Suara Indonesia News – Cirebon, Sebelum terjun ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, Anggota Satgas TMMD ke 107 Kodim 0620/Kab Cirebon bersama sama komponen yang ada seperti Pemda dan masyarakat sekitar, melaksanakan apel kesiapan.

Hasil pantauan lapangan, Senin 16 Maret 2020 terlebih dahulu diadakan apel pagi di Desa Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh Danramil 2018/Susukan Kapten Kav Tarjo dan Dan SSK TMMD ke 107 Kodim 0620/ Kab Cirebon Kapten Inf Dendi yang sehari hari sebagai Danramil 2017/Susukan, untuk melakukan pembagian tugas kegiatan.

Pasiter Kodim 0620/Kab Cirebon Kapten Inf Mukmin menyampaikan bahwa hari ini Anggota Satgas TMMD ke 107 Kodim 0620/Kab Cirebon bersama komponen yang ada siap melaksanakan tugas untuk membangun Fasilitas umum seperti pembangunan Gedung PAUD (Pendidikan Usia Dini), dan sasaran fisik lainnya, Insyah Allah akan berjalan dan tuntas sesuai jadwal, ujar Kapten Mukmin.

Salah satu cara yang dilakukan TNI membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan agar menyentuh sampai pelosok desa adalah program Tentara Manungga Membangun Desa (TMMD). Hal-hal yang dicapai dan diselesaikan dalam pencapaian program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2020 , antara lain pembangunan dan pelebaran jalan, pembangunan talud, perbaikan jembatan, pembangunan jembatan dan pembangunan saluran irigasi.

Pelaksanaan TMMD diselenggarakan secara terpadu dan lintas sektoral, baik oleh TNI, Polri, lembaga maupun kementerian terkait. Dalam pelaksanaannya, TMMD utamanya untuk membantu mempercepat pembangunan di daerah terisolir, desa tertinggal, daerah perbatasan, maupun daerah kumuh perkotaan. (SENDI)

Suara Indonesia News – Lampung, Munculnya konflik terbuka yang sering terjadi, umumnya berawal dari masalah sosial yang tidak terselesaikan dengan baik sehingga mengakibatkan permasalahan tersebut berubah menjadi konflik sosial dan permasalahan hukum.

Oleh sebab itu, dibawah Kepemimpinan Gubernur Lampung Ir.H.Arinal Djunaidi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung gencar melakukan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembuk Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.

Salah satunya adalah Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC). Politisi senior Partai Golkar Lampung ini mengajak Drs. Rusfian Effendi, MIP sebagai pemateri guna melaksanakan Sosialisasi Perda (Sosper) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (15/3/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Drs. Rusfian Effendi, MIP selaku Pemateri dan Sugeng Kristianto selaku Moderator, hadir juga Tokoh asal Jati Agung DR. Frans Nurseto S, M.Psi, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Maria Agatha Wartinem, dan A.Beny Raharjo, perwakilan Polsek Jati Agung, Perwakilan Koramil Jati Agung, Perwakilan Camat Jati Agung, Ketua Apdesi Jati Agung, Para Kepala Desa Se-Kecamatan Jati Agung, para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita, dan Tokoh Pemuda Se-Kecamatan Jati Agung.

Dalam sosialisasi yang dihadiri 350 lebih peserta yang terdiri dari 21 Desa se-Kecamatan Jati Agung, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini memaparkan bahwa Rembuk desa dan Kelurahan dimaksudkan, sebagai pedoman dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 , Tentang Pedoman Rembuk Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, Perda tersebut merupakan hasil kerja sama antara pihak Legislatif (DPRD) dengan Eksekutif (Gubernur) yang didalamnya mengatur kepentingan umum.

“Perda ini penting untuk disosialisasikan, dan diharapkan Perda ini dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya kawasan Provinsi Lampung yang kondusif, tertib, aman, nyaman, tenteram dan damai,” ujar TEC.

