Suara Indonesia News – Rote Ndao. Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Carli Lian, memberikan pokok-pokok pikiran DPRD melalui pembahasan Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan selanjutnya ditetapkan sesuai APBD. Carli Lian mengungkapkan bahwa alokasi anggaran di DPRD, termasuk perubahan dan anggaran induk, diputuskan di tingkat dewan.

Setiap dinas menerima anggaran sesuai dengan jenis belanja, mencakup belanja motor air, sapi, dan pukat. Dalam penjelasannya, Ia rinci alokasi anggaran tahun 2022, mencapai Rp 50 juta per anggota DPRD, dengan distribusi ke kecamatan seperti Pantai Baru, Rote Tengah, dan Rote Selatan.

“Dana pokir tahun 2022 sebesar Rp 50 juta per anggota telah diajukan, dengan usulan 100 juta untuk tahun berikutnya,” ungkap Carli Lian pada Kamis 7 Desember 2023.

Carli Lian menegaskan, bahwa harga barang disesuaikan dengan penetapan dari dinas terkait sebelum masuk ke anggota DPRD, meskipun Ia akui keterbatasan pengetahuan tentang harga sebenarnya.

Mengenai transparansi, Carli Lian memastikan bahwa semua kegiatan, pembahasan, hingga distribusi barang diawasi secara cermat.

“Anggota DPRD hanya membahas program, dan OPD teknis yang bertanggung jawab melaksanakan program, tidak memiliki akses langsung ke uang tunai,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian, Salmun Haning, menjelaskan alokasi anggaran Pokir tahun 2022 – 2024 untuk 25 anggota DPRD, Dinas Pertanian mengalokasikan dana untuk pengadaan motor air dan pompa hama.

“Proses pengusulan Pokir melibatkan verifikasi lapangan oleh dinas teknisi, terutama terkait calon penerima manfaat,” ucap Salmun Haning.

Lanjut, Hermanus Haning,  Kepala Dinas Peternakan, menjelaskan alokasi anggaran Pokir untuk 25 anggota DPRD yang juga terbagi pada tiga OPD, termasuk peternakan.

“Anggaran peternakan ditujukan untuk pengadaan ternak seperti Sapi, Bibit Babi, dan Bibit Kambing, dengan verifikasi lapangan untuk memastikan penerima manfaat,” ucap Kepala Dinas Hermanus Haning.

Selanjutnya, Yusup Benyamin Messakh Dinas Kelautan dan Perikanan menambahkan bahwa alokasi anggaran pokir untuk kelautan dan perikanan mencakup berbagai barang, dari Pukat hingga Mesin Diesel.

“Variasi jenis barang yang diajukan mencerminkan diversifikasi alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan sektor kelautan dan perikanan,” ucap Yusup.

Dengan demikian, kata Yusup, untuk penggunaan anggaran pokir di Kabupaten Rote Ndao mencerminkan perhatian pada kebutuhan beragam sektor, dari pertanian dan peternakan hingga kelautan dan perikanan.

Reporter : Dance Henukh

Suara Indonesia News – Indramayu. Panwascam Juntinyuat melakukan  Konferensi Pers Pengawasan Masa Kampanye yang diadakan di kantor panwascam Juntinyuat yang beralamat di jl. Kartini Rt:008, rw:002 Desa Juntinyuat Kabupaten Indramayu, Kamis (07/12/2023).

Acara yang berjalan dibuka langsung oleh Ketua Panwascam Juntinyuat Saefudin, S.Pd.,  serta didampingi oleh beberapa divisi di antranya Dedi Priyadi, S.Pd. Divisi PPPS, Syifaus Syarif Divisi HP2HM, serta dihadiri oleh PKD se Kecamatan Juntinyuat. Satpol PP, dan beberapa rekan-rekan media.

Seafudin, S.Pd.,  selaku Ketua Panwascam Kecamatan Juntinyuat menyampaikan “pada tahapan masa kampanye ini merupakan prioritas pertama kami adalah penguatan lembaga internal baik PKD maupun kesekretariatan Panwascam Juntinyuat agar pengawasannya bisa berjalan dengan baik dan optimal, Adapun masa tahapan kampanye ini dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, la berharap untuk anggota dan personel Panwas Kecamatan Juntinyuat termasuk 12 pengawas Keluarahan/Desa Se Kecamatan Juntinyuat dapat bekerja semaksimal mungkin dalam mengawasi secara baik para peserta pemilu agar tidak ada yang melanggar saat masa kampanye,” ujarnya.

