Suara Indonesia News – Indramayu. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kedokanbunder menyampaikan Kepada Awak Media dalam Konferensi Pers terkait pengawasan logistik pada pemilu tahun 2024.

Ketua Panwascam Kedokanbunder Akhmad Yani S.Pd.I menyampaikan terkait pengawasan logistik Pemilu 2024 untuk Kecamatan Kedokanbunder di Sekretariat Kedokanbunder pada Minggu (10 Desember 2023).

Akhmad Yani S.Pd.I didampingi oleh Kordiv HP2HM Eva Mafruhah S.Pd, dan Kordiv PPPS Adnan Hidayat, S.Pd serta Kepala Kesekretariatan Bahrudin S.IP menyampaikan hal-hal terkait pendistribusian logistik Pemilu 2024..

Akhmad Yani S.Pd.I menyebutkan Langkah pertama Panwascam akan melakukan koordinasi dengan PPK kecamatan kedokanbunder terkait pendistribusian logistik.

Sesuai dengan PKPU No.14 Tahun 2023 tentang perlengkapan logistik seperti, Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, Bilik Pemungutan Suara, Segel, Alat mecoblos (Paku) dan TPS.

Semua merupakan logistik pemilu yang sudah menjadi tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat UU no.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Perbawaslu No 12 tahun 2023 tentang pengawasan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara.

Akhmad Yani, S.Pd.I mengatakan “dalam pengawasan pendistribusian logistik semua harus benar- benar tepat diantaranya Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas dan Tepat Waktu gudang penyimpanan logistik juga nanti kita awasi apakah layak atau tidak jangan sampai gudang penyimpanan logistik tidak aman dan tidak layak” ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut Eva Mafruhah S.Pd selaku Kordiv HP2HM Panwascam Kedokanbunder juga membeberkan sejumlah tugas dan wewenang Panwascam hingga Pengawas di tingkat TPS.

Penyusunan identifikasi dan potensi pelanggaran dalam perlengkapan Pemilu serta pendistribusian logistik lainnya turut disampaikan pula.

“Tentunya dalam pengawasan dan pendistribusian perlengkapan itu, tidak terlepas dari koordinasi dan konsolidasi dengan lnstansi Forkopimcam di wilayah Kecamatan Kedokanbunder serta pengawasan langsung” katanya Kordiv HP2HM Eva Marfuhah S.Pd.

Eva Mafruhah S.Pd juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tantangan dan pendistribusian logistik pemilu antara lain Kondisi cuaca dan iklim serta bencana alam, Kondisi geografis, jarak lokasi, Tertukarnya surat suara dengan Dapil lain, Kurangnya keamanan dalam pendistribusian dan penyimpanan logistik pemilu.

Adnan Hidayat S.Pd selaku Kordiv PPPS mengatakan terkait jumlah logistik yang akan diterimanya untuk pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kedokanbunder.

“Jumlah TPS di kecamatan Kedokanbunder ialah 141 TPS, artinya kami akan melakukan pengawasan untuk memastikan jumlah surat suara termasuk 2% surat suara cadangan untuk DPTB yang akan distribusikan ke setiap TPS” tutur Adnan.

Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Kepolisian dan TNI dan Forkopimcam yang terlibat, untuk menentukan gudang logistik pemilu tersebut.

Panwaslu Kecamatan Kedokanbunder akan melakukan koordinasi terkait gudang penyimpanan logistik supaya dapat dipastikan gudang logistik ini benar-benar aman dan layak.

“Adapun untuk logistik yang dianggap rusak atau tidak layak, hal itu pihak kami belum menerima Perbawaslu terkait jumlah logistik yang rusak dan ketentuan antisipasinya,” ungkap Akhmad Yani.

Lebih lanjut “pihaknya akan tetap berpedoman pada yang telah disebutkan tadi, yakni Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas dan Tepat Waktu, Kalau ditemukan yang rusak, jika dimungkinkan hari itu diganti, harusnya diganti hari itu juga. Daripada nantinya menghambat proses. pemungutan suara” tegasnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Indramayu. Panwascam Kedokanbunder terus melakukan Pengawasan Masa Kampanye yang diadakan di kantor Panwascam Kedokanbunder yang beralamat di Jl. Raya Barat Kedokanbunder RT/RW 005/002 Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu (09/12/2023).

