Suara Indonesia News – Duri. Sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap Anis Baswedan dan Cak Imin Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, relawan Amin Duri dan From Persaudaraan Islam (FPI) melakukan aksi jalan kaki ke Kota Dumai.

Aksi jalan kaki sambil mengkampanyekan Anis Presiden dengan membawa Spanduk dipimpin H.Slamet Simamora dimulai sekitar pukul 17.30 wib dari Lapangan Sutan Sarif Kasim, Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Jum’at (26/1/2024).

H.Slamet Simamora saat ditemui awak media menyebutkan aksi jalan kaki ke Kota Dumai ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan Bapak Anis Baswedan menjadi Presiden RI.

“Kita sangat mendambakan dan sangat merindukan Keadilan serta perubahan di Negara kita Indonesia tercinta ini, dan itu harapan kita satu-satunya kepada bapak Anis dan Cak Imin,” ucapnya diaminkan beberapa relawan  yang ikut aksi jalan kaki ke Kota Dumai.

H.Simamora yang akrab disapa Itu, mengatakan aksi jalan kaki ke Kota Dumai ini adalah gabungan dari relawan, masyarakat dan From Persaudaraan Islam sekitar 15 orang. Kita juga membuka diri bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan kita berangkat ke Kota Dumai.

“Kita welcome. Ayo kita sama-sama buktikan bahwa kita betul-betul serius memperjuangkan Bapak Anis Baswedan menjadi presiden RI tahun 2024 yang akan datang,” ungkapnya menargetkan lebih kurang jam 8.00 wib atau jam 10.00 wib besok pagi dengan perjalanan 70 kilometer sampai di Dumai. (Mus)

Suara Indonesia News – Medan. Menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, membutuhkan peran berbagai pihak,  termasuk media dan penggiat media sosial. Untuk itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin menitipkan beberapa pesan penting pada media dan penggiat sosial.

Pertama, media mesti mengedepankan liputan yang berimbang dan objektif. Kedua, media mesti mengedepankan integritas dan profesionalisme.

“Serta jadilah agen perubahan dalam mendukung proses demokrasi dan hindari sensasionalisme yang dapat memicu konflik dan ketegangan,” kata Hassanudin, saat menjadi keynote speaker pada dialog “Kita Kawal Pemilu” yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Jumat (26/1).

Menurut Hassanudin, peran media dan pegiat media sosial sangatlah strategis dalam menyukseskan Pemilu. Media berperan memberikan informasi akurat dan terverifikasi, yang dapat mengedukasi masyarakat saat Pemilu.

Selain itu, momentum Pemilu dapat memperkuat pondasi kebangsaan Indonesia, untuk menjadi negara maju. Jika Pemilu 2024 berjalan lancar, maka akan menghasilkan pemimpin eksekutif dan legislatif yang berkualitas. Sebaliknya, apabila Pemilu tidak terkelola dengan baik, maka ada potensi persatuan dan kesatuan akan renggang.

Hassanudin berharap, Pemilu dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Demokrasi berkualitas yaitu dapat menghasilkan keadilan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu, antisipasi potensi tindakan provokatif dan fenomena disinformasi dapat dilakukan media, Pemprov Sumut siap bersinergi dengan media dan penggiat sosial, dalam menyebarkan informasi yang akurat, valid dan terverifikasi,” kata Hassanudin.

Media juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu. Pada tahun 2019,   partisipasi pemilih masyarakat di Sumut sebesar 79,91%. Hassanudin berharap pada tahun 2024, angka tersebut meningkat.

Pengamat Politik Arifin Saleh mengatakan, berdasarkan temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika ada 2.882 sebaran konten hoaks. Arifin mengatakan hoaks meningkat selama masa kampanye Pemilu.

Arifin mengatakan, ada berbagai dampak hoaks pada Pemilu. Mulai dari mengaburkan realitas, membingungkan masyarakat, membodohi masyarakat, menghancurkan generasi muda, memicu konflik sosial, salah pilih anggota dewan, dan salah pilih presiden.

Untuk itu, katanya, ada beberapa cara melawan dan menghindari hoaks. Di antaranya tidak langsung menyebarkan informasi yang diterima, memeriksa kebenaran informasi dengan memeriksa sumber informasi resmi, dan mempelajari lebih dulu apakah informasi tersebut bermanfaat jika disebarkan.