Adapun hal-hal yang dilarang dalam kampanye meliputi Mempersoalkan dasar negara, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama ras golongan calon peserta pemilu, menghasut dan mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan, merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye, Menggunakan fasilitas pemerintah tempat ibadah, tempat pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari gambar dan atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan, juga dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye.

Seafudin, S.Pd., juga menegaskan kepada semua unsur baik penyelenggara maupun unsur ASN TNI POLRI Kepala Desa Perangkat Desa termasuk anggota BPD itu Harus Netral.

“Alhamdulilah kami pun sudah melaksanakan sosialisasi dan Imbauan kepada intansi-intansi pemerintahan di lingkungan kecamatan Juntinyuat” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Syifaus Syarif selaku Kordiv HP2HM menegaskan “dalam tahapan kampanye, Panwaslu berpedoman pada UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang kampanye Pemilu, PKPU Nomor 15 tahun 2023 kampanye Pemilu, dan PKPU no 20 tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU 15 Nomor 2023 tentang Kampanye Pemilu” ucapnya.

“Panwaslu Juntinyuat beserta seluruh PKD Se Kecamatan Juntinyuat disamping melakukan tahapan Pemilu terkait Pengawasan pelayanan pindah memilih bagi DPTB dan DPK yang dilakukan PPS dan PPK kami juga akan mengawasi kesiapan gudang logistik dan Pengawasan tahapan kampanye dalam pengawasan zona pemasangan APK dan tempat untuk rapat umum (kampanye terbuka) di wilayah kecamatan Juntinyuat”, tambahnya.

Dedi Priyadi, S.Pd Divisi PPPS juga menambakan “dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan, pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai ketentuan peraturan, Kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan. Meskipun dengan alasan subjektif lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan, tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi. Untuk itu harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional, hal ini disebut sebagai ‘politik pengawasan” pungkasnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Padang lawas. Aliansi wartawan Rokan hulu dan wartawan padang lawas melakukan aksi demo di depan kantor kejaksaan negeri Padang lawas kamis 7 /12/2023 .

Dalam aksinya di depan kantor kejaksaan negeri Padang lawas puluhan wartawan dan keluarga korban penganiayaan meminta kepada kejaksaan negeri sibuhuan agar menuntut para pelaku penganiayaan terhadap warga dan wartawan yang terjadi di dusun kali kapuk desa sungai korang tanggal 28 April 2023 lalu , agar di hukum seberat beratnya sesuai undang undang pidana kenganiayaan .

Selain itu massa berharap jaksa bisa memasukan pasal berlapis terhadap pelaku sesuai dengan undang undang no 40 tahun 1999 mengingat Korba adalah seorang wartawan yang sedang menjalankan tugas sebagai awak media saat penganiayaan terjadi .

Menurut Ramlan Lubis sebagai kordinator aksi , wartawan dalam menjalankan profesinya di lindungi undang undang yaitu UU no 40 thn 1999 , sepatutnya pelaku penghalangan tugas wartawan bisa di jerat dengan UU no 40 apa lagi wartawan tersebut sempat mendapak perlakuan kasar dari pelaku .

“Fungsi tugas wartawan jelas sudah di atur dalam udang undang , pelaku menghalang halangi tugas kerja wartwan dapat di jerat dengan pasal no 40 thn 1999 dengan ancaman yang cukup tegas” ujar Ramlan

Sementara usai melakukan orasi massa dari awak media Rohul dan Palas langsung di trima pihak kejaksaan negeri Sibuhuan , di depan massa pihak kejaksaan negeri Padang lawas dalam hal ini di wakili kasi penuntut umum Rikardo Simanjuntak, berhaji akan menerima aspirasipara para awak media ,

Rikardo Simajuntak mengungkapkan kasus penganiayaan seorang wartawan. Dan seorang warga saat ini sudah dalam proses persidangan dan di perkirakan Minggu depan sudah masuk dalam proses pembacaan tuntutan .

