampaikan kepada para narasumber dan audience  bahwa 5 tahun belakangan ini banyak orang seolah menderita Paranoid  tentang Oligarki Politik (OLPol), seolah haram namun dinikmati. Paranoid OLPol, dibeberapa daerah terjadi OLPol namun kesejahtraan masyarakatnya masuk katagori aman dan nyaman. Juga dibeberapa pemerintah pusat, kementerian hingga partai politik. Semua menikmati, tidak masalah, lalu kenapa harus paranoid?. Penulis menganalogkan kebiasaan ibunda yang suka melarang penulis melalui gang rumah tertentu dengan berbagai alasan, saat dewasa penulis paham bahwa di gang rumah itu ada rumah mantan pacar ayahanda. Semua menikmati, dan semua baik baik saja. Kekhawatiran berlebihan terhadap OLPol itu akan mempersempit akal sehat, apalagi jika dilandasi ‘sentimen politik.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, dirinya tidak menafikan paranoid OLPol itu, bahkan kedepan partainya akan memperioritaskan kader maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. “Kami mendorong  untuk memperioritaskan kader internal partai dalam Pilkada 2020, dan dijamin tanpa mahar. Jadi kalau kemudian mereka terlilih apa ini juga karena OLPol?,”  ucap Ace.

Menurut Ace, hal itu dilakukan agar proses rekrutmen kader Golkar berlajan dengan baik. Dengan demikian, kader yang lahir dari proses Pilkada mampu mewarnai Pemilu dimasa yang akan datang, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPRRI ini.

Kemudian Ace menambahkan, hasil Musyawarah Nasional (Munas) X Golkar di Jakarta beberapa waktu lalu, menyepakati Airlangga Hartarto menjadi Ketum kembali, ini hasil musyawarah politik dan tanpa mahar dan jauh dari OLPol. (Pprief/Rahma)

Suara Indonesia News – Kendal, Perlintasan rel kereta tanpa palang pintu bertempat di desa sidorejo (Srogo) Brangsong, telah terjadi kecelakaan mobil tertabrak Kereta Api Kaligung bernomor loco CC 2018333. Senin (09/12/ 2019), sekitar Pukul 13.20 Wib.

Mobil Yaris nopol H 8740 BM warna merah, mengalami kerusakan berat dan terseret hingga 300 meter arah Timur.

Hasil identifikasi ada 2 korban Meninggal Dunia yaitu atas nama bapak H. Rochani,  yang merupakan Kepala dusun Megelung kaliwungu selatan dan Hj. Rikanah.

Diduga mobil yang ditumpangi korban dari arah selatan, tidak mengetahui datangnya kereta api yang melaju dari arah barat ke arah timur, sehingga tabrakan tak dapat terhindari.

Mobil yang terseret jauh mengakibatkan susah dievakuasi sehingga warga memanggil tim Pemadam kebakaran kabupaten Kendal untuk membantu proses evakuasi. (Nur K)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara, Aktivis korupsi Aceh Tenggara Amri Sinulingga senin, 9/12/2019, melakukan aksi berjalan kaki dari kantornya menuju Mapolres Aceh Tenggara, kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia, Amri sinulingga mengusung spanduk bertuliskan stop kriminalisasi Anti korupsi dan saat ini saya dijajah oleh bangsa sendiri.

Dalam aksi tunggal jalan kaki tersebut, Amri Sinulingga meminta Kapolres Aceh tenggara, dan kajari Aceh tenggara, agar segera menuntaskan kasus jalan muara situlen, pembakaran rumah Asnawi Luwi wartawan serambi Indonesia aceh tenggara, kasus monografi desa, kasus bantuan hukum Bupati Aceh tenggara, kasus gaji PPS KIP Aceh tenggara yang belum tuntas dan terjadinya kriminalisasi terhadap aktivis Anti korupsi dirinya dan beberapa rekannya.

Amri sinulingga, melakukan aksi jalan jaki tunggal setelah beberapa waktu silam Amri sinulingga menyambangi KPK dijakarta dengan memakai pakaian adat alas dan menuntut dituntaskan berbagai kasus korupsi di Aceh tenggara. (Ysf)

Suara Indonesia News – Maluku, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar sekolah legislator dan rapat koordinasi wilayah PKB provinsi Maluku di hotel Amaris Ambon, Maluku, Senin (9/12/2019).