Sementara Drs. Rusfian Effendi, MIP melalui pemaparannya menyampaikan, dalam Pasal 3 disebutkan, Rembuk Desa bertujuan menampung aspirasi masyarakat Desa dan Kelurahan sesuai dengan musyawarah yang telah disepakati bersama dengan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat, kemudian mendorong prakarsa, partisipasi masyarakat untuk mengamati dan menyelesaikan potensi konflik yang ada di Desa dan Kelurahan guna mencegah terjadinya konflik terbuka.

“Meningkatkan ketanggapsegeraan unsur pelaksana pemerintahan Desa dan Kelurahan terhadap potensi konflik yang ada guna terciptanya rasa aman dan tenteram, serta meningkatkan kerjasama yang sinergis antara unsur pelaksana Pemerintahan dengan masyarakat,” ujar Mantan Ketua Ikatan Alumni Fisip Unila ini.

Kemudian, selain sebagai upaya pencegahan konflik terbuka di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (lpoleksosbudhankam), Rembuk Desa juga dapat dijadikan sebagai media interaksi sosial dalam menguatkan semangat membangun Desa.

Semangat pembangunan ini dapat diterapkan di Desa-desa karena didukung oleh kerukunan sosial dan peningkatan tenggang rasa serta kekompakan, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada berbagai program pemberian pemerintah, namun juga harus mampu berinisiatif dan berinovasi.

“Rembuk Desa adalah sebuah upaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dalam rangka pencegahan konflik sosial dan menguatkan semangat membangun Desa yang unggul,” pungkas Rusfian.

Diketahui, dalam sosialisasi Perda Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2016, hadir juga mantan Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Riza Mirhadi, SH, Bambang Purwanto, SE., MM, H.Benny HN Mansyur, S.Sos., SH, Sugeng Kristianto,SH, Yusro Hendra Perbasya,SP., MM, Benson Werta, SH, Reza Pahlevi, SE.,MM, Maulidya Herlita, Henny Maria Ulfa, Nazirhan, SH, Ariyansah, Erwandi, SE, Arifin Indra Jaya, S.Sos, Aryono Agus Prasetyo, S.Kom, Seno Aji dan Yudha Sukarya. (Seno)

Suara Indonesia News – Subulusalam, TNI – POLRI bersama masyarakat, melaksanakan kegiatan Kurve / atau bakti sosial di mesjid hamzah fanzuri di desa pasar kec Rundeng kota subulussalam. Minggu, 15 Maret 2020, pukul 08.00 wib.

Kegiatan Kurve / bakti sosial TNI-POLRI bersama masyarakat dilaksanakan sesuai perintah bapak Kapolri melalui SURAT TELEGRAM, NOMOR : STR / 121 /III/PAM.3./2020.

Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan giat bakti sosial TNI-POLRI, Kapolsek Rundeng, personil polsek Rundeng, personil koramil 02 Rundeng, kepala kampong desa pasar rundeng serta masyarakat desa pasar rundeng, pengurus mesjid hamzah fanzuri.

Dilaksanakan bakti sosial /Pembersihan di tempat umum sebagai bentuk wujud antisipasi Penularan terhadap merebaknya Virus Corona (COVID-19)

Aksi ini di lakukan untuk mencegah merebaknya virus corona (covid-19) yang dinyatakan oleh WHO menjadi virus pandemi global dunia.

Kegiatan ini di lakukan selama dua hari di mulai tgl 14 sampai dengn tanggal 15 maret 2020 di dua tempat yaitu di mako polsek Rundeng dan di tempat umum keramaian serta tempat ibadah.

Kegiatan Kurve/bakti sosial berakhir pukul 09.30 wib, situasi aman dan baik. (syahbudin Padang)

Suara Indonesia News – Subulusalam, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Subulussam, Ketua Edi Sahputra Bako, kami Pemuda Kota Subulussalam daerah bagian selatan Provinsi Aceh Meminta kepada Presiden Jokowi untuk lockdown Indonesia sementara sampai waktu yang ditentukan, selanjutnya meminta Pemerintah untuk serius dan memprioritaskan hal penanganan wabah virus corona ini dengan mengambil langkah serta kebijakan upaya pencegahan dan pengobatan virus corona di Indonesia secara cepat dan masif dengan mengkoordinasikan kepada seluruh perangkat Pemerintah didaerah-daerah seperti Gubernur dan Bupati/Walikota.

kebijakan lockdown merupakan salah satu upaya pencegahan yang sangat penting, dan hal ini sudah dilakukan negara Italia, Mongolia, dan Filipina untuk mengurangi penyebaran kasus virus corona atau COVID-19 di negara mereka.

