Suara Indonesia News|Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa program barak militer untuk remaja bermasalah ini bertujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Menurut KDM – sapaan akrab – Dedi Mulyadi, maraknya perilaku brutal hingga tindak kriminal di kalangan remaja menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara.

“Kita tidak boleh kehilangan satu generasi yang seharusnya memiliki sifat luhur sebagai manusia Indonesia,” ujar KDM, Selasa (29/4/2025)

Program barak militer ini mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan, bukan militerisasi perang. Kegiatan dalam program ini meliputi olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, serta pembiasaan pola hidup sehat, mulai dari keteraturan makan, minum, hingga menjauhkan peserta dari rokok dan obat-obatan terlarang.

KDM menekankan keikutsertaan anak-anak dalam program ini harus mendapat persetujuan orang tua, mengingat mereka masih berada di bawah perwalian.

Selain itu, peserta tetap mempertahankan statusnya sebagai siswa di sekolah asal dan mengikuti kegiatan belajar-mengajar di lokasi barak militer

“Ini adalah bentuk ikhtiar kita bersama untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman pergaulan bebas, penggunaan gawai yang tidak sehat, serta kekurangan gizi akibat pola makan yang tidak teratur,” lanjutnya.

Pemdaprov Jabar berharap, melalui program ini, generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang kokoh, kuat, dan hebat, serta siap menghadapi tantangan masa depan. (Sendi)

Suara Indonesia News|Cirebon. Polresta Cirebon melaksanakan Pelatihan Pengendalian Massa (Dalmas) Menjelang Mayday Tahun 2025, Selasa (29/4/2025).

Kegiatan tersebut bertempat di lapangan apel Mapolresta Cirebon termasuk Jl.Raden Dewi Sartika No.01 Sumber Kab.Cirebon.

Pelatihan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Kompol Endang Sujana,S.H.,M.M., dan turut dihadiri Para PJU (Kabag,Kasat,dan Kasi),Perwira Staf, dan Anggota Polresta Cirebon.

Kasat Samapta Polresta Cirebon Kompol Endang Sujana,S.H.,M.M, menekankan pentingnya kesiapsiagaan, kekompakan, dan sikap humanis namun tegas dalam menghadapi situasi di lapangan.

“Pelatihan Dalmas ini rutin dilaksanakan untuk membina kemampuan dan kesiapan personel dalam menghadapi situasi kontinjensi. Kesiapan fisik, mental, dan taktik sangat dibutuhkan dalam pengendalian massa dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, khususnya dalam menghadapi momentum penting seperti Hari Buruh Tahun 2025,” ujarnya.

Latihan Dalmas ini terdiri dari berbagai materi, antara lain apel kesiapan, penguatan teori SOP pengendalian massa, negosiator, penggunaan tali Dalmas, formasi barisan, teknik penghalauan dan pembubaran massa, hingga simulasi unjuk rasa. Latihan juga melibatkan penggunaan perlengkapan Dalmas seperti tameng, helm, tongkat, dan lain-lain.

“Kegiatan berlangsung lancar dan penuh semangat, menunjukkan kesiapan Polresta Cirebon dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya menjelang Mayday Tahun 2025,” pungkasnya. (Sendi)

Suara Indonesia News|Indramayu. Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu memperingati puncak perayaan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke- 61 dengan melakukan Tasyakuran secara virtual yang terpusat di Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan Republik Indonesia, Senin (28/04/2025), di Aula Lapas Indramayu.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Suwenda  (Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemda Kabupaten Indramayu), Abdul Rojak, S.H (Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu), Iptu Agus Setiawan, S.H (Kasat Tahti Polres Indramayu), Lettu Chk Rusdjana, S.H., (Pasi intel Kodim 0616/Indramay⁠u), Eko Supramurbada S.H.,M.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Indramayu), Jaya Bhakti, S.H (Panitera Pengadilan Kabupaten Indramayu), H.Rosyidi, S.Ag.,M.M. (Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Indramayu) dan Pimpanan Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Indramayu.

Dalam kegiatan tersebut, Lapas Indramayu memberikan penghargaan kepada stakeholder yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan di Lapas Indramayu, dan memberikan bantuan berupa sembako kepada Masyarakat sekitar serta keluarga Warga Binaan.