Kegiatan yang dihadiri seluruh pimpinan DPC PKB dan anggota DPRD PKB Se Maluku dibuka langsung oleh Abdul Malik Harmain, Sekretaris bidang Legislatif dan eksekutif DPP PKB.

Malik Haramain dalam sambutannya menyampaikan, bahwa fungsi pelaksanaan sekolah legislator untuk memperkuat sekaligus mempertegas tiga agenda perjuangan PKB dalam lima tahun mendatang.

Ketiga agenda perjuangan PKB tersebut, yakni pendidikan, pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM), dan sosial, budaya, serta dakwah.” Urai Haramain.

Ditambahkannya, dalam hal pendidikan, PKB berharap ke depan subsidi untuk sekolah – sekolah yang sudah berkualitas dicabut. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah lebih bisa fokus membangun sekolah – sekolah yang masih tertinggal.

Sementara dalam hal pemberdayaan UKM, PKB menilai sangat penting agar perekonomian rakyat semakin membaik. Terutama yang berkaitan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Ketiga, di bidang sosial, budaya dan dakwah merupakan satu kesatuan yang harus terus dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Terutama dakwah untuk membangun kesadaran ieislaman dan keindonesiaan yang kuat dan kokoh.” Jelasnya.

Sementara itu, Basri Damis ketua DPW PKB Maluku dalam sambutanya, mengingatkan pada seluruh ketua DPC PKB se Maluku dan para anggota DPRD asal PKB agar kembali bekerja, fokus untuk melakukan konsolidasi membesarkan PKB pada daerah masing – masing.

Pria yang akrab disapa Basri tersebut, juga menyatakan agar selain lakukan konsolidasi internal, kader PKB Maluku yang duduk diparlemen diharapkan mampu melayani dan bekerja untuk rakyat.

Ia, juga berharap agar para peserta sekolah legislator PKB untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari, 9 – 11 Desember 2019 hingga selesai dan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di Masyarakat. ( Suneth, Sumber PKB Maluku)

Suara Indonesia News – Muara Enim SumSel, Polsek Tanjung Agung melakukan kegiatan”PATEN MAS” (Polisi Ada Ditengah Masyarakat), sekaligus menindak lanjuti “COMMANDER WISH KAPOLDA SUMSEL” Polisi ada dimana-mana. Senin (09/12/2019) sekitar pukul 08.00 WIB di Pasar Tumpah atau kalangan di Desa Padu Raksa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.

Seperti biasa kegiatan tersebut melibatkan beberapa Personil Polri diantaranya, Bripka Budi Haryanto (Ka SPK “B”), Bripda Wahyu ( Unit Sabhara), Briptu Okto P (Unit Reskrim), Bripda Alfi O (Unit Reskrim), Bripka Bambang B (Unit Intelkam), Bripka Andi P (BKO Lantas), Deni Ks (BKO Lantas).

Kegiatan ini meliputi pengaturan dijalan Umum dan sekaligus pengamanan Pasar Tumpah atau Kalangan di Desa Paduraksa, Kecamatan Tanjung Agung, serta titik-titik yang rawan kemacetan dan sekaligus antisipasi copet dan jambret juga tempat-tempat yang membutuhkan kehadiran Polisi.

Dengan adanya kegiatan semacam ini Kapolsek Tanjung Agung mengatakan, “jika Polisi berseragam ada dimana untuk menciptakan situasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat yang berbelanja dan pengguna jalan serta yang terpenting, bahwa Polsek Tanjung Agung berkomitmen untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak”, ujar Arif.

Adanya keikut sertaan pihak polisi membantu kelancaran lalu lintas maupun keamanan sehingga tercipta situasi aman dan lancar. (Candra)

Suara Indonesia News – Subulusalam, Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam, memperingati Hari Antikorupsi Sedunia dengan cara membagikan stiker kepada masyarakat dan pejabat yang bertuliskan “Stop korupsi di Bumi Syekh Hamzah Fansuri”, Senin, 9 Desember 2019.

Pihak Kejari mendatangi sejumlah kantor seperti PUPR, Disdikbud dan BPKD untuk bertemu langsung dengan kepala dinas dan pejabat di sana. Selain membagikan stiker, pihak Kejari juga mengimbau kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam agar menghindari praktek korupsi.

Aksi bagi – bagi stiker ini dimulai di Simpang Tugu Jalan Teuku Umar, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sekira pukul 10:00 WIB, dilanjutkan berkunjung ke kantor-kantor pemerintah seperti PUPR, Disdikbud dan BPKD Kota Subulussalam.

