Suara Indonesia News – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka dan menahannya dalam kasus rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan), Kamis (12/10) malam. Pengumuman resmi KPK ini menjawab pertanyaan besar dari sejumlah pihak atas status SYL, dan tersangka lainnya.

Pengumuman yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di markas lembaga antirasuah tersebut, Jakarta Selatan ini langsung direspons positif sejumlah elemen yang mendukung kinerja KPK ini.

“Penetapan resmi status tersangka oleh KPK atas nama SYL dan dua tersangka lainnya harus diapresiasi seluruh rakyat Indonesia. Sebab rakyat terus menyaksikan kiprah KPK dalam kasus ini. Kami percaya KPK telah bekerja secara serius dan profesional. Ini harus diapresiasi dan didukung penuh semua pihak,” terang Ketua Gerakan Selamatkan Negeri (GSN) Diah Warih Anjari, Jumat (13/10/2023).

Ketua Umum Relawan Jokowi Brigade #01 yang juga aktivis perempuan ini ikut mengapresiasi atas peran serta lapisan masyarakat memberikan laporan yang berisi tentang informasi dan data kepada KPK. Sehingga melalui bantuan masyarakat ini KPK bisa menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga menetapkan dan mengumumkan tersangka lebih cepat lagi.

“SYL (Syahrul YasinLimpo), Menteri Pertanian 2019-2024; KS (Kasdi Subagyono), Sekretaris Jenderal Kementetian Pertanian; MH (Muhammad Hatta), Direktur Alat dan Mesin Pertanian,” ujar Diwa sapaan Diah Warih mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dari sebuah video.

Kawal di Persidangan

Pegiat sosial ini berjanji mendorong KPK yang sedang bekerja mengungkap kasus pemerasan, gratifikasi dan pencucian uang dalam proses hukum di Kementan RI. Serta mengawal kasus itu sampai ke meja hijau hingga para pelaku kejahatan dijatuhkan vonis hukuman.

“Dukungan GSN tidak hanya pada tataran moril saja, tetapi juga aksi-aksi nyata hingga tersangka menjalani proses persidangan nanti,” tegas Diah Warih.

Terpisah, Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP-BP) mendesak pengungkapan penuh dugaan korupsi di lingkungan Kementan RI. Menurutnya, pihak-pihak di luar Kementan yang turut serta terlibat atau menikmati hasil korupsi harus diseret ke pengadilan.

“Biar pelaku korupsi dan pihak-pihak yang menikmati uang negara ini menanggung perbuatannya,” tegas pria yang biasa disapa Gus Din ini.

Praperadilan

Pada bagian lain, pakar hukum bidang Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Isharyanto sepakat bila independensi lembaga negara terjaga. Menurutnya, adanya gangguan-gangguan terhadap terhadap independensi lembaga negara menjadi ancaman serius, tidak saja pada lembaga terkait tetapi dengan hal yang lebih besar lagi yakni demokrasi di Indonesia.

“Konsolidasi demokrasi yang dicita-citakan sejak gelora reformasi hampir seperempat abad lampau menjadi tidak terlaksana. Salah satu diantaranya disebabkan gangguan terhadap independensi lembaga negara yang berorientasi kepada penegakan hukum seperti KPK,” ujar Isharyanto.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan RI. Salah satu tersangka yang hadir dalam pemeriksaan hari ini ialah Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono. Selain itu, dua tersangka lain telah mengonfirmasi ke KPK tidak bisa hadir.

Dua tersangka dimaksud ialah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. SYL dan Hatta tidak memenuhi panggilan penyidik.

Terpisah, SYL tak bisa hadir pemeriksaan dan meminta penjadwalan ulang ke KPK, karena harus melihat ibundanya yang sedang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan.

SYL sendiri diketahui telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Permohonan tersebut teregister dengan nomor perkara: 114/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka. (Red)

Suara Indonesia News – Medan. Polsek Medan Tuntungan beserta unit Reskrim tindak lanjuti pemberitaan di media diduga adanya aktivitas perjudian dadu di jl. Pales 7, Kec. Medan Tuntungan.