” Kami menerima aspirasi Rekan rekan awak media Rahul dan Palas , kami akan benar benar terbuka dalam penanganan kasus ini , kasus ini sudah beberapa kali sidang dan sudah masuk dalam jadwal tahan pembacaan tuntutan Minggu depan ” ungkap Rikardo

Setelah menyerahkan naskah tuntutan kepada pihak kejaksaan massa membubarkan diri dari halaman kantor kejaksaan negeri Padang lawas , namun massa mengancam bila aspirasimereka tidak di anulir massa dari awak media mengancam akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih banyak lagi. (Rizky Zulianda)

Suara Indonesia News – Medan. Pengurus DPW IMO (Ikatan Media Online) Indonesia  Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 resmi dilantik di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Jl. Pangeran Diponegoro no.30 Kotamadya Medan, pada Kamis pagi sekira pukul 08.00 s/d Selesai.(07/12/2023)

Pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Ketua Umum DPP IMO Pusat Yakub Ismail S.E. M.M., yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPP IMO Indonesia Bapak Safrul Daulay S.H. M.M. CCPS, dan Wakil Sekretaris Jenderal Hironimo Bonase kepada Ketua DPW IMO Sumut yang baru saja dilantik H.A. Nuar Erde, Sekretaris Fajar Trihatya S.E., Bendahara Yuni D. Piliang Amd. S.H., beserta Jajaran Pengurus dan Anggota lainnya, disaksikan langsung oleh Dewan Pembina DPW IMO Sumut Handoko Hardjono (Channel88), Dirut PDAM Tirtanadi Sumut Bapak Kabir Bedi serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Dr. Ilyas S. Sitorus.

Ketua DPW IMO Sumut H.A. Nuar Erde, mengucapkan rasa terima kasih kepada para rekan-rekan seperjuangan di IMO Sumut.

“Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan keluarga di IMO Sumut yang hingga saat ini mempercayai saya menahkodai perahu besar IMO Sumut”, katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih Kepada stakeholder yang telah berkontribusi mensukseskan acara. “Semoga kemitraan dengan stakeholder terkait yang selama ini terjalin baik terus berkesinambungan”, pungkasnya.

Ia pun berharap, IMO Sumut dapat terus eksis memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat lewat pemberitaan yang mengedepankan kerja-kerja jurnalistik secara proporsional.

“Dalam waktu dekat kita juga akan menghadapi tahun politik Pilpres, Pileg dan Pilkada di Tahun 2024 tentunya tidak terlepas nantinya ada perkara hukum dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu)”, ungkapnya.

Di sela-sela acara Pelantikan IMO Provinsi Sumatera Utara, Koordinator Liputan Nasional Media Online Suaraglobal.id Bung Joe Sidjabat yang sekaligus sebagai Pengurus Biro Hukum dan Advokasi DPW IMO Sumut mengingatkan sejak 28 November yang lalu hingga 10 Februari 2024 adalah masa kampanye dan kepada para elite politik untuk senantiasa bersikap dewasa, santun, dan toleran dalam menghadapi Pemilu 2024.

Guna untuk menghindari sikap dan perilaku yang dapat merusak demokrasi seperti golput, money politics, politik identitas, politik dinasti, ujaran kebencian, provokasi dan jangan coba coba untuk berlaku curang karena Dalam pandangan di seluruh Elemen masyarakat, sepanjang KPU  dengan tegak bersikap Adil, terutama tidak disetir oleh pihak pihak  lain, selama itu pula Persatuan dan kesatuan akan tetap terawat dengan baik.

“Mari kita lakukan kampanye secara damai, sehat, dan beradab, tanpa menjelek-jelekkan atau penyerangan calon lain. Mari kita hormati hak dan pilihan orang lain, tanpa memaksakan pilihan kita. Saya yakin dan percaya, bahwa kita semua memiliki niat dan harapan yang baik untuk bangsa dan negara. Marilah kita bergandengan tangan, Bersatu padu, dan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi kita, jaga persatuan dan kesatuan. Apalah arti kemenangan kalau kemudian bangsa ini terpecah belah”, ujar Aktivis Media berdarah Batak Toba ini dalam keterangannya.