“Semua pihak, media, instansi pemerintahan, ormas, LSM harus turun tangan mendorong pendidikan digital, pemerintah harus melibatkan wartawan dan pengelola media dalam pendidikan politik pada masyarakat,” kata Arifin Saleh, yang juga Dekan FISIP UMSU.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus menyebut peran media dan penggiat media sosial sangat penting dalam menyukseskan Pemilu yang damai. Menurutnya, informasi di media sosial ampuh dalam mengedukasi masyarakat.

Untuk itu, Dinas Kominfo Sumut mengadakan kegiatan dialog antara media, penggiat sosial dan Pemprov Sumut. “Kegiatan ini diadakan untuk mengajak keterlibatan media dan penggiat media sosial guna terciptanya Pemilu yang kondusif dan damai, diharapkan informasi pesan pemilu damai dapat tersebar ke masyarakat,” kata Ilyas.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Asisten Administrasi Umum Lies Handayani, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Effendy Pohan,

Mewakili Kapolda, Karo OPS Polda Sumut Kombes Pol Viktor Togi Tambunan, Mewakili Pangdam I BB, Brigjen TNI Refrizal, dan undangan lainnya. (Rizky Zulianda

Suara Indonesia News – Medan. Drs. Rahudman Harahap MM, Calon Legislatif DPR-RI Sumut 1 dari Partai NasDem semakin banyak didukung oleh warga masyarakat. Selepas Shalat Jum’at 26 Januari 2024, Rahudman Harahap hadir dalam Pelantikan PMN Se-Sumut yang dihadiri oleh 150 para pemilik media massa.

Pelantikan PMN yang berlangsung di Hotel Emerald Garden, Jl. Yos Sudarso no.1 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ini langsung dibuka oleh Ketum PMN Pusat Honro, dan tampak turut dihadiri oleh unsur Forkopimda termasuk Diskominfo Sumut Dr.Ilyas Sitorus dan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi yang mewakili Kapolda Sumut Irjen Agung Setya Imam Effendi.

Dimana acara Pelantikan PMN Sumut diawali kata pembuka dari MC lanjut kata Sambutan pertama dari Ketua Umum PMN dan sekaligus menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya sebagai Ketua DPW Dr. Sunarto M.Psi Psikolog, Sekretaris Pairin S.Sos, Bendahara Yudhi Siregar SH MH, dan Jajaran Pengurus DPW Persatuan Media Massa Nasional (PMN) Se-Sumut Periode 2024 – 2028.

Dalam kesempatan tersebut, Drs. Rahudman Harahap yang juga merupakan mantan Wali Kota Medan tampak menghadiri acara tersebut dan disambut sangat baik oleh seluruh orang yang hadir.

Semua peserta juga menyambut baik arahan dari Kadis Kominfo Sumut Dr.Ilyas Sitorus, Dimana sejumlah topik terkait para jurnalis dibahas dalam acara ini, mencakup isu-isu yang relevan dengan para pemilik media di tingkat nasional. Keberhasilan acara ini tidak hanya dinilai dari jumlah partisipan yang besar, tetapi juga dari atmosfer persatuan yang tercermin dalam setiap interaksi personal kegiatannya.

Acara pelantikan ini menjadi momentum penting bagi PMN Sumut dalam menyatukan peran dan kontribusi media massa untuk kemajuan Sumatera Utara. Dengan menghadirkan para pemimpin media dari berbagai platform, diharapkan PMN Sumut dapat menjadi wadah yang kuat untuk menguatkan dan menyatukan kekuatan media dalam membangun keberagaman dan mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mewakili Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agung SIE menyampaikan Selamat atas Pelantikan PMN Sumatera Utara ini. Beliau juga menitipkan pesan dari Kapolda untuk seluruh Pengurus PMN Sumut dan juga para hadirin yang hadir.

“Kita semua telah melewati masa yang tidak mudah. Namun, peran media massa tetap berjalan dan bahkan semakin krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Saya berharap PMN Sumut dapat terus bersinergi dengan kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara”, ujar Hadi.

Dalam kesempatan ini, Dr. Sunarto M.Psi sebagai Ketua PMN Sumut yang baru saja dilantik, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua yang telah hadir dalam acara pelantikan ini. Tak hanya kepada para tamu undangan, Sunarto juga mengapresiasi Panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini.

