By -
0

Suara Indonesia News – Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan banyaknya petugas pemilihan umum (Pemilu) yang meninggal akibat kelelahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilu. Hingga saat ini setidaknya sudah 86 petugas Pemilu yang meninggal usai melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu Serentak, Rabu (17/4) lalu.

“Kami menunggu usulan dari Bawaslu dan KPU. Itu saja secara prinsip. Ya saya yakin pemerintah akan memberikan penghargaan tapi kalau soal anggaran itu biar nanti Bawaslu dulu fixnya berapa yang sakit, berapa yang gugur termasuk KPPS-nya termasuk para anggota Polri ya,” kata Mendagri kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4) siang.

Mendagri setuju dengan usulan dilakukannya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak yang melelahkan, dan telah meminta banyak korban jiwa itu. Namun ia masih menunggu dulu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu.

“Kami tidak ingin mendesak dulu tapi setelah pengumuman KPU resmi nanti kemungkinan awal pemerintahan baru akan membahas bersama dengan DPR. Saya kira ini harus dibahas dengan DPR baru,” terang Mendagri.

Ia meyakini, KPU sekarang tentu sudah membuat evaluasi. Kemendagri juga sudah membuat evaluasi yang menyangkut keputusan MK, keserentakan itu apakah harus hari, tanggal, jam, bulan yang sama. Yang kedua juga evaluasi di Kementerian dalam Negeri mengenai masa kampanye apakah harus sekian bulan, itu saja.

“Saya kira yang penting bagaimana membangun sebuah sistem pemilu yang demokratis tetapi yang lebih efektif, lebih efisien,” ujar Mendagri.  (ES/SI)

By -
0

Suara Indonesia News – Jayapura,  Dengan maraknya money politik dalam pemilu 2019,  Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Herman Yoku,S.ip angkat bicara terkait hal tersebut.

Sabtu (19/04). Saat memberikan keterangan pers kepada awak media, Om Herman sapaan akrab anggota MRP ini mengatakan bahwa Ia mendesak Bawaslu RI, KPU dan Pemerintah Pusat, segera mengevaluasi kembali tentang hak rakyat Papua. Sabtu (19/04).

Pasalnya, banyak pelanggaran UU nomor 21 dan itu membuat rakyat Papua kecewa dan mulai marah, kepada awak media hal ini disampaikan Ia sangat kecewa atas realisasi pemilu di daerah Papua.

Saya anggota resmi dan ada SK, bertugas keliling diseluruh mulai dari TPS ke TPS lainnya dari distrik ke distrik guna memantau prosesi pemilu yang Judil, namun politisi yang dipilih rakyat Papua bukanlah orang Papua,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah pusat segera merivitalisasi adanya hak mutlak rakyat Papua. Ia meminta Bawaslu dan KPU segera menyampaikan hal ini ke pemerintah, agar kemarahan rakyat Papua tidak berkepanjangan.

Dalam Undang undang No.21 sangat jelas, kami rakyat Papua jangan dipaksa untuk memilih calon dari luar daerah dan itu melanggar hak

Anggota MRP dari kelompok kerja (pokja) adat ini juga sangat menyayangkan adanya pembiaran atas para calon legeslatif (caleg) yang dengan jelas mengandalkan materi finansial dengan membeli suara rakyat, para politisi sangat jelas dan terang terangan melakukan money politik atau politik uang, sehingga suara yang didapat bukan suara murni rakyat Papua.

Kami tidak mau main dengan hal ini, kepada aparat penegak hukum harap ditindak tegas sesuai hukum dan Undang undang yg berlaku terkait dengan dugaan money politik, Siapapun yang terpilih  kami akan menerimanya, tapi terkait money politik, jangan main main karna itu telah menciderai demokrasi dan kami sudah laporan,” Terangnya.

Perlu diektahui dua distrik dikota Jayapura, salah satunya di Kelurahan Wahno Distrik Abepura melakukan pencoblosan susulan pada kamis, 18/04/2019  kemarin,akibat logistik terlambat tiba dilokasi (TPS), yang seharusnya dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia pada 17/04/2019, KPU juga perlu di pertanyakan mengapa dan kenapa hingga bisa adanya keterlambatan logistik dan pencoblosan, jika demikian KPU harus menjelaskan alasannya.

