Suara Indonesia News – Lhoseumawe. Personel Polres Lhokseumawe menggagalkan enam pengungsi Rohingya yang mencoba melarikan diri dari tempat penampungan eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe, Kecamatan Blang Mangat, Jumat (8/12/2023) sekira pukul 01.00 WIB.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto dalam konferensi pers di Mapolres Lhokseumawe mengatakan, dalam dua minggu terakhir sudah ada 30 orang pengungsi yang sudah meninggalkan kamp pengungsian di Blang Mangat. Dari dasar itu, Kepolisian membentuk tim melakukan langkah-langkah penyelidikan selama lima hari.

“Hasilnya, pada Jumat dinihari tim yang kita bentuk berhasil menggagalkan enam pengungsi Rohingya yang mencoba dan telah meninggalkan tempat penampungan. Pada pukul 23.00 wib, ke enam warga Rohingya ini berhasil meninggalkan kamp dengan cara melompat pagar di belakang kantor imigrasi serta mengendap di areal persawahan,” ujarnya.

Lanjut Kapolres, selain menangkap ke enam pengungsi Rohingya. Tim Satgas Polres Lhokseumawe juga mengamankan tiga tersangka, yakni RM (50), HU (41) dan DA (25) warga Kota Lhokseumawe. Kepada Polisi, ke tiga tersangka ini mengaku ditelpon oleh seseorang berinisial KH (DPO) untuk menjemput warga asing dimaksud. “Setelah menjemput, ke enam warga Rohingya ini dibawa ke belakang GOR Unimal Desa Uteunkot untuk ditransitkan dan pada pukul 02.00 wib akan diberangkatkan ke Sumatera Utara dengan Bus PMTOH,” pungkasnya.

Adapun barang bukti yang diamankan dalam kasus ini, kata AKBP Henki Ismanto, yaitu satu unit mobil Xenia, tiga unit Ponsel, dua KTP dan uang Rp1,8 juta sebagai modal awal untuk mengangkut warga Rohingya dari Lhokseumawe menuju ke Sumatera Utara.

“Para tersangka akan dijerat pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara, denda paling sedikit Rp120 juta dan maksimal Rp600 juta,” jelas AKBP Henki Ismanto. (Wandy ccp)

Suara Indonesia News – Indramayu. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu ikuti apel siaga Natal 2023 & Tahun Baru 2024 (Nataru) sekaligus ikrar netralitas Petugas Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jabar dalam rangka kewaspadaan menghadapi perayaan Nataru dan Pemilu 2024, Jum’at (8/12/2023).

Kegiatan yang dilakukan secara serentak dan diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) ini, dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon.

“Apel siaga ini dilakukan dalam rangka kewaspadaan menghadapi perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024,” kata Kepala Lapas Indramayu, Hero Sulistiyono, yang turut menghadiri Apel tersebut.

Selain itu Hero juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Lapas Kelas IIB Indramayu, akan menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Dalam kesempatan ini, perwakilan Lapas Indramayu hadir berjumlah 10 orang. Terdiri dari pejabat struktural, regu pengamanan, dan staff. Dan kami, seluruh jajaran Lapas Indramayu berkomitmen untuk menjaga netralitas menghadapi tahun politik 2024 nanti,” pungkas Hero. (Toro)

Suara Indonesia News – Indramayu. Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) kecamatan Juntinyuat menyampaikan dalam Konferensi Pers (08/12/23), terkait pengawasan logistik pada pemilu tahun 2024. Dihadapan para awak media, Ketua Panwascam Juntinyuat Saefudin S.Pd menyampaikan terkait pengawasan logistik Pemilu 2024 untuk Kecamatan Juntinyuat di Aula Kecamatan Juntinyuat didampingi oleh Kordiv HP2HM Syifaus Syarif, S.H, dan Kordiv PPPS, Dedi Priyadi, S.Pd serta Kepala Kesekretariatan Parto Harjo, S.IP., M.Si terkait logistik Pemilu 2024.

