0

Suaraindonesianews – Konawe,  H.Ridwan Lamaroa, S.Sos, M.Si akhirnya dilantik menjadi Sekretaris Daerah Defenitif Kabupaten Konawe oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Selasa (24/5) di Aula kantor Bupati Kab.Konawe. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Konawe ini menjabat sebagai Plt.Sekda Konawe Selama kurang lebih sembilan bulan menggantikan Ir.Ahmad Setiawan yang telah memasuki masa pensiun.

Pelantikan Ridwan selaku Sekretaris Daerah berdasarkan surat keputusan (  SK ) Gubernur Sulawesi Tenggara No.285 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016. Ridwan Lamaroa,S.Sos,M.Si NIP.195908181981031023 dilantik sebagai Sekda dengan pangkat Pembina Muda Utama golongan 4 C, Eselon 2A telah sesuai dengan kententuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pelantikan Ridwan selaku sekda definitif mengacu pada Undang – Undang No.5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (ASN ), Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MENPAN-RB) No.3 tahun 2014. Sebelumnya, Kery telah mengusul tiga nama calon sekda yang telah lolos mengikutì tahapan seleksi sesuai Peraturan Menteri PAN-RB No.3 tahun 2014.

Bupati Konawe dalam sambutannya menegaskan kepada Sekda Konawe yang baru saja dilantik agar menjalankan tugas sebaik-baiknya.Dan tidak menggunakan jabatan semaunya karena jabatan sekda adalah jabatan karier yakni membantu Bupati dalam pengawasan pegawai negeri sipil (PNS ).
” Kepada Sekda yang baru dilantik untuk tidak menggunakan jabatan ini semaunya dia.

Saya harapkan agar senantiasa berkoordinasi dengan bupati dalam setiap mengambil tindakan- tindakan khususnya dalam bidang pengawasan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Konawe,” tegasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Konawe, Parinringi, Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara,ST , Wakil Ketua I DPRD Kab.Konawe, Rusdianto, Kapolres Konawe Jemi Junaidi, Kajari Unaaha  Syamsul Bahri Siregar, Ketua PN Unaaha, Safri, SH Dan Segenap Anggota DPRD Konawe,  kepala SKPD dan pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Pemkab Konawe.(Red.SI/Skd)

0

Suaraindonesianews-Surabaya, Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Rahmad Pribadi menghadiri upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-108 tahun 2016, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur, di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat 20/5/2016.

HAN_2439

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-108 tahun 2016 mengusung thema;  “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter.” Peringatan ini  bertujuan untuk mengenang perjuangan Boedi Oetomo yang dipimpin oleh Dokter Wahidin Soedirohoesodo dan Dokter Soetomo, kemudian dilanjutkan oleh kaum muda pada tahun 1928 dan melahirkan Soempah Pemoeda.  Melalui perjuangan yang tak kenal lelah akhirnya Negara Indonesia  dapat memproklamirkan kemerdekaannya  pada tanggal 17 Agustus 1945.

NKRI adalah negara demokrasi berlandaskan ideologi Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Wilayah NKRI terbentang luas dari Sabang hingga Merauke, terdiri dari 17.508 pulau, dihuni oleh penduduk sebesar 254,9 juta jiwa dengan 1.331 suku bangsa, 746 bahasa daerah, dengan garis pantai sepanjang 99.093 km2. Menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia secara konsisten untuk menjaga, melindungi dan memelihara tegaknya NKRI dari gangguan apapun, baik dari dalam maupun dari luar dengan cara menerapkan prinsip dan nilai-nilai nasionalime dalam kehidupan sehari-hari.  Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia,  bangsa Indonesia telah berjanji dan berketetapan hati bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini adalah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam kondisi dan keadaan apapun.