Bahkan ditengah carut marutnya penyelenggara pemilu ini, banyak dugaan money politik hingga membuat MRP angkat bicara. Sekitar 33 TPS di Kelurahan Wahno Distrik Abepura Kota Jayapura nyoblos pada hari Kamis (18/04), sudah tidak sesuai dengan penetapan tanggal pencoblosan serentak untuk seluruh Indonesia yang telah ditetapkan pada 17 april 2019. (SM/SI).

By -
0

Suara Indonesia News – Keerom Papua, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Adat Utusan Wilayah Kabupaten Keerom, Herman Yoku, S.Ip saat memberi keterangan Pers kepada Awak Media mengatakan ” bahwa Pemilihan Legislatif (Pileg Tahun 2019) dinilai adalah yang terburuk untuk tahun ini , menurut Om Herman panggilan akrab anggota MRP ini, berdasarkan Surat Perintah Ketua MRP pada tanggal 12 April 2019, sekitar 50 Anggota MRP yang diperintahkan untuk memantau Pilpres dan Pileg di daerah Papua yakni 1 Kota dan 28 Kabupaten yang ada di Prov. Papua.(21/04-19)

Kami di tugaskan oleh Negara untuk memantau pelaksanaan Pesta Demokrasi Pileg dan Pilpres 17 april 2019 di daerah atau wilayah pengangkatan kita masing-masing, khususnya di Wilayah Kabupaten Keerom lanjut Herman mengatakan  pada rabu 17 April 2019, saya mengelilingi KPPS dari Distrik ke Distrik dari satu Kampung ke kampung lainnya untuk memantau pelaksanaan penyelenggaran Pilpres dan Pileg yakni pemungutan suara di Kabupaten Kerom. Ucap Herman Yoku.

Banyak kegaduhan – kegaduhan yang terjadi dalam hal Mobilisasi Massa, Money Politik, Pengaturan Pencoblosan mulai dari tanggal 16/04 sore jam 15:30 Wit, kami mendapat laporan dan langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat itu dan mengambil langkah menuju ke Kampung Seven yang bisa di sebut Gudang Garam, hal ini dilaporkan masyarakat terkait  terjadinya permainan Money Politik oleh salah satu Oknum Caleg yang Masih aktif Anggota DPRD Kabupaten Kerom dari salah satu Partai Politik dan Herman belum dapat menyebutkan siapa aktor Caleg dan Partainya yang lakukan Money Politik.

Pada malam hari keponakan dari Herman Yoku sendiri di mobillisasi sejumlah uang dan mobil dari Oknum Caleg yang Masih aktif di DPRD Kabupaten Kerom dan Herman mengatakan sudah ada bukti yang kuat dan saya akan melaporkan ke Panwas Kabupaten Kerom berdasarkan bukti bukti yang kuat.

Kami dari Majelis Rakyat Papua (MRP) akan menyurat ke Panwas kata Herman dan kami akan membuat Surat Resmi sebagai laporan untuk ditindak lanjuti ke Panwas dan juga memberikan sangsi kepada Oknum Caleg dan Partai Politik tersebut yang sudah terang terangan bermain uang di masyarakat, ada bukti uang dan kendaraan mobil yang mereka gunakan ” Terang Herman kepada media.

Menurutnya, Pemerintah Segera merevitalisasi adanya Hak Mutlak Rakyat Papua, Ia meminta Bawaslu dan KPU Segera menyampaikan hal ini kepada Pemerintah, agar kemarahan Rakyat Papua tidak berkepanjangan, dalam Undang- undang Nomor 21 Tentang Otonomi Khusus sangat jelas, Kami Rakyat Papua untuk memilih Calon dari luar daerah itu melanggar Hak, pungkasnya.(SM/SI)

By -
0

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Perhatian pemerintah di sektor perikanan terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara akhirnya dinikmati melalui panen ikan badeng di Kecamatan Lapang . Sabtu, (14/04/19)

“DKP membantu masyarakat dengan bantuan demplot bibit ikan dan pakan. Masyarakat mengupayakannya dan upaya yang dilakukan di Lapang sudah membuahkan hasil,” kata Penyuluh DKP Aceh Utara, Munadir, S.Pi menjelaskan, panen bandeng di Lapang tersebut merupakan usaha perikanan yang melibatkan kelompok dan masyarakat melalui binaan penyuluh. Masyarakat setempat diarahkan untuk manfaatkan lahan yang ada di sekitar Kecamatan Lapang.