“Aksi bagi – bagi stiker ini dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, “kata Kajari Kota Subulussalam, Muh. Alinafiah Saragih, S.H., M.H., melalui Kasi Intel Irfan Hasyri, S.H., kepada suara Indonesia news, di sela aksi bagi  stiker di Simpang Tugu sebelum bertolak ke instansi pemerintah.

Aksi bagi – bagi stiker ini melibatkan Kasi Pidsus Ika Liusnardo, Kasi BIN Yusril Ardi, Kasi Pidum Hendra Manik, dan sejumlah pegawai Kejari lainnya serta LSM Laskar Anti Korupsi (LAKI),  selanjutnya bertolak ke beberapa dinas untuk membagikan stiker imbauan pencegahan praktek korupsi.

“Kami dari Kejari Subulussalam merayakan Hari Antikorupsi Sedunia, imbauan kami kepada PUPR untuk menghindari praktek korupsi. Mari bersama kita menjaga Bumi Syekh Hamzah Fansury ini, agar tidak terjadi prakek korupsi, kata Irfan saat berkunjung ke Dinas PUPR usai menyerahkan stiker antikorupsi kepada Sekretaris PUPR Kota Subulussalam, M. Musjoko Isneini Lembong, M.Pd.

Selanjutnya, rombongan Kejari bertolak ke Disdikbud disambut Sekretaris H. Harmaini S., S.Pd.I., M.M., bersama sejumlah pegawai lainnya. Usai menyerahkan stiker antikorupsi, Kasi Intel Kejari Irfan, mengajak pejabat di lingkungan Disdikbud agar turut serta memerangi dan menghindari praktek korupsi.

“Semoga Disdikbud menjauhi praktek korupsi, jangan sampai ada yang tersandung kasus korupsi,” ungkap Irfan.

Hal sama juga disampaikan Irfan saat bertemu dengan Kepala BPKD Kota Subulussalam, Drs. H. Salbunis, M.A.P., dan sejumlah pejabat di dinas keuangan terkait imbauan pencegahan praktek korupsi.

“Kami Kejari ikut memerangi korupsi, kami harap dinas keuangan, menjauhi korupsi, dan memerangi korupsi,” kata Irfan Hasyri sebelum meninggalkan kantor tersebut, pungkasnya (Syahbudin Padang)

Suara Indonesia News – Subulusalam, Sistim dalam penggunaan pengelolaan atas manfaat tentang Anggaran Dana Desa laelangge, kecamatan Sultan daulat, kota Subulussalam Aceh, adalah untuk Menurunkan angka kemiskinan terhadap banyaknya tantangan kehidupan sehari-hari masyarakat laelangge.

Kepala Desa laelangge  Ameran manik, di saat di kompirmasi dengan wartawan Suara Indonesia news di ruang tamu rumahnya mengenai program pengembangan dan pengelolaan tentang Anggaran Dana Desa dan kemajuan kehidupan masyarakat yang tertinggal daerah Lae langge berpenduduk suku Jawa. Termasuk sebagai buruh petani pekebun kelapa sawit, namun sekarang Alhamdulillah sudah mulai rata rata masyarakat tersebut produksi panen sawit kata Ameran manik,

Semenjak turunnya Anggaran Dana Desa  tahun 2015  sampai 2019, Desa Lae langge sudah terlihat jauh berkembang kehidupan masyarakat kita karena selama ini pemerintah desa terus mengarakan dan memberikan bimbingan kepada masyarakat.

Mengenai program Dana Desa yang bersumber dari Anggaran APBN, sesuai kepentingan masyarakat luas sudah kita buka jalan lahan produksi masyakarat, termasuk pembangunan fisik jalan dan berbagai kover Box dan jembatan untuk memperoleh akses jalan kebun sawit masyakarat. Untuk mendukung kelancaran keluar hasil produksi kebun sawit pribadi Warga dan pembagian seng dan kambing, kepada warga yang kurang mampu.

Bukan itu saja, juga pengembangan pelatihan sumber daya manusia (SDM) nya terus kita berikan melalui program secara pelatihan, baik secara kepemudaan dan pengajian, juga pembinaan wiritan kaum ibu dan juga pengembangan ekonomi masyarakat. Angka kemiskinan sudah mulai prediksi Berkurang dari 50% menjadi 30%, jelas kepala desa. (Syahbudin Padang)