“Kita semua hadir di sini karena satu tujuan yang sama, yaitu memajukan Sumatera Utara melalui peran media massa yang lebih kuat dan bersinergi. Dengan berbagai platform media yang ada, kita dapat menciptakan keberagaman menjadi kekuatan untuk mensejahterakan masyarakat di berbagai wilayah di Sumatera Utara”, tutur Sunarto.

Melalui PMN Sumut, para pemimpin media massa diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan informasi yang akurat, mendukung pembangunan di berbagai sektor, serta memperkuat citra positif dari Sumatera Utara. Hal ini tentunya dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam pelantikan ini, tidak hanya para pemimpin media yang hadir, tetapi juga tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan dari instansi terkait. Hal ini menunjukkan pentingnya peran media dalam membangun keberagaman dan menjalin relasi yang baik dengan berbagai pihak.

Tentunya, dengan sinergi yang kuat antara media massa, kepolisian, dan pemerintah, Sumatera Utara dapat semakin maju dan berkembang di berbagai bidang. Semoga keberadaan PMN Sumut dapat terus memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Selamat untuk PMN Sumut yang baru dilantik, mari kita bersama-sama membangun Sumatera Utara yang lebih baik.

Kegiatan ini tidak hanya sekadar Pelantikan, namun juga diwarnai oleh suasana yang istighosah, mencerminkan spiritualitas dan kesatuan dalam berdoa untuk kesuksesan Pemilu damai 14 Februari 2024 yang akan datang. Ratusan Para pemilik media massa menjalin solidaritas yang erat satu sama lain, meneguhkan komitmen mereka untuk bersatu dalam mendukung visi dan misi dari Drs.Rahudman Harahap tersebut untuk maju menjadi calon legislatif. (Rizky Zulianda)

Suara Indonesia News – Majalengka. Seperti yang telah dicanangkan Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya di awal tahun 2024, bahwa di Tahun 2024 ini Kanwil Kemenkumham Jabar mengusung sebagai Tahun Prestasi dimana apa yang telah dilakukan oleh Kemenkumham Jabar harus syarat akan prestasi dalam mengangkat nama harum Kemenkumham Jabar pada khususnya dan Kemenkumham R.I pada umumnya.

Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-74 Kanwil Kemenkumham Jabar difokuskan di Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Jumat (26/01/2024).

Perayaan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke – 74 pada tahun 2024 ini mengusung Tema : “Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi” serta merupakan Perayaan HBI Terbesar yang pernah dilaksanakan Kanwil Kemenkumham Jabar karena di perhelatan ini melibatkan banyak personel, sekitar 495 orang yang terdiri dari Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Jawa Barat, Forkopimda dan Timpora Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka. serta perwakilan dari seluruh Kantor Imigrasi di Jawa Barat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciayumajakuning), TNI, Polri, Satpol-PP, Pemadam Kebakaran, Bea Cukai, Karantina dan Gabungan Otoritas Bandara dengan diiringi Korps Musik Korem 063 Cirebon.

Sebelumnya dalam menyambut HBI ke-74 di tingkat wilayah telah menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan yaitu, Paspor Simpatik, Bhakti Sosial, Donor Darah secara serentak karena darah sangat berharga bagi kehidupan, Upacara Tabur Bunga, Upacara Syukuran, Sosialisasi Pengentasan Stunting di seluruh Kantor Imigrasi di Wilayah Jawa Barat serta dalam rangka Bulan Bhakti Imigrasi akan menyelenggarakan Rapat Evaluasi dan Konsolidasi Nasional (REKN) Keimigrasian, dan Syukuran Tingkat Pusat dan Penganugerahan Jusuf Adiwinata Awards.

Hari Bhakti Imigrasi ke-74 yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat di BIJB Kertajati, merupakan suatu bentuk dukungan sebagai Bandar Udara Internasional dan Domestik yang dimiliki oleh Jawa Barat khususnya jajaran Imigrasi. Selain itu, hal ini mendukung sepenuhnya tentang semua Perjalanan Dinas yang menggunakan jalur udara untuk menggunakan BIJB Kertajati.

Pada perhelatan Upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-74 di BIJB ini diserahkan penghargaan kepada seluruh Kantor Imigrasi yang ada di Jawa Barat. Adapun kategorinya yaitu:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Penyerapan Anggaran Tertinggi dan Penyumbang PNBP Terbesar Tahun 2023.

2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi Haji Terbaik dan Pelayanan Paspor Simpatik Terbaik.

