0

Suara Indonesia News – Cirebon. Kapolresta Cirebon. Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kabag Ren, Kasat Binmas, dan Kapolsek Pabuaran, Rabu (6/12/2023). Upacara sertijab tersebut berlangsung di Lapangan Apel Mapolresta Cirebon.

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yaitu, Kompol Acep Anda, S.H, M.H, yang sebelumnya menjabat Kasat Binmas Polresta Cirebon kini menempati jabatan baru sebagai Kabag Ren Polresta Cirebon menggantikan Kompol Sudiraharjo, S.H, yang berpulang pada 25 Oktober 2023.

Sementara jabatan Kasat Binmas Polresta Cirebon diemban AKP Nani Kusmayati, S.H, M.H, yang semula menjabat Kapolsek Pabuaran. Selanjutnya IPTU M. Soleh, S.H, diamanatkan untuk mengemban jabatan sebagai Kapolsek Pabuaran Polresta Cirebon.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, menyampaikan, mutasi jabatan di tubuh Polri merupakan hal biasa untuk meningkatkan kinerja personel. Menurutnya, mutasi juga menjadi kesempatan bagi personel Polri untuk menjalankan tugas-tugas di lini lainnya.

“Mutasi ini dalam rangka tour of duty dan area, sehingga diharapkan meningkatkan kinerja personel Polri sebagai jenjang pembinaan karir. Sehingga mutasi semacam ini merupakan hal biasa,” ujar Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H.

Ia mengatakan, seluruh personel Polri harus siap mengemban segala bentuk penugasan di semua lini yang membutuhkan. Tak terkecuali para Perwira yang harus selalu siap jika suatu saat nanti dipindah tugaskan ke daerah.

“Mutasi ini alami dalam tubuh Polri untuk penyegaran, promosi, sekaligus meningkatkan performa Polri, khususnya Polresta Cirebon dan Polsek jajaran,” kata Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H.

Pihaknya berharap, para personel yang menempati jabatan baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat terus melindungi, melayani, serta mengayomi masyarakat di wilayah hukum Polresta Cirebon. (Sendi)

0

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik Eti Herawati sebagai Wali Kota Cirebon sisa masa jabatan 2018-2023 di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (6/12/2023).

Pelantikan Eti Herawati sebagai Wali Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6216 tahun 2023.

Eti sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Cirebon menggantikan posisi Nashrudin Azis yang sesuai aturan Kemendagri harus diberhentikan secara hormat karena akan mengikuti pemilihan legislatif pada 2024.

Dalam sambutannya, Bey Machmudin berharap Eti Herawati langsung bergerak cepat menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholders untuk melanjutkan pembangunan yang menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Saya juga berharap ibu tentunya sudah menjalankan dengan baik komunikasi dengan kemitraan seluruh stakeholders, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, juga dengan segenap unsur perangkat daerah, agar tugas pembangunan terus berjalan dengan optimal,” ujar Bey Machmudin.

Saat menjabat sebagai Wali Kota, Bey juga mewanti-wanti agar Eti bisa menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional, berintegritas dan melayani sepenuh hati untuk masyarakat Cirebon.

“Saya mengingatkan agar tetap memegang teguh integritas, melayani dengan sepenuh hati dan juga profesionalitas,” sebutnya.

Tak lupa, Penjabat Gubernur mengingatkan agar ASN yang bekerja di Pemda Kota Cirebon tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

“Dalam kesempatan ini saya mengingatkan agar para ASN menjaga netralitas dalam pemilu karena netralitas adalah fondasi integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas negara,” kata Bey.

Bey juga berpesan agar mengantisipasi cuaca ekstrem terutama gelombang tinggi laut. Ia meminta agar Pemkot Cirebon mulai mengidentifikasi hal-hal yang kemungkinan terjadi apabila musim hujan terjadi di Kota Cirebon.

“Agar meningkatkan kewaspadan, kita sudah memasuki musim hujan dan Jabar deera rentan bencana longsor, banjir dan banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi,” sebutnya.

Tugas, wewenang, dan larangan bagi penjabat kepala daerah yang ditunjuk Pemerintah Pusat diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan tersebut, kewenangan Penjabat Kepala Daerah dibatasi dengan empat hal yaitu larangan melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran daerah, dan membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. (Sendi)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) miliki peran strategis dalan wujudkan generasi Bermartabat di Kabupaten Indramayu. Hal tersebut ditegaskan Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina ketika memberikan sambutan pada Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Perwakilan Ranting (DPR) dan Dewan Perwakilan Anak Cabang (DPAC) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Indramayu 2023, bertempat di Gedung PGRI Indramayu, Selasa (05/12/2023).