Pada puncak peringatan HBP ke-61 yang mengangkat tema “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat”, Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Fery Berthoni, mengingatkan kepada jajarannya terkait tugas Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan membekali dengan keterampilan.

“Hal ini agar warga binaan ketika kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, mandiri, dan produktif serta berperan aktif dan positif di masyarakat sesuai dengan visi pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat,” tuturnya.

Ia menyampaikan, bahwa sesuai arahan Dirjen Pemasyarakatan untuk dapat mengimplementasikan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan 5 perintah harian menteri imigrasi dan pemasyarakatan.

Dalam menindaklanjuti hal tersebut, kata Berthoni, Lapas Kelas IIB Indramayu dalam pelaksanaannya bekerjasama dan berkolaborasi dengan Forkopimda, stakeholder, mitra kerja dan rekan-rekan media di Kabupaten Indramayu agar program yang dilaksanakan membawa dampak atau manfaat yang positif bagi masyarakat Indramayu.

“Untuk itu dalam kesempatan yangg baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik forkopimda, mitra kerja dan rekan-rekan media yang selama ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan dan keamanan serta ketertiban di Lapas Kelas IIB Indramayu,” kata Berthoni.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Arief Indra Kusuma, diwakili Eko Supramurbada yang turut menghadiri kegiatan tersebut mengucapkan selamat HBP ke- 61, ia berharap Pemasyarakatan semakin jaya khususnya untuk Lapas Kelas IIB Indramayu.

“Semoga Dirjen Pemasyarakatan pada Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan semakin Jaya, khususnya bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Indramayu semakin sinergitas bersama Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Indramayu dan menjadi Lapas yang Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat,” ucap Eko. (Toro)

Suara Indonesia News|Indramayu. Sistem Pemasyarakatan terlahir 61 tahun silam, tepatnya pada tanggal 27 April 1964. Ini merupakan buah dari gagasan yang dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, S.H. yang pada masa itu memangku jabatan sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ia berpendapat tentang pembinaan narapidana berdasar sistem pemasyarakatan. Sejak saat itu, Pemasyarakatan tidak hanya menjadi bagian akhir dari Sistem Peradilan Pidana, tetapi juga berperan dalam setiap tahapannya, tercermin dalam tugas dan fungsinya melalui Sistem Pemasyarakatan. (29/04-25)

Kemudian, melalui Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang digelar pada 27 April hingga 7 Mei 1974, diputuskan bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara namun juga sebagai sistem pembinaan narapidana. Hasil dari pemikiran Sahardjo tersebut juga mengubah istilah Kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan, tentunya perubahan istilah tersebut bertujuan untuk menghilangkan konotasi negatif dari kata Kepenjaraan.

Sebagai bentuk kesadaran jajaran Pemasyarakatan mencintai institusi, maka setiap  tanggal 27 April ditetapkan sebagai Hari Bhakti Pemasyarakatan. Hingga kini, Hari Bakti Pemasyarakatan menjadi momentum penting yang rutin diperingati setiap tahunnya oleh jajaran Pemasyarakatan, baik oleh petugas maupun warga binaan. Banyak kegiatan yang dilakukan pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan, baik itu kegiatan yang bersifat sosial maupun beragam macam perlombaan yang melibatkan petugas dan warga binaan.

Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tujuan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan adalah untuk mengenang perjalanan panjang Pemasyarakatan dan menumbuhkan kesadaran kepada jajaran Pemasyarakatan untuk mencintai institusinya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka Tahun 2025 ini merupakan perdana Hari Bakti Pemasyarakatan diperingati dibawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dengan mengusung tema “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat” pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke- 61 ini, tidak hanya menjadi slogan yang cukup sekedar digaungkan, akan tetapi juga harus diimplementasikan dalam aksi nyata untuk mewujudkan Pemasyarakatan  yang lebih humanis, inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Toro)

Suara Indonesia News|Kota Bandung. Pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan menjadi hal penting dalam mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Senin (28/4/2025).

Dalam rakor tersebut hadir Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN serta Kepala Badan Gizi Nasional.

Selain itu juga hadir Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa/Lurah dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat desa/kelurahan, Gubernur Dedi Mulyadi berharap dapat menghadirkan solusi bagi masyarakat dalam merealisasikan peningkatan kesehatan, penanganan sampah yang lebih baik hingga ketahanan pangan.