Saefudin menjelaskan “sesuai dengan  PKPU No.14 Tahun 2023 tentang perlengkapan logistik seperti, Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, Bilik Pemungutan Suara, Segel, Alat mecoblos (Paku) dan TPS. Kesemuanya itu, merupakan logistik pemilu yang sudah menjadi tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat UU no.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Perbawaslu No 12 tahun 2023 tentang pengawasan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara” ucapnya.

“Tugas pengawasan terfokus pada Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas dan Tepat Waktu. “Logistik harus diterima tepat waktu, sesuai dengan Perbawaslu no.12 yakni satu hari sebelum pelaksanaan (H-1)” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Syifaus Syarif selaku Kordiv HPPMH Panwascam Juntinyuat juga membeberkan sejumlah tugas dan wewenang Panwascam hingga Pengawas di tingkat TPS. Selain itu, penyusunan identifikasi dan potensi pelanggaran dalam perlengkapan Pemilu serta pendistribusian logistik lainnya turut disampaikan pula.

“Tentunya dalam pengawasan dan pendistribusian perlengkapan itu, tidak terlepas dari koordinasi dan konsolidasi dengan instansi Forkopimcam di wilayah Kecamatan Juntinyuat serta pengawasan langsung” tuturnya.

Syifaus Syarif juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tantangan dan pendistribusian logistik pemilu diantaranya Kondisi cuaca dan iklim serta bencana alam, Kondisi geografis, jarak lokasi, Tertukarnya surat suara dengan Dapil lain, Kurangnya keamanan dalam pendistribusian dan penyimpanan logistik pemilu.

Dedi Priyadi S.Pd sebagai Kordiv PPPS menambahkan terkait jumlah logistik yang akan diterimanya untuk pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Juntinyuat.

“Jumlah TPS di kecamatan Juntinyuat ialah 267 TPS, artinya kami akan melakukan pengawasan untuk memastikan jumlah surat suara termasuk 2% surat suara cadangan untuk DPTB yang akan distribusikan ke setiap TPS” ucapnya.

“Kemudian untuk kotak suara, itu biasanya ada tambahan sebanyak 5 buah. Tapi itu bukan untuk ke TPS melainkan untuk pengiriman dari PPK ke KPU,” ungkap Dedi Priyadi.

Saat ditanya perihal gudang penyimpanan logistik pemilu untuk di Kecamatan Juntinyuat, Saefudin mengatakan tempatnya sudah disiapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan forkopimcam Juntinyuat sesuai  dengan kebutuhan ruang untuk gudang logistik pemilu.

“Kami telah melakukan koordinasi bersama TNI, Polri dan Forkopimcam yang terlibat, untuk menentukan gudang logistik pemilu tersebut. Rencananya di UPTD Agribisnis,” jelasnya.

Saefudin juga menambahkan bahwa berdasarkan koordinasi dari sisi keamanan sudah layak dan steril, mengingat tempat tersebut sudah bertralis dan aman dari jangkauan pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

“Adapun untuk logistik yang dianggap rusak atau tidak layak, hal itu pihak kami belum menerima Perbawaslu terkait jumlah logistik yang rusak dan ketentuan antisipasinya,” ungkapnya.

Jadi tambahnya, pihaknya akan tetap berpedoman pada yang telah disebutkan tadi, yakni Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas dan Tepat Waktu.

“Kalau ditemukan yang rusak, jika dimungkinkan hari itu diganti, harusnya diganti hari itu juga. Daripada nantinya menghambat proses pemungutan suara” tegasnya. (Toro)

Suara Indonesia News  – Purwakarta. Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan lantik 13 kepala desa yang tersebar pada 8 kecamatan hasil Pilkades serentak gelombang kedua yang telah digelar pada 22 Oktober 2023 lalu.