Menurut Nina, Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan non formal yang dapat meningkatkan masyarakat yang beriman dan bertakwa dengan meningkatkan keilmuan. Karenanya FKDT mempunyai peran yang penting untuk mewujudkan generasi yang baik dengan ditunjang dengan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak agar terwujud generasi bermartabat.

Sebagai bentuk dukungan kepada kegiatan FKDT, Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan dukungan berupa bantuan hibah sebesar 13 miliar dari APBD Kabupaten Indramayu kepada guru madrasah.

Hibah tersebut telah diatur oleh Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2023 tentang bantuan pendidikan FKDT dalam bentuk hibah untuk guru madrasyah, dan Keputusan Bupati Indramayu tentang besaran dana hibah tanggal, 6 Februari 2023.

“Dana hibah ini supaya dipergunakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Ini merupakan penyemangat untuk memajukan pendidikan di Indramayu dalam mendukung dan mewujudkan visi Indramayu Bermartabat,” kata Nina.

Sementara itu Ketua FKDT Kabupaten Indramayu Aspuri mengatakan, FKDT berkomitmen memajukan pembangunan dengan menanamkan pendidikan keislaman melalui lembaga madrasah diniyah.

FKDT Kabupaten Indramayu berdiri sejak 14 April 2012, kehadirannya merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi yaitu dengan menerapkan nilai-nilai ajaran islam dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Aspuri menambahkan, dalam bidang pendidikan, FKDT menyelenggarakan pengajaran dan pengembangan diniyah sesuai ajaran islam rahmatan lil’alamin untuk mempersiapkan anak didik yang terampil, berakhlak mulia dan cinta tanah air.

“Terima kasih kepada Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina yang selalu mendukung dan memperhatikan madrasah takmiliyah diniyah di Indramayu. Buktinya dengan memberikan hibah bantuan stimulan dana insentif bagi guru diniyah sebesar tiga belas miliar rupiah,” kata Aspuri.

Dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada para pemenang Pekan Olah Raga dan Seni antar Diniyah (Porsadin) ke-VII tingkat Kabupaten Indramayu tahun 2023, sebagai juara umum diraih oleh Kecamatan Balongan.

Dalam acara tersebut juga diserahkan donasi kemanusiaan untuk Palestina yang telah dikumpulkan oleh Baznas Indramayu yang akan disalurkan ke Palestina melalui Baznas Pusat sebesar Rp253.934.968,. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Ketua JPKPN Sultra Woroagi mengatakan, akan kembali ke Sultra untuk mencari dan melengkapi berkas perkara yang akan dilaporkan ke Kejagung RI. Terutama adanya dugaan yang melibatkan beberapa pemilik IUP yang berada di Kecamatan langkima dan Kecamatan Lasolo kepulauan kabupaten Konawe Utara. (06/12-23)

Woroagi menegaskan saat memberikan keterangan disalah-satu hotel dijakarta, bahwa lokasi lahan legal banyak beredar dokumen terbang dan pembuatan surat – surat penting untuk kelengkapan berlayar, tegasnya.

Awak media mempertanyakan langka apa yang akan dilakukan JPKPN Sultra terhadap dugaan itu, Woroagi menegaskan bahwa di kabupaten Konawe Utara itu, terkesan usaha pertambangan sangat amburadul tidak tertib mulai dari lingkungan, sampai proses pengambilan material orr nikel yang semberawut itu yang dilihatnya saat Kunjungan dua kali di kecamatan langkikima dan Lasolo kepulauan.

Lebih parahnya lagi ada perusahaan yang IUP tumpang tindih dan sedang berproses hukum tetapi proses pertambangan juga masih berjalan. Sejak pantaun kami pada bulan Juni sampai sekarang, JPKPN Sultra sudah mengantongi 70 % nama pemilik IUP yang menambang tidak mengikuti ketentuan dan melakukan penjualan dengan memakai dokumen yang bukan berasal dari dokumen pemilik IUP itu sendiri.