“Kita membuat komitmen-komitmen, melakukan percepatan terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik di Jawa Barat,” sebut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.

Menurutnya, wilayah perdesaan menjadi titik sentral di Jawa Barat. Maka dari itu, infrastruktur penunjang untuk melayani warga harus segera diperbaiki.

“Ada infrastruktur peningkatan kesehatan masyarakat, penanganan stunting, pencegahan kematian ibu hamil, pencegahan ibu hamil meninggal ketika melahirkan, dan pencegahan balita meninggal karena proses sedang dilahirkan. Kemudian peningkatan ketahanan pangan, koperasi desa, dan sekolah rakyat,” paparnya.

Ia berharap melalui kolaborasi kolektif antara pemerintah pusat dan daerah bisa mengintegrasikan pelayanan yang lebih baik dan bermanfaat bagi warga.

“Itu yang menjadi sesuatu hari ini, terintegrasi antara pemerintah pusat sampai tingkat RT,” tandas KDM. (Sendi)

Suara Indonesia News|Jakarta. Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan atas laporan relawan pendukung Jokowi terkait kegaduhan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Diantaranya yang melapor Pemuda Patriot Nusantara, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Relawan Jokowi (ReJo) dan lainnya.

Karena pelaporan diwakilkan ke Andi Kurniawan selaku Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara (PPN). Maka polisi, Senin (28/4/2025) memanggil Andi Kurniawan sebagai pelapor empat orang yang dianggap membuat gaduh ijazah Jokowi.

Andi Kurniawan saat diperiksa selaku pelapor di Polres Jakarta Pusat didampingi Relly Reagen Sekjen Bara JP, Damrizal Ketua Umum ReJo dan para relawan Jokowi lainnya.

Dimana pemeriksaan ini sebagai tindak lanjut atas laporan terhadap empat orang, yakni mantan Menpora, Roy Suryo; ahli digital forensik, Rismon Sianipar; Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah; dan dr. Tifauzia Tyassuma (dokter Tifa).

Saat diwawancarai di Polres Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025) Sekretaris Jenderal Bara JP Relly Reagan menyampaikan, dirinya hadir mendampingi kawan Andi Kurniawan yang diperiksa selaku pelapor,  bersama Damrizal Ketua Umum ReJo dan relawan lainnya.

Reagen juga memberikan atensi kepada Polres Jakarta Pusat atas diprosesnya laporan ini.

“Alhamdulillah sebelumnya laporan ini sudah diterima dan sudah diproses cepat oleh Polres Jakarta Pusat. Pemeriksaan perdana ini hanya menyampaikan keterangan saksi pelapor (red-Andi Kurniawan),” kata Reagen sapaan akrabnya.

Menurutnya, para Relawan Jokowi akan terus mengawal proses pelaporan ke-empat tokoh tersebut. Semoga pihak kepolisian terus memproses sampai ada tersangka atas polemik tuduhan ijazah Jokowi.

“Kita kawal sampai jadi, ini barang,” tandas Reagen dengan nada khas Sumatera.

Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan (kemeja putih) didampingi para relawan Jokowi lainnya, bersama tim kuasa hukum mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

“Kedatangan kami memenuhi undangan penyidik. Klien kami hari ini akan diperiksa sebagai pelapor agar para terlapor juga bisa segera diperiksa,” kata kuasa hukum Andi Kurniawan, Rusdiansyah di Polres Metro Jakarta Pusat.

Dalam pemeriksaan ini, kliennya juga akan menyertakan barang bukti tambahan berupa rekaman ajakan dan hasutan para terlapor untuk diserahkan ke penyidik.

“Kami bawa bukti tambahan berupa rekaman. Kami berharap kasus ini segera kelar agar masyarakat terlindungi dari dugaan tindak pidana penghasutan,” terangnya.

Ia berujar, kliennya melaporkan empat orang dengan sangkaan melanggar Pasal 160 KUHP yang mengatur tentang tindakan penghasutan untuk melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Rabu, 23 April 2025.

“Mereka dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 160 KUHP atas dugaan tindak pidana penghasutan. Klien kami melaporkan 4 orang. Tindakan penghasutan ini telah mengakibatkan kegaduhan,” lanjut Rusdiansyah. (GD/rmol)