Harapan kami ini menjadi perhatian serius Pemerintah, kita terus berharap upaya maksimal Pemerintah, sebelum terlambat maka kita harus bergerak cepat, karena ini menyangkut kehidupan orang banyak, jangan ada pemikiran sepele terhadap hal ini, mengingat semakin meningkatnya angka pasien positif corona di Indonesia dan sudah meninggal 5 orang.

Kemudian kami berharap Pemerintah Pusat untuk terbuka terhadap informasi segala hal perkembangan penanganan virus ini dan Kami Pemuda akan bersinergi dengan Pemerintah mulai dari tingkatan masing-masing khususnya kami di Kota Subulussalam untuk membantu pencegahan penyebaran virus yang mematikan tersebut, pungkasnya. (Syahbudin Padang)

Suara Indonesia News – Bandar Lampung, Masyarakat Kabupaten Bengkalis  selama ini selalu mengeluh dengan pembuatan E-KTP, kedepan di 2021 dapat berbangga hati karena Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah menyusun skema terkait dana hibah dari pemerintah daerah untuk pengadaan blangko E-KTP.

Skema pemberian hibah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dan Bandar Lampung menjadi satu-satunya Kabupaten/Kota yang telah MoU terkait sistem hibah tersebut. Oleh karena itu, Komisi I bersama pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis melakukan kunjungan ke Disdukcapil Bandar Lampung pada hari Jumat 13 Maret 2020, pukul 09.00 Wib.

Kunjungan Komisi I bidang Pemerintahan yang diketuai oleh Zuhandi bersama wakil ketua H. Arianto, Sekretaris Nanang Haryanto serta anggota Sanusi, Sugianto, Febriza Luwu, Al Azmi, Safroni Untung,  dan Mustar J Ambarita disambut oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Badri Tamam bersama jajaran Kepala Dinas.

Sanusi dalam sambutannya mengatakan, “Kota Bandar Lampung satu-satunya Kota yang sudah MoU terkait dana hibah untuk pengadaan blangko E-KTP, Ini merupakan langkah yang sangat tepat bagi kami untuk mengunjungi dan mempelajarinya, pemerintah kota Bandar Lampung dalam menerapkan sistem hibah blangko e-KTP merupakan suatu keberhasilan yang harus kita contoh, termasuk sistem pelayanannya terhadap masyarakat.

Dari hasil kunjungan ini nantinya akan dibahas di komisi bersama OPD terkait, semoga sistem hibah ini dapat dilaksanakan di Bengkalis sesuai dengan peraturan berlaku.

Ada fakta yang mencengankan di saat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung  menjelaskan “saat ini APBD Bandar Lampung 3,1 T dan PAD 1,1 T, dalam setahun Bisa Memberangkatkan jemaah haji 500 orang melalui dana APBD, Setiap ada yang meninggal disantuni 1 juta rupiah/orang, dengan jumlah penduduk lebih kurang satu juta seratus jiwa, diberi santunan untuk guru-guru ngaji, pendidikan gratis, tenaga honorer diberi gaji dua juta, setiap kecamatan dibangun mesjid raya dengan lambang daerah bandar lampung, bantuan pembangunan universitas, pengobatan gratis hanya dengan bermodalkan KTP, 12 rumah sakit bandar lampung, termasuk sarana dan prasarana penunjang.

“Pembagian E-KTP kita dibantu oleh Satpol PP yang membagikan ke setiap daerah Bandar Lampung apabila lebih dari seminggu tidak diambil,” Jelasnya.