Woroagi menyayangkan hal demikian terjadi, karena beberapa pengusaha pertambangan hanya memikirkan pertambangan tapi lupa dengan aturan dan hak – hak masyarakat terkadang diabaikan, perlu diperbaiki atau lokasi pertambangan di Sultra sebaiknya di tutup dulu dan izin – izin di data ulang dan di aktifkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun masalah Pemerintah dan APH yang tidak bisa bertindak profesional baiknya dilakukan perbaikan jika perlu di pindahkan saja di Papua, pada Prinsifnya JPKPN Sultra akan menghadap ke Instana Presiden RI untuk  menyampaikan dan sementara dijadwalkan waktunya sembari saya persiapkan berkas – berkas pendukung yang lengkap agar ketika penyampaia laporan langsung di skak mati saja semuanya. Tegas Ketua JPKPN Sultra. (Rls)

0

Suara Indonesia News – Rote Ndao. Situasi kasus korupsi Dana COVID-19 di Kejaksaan Negeri Rote Ndao semakin kompleks dengan adu tanggung jawab antara pihak Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Menurut Dr. Aksi Sinurat, SH.,M.Hum Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum UNDANA Kupang ini.

Permasalahan ini menunjukkan kelemahan dalam penanganan kasus korupsi. Ketika dihubungi via telepon oleh awak media Selasa, 5 Desember 2023.

Menurut keterangan dari Kasi Pidsus Anton Susilo, BPKP disalahkan karena belum menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara, meskipun surat telah dikirimkan minggu sebelum gelar perkara pada 14 November 2023.

Dr. Aksi Sinurat  SH., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum UNDANA menyoroti bahwa saling lempar tanggung jawab ini menciptakan citra buruk dan kecurigaan publik terhadap kejaksaan.

“Sangat disayangkan mereka saling menyalahkan. Ini bukan saatnya lempar tanggung jawab. Publik mencurigai kejaksaan, seharusnya mereka tidak lempar tanggung jawab jika sudah berhubungan dengan BPKP,” ungkap Dr. Aksi Singkat.

Lebih lanjut, Dr. Aksi Sinurat, menyayangkan lambatnya penanganan BPKP dalam kasus ini. Dalam dua minggu, seharusnya sudah ada hasil gelar kerugian negara.

“BPKP harusnya tidak perlambat-lambat penanganan. Waktu dua minggu cukup untuk mendapatkan hasil perhitungan,” tambahnya.

Dalam konteks hukum tata negara, Dr. Aksi Sinurat menegaskan bahwa BPK adalah lembaga yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Bab 8 Ayat 1. Tugasnya adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara.

Dr. Aksi Sinurat  SH., M.Hum menyoroti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang melakukan audit keuangan selain BPK.

“Saya harap Kasi Pidsus Kejaksaan Rote, memahami perbedaan antara BPKP dan BPK. BPKP adalah lembaga auditor internal pemerintah, bisa diintervensi. BPK mandiri dan independen,” ungkap Sinurat.

Dalam pandangannya, Kejaksaan seharusnya memahami mekanisme dan standar perhitungan keuangan negara. Meskipun ada lembaga audit internal di daerah, seperti Badan Pengawasan Daerah, yang mengawasi keuangan daerah, penanganan kasus awal tetap menjadi tugas kejaksaan.

Dr. Aksi Sinurat menyoroti lambannya penetapan tersangka dalam penanganan kasus korupsi. Menurutnya, harusnya sudah ada dua alat bukti yang cukup. “Dalam menegakkan hukum, harus berproses melalui hukum materiil dan formil. Harusnya asas praduga bersalah diterapkan,” ujarnya.

Pernyataan Kasi Pidsus yang menyuruh media bertanya kepada BPK dinilai tidak tepat oleh Sinurat. “Saya sangat menyayangkan kata-kata seorang kasi pidsus seperti itu. Harusnya penyelesaian proses ini transparan dan berani menjelaskan kebenaran,” tegasnya.

Dalam mengakhiri pernyataannya, Sinurat menekankan pentingnya memahami dasar hukum, terutama Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Harapannya, ANTON SUSILO dapat mendapatkan pencerahan terkait dasar hukum yang mengatur BPK dan BPKP.

Reporter: Dance Henukh

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Usia menarik dukungannya untuk pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD dan beralih mendukung pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Jumat kemari (24/11/2023). Relawan Benteng Jokowi (BeJo) langsung tancap gas dengan menggelar konsolidasi dan sosialisasi Prabowo -Gibran 02 dengan bentuk blusukan ke akar rumput.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Benteng Jokowi (BeJo), Zainal Azis saat diwawancarai, Rabu (5/12/2023) di Jakarta. Kata dia, Relawan BeJo juga menyiapkan program blusukan dengan bakti sosial dan bantuan susu, serta makan siang gratis.