Pada prosesi pelantikan yang digelar di Pendopo Pemkab Purwakarta, Kamis 07 Desember 2023 itu, tampak hadir Sekda Purwakarta Norman Nugraha dan jajaran DPMD setempat yang dipimpin Jaya Pranolo, Ketua Komisi I DPRD Purwakarta Nina Heltina yang juga Ketua MPC PP Purwakarta, serta sejumlah pejabat perangkat daerah lainnya.

Kepala DPMD Kabupaten Purwakarta, Jaya Pranolo mengucapkan syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilkades serentak gelombang kedua tahun 2023 ini.

Menurutnya, secara umum, penyelengaraan Pilkades serentak untuk memilih 13 Kades periode 2023-2029 telah berjalan dengan lancar dan aman, hingga pada hari ini para kades terpilih dapat dilantik dan diambil sumpahnya oleh Penjabat Bupati Purwakarta pun berjalan dengan hidmat.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Penjabat Bupati yang telah melantik dan mengambil sumpah para kades terpilih periode 2023 -2029 dan telah memberikan amanah, sambutan dan catatan penting bagi mereka tentang tupoksi, peran, tantangan dan harapan kepada para kades terpilih,” pungkasnya.

Berikut Daftar Kades Terlantik :

1. 1. Muhammad Muhyi, Kades Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur.
   2. Handri Surahman, Kades Cibinong, Kecamatan Jatiluhur.
   3. Nono Supriatna, Kades Jatimekar Kecamatan Jatiluhur.
   4. Jaya Permana, Kades Parakanlima Kecamatan Jatiluhur.
   5. Bastomi, Kades Liunggunung, Kecamatan Plered.
   6. Yusup, Kades Linggarsari, Kecamatan Plered.
   7. Ae Saepudin, Kades Sempur, Kecamatan Plered.
   8. Nurdin, Kades Sukajadi, Kecamatan Pondoksalam.
   9. Iwan Setiawan, Kades Gardu, Kecamatan Kiarapedes.
   10. Sulaeman Purba, Kades Cicadas, Kecamatan Babakancikao.
   11. Sulaeman, Kades Cikadu, Kecamatan Cibatu.
   12. Engkos Koswara, Kades Cianting Kecamatan Sukatani.
   13. Dede Krismayadi, Kades Cipeundeuy, Kecamatan Bojong. (fuljo)

Suara Indonesia News – Kabupaten Rote Ndao. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui dinas PUPR telah selesai di Kerjakan, perbaikan Jembatan Kuli telah selesai dan kini dapat dilalui oleh kendaraan.

Jembatan Kuli, sebagai satu-satunya akses Jalan penghubung antara Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote Barat Daya, kini sudah berfungsi kembali setelah mengalami kerusakan parah.

Masyarakat dari kedua kecamatan Lobalain dan kecamatan Rote Barat Daya sudah dapat melintasi Jembatan Kuli dengan nyaman.

Sebelumnya ketidaknyamanan akibat kerusakan yang signifikan. Pekerjaan perbaikan ini dilaksanakan menggunakan Anggaran Pos Belanja Tak Terduga (BTT), sebagaimana diungkapkan oleh Ferdinan Ndun,ST Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Rote Ndao yang dikonfirmasi media, Kamis 7 Desember 2023 di ruang kerja nya.

Ferdinan Ndun menyampaikan, “Pekerjaan perbaikan Jembatan Kuli merupakan hasil instruksi dari Bupati Rote Ndao untuk segera dilaksanakan melalui Pos Belanja Tak Terduga. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mengatasi kesulitan akibat rusaknya jalan akses utama antara Kecamatan Lobalain dan kecamatan Rote Barat Daya.”

Dengan rampungnya proyek pekerjaan perbaikan jembatan kuli  ini, diharapkan mobilitas masyarakat kembali pulih dan aktivitas ekonomi di dua kecamatan tersebut dapat berjalan lancar seperti biasa.

Di Akhir dari perbincangan Ferdina Ndun mewakili Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastuktur guna meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Rote Ndao.”Jelas Ferdinan.

Reporter:Dance Henukh