“Masyarakat kita dorong dan beri motivsi agar melihat pengembangan ikan air payau sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka,” katanya.

Menurutnya, potensi perikanan air payau adalah peluang sangat bagus bagi kelompok dan  masyarakat Lapang yang bermukim di daerah pesisir selain budidaya Udang.

Lebih lanjut Munadir mengatakan, panen ikan bandeng ini sangat membantu ekonomi masyarakat.

“Untuk tahap awal ini, panen ikan bandenganya baru dari satu yaitu kelompok Windu Utama Desa Merbo Jurong Kec. lapang dan masih ada kelompok binaan lain yang dalam waktu dekat bandengnya juga siap dipanen,” paparnya.

reporter : Azhari

By -
0

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Diduga enam saksi partai melakukan praktik curang dengan mencoblos lebih dari satu surat suara pada pemilu 17 april kemarin. Dugaan ini terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 97  Desa Matang Ulim, Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara.

Beberapa saksi dari partai nasional dan lokal diketahui mencoblos hingga 10 surat suara sekaligus Yang di lakukan oleh saksi tersebut.

Komisioner Bawaslu Propinsi Aceh, Marini, dalam keterangannya, menduga ada konspirasi antara Ketua Panita Pemungutan Suara (PPS) Desa setempat dengan para saksi partai. (19/04-19).

“Marini mengatakan kepada wartawan, sepertinya ada persengkokolan. Informasi yang kita terima, Ketua PPS yang menginstruksikan kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk membagikan surat suara kepada para saksi partai.”

Para saksi partai diberikan surat suara berjumlah enam orang, 4 dari partai nasional dan 2 dari partai lokal dan para saksi partai tersebut mencoblos sebanyak 10 lembar surat suara.

“Ini merupakan pelanggaran besar yang mereka lakukan, itu termasuk pelanggaran pidana dan etik Pemilu dan berpotensi dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tutup Marini. (man)

By -
0

Suara Indonesia News – Lhokseumawe, Insiden amukan massa disertai upaya pembakaran dan pengrusakan Pos TNI AL di desa Pusong Kota Lhokseumawe, terjadi, Rabu (17/4/2019) malam lalu.

Beberapa saat setelah kejadian, beredar video peristiwa pengepungan dan pembakaran oleh warga setempat di Pos TNI AL Pusong. Dalam video tersebut juga terdengar letusan senjata dengan suasana kepanikan di salah satu TPS Desa Pusong.

Tidak lama setelah kejadian, pihak terkait bersama aparat Desa Pusong lama, duduk bersama di Makodim setempat sehingga disepakati persoalan ini diselesaikan secara damai. (18/04-19) kemarin.

Pihak terkait di Kota Lhokseumawe, seperti Kapolres, Dandim, Danlanal, dan Keuchik Pusong menjelaskan bahwa insiden tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilu.

Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak menanggapi insiden di Pos TNI AL di Pusong Lama Lhokseumawe menyebutkan bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan dengan baik.

“Tidak ada persoalan lagi,” kata Kapolda saat meninjau lokasi insiden di Pos TNI AL Pusong Kota  Lhokseumawe.

Menurut Kapolda “tidak ada hal yang bermasalah lagi. Saya cek langsung, aman dan aktivitas mayoritas warga nelayan juga sudah normal,” jelasnya.

Kejadian semalam hanya insidentil dan sudah diselesaikan dengan baik.

“Hanya salah paham saja. Jangan kita kembali lagi ke belakang. Itu emosi sesaat yang akibatnya tidak baik. Pos Lanal adalah pos Negara, milik Negara. Sebaiknya kita selesaikan dengan baik. Aceh sudah aman, jangan dibuat tidak aman,” harap Kapolda Aceh.