Disambung Kadis Disdukcapil Bandar Lampung A. Zainuddin, “dalam rangka untuk memberikan pelayanan memenuhi keinginan masyarakat yang sedemikian rupa akan pentingnya E-KTP, memunculkan keinginan walikota untuk menghibahkannya melalui APBD karena blangko E-KTP yang diberikan dari pusat belum terpenuhi. Hibah ini merupakan bentuk kepedulian Pemda kota Bandar Lampung terhadap kebutuhan masyarakat akan perlunya E-KTP.

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Blangko E-KTP harus dari dana APBN, tetapi dengan semangat walikota bandar lampung terus berkoordinasi bersama kementerian sehingga keluar Permendagri Nomor 99 tahun 2019 tentang perubahan Kelima atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Untuk tahun 2020 sudah menganggarkan untuk pembelian 100 ribu Keping blangko dengan anggaran APBD 1,2 Miliar.

Ketua Komisi I Zuhandi sangat kagum terhadap Pemerintah Kota Bandar lampung yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. “Kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, di penyusunan Renja tahun 2021 diharapkan sudah mengikuti Permendagri No. 99 tahun 2019 tersebut agar kebutuhan Blangko E-KTP di Kabupaten Bengkalis dapat terpenuhi, di pembahasan APBD-P 2020 nantinya hibah blangko ini wajib dimasukkan dan dapat terlaksana dengan baik nantinya untuk masyarakat. Dan program-program yang diterapkan oleh pemerintah kota Bandar Lampung untuk dapat pula dicontoh dan diterapkan di Kabupaten Bengkalis,” Tegasnya.

Lanjutnya lagi, di tahun 2021 UPTD di setiap kecamatan yang belum ada kantornya harus dibangun dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja Disdukcapil dengan sebaik-baiknya.

Al Azmi dalam kesempatan menerangkan, di Bengkalis ada 3 tempat pencetakan E-KTP, “Insyaallah kedepan akan dibuat di setiap kecamatan, bagaimana mekanisme yang ada di Bandar Lampung, “tanya Al Azmi,

Kadis Disdukcapil Bandar Lampung menegaskan terkait pencetakan E-KTP semuanya dilakukan di Dinas Dukcapil dengan 10 alat pencetakan.

“Sebenarnya ada kemiripan dari program yang dicanangkan di Bandar Lampung dan Bengkalis, hanya saja kualitas dan kuantitasnya yang membedakannya. “Kami dari komisi I mendukung penuh keberadaan Dukcapil ini dalam rangka penyelesaian E-KTP, semoga dapat terealisasi dengan baik,” Ungkap Wakil Ketua H. Arianto.

Sekretaris Komisi I Nanang Haryanto “Kita mengapresiasi kinerja dari Capil Bandar Lampung. Mudah-mudahan ini menjadi contoh dan dapat diterapkan untuk Capil Bengkalis, kita berharap tahun 2020 kita sudah menganggarkan hibah Blangko E-KTP ini ke Dirjen Catatan Sipil dan 2021 kita sudah menerapkan sistemnya.”

Usai diskusi dilanjutkan dengan Pemberian Cendramata dan berfoto bersama, kemudian berlanjut berkunjung ke kantor Disdukcapil Bandar Lampung untuk melihat langsung mekanisme yang telah disampaikan.

Komisi I berterima kasih kepada pemerintah daerah Bandar Lampung, khususnya Bpk. Walikota Herman HN, Sekda Badri Tamam, Kepala Disdukcapil A. Zainudin, Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset, Kabid sosial kemasyarakat, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris Disdukcapil, jajaran Kasubbid Disdukcapil, Kepala Dinas Kominfo serta jajaran kantor walikota Bandar Lampung yang telah menerima kunjungan tersebut dengan sangat baik. (Mus)

Suara Indonesia News – Labuha, Rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama masih menjadi kebudayaan yang selalu dilestarikan sampai saat ini Hal tersebut bisa dibuktikan dalam berbagai kegiatan gotong royong oleh masyarakat Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota tidore Kepulauan Selain masyarakat anggota Kepolisian Republik  Indonesia SatBrimob Polda Maluku utara juga ikut terlibat menjaga persaudaraan dan toleransi antara umat beragama.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterlibatan personil Kompi 2 yon A Por  dalam kegiatan kerja bakti social pengecoran pembangunan Musholah Al.Murhum, bersama Ratusan warga masyarakat Desa galala, Kecamatan Oba utara kota tidore kepulauan Provinsi Maluku Utara, pada minggu (15/02/2020).