Unit Reskrim Polsek Medan Tuntungan yang di pimpin Kanit Reskrim IPTU ELIA KARO-KARO, turun ke lokasi mengecek   diduga ada aktivitas perjudian dadu di kedai Sembiring Jl. Pales 7, Pada Rabu malam (11/10/2023) pukul 19.40 Wib.

Setibanya di lokasi unit Reskrim Polsek Medan Tuntungan tidak menemukan adanya aktivitas Perjudian Dadu Seperti yang di beritakan di media online tersebut.

Dengan tegas Kanit Reskrim Polsek Medan Tuntungan IPDA ELIA KARO – KARO S.H, jika ada aktivitas perjudian segera laporkan kami akan tindak jika terbukti Adanya aktivitas seperti yang di beritakan di media online. “Masyarakat jangan ragu, laporkan, kalau terbukti kami akan tindak lanjuti segala jenis penyakit di masyarakat”, Tegas Elia.

Kapolsek Medan Tuntungan IPTU Christin Malahayati Simanjuntak S.S.,M.H, “Kami siap melayani dengan sepenuh hati, itu tugas kami sebagai penegak hukum, kalau ada terbukti melanggar hukum kami akan tindak tegas, masyarakat jangan ragu jika menemukan tindak pidana laporkan saja”, Terang Christin.

Masyarakat juga mengapresiasi kinerja Polsek Medan Tuntungan. (RIzky Z)

Suara Indonesia News – Indramayu. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan Panen Raya Padi musim kemarau di Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jum’at (13/10/2023).

Dalam panen raya ini, Presiden Joko Widodo turut didampingi Bupati Indramayu Nina Agustina dan Plt. Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo dengan meninjau langsung proses panen menggunakan mesin gilingan padi.

Dikatakan Presiden Joko Widodo, pengelolaan sistem irigasi pertanian di Desa Karanglayung sangat baik sehingga pada musim panen padi saat ini menghasilkan rata-rata per hektarnya 8 hingga 9 ton padi.

“Memang di Indramayu ini irigasi teknisnya bagus, tadi menanyakan ke petani 1 hektare bisa 8 sampai 9 ton. Rata-rata 8,6 ton per hektare,” katanya kepada awak media.

Di satu sisi juga kondisi harga padi pada masa panen musim kemarau mengalami peningkatan yakni Rp7.200 hingga Rp7.400 per kilogram. Sehingga diungkapkan Jokowi, petani di Kabupaten Indramayu saat ini tengah senang dan gembira.

“Harga gabahnya sekarang. Seneng semua petani, 7.200, 7.400. Semua petani senang,” ungkapnya.

Presiden Jokowi menambahkan, dengan dilaksanakannya masa panen padi di Kabupaten Indramayu juga untuk memastikan bahwa produksi padi tetap dalam kondisi baik meski diterpa dampak El Nino.

“Kita juga memastikan produksi itu masih baik. Meski ada super El Nino kita pastikan produksi baik tetapi memang terganggu sedikit oleh El Nino,” tambahnya.

Kepastian ini untuk memaksimalkan ketersediaan beras di Bulog tetap terjaga dan dapat berpengaruh pada perputaran harga beras dipasaran bisa menurunkan secara bertahap.

“Cadangan beras di Bulog 1,7 juta ton dan akan datang kembali perkiraan 500 ribu ton. Artinya cadangan pangan kita kondisinya disiapkan dan memang perlu masuk pasar agar harga beras menurun sedikit demi sedikit,” imbuh Jokowi.

Sementara Bupati Indramayu Nina Agustina menyampaikan, dengan kedatangan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Indramayu dalam panen raya padi ini menjadi penyemangat khususnya bagi para petani, bahwa produksi padi di Kabupaten Indramayu dalam kondisi baik meski terjadi El Nino.