Lanjut dalam Orasinya DR. Sakhyan Asmara MSP, juga menyebutkan Pemilu 2024 harus dijadikan momentum untuk menunjukkan komitmen terhadap demokrasi. Pemilu 2024 merupakan kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas dan integritas sebagai warga negara, dengan menggunakan hak pilih secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab.

“Tentunya tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan perdamaian bangsa dan negara dalam proses demokrasi yang berlangsung agar berjalan dengan baik dan sukses”, lanjutnya.

Kemudian ia menerangkan bahwa Pemilu adalah cerminan dari implementasi demokrasi bukan sekadar persoalan menang atau kalah, tetapi tentang upaya merawat tenun kebangsaan yang telah dirajut selama 78 tahun sejak Indonesia Merdeka.

Maka dari itu, baik dalam pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, upaya untuk menjalani proses politik yang demokratis, tanpa mengumbar sentimen SARA ataupun menebar pesan-pesan kebencian akan menjadi kunci terjaganya marwah demokrasi.

“Dalam demokrasi kita mengharapkan partisipasi bukan sebatas mobilisasi Tetapi bagaimana partisipasi itu terwujud jika publik secara kolektif tidak pernah merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting pada berbagai level. Politik jangan menjadi semacam proses ‘BELI PUTUS’, di mana setelah pemilu berakhir, berakhir pula hubungan antara konstituen yang memilih dengan wakil rakyat yang dipilih”, ujarnya lagi.

Kita meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bermain api dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Supaya semua proses tahapan Pemilu 2024 terhindar dari praktek kecurangan.

“Kita meminta agar penyelenggara tidak melakukan berbagai kecurangan karena itu akan merugikan bangsa dan negara, penyelenggara harus bersungguh-sungguh memperhatikan ini”.

“Tidak bermain api dalam proses penyelenggara demokrasi, supaya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia tetap terjaga dan juga dapat melahirkan Presiden dan wakil Presiden yang  Berintegritas”, tutup Bung Joe. (Rizky Zulianda)

Suara Indonesia News – Indramayu. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu mengikuti kegiatan pengukuhan pengurus Federasi Kempo Indonesia (FKI) Jawa Barat, sekaligus peresmian graha FKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat, Kamis (07/12/2023).

Selain pengukuhan pengurus dan peresmian graha FKI, dalam kegiatan yang diselenggarakan di Aula Soepomo Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar ini juga dilakukan perayaan Hari Ulang Tahun (Hut) FKI ke-5 Kanwil Kemenkumham Jabar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono.

Hero, yang hadir bersama 8 orang petugas Lapas Indramayu juga mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan Ham, Pimti Pratama Sekretariat Jenderal Kemenkumha, Para Kepala Kantor Wilayah, Pimti Kanwil Jabar, Ka. UPT Jawa Barat, serta para tamu undangan lainnya.

Kalapas beserta 8 petugas yang hadir tersebut merupakan bagian dari Kempo Kemenkumham Jabar. Hero menyampaikan, bahwa kegiatan yang diselenggarakan tersebut sesuai dengan surat Kakanwil Nomor : W.11-UM.01.01-14905.

“Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat Kakanwil Nomor: W.11-UM.01.01- 14905  Pemusatan Latihan dalam rangka Pengukuhan Pengurus Federasi Kempo Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Peresmian Graha Federasi Kempo Indonesia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat,” kata Hero. (Toro)

Suara Indonesia News – Indramayu. Puluhan warga mendatangi Kantor Desa Kedokan Bunder, Mereka sudah menunggu pembagian bantuan beras sejak Pagi Padahal, waktu pembagian beras sudah dijadwalkan. (07/12-23)

Warga yang berkumpul merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak mendapatkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP). Salah satunya Nani, warga Desa Kedokan Bunder.

“Harga Beras Masih Tinggi, Warga Pilih Kualitas Medium” ujarnya.

Setelah mengantre untuk pengecekan kelengkapan persyaratannya, Nani bisa membawa pulang 10 kilogram beras. “Alhamdulillah, senang banget dan bisa mengurangi beban ekonomi keluarga” kata Nani.

Nani mengaku terbebani dengan harga beras yang mengalami kenaikan. Karena itu, saat mendapat kabar ada bantuan beras dari pemerintah, la sumringah. “Bisa mengurangi beban pengeluaran kwalitas berasnya juga bagus” ujarnya. (Toro)