HAN_2450

Hadir pada upacara tersebut, Kasdam V/Brawijaya, Kasgartap III/Surabaya, Kasarmatim, Danlanud Surabaya, Danlantamal V Surabaya, Waka Polda Jatim serta  sejumlah pejabat sipil lainnya.(Red SI)

0

Suaraindonesianews-Kaltim, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Dalam Sambutannya mengatakan “ Jaga kekompakan antara TNI dan Polri dimanapun para perwira bertugas, karena NKRI akan tetap berdiri kokoh apabila TNI dan Polri bersatu. Bangsa ini akan hancur apabila TNI dan Polri di adu domba, sehingga para perwira harus terus mengingatkan anggotanya agar tetap menjaga kekompakan TNI dan Polri. Seluruh Prajurit TNI adalah anggotamu, sayangi serta cintai mereka”.

Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, S.I.P., saat memberikan pengarahan kepada 1.000 Perwira TNI  dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara se-wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan di Aula Kodam VI/Mulawarman, Jl. Jenderal Sudirman No. 17, Telagasari, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (20/05/2016).

Panglima TNI juga mengingatkan agar para Perwira TNI didalam melaksanakan tugas harus dilakukan dengan hati yang tulus dan apabila mendapat perintah dari pimpinan, maka didalam pikiran para Perwira harus berbuat yang terbaik. Para Perwira TNI agar bertugas dengan sebaik-baiknya dan berikan yang terbaik serta kuasai permasalahan yang ada.

“Para perwira harus menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah anak buahnya, mulai dari bertutur kata bahkan sampai penampilan sehari-hari harus mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga,” tutur Panglima TNI.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menyampaikan bahwa tantangan kedepan tidaklah ringan dalam menghadapi era global, oleh karena itu para Prajurit TNI harus bisa menguasai ilmu teknologi dan terus meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam berbagai ilmu pengetahuan untuk menghadapi perkembangan jaman.

Dalam kesempatan yang baik ini, “saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prajurit TNI, karena sesuai dengan hasil survey beberapa lembaga survey, satu-satunya lembaga yang memiliki kinerja dan performa bagus saat ini adalah Tentara Nasional Indonesia, ini semua bisa didapatkan karena kerja seluruh Prajurit TNI,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto, Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman, Waasops Panglima TNI Laksma TNI Drs. Ir. Harjo Susmoro, S.H., M.H. dan Waaslog Panglima TNI Brigjen TNI Achmad Sudarsono, S.I.P., serta Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos. (PUSPEN TNI/SI)

0

SuaraIndonesianews-Jakarta, Menyusul diberikannya surat teguran dan sanksi  dalam rangka perbaikan kinerja manajemen dan operasional, maskapai penerbangan Lion Air melalui surat tertanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan usulan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan penundaan penerbangan selama 1 bulan pada 227 frekuensi penerbangan, yang terdiri atas 217 frekuensi untuk rute domestik dan 10 frekuensi untuk rute internasional.

Menanggapi surat tersebut, Kemenhub menyetujui usulan penundaan penerbangan yang dilakukan oleh Lion Air, dengan syarat maskapai itu bertanggung jawab kepada penumpang yang telah mempunyai tiket, namun penerbangannya tidak bisa dilaksanakan.

“Lion Air bertanggung jawab untuk mengalihkan penumpang yang telah mempunyai tiket pada penerbangan yang tidak dilaksakan kepada Badan Angkutan Udara Niaga lainnya pada rute yang sama tanpa biaya tambahan. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan (satu bulan sampai dengan 18 Juni 2016) maka kapasitas pada rute dan frekuensi yang tidak dilayani tersebut akan dicabut,” tegas Direktur Angkutan Udara Kemenhub Maryati Karma, di kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (19/5) kemarin.

Sebagaimana diketahui Kementerian Perhubungan telah memberikan surat teguran dan sanksi kepada Lion Air berupa tidak diberikannya izin rute baru selama 6 bulan atas terjadinya keterlambatan penerbangan/delay berulang kali serta pemogokan pilot Lion Air pada 10 Mei 2016. Hal tersebut merupakan tindaklanjut dari pengenaan sanksi dan dalam rangka perbaikan kinerja manajemen dan operasional penerbangan.

