0

Suara Indonesia News – Indramayu. Ayam geprek biasanya identik dengan sambal yang dibuat dari perpaduan terasi dan cabai. Namun berbeda dengan ayam geprek yang satu ini, rasa pedas yang dihasilkan tidak hanya berasal dari cabai biasa juga yang pedasnya sangat mengigit.

Bagi masyarakat yang menyukai pedas, ayam geprek Dapur Dini berada di Desa Widasari blok 3 dapat dikunjungi untuk mencicipinya Ayam Geprek dengan tempat sederhana hanya menggunakan gerobak.

Dini selaku pemilik sekaligus penjual mengatakan ide pembuatan ayam geprek berawal dari masa-masa sulitnya dan berlangsung selama 3 tahunan.

“Gara-gara udah nggak makan lagi dulu waktu berumah tangga, kita mau berusaha tidak tahu apa-apa, jadi terbentuk ide membuat ayam geprek”, tuturnya,Jumat (03/11/2023).

Selain ayam geprek,terdapat juga menu lain yang ditawarkan. Menu lainnya es boba dan lauk pauk yang senantiasa memanjakan lidah.

Kedai ini selalu ramai pengunjung yang didominasi oleh masyarakat setempat.

“Setiap hari juga rame dan buka dari hari senin sampai sabtu di hari minggu libur karena waktunya beristirahat.

“ayam geprek ini 1 paket berikut nasi dihargai cuma 10.000 yang murah meriah,ujarnya. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Pj Bupati Konawe Dr. Harmin Ramba, SE. MM, resmi  melantik Trinop Tijasari Harmin sebagai ketua pengurus dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda) periode 2023-2024, Kamis (2/11/2023).

Acara pelantikan tersebut berlangsung di aula BKPSDM Konawe dan dihadiri oleh Ketua DPRD Konawe Ardin serta jajaran OPD serta seluruh pengurus Dekranasda periode 2023-2024.

Ketua Dekranasda Konawe, Trinop Tijasari Harmin mengatakan dengan pengurus Dekranasda yang baru semoga dapat memajukan dan mengembangkan program kerja yang lebih terukur.

Trinop menambahkan sesuai dengan tujuan Dekranasda menggali, mengembangkan, dan melestarikan warisan budaya bangsa dan membina pengrajin.

Lanjut Trinop, pihaknya berharap agar dekranasda dapat menjadi wadah para pengrajin untuk mengembangkan keterampilan dan manjadi sumber peningkatan kesejahteraan pengrajin.

“Serta dapat mempromosikan dan memasarkan produk hasil pengrajin,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Trinop dapat memfasilitasi pengrajin untuk dapat perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, dan merek paten.

Trinop melaporkan pihaknya bakal membangun kampung tenun di Ameroro serta meminta dukungan kepada pihak Pemerintah Daerah Konawe dan DPRD.

“Kami juga akan mengikuti Indonesia Fashion Week di Jakarta,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba mengatakan agar Dekranasda memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.

Harmin mengungkap pihaknya sepakat dengan akan diadakannya kampung tenun di Ameroro.

“Itu jangan hanya wacan, pemerintah mau apa disitu kalau perlu bikin gerai untuk menampung hasil dari para pengrajin,” jelasnya.

Lanjut Harmin, agar kemampuan yang dimiliki oleh pengurus Dekranasda dapat didmanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas organisasi sebagaimana visi misi dan tujuan.

Harmin berharap ditangan pengurus periode ini, Dekranasda Kabupaten Konawe agar dapat lebih maju relevan, seiring dengan tuntutan zaman serta mampu membaca kondisi dan kebutuhan rill di lapangan.

“Jika sekiranya kondisi hari ini produk para pengrajin kita tidak mampu bersaing dipasaran, maka Dekranasda diharapkan dapat menjadi fasiliitator dalam segala hal untuk peningkatan kualitas produk mereka mulai dari edukasi hingga menciptakan pasar buat mereka,” pungkasnya. (Red)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Pemkab Konawe, Sulawesi Tenggara, tandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konawe, di kantor Bupati Konawe, Kamis (2/10/2023).

Abuldan Ketua Bawaslu Konawe mengatakan, penandatanganan itu sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 pasal 13 ayat 2 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan Pilkada yang bersumber dari APBD.

“Alhamdulillah hari ini secara resmi telah dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Bawaslu dan Pemda Kabupaten Konawe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Abuldan.

Adapun besaran NPHD yang telah disepakati sebesar Rp. 24.990.292.000.