Mengingat kondisi Musholah ini belum selesai dalam pembangunannya karena terlihat masih banyak kekurangan, oleh karena itu Personil Kompi 2 Yon A Por bersama warga setempat sepakat mengadakan kegiatan gotong-royong membantu mempercepat pengecoran pembangunan musholah tersebut,

Pelaksanaan kegiatan pengecoran Musholah ini dilaksanakan dengan semangat dan antusias baik dari warga sendiri maupun dari anggota Brimob Polda Maluku utara disamping untuk memperkuat terbentuknya tali silaturrahmi.

Dalam arahan pada Bakti social pengecoran Musholah tersebut Komandan Kompi 2 Yon A Por Iptu Aswin S. Abubakar, selaku pengambil apel menyampaikan, bahwa giat bakti sosial ini merupakan satu amalan dan kita sebagai umat beragama patut saling membantu antara sesama.

Harapanya dengan kegiatan bakti sosial ini kita sebagai umat beragama dapat membangun hubungan silahturahmi dengan masyarakat, bermitra dengan masyarakat agar bisa membantu kinerja kita sebagai Anggota Brimob (Polri) yang berhubungan langsung dengan masyarakat guna kamtibmas kemudian meminimalisir upaya tindakan kriminal yang sengaja dilakukan masyarakat. ujarnya

Sementara itu Camat Oba Utara Sifudin Gamtohe saat di konfirmasih wartawan melalui saluran teleponnya minggu (15/03/2020) terkait dengan kegiatan social Kepolisian Republik Indonesia SatBrimob Polda Maluku utara di sejumlah Desa di kecamatan Oba Utara, Pihaknya beserta staf  menyampaikan, “kebersamaan Satbrimob polda Maluku utara  dengana Masyarakat sering di lakukan denga membantu warga meningkatkan taraf kehidupan beragama yang rukun dan Damai serta harmonis yang selama ini sudah terjalin dengan kegiatan pembangunana Rumah ibadah sebagai sarana yang dapat  membantu pertumbuhan keimanan dan ketaqwaan bagi setiap anggota masyarakat,  saya ucapkan terimakasih kepada Kompi 2 yon A Por satbrimob polda Maluku utara. Ungkapnya. (Sam)

Suara Indonesia News – Cirebon, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler atau TMMD adalah operasi bhakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral dengan Kementerian/LPNK, Pemda, dan segenap unsur termasuk dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai upaya membantu Pemda dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah.

Pembukaan TMMD ke 107 Kodim 0620/Kab Cirebon, Susukan, Sabtu 14 Maret 2020,- Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 107 Kodim 0620/Kab Cirebon, dibuka di Aula Bale Desa Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, oleh Bupati Cirebon H Imron Rosyadi dan pemaparan kegiatan oleh Dandim 0620/Kab Cirebon Letkol Arh Adhi Kurniawan, Sabtu (14/3-20).

Usai kegiatan tersebut dilanjut dengan sesi Penanaman pohon dan peninjauan ke lokasi kegiatan TMMD 107 yang diikuti oleh unsur Forkopimda dilanjut dengan ramah tamah.

Program TMMD ke-107 TA 2020 merupakan program lintas sektoral antara TNI, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan  masyarakat dan unsur-unsur terkait lainnya dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat.

Komando Resort Militer 063/Sunan Gunung Jati atau Korem 063/Sunan Gunung Jati adalah hasil reorganisasi dari Resimen Infanteri 9/C yang pada tahun 1960 berdasarkan SKEP No 81/P/2/1960 diubah menjadi Korem 063/Sunan Gunung Jati. Wilayahnya meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

Dan untuk acara TMMD TNI – AD terpusat Korem 063 Sunan Gunung Jati terpilih lah desa wiyong kecamatan susukan, yang berada di wilayah hukum Kodim 0620 Kabupaten Cirebon. (SENDI)