Diharapkan Bupati Indramayu Nina Agustina pelaksanaan masa panen padi musim kemarau di Kabupaten Indramayu dapat berjalan sesuai harapan sehingga produksi padi dapat meningkat sebagaimana target yang telah ditentukan.

“Target panen padi di Kabupaten Indramayu kita inginnya 60% sudah 1,2 atau 1,3 juta ton. Nanti kita Insya Allah 40% lagi bisa mencapai 1,5 atau 1,6 juta ton. Kita harapkan meningkatkan seperti yang diharapkan Presiden,” ujarnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Indramayu. Bupati Indramayu Nina Agustina memastikan layanan publik di Kecamatan Pasekan berjalan prima sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Nina berkantor dan melaksanakan aktivitasnya selama 1 hari di Kantor Kecamatan Pasekan, Kamis (12/10/2023).

Datang di Kecamatan Pasekan, orang nomor satu di Kabupaten Indramayu tersebut langsung menuju ruang pelayanan dan menemui beberapa masyarakat yang tengah mengurus administrasi kependudukan.

Hal itu dimanfaatkan oleh Bupati Indramayu Nina Agustina untuk mengecek secara langsung kepada warga yang tengah menunggu pelayanan.

“Ibu ngurus apa? Dimintai bayaran engga oleh petugasnya ?,” tanya Nina kepada Ibu Salem Warga Desa Pasekan yang tengah mengurus update kartu keluarga.

Pada kesempatan itu, Nina pun mengingatkan kepada petugas yang melayani untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat apalagi jika yang membutuhkan pelayanan para lansia.

“Layani dengan baik ya, bantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal administrasi dan layanan lainnya,” pinta bupati.

Pada kegiatan berkantor di Kecamatan Pasekan tersebut, Bupati Indramayu juga menyerahkan dokumen adminitrasi kependudukan (KTP, KK, KIA, dan Akta Kelahiran) kepada masyarakat, menyerahkan bantuan kepada balita stunting, dan lainnya.

Selain memastikan layanan publik, Bupati Indramayu juga melakukan rapat koordinasi pemerintahan dengan berbagai instansi tingkat kecamatan, pemerintah desa, dan juga unsur lainnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Kupang. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT), Hutama Wisnu, minta dukungan media di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam penuntasan kasus korupsi di NTT.

Pasalnya, dengan adanya pemberitaan dari media dan dukungan dari insan pers, penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) dapat bekerja dengan penuh semangat guna menuntaskan kasus korupsi di NTT.

“Saya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, minta dukungan media dalam pemberitaan terkait kinerja penyidik dalam memuntaskan kasus korupsi di NTT,” kata Kajati NTT, Hutama Wisnu, Kamis 12 Oktober 2023.

Kajati NTT, Hutama Wisnu mengakui bahwa insan pers memiliki peran penting dan fungsi kontrol terhadap aparat penegak hukum (APH) khususnya pada Kejati NTT, sehingga penyidik Kejati NTT terus bekerja secara maksimal dan profesional.

“Harus diakui bahwa pers memiliki peran penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja kejaksaan sehingga sampai saat ini bekerja secara profesional dalam menuntaskan kasus korupsi di NTT,” akui Kajati NTT, Hutama Wisnu.

Untuk itu, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) dirinya berharap insan pers dan Kejati NTT terus berkolaborasi agar memberikan informasi yang positif terkait kinerja jaksa dalam menuntaskan kasus – kasus korupsi di NTT.

“Kami akan terus memberikan informasi terkait setiap perkembangan kasus – kasus korupsi yang kini ditangani oleh penyidik Tipidsus Kejati NTT,” ungkap Hutama Wisnu.

“Kami akan siap dan selalu siap memberikan informasi terhadap setiap perkembangan kasus – kasus korupsi yang ada. Jika membutuhkan informasi bisa langsung menghubungi atau berkoordinasi dengan Aspidsus Kejati NTT atau Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, ” tutup Kajati NTT, Hutama Wisnu.

Reporter : Dance henukh