3. Kantor Imigrasi Non TPI Depok, Inovasi Pelayanan Publik Terbanyak dan Pelayanan Ramah HAM Terbaik.

4. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, Penyampaian Laporan Tindakan Pro Justitia Terbaik dan Pelayanan Ramah HAM Terbaik.

5. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Tindakan Administratif Terbanyak.

6. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Pelayanan Eazy Paspor Terbaik.

7. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Glorifikasi Media Terbaik.

8. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, Pelayanan Paspor Jemaah Haji Terbaik.

9. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Capaian IKPA Terbaik.

Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya pada Upacara Peringatan HBI ke-74 menyampaikan terimakasihbatas sinergi dan kolaborasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan keimigrasian kepada Masyarakat.

 “Kami pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian di Jawa Barat mengucapkan terimakasih atas sinergi dan kolaborasi dari pemerintah provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat. Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke 74 ini dilaksanakan di Bandara Internasional Kawa Barat Kertajati sebagai bentuk dukungan nyata kami kepada BIJB Kertajati sebagai Bandara Domestik dan Internasional yang merupakan kebanggaan warga Jawa Barat, Kami di Lingkungan Kemenkumham Jabar telah mewajibkan seluruh anggota kami yang berkegiatan penerbangan harus berangkat dari BIJB Kertajati ini,” tuturnya.

“Selama periode 2023 lalu kami telah melayani pembuatan paspor sebanyak 468.350 yang disetujui di Jawa Barat ini melalui 9 Kantor Imigrasi yang ada, Kemudian kami laporkan dalam momentum Hari Bakti Imigrasi ke 74 ini kami di Jawa Barat melaksanakan Layanan Paspor Simpatik (Pelayanan Paspor di Hari Sabtu dan Minggu) secara serentak pada 9 (Sembilan) Kantor Imigrasi se-Jawa Barat setiap hari Sabtu di bulan Januari 2024, yaitu pada tanggal 6, 13, dan 20 Januari 2024, dengan jumlah pemohon sebanyak 967 orang,” terang Kakanwil Andika Dalam Laporannya.

“Selain peningkatan pelayanan keimigrasian, pada momentum HBI ini kami juga melaksanakan Pengentasan Stunting secara serentak pada Kantor Imigrasi se-Jawa Barat pada tanggal 22 Januari 2024, dengan jumlah peserta sebanyak 361 orang, dan masih dalam tema kegiatan bakti sosial kami juga melaksanakan Donor Darah secara serentak pada Kantor Imigrasi se-Jawa Barat pada tanggal 23 Januari 2024, dengan jumlah pendonor yang memenuhi syarat sebanyak 280 orang,” tambahnya.

Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin yang sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan HBI ke-74 di BIJB Kertajati menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dari insan Imigrasi Jawa Barat dalam menyelenggarakan pelayanan keimigrasian baik dalam hal Pelayanan Paspor, Pelayanan Ijin Tinggal, maupun dalam Tugas Pengawasan Orang Asing.

“Terimakasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Insan Imigrasi Jawa Barat atas 468.350 Pelayanan Paspor yang di setujui pada periode 2023 lalu dan 967 Pelayanan Paspor Simpatik kepada masyarakat Jawa Barat di momen Hari Bakti Imigrasi ke 74 ini. Semoga Kedepan Sinergi dan Kolaborasi yang terjalin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat terjaga dan meningkat semakin baik Kedepannya,” ungkap Bey Machmudin dalam arahan singkat yang dilanjutkan dengan membacakan Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI. (Toro)

Suara Indonesia News – Indramayu. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono melakukan kunjungan ke Bupati Indramayu, Nina Agustina, Kamis (25/01/2024).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Nina Agustina, di Pendopo Indramayu, beserta Pejabat Pemerintah Kabupaten Indramayu lainnya.

Kunjungan Kalapas tersebut bertujuan untuk menjalin program pembinaan bekerjasama dengan Pemkab, untuk mengurangi tindak pidana kriminal di tengah Masyarakat.

“Adapun kerjasama yang kami lakukan untuk mengurangi tindak kriminal adalah dengan menjalankan beberapa program Bupati Indramayu diantaranya, Perempuan Berdikari (Peri), Kredit Usaha Warung Kecil (Krucil) ditujukan kepada keluarga warga binaan yang ditinggalkan agar bisa mandiri membuka usaha, dan membuka kerjasama souvenir hasil kerajinan Lapas dengan Pemkab,” jelas Hero.