Ia menambahkan, dengan anggaran yang cukup besar yang diberikan negara melalui APBD murni Kabupaten Konawe tentu menjadi tanggung jawab besar Bawaslu Konawe dalam rangka pengelolaan anggaran Pilkada Tahun 2024.

“Tentu dalam mengelola anggaran sebesar ini kami akan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparan, akuntabel, efektif dan tepat sasaran dalam rangka mensukseskan Pilkada Tahun 2024,” tambahnya.

Selain itu, Abuldan juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemda Konawe dalam hal ini Pj Bupati Konawe yang telah memfasilitasi pihaknya dalam hal memberikan dukungan anggaran melalui APBD murni.

Harapan saya kedepanya Bawaslu dan pemerintah daerah, Forkopimda Konawe terus bersinergi demi suksesnya pemilu/pilkada secara sejuk dan damai tanpa ada riak-riak ditengah publik, ujarnya.

Melalui kesempatan ini saya mengajak  seluruh elemen masyarakat untuk ikut turut serta dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu/pilkada kedepanya, imbuhnya. (Red)

0

Suara Indonesia News – Duri. Kapolsek Mandau Kompol Hairul Hidayat, S.I.K., M.M., M.H. Kamis 02 November 2023 melepas keberangkatan 2 (dua) perwakilan masyarakat yang berasal dari wilayah hukum Polsek Mandau untuk mengikuti kegiatan Operasi Bibir sumbing pada hari Jum’at tanggal 03 November 2023 di RS Ibnu Sina Pekanbaru.

Adapun Pasien Bibir Sumbing yang akan mengikuti kegiatan Operasi Bibir Sumbing yang dilaksanakan oleh Polda Riau dalam rangka peringatan 32 Tahun pengabdian dari Akademi Kepolisian (Akabri) Angkatan Tahun 1991, antara lain Jhon Xena Simamora (Warga Kel. Talang Mandi, Kec. Mandau) dan Jerry Matthew (Warga Kel. Air Jamban, Kec. Mandau), dalam kegiatan ini Pasien tersebut akan didampingi oleh Bhabinkamtibmas setempat sepanjang pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di RS Ibnu Sina Pekanbaru.

Pasien Bibir sumbing yang berasal dari Wilayah Hukum Polsek Mandau tersebut juga turut menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Kapolda Riau atas pelaksanaan kegiatan Bhakti Sosial berupa pelaksanaan operasi gratis bagi pasien bibir sumbing dalam rangka peringatan 32 Tahun pengabdian dari Akademi Kepolisian (Akabri) Angkatan Tahun 1991 dan berharap agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan setiap tahunnya untuk meringankan beban dari masyarakat khususnya bagi pasien bibir sumbing yang kurang mampu. (Mus)

0

Suara Indonesia News – Palu. Upaya menciptakan Pemilu damai tahun 2024 Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) mengajak organisasi masyarakat (ormas), organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan elemen mahasiswa dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Paramashu Hotel, Palu, Kamis (02/11/2023).

Mengangkat tema “Peran serta ormas dalam menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai” menghadirkan narasumber dari Kesbangpol Sulteng Muhammad Husni Pettawali, S.STP,. MAP, Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun, S.Pd.i, M.A.P, Sekretaris umum MUI Sulteng Dr. H. Sofyan Thana Bachmid S.Pd., M.M, dan akademisi Drs. Amirudin Syam Sahib, M. Si.

Dalam sambutannya, Direktur Intelkam Polda Sultenf Kombes Pol Anggara Nasution, S.H,. S.I.K., M.M., CPHR.,CBA yang dibacakan oleh Kasubdit Kamsus Kompol Nixon R Singal, S.Sos., M.A.P mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut.

“Organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam mensukseskan pemilu 2024 mendatang” ungkap Kasubdit Kamsus Kompol Nixon.

“terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat serta menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Kami berharap setiap anggota ormas turut serta dalam mengawasi jalannya pemilu secara jujur dan adil yaitu menjadi saksi untuk mencermati setiap tahapan pemilu atau pilkada. Dengan demikian integritas pemilu dan pilkada akan selalu terjaga, harapnya.