“Kami (red-Relawan BeJo) akan tancap gas untuk kampanye dan sosialisasi Prabowo – Gibran 02 di akar rumput. Dimana program utamanya adalah Blusukan ke kampung-kampung, dusun-dusun, desa-desa dan pelosok-pelosok pedalaman,” kata Zaenal sapaan akrab Pengusaha Muda ini.

Menurut dia, semua pengurus 38 Propinsi dan ratusan pengurus Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan menggelar konsolidasi organisasi. Hal ini dalam rangka penguatan garis komando dan penguatan struktur organisasi Relawan BeJo.

“Semua jaringan Propinsi dan Kabupaten/Kota akan disinergikan dengan  Tim Kampanye Daerah (TKD) Propinsi dan Kabupaten/Kota Prabowo – Gibran 02 di seluruh Indonesia. Semua Relawan BeJo di Propinsi dan Daerah kita instruksikan untuk blusukan dengan menggelar baksos dan kegiatan sosial lainnya,” kata Zaenal.

Sementara itu Ketua Umum Benteng Jokowi (BeJo), Jak TW Tumewan mengatakan, Relawan BeJo di bawah jaringan-nya akan bergerak secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Yang mana gerakan Relawan BeJo tersebut berupa blusukan, bakti sosial, pembagian makan siang gratis, bersih-bersih kampung dan kegiatan lainnya.

“Relawan BeJo siap berjuang  untuk pemenangan  Prabowo-Gibran 02 di seluruh Propinsi di Indonesia. Tentunys akan banyak kegiatan sosial di bawah, agar Prabowo-Gibran 03 terus mendapat simpati dari masyarakat,” kata Papa Jak sapaan akrabnya.

Selain itu kata Dewan Pembina Aliansi Relawan Indonesia Maju (AR – iM) ini, ada program-program yang menjadi turunan Visi-Misi Prabowo-Gibran akan kita sosialisasikan secara maksimal. Terutama soal program Keberlanjutan Pembangunan, Hilirisasi Industri, Kredit Murah untuk Start Up Milenial, KIS Lansia, Dana Abadi Pesantren, Makan Siang Gratis Siswa, Bantuan Gizi untuk Ibu Hamil dan lainnya.

“Bagi Relawan BeJo Kemenangan Prabowo – Gibran adalah kemenangan semua rakyat Indonesia. Ayo kita semua dukung agar cita-cita yang tertuang dalam visi-misi Prabowo – Gibran. Sebab pasangan ini adalah Legacy Pemerintahan Jokowi – Amin yang harus dilanjutkan dan diperlukan keberlangsungan,” pungkas Papa Jak.

BeJo Alihkan Dukungan ke Prabowo – Gibran 02 

Sebelumnya kata Papa Jak, Relawan BeJo diinformasikan melakukan penarikan dukungan yang langsung disampaikan Sekjen Relawan Bejo, Zaenal Aziz. Dia menjelaskan alasan pihaknya menarik dukugan untuk Ganjar – Mahfud.

Terkait itu kata Papa Jak, sesuai fakta yang terjadi waktu itu, Zaenal Aziz datang ke Makassar. Saat itu Sekjen BeJp ini dilantik menjadi anggota ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia) pusat.

Zaenal menyampaikan langsung ke Pak Ganjar bahwa Benteng Jokowi mendukung Pak Ganjar Pranowo di 516 kabupaten/kota. Tapi ternyata pada saat kami sampaikan itu,

“Pak Ganjar sendiri langsung menjawab. Bahwa ketika saya kasih kartu nama Benteng Jokowi, Pak Ganjar bilang. Bahwa ‘Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar Pranowo’, itu disampaikan di depan teman-teman ICMI,” kata Papa Jak sebagaimana disampaikan Zaenal Aziz, Jumat lalu (24/11/2023).

Selanjutnya kata Zaenal Aziz menyebut. Saat itu pun langsung menyampaikan hal itu kepada Ketua TKRPP PDIP Ahmad Basarah. Namun, menurutnya, tidak ada kelanjutan kabar dari penolakan tersebut.

“Nah hal tersebut kami jelaskan lagi bahwa kami mendukung bapak. Setelah itu kami sampaikan. Dan saya sudah konfirmasi juga ke TKRPP PDIP Ahmad Basarah dan Sekjen Perindo Pak Rofiq. Ketika saya sampaikan dibalas ‘nanti akan di-clear-kan ke Pak Ganjar’ terus tidak ada konfirmasi lanjut,” ucapnya.