Selain itu, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 161 rute Singapura-Jakarta yang mengangkut 182 penumpang telah salah mendarat di terminal domestik Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta, pada beberapa hari lalu, yang mengakibatkan sejumlah penumpangnya tidak melewati pos pemeriksaan imigrasi.

Menurut Maryati, selama 6 bulan dari tanggal 18 Mei 2016, pihak maskapai Lion Air tidak diberikan rute baru dengan tujuan agar pihak Lion Air melakukan instrospeksi internal untuk melakukan perbaikan manajemen operasi penerbangan yang terkait SDM, rotasi pesawat, frekuensi penerbangan, maintanance pesawat,dan lain – lain.

Adapun terkait kesalahan mendarat itu, Kementerian Perhubungan telah memberikan sanksi berupa larangan operasionalground handling selama sepekan terhitung sejak Senin (15/5) lalu.

Perbaikan

Direktur Angkutan Udara Kemenhub Maryati Karma mengharapkan adanya perbaikan operasi Lion Air, dengan memberikan pembinaan teknis agar masyarakat dapat menikmati penerbangan yang baik, nyaman, terjangkau, dan memenuhi standar keamanan dan keselamatan internasional. (ES/SI)

0

Suaraindonesianews-Tangerang, Kepolisian Sektor Teluk Naga Resor Kota Tangerang, Banten masih memburu pelaku pembunuhan EF (18) yang ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi babak belur tanpa busana bersimbah darah dan kemaluannya dimasukan gangang cangkul di dalam kamar karyawan Polyta Global Mandiri, di Jalan Raya Perancis Pergudangan 8 Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang pada Jumat (13-05-2016).

Kapolsek Teluk Naga Kompol Supriyanto menjelaskan, jenazah korban pertama kali ditemukan Teman Korban Jum’at sekitar pukul 09.00 WIB. Ketika itu teman korban yang merasa curiga lantaran korban tidak masuk kerja menyambangi mess tempat korban tinggal.

Ketika itu, mess korban dalam kondisi tergembok dari luar, karena tidak memiliki kunci, teman korban kemudian memanggil salah seorang karyawan pria bernama Yaya untuk mendobrak pintu.

Saat pintu didobarak, teman korban kaget lantaran mendapati teman kerjanya sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan tubuh korban ditutupi tumpukan bantal dan baju korban. Tidak hanya itu yang lebih sadis, tubuh dari kemaluan korban penuh dengan darah dan sebuah gagang cangkul juga didapati masuk di kemaluan korban.

Polisi yang menerima informasi tersebut kemudian langsung medatangi korban dan mambawa jenazah korban ke rumah sakit untuk keperluan autopsi. Dari hasil visum sementara pada tubuh korban ditemukan beberapa luka lain di tubuh korban selain gagang cangkul yang masuk ke dalam kemaluan. Tapi polisi masih belum bisa dipastikan apa yang membuat korban tewas.

“Memang ada beberapa luka korban, tapi masih belum bisa dipastikan penyebab kematiannya,” tutur Kompol Supriyanto. Kompol Supriyanto melanjutkan, hingga saat ini polisi masih mendalami dan mencari pelaku pembunuhan keji tersebut. (Agm/SI)

0

Suaraindonesianews-Jakarta, Empat Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berhasil dibebaskan dari penyanderaan oleh kelompok milisi Filipina, pada Rabu (11/5) lalu, tiba di Lapangan Udara TNI AU Halim Perdana Kusumah Jakarta, Jumat (13/5) siang. Kedatangan keempat ABK  yang bekerja untuk kapal tunda TB Henry dan tongkang Cristi itu disambut langsung Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Keempat WNI tersebut adalah Moch Aryani dari Bekasi Timur, Jawa Barat; Loren Marinus Petrus Rumawi dari Sorong, Papua Barat; Dede Irfan Hilmi dari Ciamis, Jawa Barat, dan Samsir dari Palopo, Sulawesi Selatan. Mereka dipulangkan ke tanah air dengan menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737 dari Filipina.