Pada kunjungan tersebut  Nina Agustina tertarik dengan hasil kerajinan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berupa kacu topeng kelana dan memesannya sebanyak 100 buah.

Dalam pertemuan tersebut, Kalapas juga menyampaikan permintaan kerjasamanya dengan KPU dan disdukcapil untuk pembuatan KTP/KIA saat jam kunjungan keluarga WBP. (Toro)

Suara Indonesia News – Indramayu. Menjelang diselenggarakannya Pemiluhan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 nanti, Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu dilantik menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kamis (25/01/2024), di Aula Kepandean, Indramayu.

“Totalnya ada 21 Petugas Lapas yang hari ini dilantik menjadi KPPS,” kata Hero Sulistiyono, selaku Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu.

21 orang petugas Lapas ini, terbagi kedalam 3 TPS yang ada di Lapas Indramayu, yakni TPS 901, 902, dan 903 dengan masing-masing TPS ditugaskan 7 orang petugas.

Dalam pelantikan tersebut, Petugas yang dilantik mengucapkan sumpah untuk bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyatakan netral tidak berpihak kepada salah satu peserta dalam Pemilu serentak 2024.

Terakhir, Hero menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu dengan berasaskan Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (LUBERJURDIL). (Toro)

Suara Indonesia News – Cirebon. Ketua Umum Pengurus Daerah KAMMI Cirebon (PD KAMMI Cirebon) Diki Wibowo mengkritik pernyataan Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi tentang Presiden dan Menteri boleh berpihak di Pemilu sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Ia menyebut pernyataan itu sangat berpotensi akan menjadi gerbang pembenaran kecurangan Pemilu 2024, karena membuat proses penyelenggaraan pemilu dipenuhi dengan keculasan. (25/01-24)

“Apa yang dikatakan Presiden Jokowi adalah sesuatu yang menjadi biang keresahan publik yang jauh dari penegak keadaban publik.”

Terlebih Presiden Jokowi memiliki konflik kepentingan langsung dengan pemenangab Pemilu 2024, yang disebabkan oleh Gibran Rakabuming Raka, anak kandungnya yang menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

“Sudah menjadi barang pasti bahwa netralitas netralitas aparatur negara, adalah kunci mewujudkan pemilu yang Jujur, integritas dan demokratis,” ujar Diki Wibowo

Pernyataan boleh berkampanye atau memihak oleh Jokowi, kata dia, dipastikan hanya merujuk pada Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dalam ketentuan pasal itu, tidak menggunakan failitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, seperti diatur undang-undang; menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Padahal, dalam Pasal 282 UU Pemilu, terdapat larangan kepada “pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye”.

“Dalam konteks ini, Presiden Jokowi dan seluruh menterinya jelas adalah pejabat negara,” ujar dia. Sehingga ada batasan bagi presiden dan pejabat negara lain, termasuk menteri tidak melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu.

Menurut dia, apalagi dilakukan di dalam masa kampanye. Dalam konteks ini, dia menjelaskan, jika ada tindakan presiden dalam bentuk apapun, jika dilakukan tidak dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara, tetapi menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu pelanggaran pemilu.

“Termasuk tindakan menteri, yang melakukan tindakan tertentu, yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu adalah pelanggaran kampanye pemilu. Apalagi tindakan itu dilakukan tidak dalam cuti di luar tanggungan negara,” tutur dia.

Pada Pasal 283 ayat 1, menurut Diki Wibowo, tertuang ketentuan yang mengatur soal pejabat negara, serta aparatur sipil negara, dilarang melakukan kegiatan yang keberpihakannya mengarah peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye.

Ketentuan ini jelas ingin memastikan, pejabat negara, apalagi selevel presiden dan menteri supaya tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada peserta pemilu tertentu.

“Bahkan larangan itu diberikan untuk ruang lingkup waktu yang lebih luas, sebelum, selama, dan sesudah kampanye,” ujarnya

Ia menambahkan, bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah contoh buruk bagi Demokrasi.

“problemnya itu bukan terletak pada problem normatif aturan perundang -undangan, melainkan problemnya adalah kerusakan etika dan moral karena Presiden akan mendukung anaknya, tapi yang lebih parah adalah Presiden merusak sistem kepartaian kita, bagaimana tidak? Seyogyanya Presiden mendukung calon yang diajukan oleh partainya, tapi kali ini presiden mendukung dari Calon Partai lain. Ini kerusakan etika berpartai.” (Sendi)