Dalam Konferensi Pers tahapan kampanye Ketua Panwascam Kedokanbunder Akhmad Yani S.Pd.I serta didampingi oleh beberapa divisi di antranya Eva Mafruhah, S.Pd. Divisi PPPS, Adnan Hidayat, S.Pd Divisi HP2HM, serta dihadiri oleh Jajaran panwascam, PKD se Kecamatan Kedokanbunder, Satpol PP dan beberapa rekan-rekan media.

Ketua Panwascam Kedokanbunder mengatakan “Sebelum tahapan masa kampanye dimulai kami dari Panwascam sudah berupaya melakukan koordinasi dengan Forkopimcam, ASN, Kuwu-kuwu se Kecamatan kedokanbunder terkait pencegahan,imbauan dan netralitas, serta koordinasi dengan peserta politik supaya pelanggaran-pelanggara dapat diminimalisir pada saat masa tahapan kampanye dimulai”.

Pada tahapan masa kampanye Ia memerintahkan kepada seluruh jajaran Panwas dan pengawas desa (PKD) se-kecamatan Kedokanbunder untuk bekerja dan mengawasi secara maksimal kepada peserta pemilu terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat masa kampanye.

Hal-hal yang dilarang dalam kampanye meliputi Mempersoalkan dasar negara, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama ras golongan calon peserta pemilu, menghasut dan mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan, merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye Dan dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye.

Akhmad Yani S.Pd.I menegaskan “kepada semua unsur baik penyelenggara maupun unsur ASN TNI POLRI Kepala Desa Perangkat Desa termasuk anggota BPD itu Harus Netral”.

Dalam kesempatan tersebut, Adnan Hidayat S.Pd selaku Kordiv PPPS menambahkan “dalam tahapan kampanye, Panwaslu berpedoman pada UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang kampanye Pemilu, PKPU Nomor 15 tahun 2023 kampanye Pemilu, dan PKPU no 20 tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU 15 Nomor 2023 tentang Kampanye Pemilu”.

Panwaslu Kedokanbunder beserta seluruh PKD Se Kecamatan Kedokanbunder disamping melakukan tahapan Pemilu terkait Pengawasan pelayanan pindah memilih bagi DPTB dan DPK yang dilakukan PPS dan PPK. Ia juga akan mengawasi kesiapan gudang logistik dan Pengawasan tahapan kampanye dalam pengawasan zona pemasangan APK dan tempat untuk rapat umum (kampanye terbuka) di wilayah kecamatan Kedokanbunder.

“Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan, pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai ketentuan peraturan” ucap Eva Marfuhah S.Pd selaku Divisi HP2HM.

“Kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan” meneruskan.

Meskipun dengan alasan subjektif lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan, tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi.

“Untuk itu harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional, hal ini disebut sebagai ‘politik pengawasan’ ” tandasnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Kabupaten Rote Ndao. Kepala Desa Bebalain, Alfa Marteni Zakarias, berhadapan dengan pertanyaan media terkait klaim dari Cornelis Petrus yang menagih hutang sebesar 13 juta rupiah. Cornelis Petrus juga mengungkapkan bahwa Kepala Desa Bebalain pernah meminjam batu bata, batako, dan semen sebanyak 50 sak. (10 Desember 2023)

Menanggapi pertanyaan media, Kepala Desa Bebalain membantah tudingan tersebut. “Saya tidak pernah pinjam uang di siapapun. Saya tidak pernah pinjam semen dari siapapun, apalagi sampai 50 sak,” tegas Alfa Marteni Zakarias.

Insiden tersebut berawal dari Cornelis Petrus menagih hutang uang yang pernah dipinjamkan kepada Kepala Desa Bebalain selama 7 tahun. Akibatnya, kemarahan terjadi, dan Kepala Desa menendang kursi disamping Cornelis Petrus, menyebabkan kursi tersebut patah dan mengenainya.

Cornelis Petrus, sambil menangis, mengungkapkan kejadian itu kepada media. “Semua ini berawal dari hutang. Saya pergi menagih hutang uang milik saya, lalu Kepala Desa Tendang kursi disamping saya hingga kursi itu patah dan mengenai saya.”

Selain persoalan hutang, Kepala Desa Bebalain juga diisukan menyelewengkan Anggaran Dana Desa tahun 2021. Pekerjaan pembangunan satu buah embung di Desa Bebalain tidak dilanjutkan pada tahun 2021 karena dana desa diklaim telah digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Desa.