Karena itu lah kini Zaenal, Bersama Relawan BeJo memutuskan untuk mengambil sikap. Relawan Bejo se-Indonesia menarik dukungan untuk Ganjar – Mahfud.

“Maka kami menentukan sikap untuk menarik dukungan penuh kami di seluruh kabupaten/kota dan juga provinsi untuk kami alihkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming, tadi saya kirim foto dan video statemen kami yang sudah bertemu Mas Gibran di hari Selasa (21/11) kemarin,” pungkas Zaenal. (red)

0

Suara Indonesia News – Purwakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mencatat dalam dua hari terakhir telah terjadi bencana alam di beberapa titik yaitu Minggu dan Senin (3-4/12/2023).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purwakarta, Heryadi Erlan, menyebutkan bahwa ada 29 bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purwakarta selama dua hari itu.

“Saat ini Kabupaten Purwakarta sudah memasuki musim penghujan. Terkait hal itu, kami juga sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada,” ujar Heryadi Erlan saat ditemui media di Kantor BPBD Purwakarta, Jalan Punawarman Selatan, Selasa (5/12/2023).

Menurut Erlan, bencana alam yang terjadi pada awal Desember 2023 ini di antaranya adalah sembilan pohon tumbang, empat laporan angin kencang, tujuh longsor atau pergeseran tanah dan sembilan bangunan ambruk.

Erlan menyebutkan Kabupaten Purwakarta juga menjadi bagian daerah dengan status siaga darurat banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi serta tanah longsor di Provinsi Jawa Barat.

Dengan status itu, Erlan menjelaskan pihaknya telah menguatkan komunikasi dengan seluruh pihak terkait sebagai langkah antisipasi guna meminimalisasi dampak yang timbul dari bencana alam di pergantian musim ini. Sebab, potensi bencana seperti banjir, langsor, dan pohon tumbang masih mengintai wilayahnya.

Adapun yang paling diantisipasi, lanjut dia, itu bencana alam longsor dan pergerakan tanah. Untuk tanah longsor sendiri, hasil pemetaan jajarannya itu berpotensi terjadi di seluruh kecamatan yang ada.

Hanya saja, dari 192 desa/kelurahan yang ada di 17 kecamatan itu terbagi menjadi dua kelas. Yakni, sebanyak 38 desa masuk dalam kelas risiko longsor sedang, serta 154 termasuk ke kelas risiko rendah.

“Yang tinggal di perbukitan dan juga dekat dengan bantaran aliran sungai atau tebing ini juga berhati-berhati, karena memang saat ini intensitas hujan sudah cukup tinggi, terlebih wilayah Kiarapedes, Bojong, Pondoksalam kemudian juga kita mewaspadai pergeseran tanah di Panyindangan dan Tegalwaru,” ujar Erlan.

Selain itu ia juga menghimbau kepada pengguna jalan untuk lebih hati-hati. Mengingat saat ini, Kabupaten Purwakarta suddah dilanda hujan disertai dengan angin kencang.

“Bisa saja terjadi pohon runtuh. Selain itu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar,” katanya. (fuljo)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Dalam upaya memperkuat sinergi antar instansi pemerintahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Barat, pada Senin (04/12/2023).Dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pelayanan publik di wilayah Jawa Barat ini, R. Andika Dwi Prasetya selaku Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat disambut oleh tuan rumah Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Jawa Barat, Finari Manan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Heru Pudyo Nugroho, Kepala Kanwil DJKN Provinsi Jawa Barat, Tavianto Noegroho, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Erna Sulistyowati.

Kepala Kantor Imigrasi Bandung, Agung Pramono, turut berpartisipasi dengan membuka layanan pembuatan paspor kolektif, yang disebut sebagai “goes to Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai.” Hal ini sebagai wujud konkret dari upaya meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor.

R. Andika Dwi Prasetya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, menyampaikan bahwa rapat tersebut penting untuk sinergi antar lembaga.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi sinergi antar lembaga. Kita bersama-sama harus terus bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik,” katanya.

Sementara, Erna Sulistyowati, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, menekankan bahwa koordinasi antar instansi pemerintah merupakan hal yang sangat krusial.

“Koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah sangat krusial. Dengan bersinergi, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini menciptakan suasana kerja sama yang produktif. Turut dibuka layanan pembuatan paspor kolektif oleh Kepala Kantor Imigrasi Bandung, Agung Pramono, sebagai bentuk inovasi pelayanan publik. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Provinsi Jawa Barat. (Toro)