Menurut MenluRetno Marsudi, keempat WNI tersebut akan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, keempat WNI tersebut akan diserahkan kepada keluarga masing-masing oleh pemerintah yang akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri.

“Keluarga sudah mendapatkan informasi mengenai kedatangan para ABK. Apabila semuanya berjalan lancar, maka pemerintah yang akan diwakili oleh Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan ke keluarga,” jelas Retno seraya menambahkan, acara serah-terima kepada pihak keluarga rencananya akan dilaksanakan di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Jumat (13/5) sore ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Kapal TB Henry milik PT Global Trans-Energy yang diawaki keempat WNI ABK tersebut dibajak oleh kelompok milisi dari Filipina di perairan Zamboanga wilayah Malaysia. pada 15 Maret 2016 lalu. dan disandera di Sulu, Filipina. Kapal dibajak dalam perjalanan pulang dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

Selain empat WNI tersebut ada enam WNI lain di dalam kapal tersebut, meskipun satu WNI tertembak, namun mereka berhasil diselamatkan patroli Malaysia dan dibawa ke Tawau, Sabah, Malaysia.

Pembebasan keempat ABK WNI itu sendiri, telah diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/5) petang. “Akhirnya 4 ABK WNI yang disandera sejak 15 Maret lalu sudah dapat dibebaskan. Keempat WNI tersebut dalam keadaan baik,” kata Presiden Jokowi, yang dalam kesempatan itu didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Menurut Presiden, operasi pembebasan ini merupakan salah satu hasil dari implementasi pertemuan trilateral, yang diikuti oleh Menlu RI dan Panglima TNI, Menlu dan Panglima Malaysia, dan Menlu dan Panglima Filipina, di Yogyakarta, pada 5 Mei lalu. (ES/SI)

0

Suaraindonesianews-Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan komisioner baru Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masa bakti 2016-2020 di Istana Negara, Jumat (13/5) sore. Kesembilan komisioner tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, tiga mewakili pemerintah, tiga mewakili pakar/tokoh kepolisian, dan tiga mewakili tokoh masyarakat.

Prosesi yang dilakukan yakni seusai menyanyikan lagu Indonesia Raya, dibacakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 M Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Kepolisian Nasional.

Para komisoner yang dilantik adalah:

  1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua merangkap anggota  (mewakili unsur pemerintah)
  2. Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota (mewakili unsur permerintah)
  3. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly sebagai anggota (mewakili unsur pemerintah)
  4. Irjen (Purn) Bekto Suprapto sebagai anggota (mewakili unsur pakar kepolisian)
  5. Irjen (Purn) Drs. Yotje Mende sebagai anggota (mewakili unsur pakar kepolisian)
  6. Andrea H.PoeloenganH, M.Hum, M.Tc sebagai anggota (mewakili unsur pakar kepolisian)
  7. Poengky Indarti, S.H., LL.M. sebagai anggota (mewakli unsur tokoh masyarkat)
  8. Benedictus Bambang Nurhadi, S.H., Mhum sebagai anggota (mewakili unsur tokoh masyarkat)
  9. Dede Farhan Aulawi, S.T., M. M sebagai anggota (mewakili unsur tokoh masyarakat).

Sebagai informasi, Kompolnas adalah lembaga kepolisian nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas Kompolnas antara lain membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Dalam proses pemilihan hingga terpilih, setiap komisioner telah melalui lima tahapan seleksi mulai dari tahap pendaftaran, tahap seleksi administrasi, ujian tertulis, tahap assesment, dan pemeriksaan kesehatan serta wawancara.