Kepala Desa Bebalain menanggapi tuduhan ini dengan mengajukan pertanyaan. “Siapa yang mengadu ke media? Supaya bisa dipanggil ke kantor untuk memberikan keterangan dan sekaligus mendapatkan tanggapan dari para BPD dan tokoh masyarakat,” ujar Alfa Marteni Zakarias.

Keberlanjutan kasus ini akan menjadi sorotan masyarakat setempat dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bebalain. (Dance Henukh)

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Akhir pekan minggu pertama bulan terakhir tahun ini, sabtu 09/12/2023 guru taman  kanak-kanak (TK) se Aceh menghabiskan waktu weekendnya untuk berkumpul bersama melaksanakan workshop yang diadakan oleh pengurus IGTKI provinsi Aceh dibawah pimpinan Ibu Eliyanti, S. Pd di aula Jeddah UPT asrama haji Banda Aceh,

Terlihat antusias peserta dalam mengikuti workshop yang sedang maraknya dijenjang taman kanak-kanak yaitu workshop tentang ” Transisi PAUD ke SD “.

Peserta yang hadir berjumlah lebih kurang 300 orang anggota IGTKI – PGRI se Aceh yang  merupakan perwakilan dari masing-masing TK kabupaten kota diseluruh Aceh,

Adapun narasumber yang dihadirkan dari IGTKI – PGRI pusat ( ikatan guru taman kanak-kanak Indonesia ) dari Jakarta dan dari tenaga ahli dibidang PAUD di daerah sendiri, sesama peserta saling berbagi pengalaman yang berbeda dari masing – masing daerah,

Disamping menambah ilmu, ajang workshop ini juga mereka jadikan sebagai wadah untuk saling bersilaturahmi satu sama lain yang berasal dari komunitas yang sama yaitu IGTKI – PGRI,

Meskipun berasal dari daerah kabupaten kota yang berbeda.  Dapat disimpulkan bahwa makna dari transisi PAUD ke SD adalah masa PAUD/ TK sampai dengan SD kelas 2 masih memakai konsep belajar sambil bermain atau bermain seraya belajar,

Pada usia tersebut anak – anak tidak ada pemaksaan dalam belajar, pembelajaran yang diberikan oleh guru harus menyenangkan, guru taman kanak-kanak dituntut kreatif, aktif, inovatif dan selalu terdepan. Jelas Meutia, S. Pd ( Sekretaris II IGTKI – PGRI kota Lhokseumawe ) sebagai peserta pada acara tersebut. (Wandy ccp)

Suara Indonesia News – Kuta Cane, Aceh Tenggara. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Malikussaleh (UNIMAL) melanjutkan aksi sosial dan pendidikan untuk membantu warga korban banjir di Kuta Cane, Aceh Tenggara, pada Kamis (07/12/2023).

Kegiatan lanjutan ini dilaksanakan di dua titik lokasi, yaitu Kampung Baru, Kecamatan Semadam, dan Bukit Bur dan Pancar Iman, Kecamatan Bambel.

Di Kampung Baru, BEM FKIP UNIMAL melakukan aksi sosial pembersihan tempat tinggal warga korban banjir. Kegiatan ini melibatkan sekitar 17 orang mahasiswa dari BEM FKIP Universitas Malikussaleh, BEM FKIP Universitas Gunung Lauser, serta masyarakat setempat.

Selain itu, BEM FKIP UNIMAL juga melakukan pembersihan sekolah MIS Titi Pasir di Kampung Baru yang terdampak banjir. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu proses belajar mengajar yang sempat terganggu akibat banjir.

Ketua BEM FKIP UNIMAL, Mulyadi, mengatakan bahwa aksi sosial dan pendidikan ini merupakan bentuk kepedulian BEM FKIP UNIMAL terhadap masyarakat Kuta Cane yang terdampak banjir.

Nurrahmadani Fitri sebagai ketua panitia kegiatan juga mengatakan bahwa kegiatan ini di dukung penuh oleh banyak pihak diantara pihak kampus gunung lauser, masyarakat lhokseumawe, bireun dan aceh Utara serta masyarakat setempat yang terkena dampak banjir

“Kami berharap, aksi sosial dan pendidikan ini dapat membantu warga korban banjir untuk kembali pulih dan menata kehidupannya,” kata Mulyadi. (Wandy ccp)