Lebih lanjut pria berpangkat satu melati ini mengatakan dengan digelarnya  kegiatan FGD ini dapat menambah wawasan dalam membangun kedewasaan berpolitik menuju pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Sehingga harkat dan martabat serta kewibawaan masyarakat Sulteng akan terjaga, dengan tetap berpedoman pada 4 pilar demokrasi yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI yang menjadi satu kesatuan Ideologi Bangsa, tegas Kompol Nixon

“Kami ingatkan kembali bahwa setiap perbedaan dapat diatasi dengan cara yang damai dan menghormati hukum. konflik dan ketegangan hanya akan merugikan kita semua, mari kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga kedamaian dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan mengikuti aturan yang berlaku,” pungkasnya

Acara Focus Group Discusion ditutup dengan pelaksanaan deklarasi Pemilu damai  yang dilakukan Ormas, OKP dan elemen mahasiswa. (Sendi)

0

Suara Indonesia News – Banyuasin. Ribuan aktivis dan massa yang tergabung dalam tiga organisasi melakukan, Kamis (2/11/2023) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencopotan Pj Bupati Banyuasin dicopot. Hani Syopiar Rustam selaku PJ Bupati Banyuasin dinilai banyak melakukan dugaan pelanggaran hukum.

Mereka menuntut agar Mendagri Tito Karnavian dan DPRD Kabupaten Banyuasin memecat Pj Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam dari jabatannya. Massa aksi mengancam akan datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi sampai tuntutannya dipenuhi pemerintah pusat.

Tiga organisasi masyarakat ini membawa bendera bersama dengan nama Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan (CACA-SUMSEL). Selain itu, DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSK-1), dan Gerakan Pemuda Masyarakat Banyuasin Menggugat (GP-MBM).

Dalam pernyataan sikapnya, orator aksi massa menilai bahwa Pj Bupati Banyuasin telah melakukan sejumlah Pelanggaran. Diantaranya, terlalu jauh melibatkan adik kandungnya dalam mengatur pemerintahan.

‘Bahkan keluarganya mengklaim sebagai Pj Bupati swasta, yang bisa mengatur dan memutuskan segala persoalan di Kabupaten Banyuasin,” teriak Reza Fahlepie Koordinator Aksi CACA-SUMSEL orator massa aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Banyuasin.

Selain itu, Pj Bupati Banyuasin membuat keresahan di lingkungan pemerintahan. Mencoba mengubah struktur APBD-P1.A. 2023 dan APBD Induk tahun anggaran 2024 untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Serta mau merubah pedoman RPJMD 2024 2026.

Kemudian massa mendesak DPRD Kabupaten Banyuasin untuk merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri, melalui Gubernur Sumatera Selatan agar Pj Bupati Banyuasin segera diganti.

“Kami menuntut agar Pj. Bupati Banyuasin dicopot karena tidak mampu memimpin Banyuasin,” terang  Reza.

Editor: Syafrudin Budiman SIP

0

Suara Indonesia News – Rote Ndao. Dr. Togar Situmorang, seorang advokat dan pakar kebijakan publik, memberikan komentar terkait dugaan lenyapnya dana yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2023 di Desa Ina Oe dan Desa Daleholu. (02/11-2023)

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa (Pj) Desa Ina Oe dan Desa Daleholu memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang harus disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik dan kesejahteraan umum di desa, yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Dr. Togar Situmorang menyatakan, “Menurut undang-undang, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang harus akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pengaduan terkait masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.”

Selain itu, Dr. Togar Situmorang juga memberikan imbauan kepada kepala desa (Pj) untuk menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala bentuk tindakan korupsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan desa secara keseluruhan.

Kasus dugaan lenyapnya Dana Desa di Desa Ina Oe dan Daleholu merupakan perhatian serius, dan tindakan hukum akan diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan Dana Desa guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Reporter: Dance Henukh

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu memberikan pelatihan tata rias kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan, mulai Kamis 2 November 2023.

Pelatihan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Indramayu ini, akan berlangsung selama 12 hari kedepan dan diikuti oleh 16 WBP Perempuan.

Sebagai pelatihan awal, mereka dikenalkan dengan berbagai jenis perlengkapan yang dibutuhkan dalam tata rias serta teknik tata rias pada bagian alis.

Pelatihan tersebut disampaikan oleh Ani Yanti, yang merupakan instruktur dari BLK Disnaker Indramayu. Ia mengungkapkan bahwa antusiasme dari WBP Perempuan terhadap pelatihan tata rias ini sangat luar biasa.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono berpesan agar WBP Perempuan dapat mengikuti pelatihan tata rias dengan seksama, karena penuh manfaat.

“Ikuti kegiatan ini secara seksama karena penuh manfaat. Semoga kegiatan ini dapat menambah keterampilan untuk bekal manakala setelah bebas ada yang berniat untuk memulai usaha tata rias,” tutur Hero. (Toro)