 “Mudah-mudahan Kompolnas Bekerja Sama Baik dengan Polri”

Anggota Kompolnas 2016

Sementara itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, yang baru dilantik sebagai anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mewakili pemerintah masa bakti 2016–2020 mengatakan, Kompolnas yang lama kadang-kadang ada ketegangan antara Polri.

“Sekarang kita akan coba bekerja sama dengan baik dalam pengawasan kepada kinerja Polri, membahas kebijakan dengan Polri seperti apa, memberi masukan-masukan kepada Polri, supaya tugas dan tanggung jawab Polri semakin baik,” kata Yasonna kepada wartawan, usai dilantik sebagai anggota Kompolnas, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/5)sore.

 Apa yang bisa….? Ya  kita akan, apa ya, bekerja sama dengan baik lah, dengan apa? Tetapi tetap profesional mengandalkan pengawasan, ya kita memberikan yang terbaik. Jangan lagi seperti Tom and Jerry lah gitu,” jawab Yasonna.

Secara terpisah anggota Kompolnas yang mewakili tokoh masyarakat Poengky Indarti, S.H., LL.M berharap antara Kompolnas dengan Polri terjadi sinergi yang baik. Ia menyebutkan, sesuai Peraturan Presiden, tugas Kompolnas adalah memberikan masukan-masukan, saran-saran kepada Presiden tentang berbagai macam untuk kemajuan Polri ke depan.

Sudah langsung kerja belum sih nanti ? “Setelah tgl 19 ya, karena Keppres kita kan tanggal 19, berlaku tanggal 19  Mei 2016,” kata Poengky. Mengenai ketidak hadiran Mendagri Tjahjo Kumolo dalam acara pelantikan anggota Kompolnas 2016–2020, Poengky tidak mempermasalahkannya. Menurut Poengky, bagi yang berhalangan itu kalau berdasarkan Perpresnya akan disumpah oleh Ketua Kompolnas, Luhut B. Pandjaitan.

Hal apa yang pertama akan dilakukan Kompolnas? Kita akan rapat dulu.  Ini masing-masing dari latar belakang yang berbeda-beda jadi ada dari tokoh masyarakat, tokoh, pakar-pakar kepolisian. Jadi nanti kami akan duduk bersama dan ini melihat bersama kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat,” pungkas Poengky. (DNA/SI)

0

Suaraindonesianews-Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) untuk mempertajam pembahasan tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5) Siang.

Sebelumnya, Selasa (10/5), Presiden Jokowi dalam keterangan pers menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak sudah dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, penanganan di setiap kementerian/lembaga juga harus dengan cara-cara yang luar biasa. Presiden juga mengharapkan agar sikap dan tindakan setiap warga negara juga harus ekstra luar biasa.

“Pastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan perlindungan. Berikan layanan pengaduan yang gampang diakses dengan mudah. Kejar dan tangkap segera pelaku dan tuntut dengan hukuman yang seberat-beratnya,” kata Presiden Joko Widodo dalam pengantar Ratas di Kantor Presiden, Rabu (11/5) Siang.

Presiden juga meminta untuk layanan pendampingan dan rehabilitasi korban harus dilakukan dari kementerian-kementerian yang terkait. Berkaitan dengan aksi pencegahan, Presiden meminta agar dilakukan dengan lebih gencar, intensif, dan masif. “Semua kementerian harus bergerak terpadu, libatkan keluarga, libatkan sekolah, libatkan komunitas, libatkan media dalam aksi-aksi pencegahan,” pinta Presiden.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku telah memerintahkan kepada Jaksa Agung, Kapolri, untuk menangani kasus-kasus kejahatan luar biasa ini dengan cepat, dengan ketegasan sesuai dengan aturan.

“Dan saya minta agar payung hukum ini bisa diproses secepat-cepatnya,” tegas Presiden.

Rapat terbatas itu  dihadiri oleh Menko Bidang PMK Puan Maharani, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri PPPA Yohana Yembise, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. (FID/SI)