Dalam kunjungannya, Kapolda menjenguk seorang personel Polri di Rumah Sakit Kesrem yang mengalami luka di bagian kaki kiri dalam insiden di Pos TNI AL Pusong.(man)

By -
0

Suara Indonesia News – Konawe, Pesta demokrasi Pemilihan Umum baru saja usai. Perhatian masyarakat kab.konawe kini tertuju pada hasil perolehan suara masing masing parpol maupun perolehan suara caleg parpol yang akan di umumkan penyelenggara pemilu KPU Kab.Konawe.

Ditemui dikantor Bawaslu Konawe, Ketua Bawaslu Kab.Konawe Sabdah mengatakan, bahwa Bawaslu Kab.Konawe menjamin 100% perolehan suara baik itu Pilpres, DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten yang tertulis pada C1 tidak akan berubah, karena setiap yang tercatat pada C1 plano itu, kita langsung mendokumentasikan dan langsung kami kirim ke Bawaslu RI melalui aplikasi Siwaslu beserta juga perolehan suara dalam bentuk Hard kopynya.(18/04-19)

Kami Bawaslu Konawe menjamin 100% perolehan hasil suara tidak akan berubah. Karena kami akan mengawal itu mulai dari pleno tingkat KPPS, PPS, PPK sampai ke tingkat pleno KPU Kabupaten. Kami sudah memerintahkan dan mengingatkan (mewanti-wanti) pada Panwascam untuk menjaga surat suara, walaupun cuman sebiji perolehan suaranya caleg maupun parpol, jangan sampai ada yang berani mengutak atik perolehan suara itu, Bawaslu menjamin itu semua. Kalau ada 1000% kami dari Bawaslu Konawe akan menjamin 1000% bahwa tidak akan ada perolehan suara yang berubah. Kepada masyarakat kab.konawe percayakan kepada kami Bawaslu konawe bahwa tidak akan ada yang berani mengutak atik perolehan suara caleg maupun parpol. Ucap Ketua Bawaslu kab.Konawe.

Sementara itu komisioner Bawaslu Konawe Rahmat,ST mengatakan, bahwa sampai saat ini kita tetap mengawal peroses pergerakan logistik pemilu, mulai dari awal distribusi sampai dengan dikembalikannya ke PPK kita tetap mengawal sesuai dengan ketentuan yaitu batas penambahan 12 jam, berdasarkan keputusan Mahkama konstitusi bahwa semua TPS sudah harus bergerak logistiknya ke PPK kecamatan dan berdasarkan pemantauan kami dilapangan, semuanya sudah selesai dan logistik saat ini sudah berada di PPK masing – masing kecamatan.

Kita tinggal menunggu jadwal pleno tingkat PPK kecamatan dan sampai hari ini belum ada yang menyampaikan, kita tunggu saja sesuai dengan jadwal KPU, komitmen kami Bawaslu kita tetap mengawasi kondisi logistik yang sudah ada di PPK sampai pada peroses pergerakan logistik ke KPU lagi kita tetap mengawasi dan mengawal sampai tuntas yaitu rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten.  Ucap Rahmat. (Red.SI)

 

By -
0

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Telah terjadi amuk masa terhadap kantor Pos Lanal marinir Desa Pusong lama kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe oleh masyarakat setempat Desa Pusong. (18/04/19)

Informasi awal menurut keterangan masyarakat pemicu kejadian berawal sekitar pukul 22.30 wib malam, saat saudara Irsya umur 12 tahun, alamat desa pusong lama kecamatan banda sakti, kota Lhokseumawe, bermain di sekitar kantor Pos Marinir dan memanjat pagar Pos Marinir tersebut selanjutnya seorang anggota marinir Pos Lanal tersebut menegur dan memukul saudara Irsya.

Selanjutnya masyarakat setempat tidak terima atas kejadian pemukulan oleh oknum marinir tersebut dan kemudian masyarakat langsung beramai ramai mendatangi kantor Pos Lanal Pusong dan menghancurkan kantor pos lanal serta berusaha membakar kantor tersebut.

Amuk massa yang berjumlah kurang lebih 100 orang.

Saat ini situasi massa belum dapat di kondusifkan meski aparat polisi telah tiba di lokasi kejadian (man)

1...1,0002,0002,6902,6912,692...2,763Page 2,691 of 2,763