0

Suara Indonesia News – Karawang. Nekat Nyambi penjual barang haram  tembakau sintetis/tembakau gorila Petugas Operator Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), KRT (25) alias Kevin di ringkus Polres Karawang.

Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono menjelaskan, Kevin terbilang cukup berani dalam menjalankan aksinya, mengedarkan tembakau sintetis atau tembakau gorila.

“Kami berhasil mengamankan pelaku pengedar narkotika jenis tembakau gorila, yang diketahui berinisial KRT, yang merupakan seorang petugas SPBU, sekaligus pengecor (pekerja jalan), yang menyambi berjualan secara online narkotika jenis tembakau gorila,” kata Wirdhanto, dalam sesi pers rilis di Mapolres Karawang, Senin (21/8/2023).

Ia menuturkan, modus yang dilakukan Kevin, adalah menjual secara online melalui media sosial instagram via dirrect message (DM), yang kemudian bertransaksi secara tunai maupun non tunai.

“Pelaku ketika libur bekerja di SPBU Johar, mengedarkan tembakau sintetis cap gorilla, melalui instagram @bigrabbit.idn, dan kami juga akan berkoordinasi dengan Kominfo utuk men-take down media sosial dan seluruh transaksinya,” kata dia.

Kevin berhasil diringkus polisi pada dua pekan lalu, di sebuah rumah kontrakan di Kampung Babakan Borondong, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

“Bersama pelaku kami juga mengamankan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 80gram, 1 unit timbangan digital, dan1 unit gawai,” imbuhnya.

Terpisah, Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Arif Zaenal Abidin menerangkan, pelaku menjalankan aksinya dengan sistem pengiriman paket, atau cash on dellivery, dan sistem tempel.

“Pelaku melakukan pengiriman secara online, dan sistem tempel, jadi memesan sejumlah tembakau sintetis, kemudian ditempel di suatu tempat, dan pembeli juga akan menaruh uangnya di lokasi yang sudah ditentukan,” ujar Arif.

Pelaku diketahui mendapatkan barang haram tersebut, dari luar Karawang, dan diedarkan melalui akun media sosialnya secara tertutup.

“Dia belanja dari luar melalui online, pas sampai di sini dikemas dalam bentuk klip plastik seberat 10 gram, yang dijual kembali seharga Rp150 ribu,” paparnya.

Akibat perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman belasan tahun penjara atau maksimal hukuman mati, sesuai Pasal 114 Ayat (1) jo 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Pelaku terancam pasal 114 ayat 1 jo ayat 112, jo ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara, atau paling lama 12 tahun, hingga maksimal hukuman mati,” pungkasnya. (fuljo)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Ketahanan Pangan Digital Desa (Tapal Desa) Leuit Juara di Desa Tersana dan Desa Babakansari, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Selasa (22/8/2023).

Ridwan Kamil mengungkapkan program Tapal Desa atau dikenal dengan ‘Leuit Juara’ merupakan komitmen Pemda Provinsi Jabar dalam menjaga ketahanan pangan di desa. Konsep bangunan ‘leuit’ atau lumbung padi zaman dulu disinkronisasikan dengan kecanggihan teknologi digital.

“Rumah untuk ketahanan pangan leuit ini dibangun di zaman digital maka disebut Tapal Desa Leuit Juara. Maka di Jabar tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Karena di setiap dusun, di setiap desa kita membuat lumbung padi ini (Leuit Juara),” ucap Ridwan Kamil.

Kepada masyarakat Cirebon, Ridwan Kamil berpesan agar Leuit Juara ini dijaga sebaik mungkin. Hal itu agar ketersediaan pangan tetap terpenuhi bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, kita perlu memanfaatkan dengan baik potensi – potensi sumber pangan lokal,dengan bantuan dukungan teknologi, dan infrastruktur yang baik ditambah kreativitas masyarakat, stabilitas ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan lebih baik lagi,” tuturnya.

Kang Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil — mengungkapkan bangunan leuit merupakan budaya leluhur warga Jawa Barat untuk menyimpan beras agar tetap tersedia sambil menunggu panen padi di bulan-bulan selanjutnya.

“Salah satu budaya di Jawa Barat dalam rangka menjaga ketahanan pangan adalah leuit. Selain untuk kepentingan pangan sehari-hari, leuit juga berfungsi untuk menyimpan padi yang merupakan cadangan hingga panen berikutnya,” ungkap Ridwan Kamil.

“Saya berharap agar warisan budaya berupa leuit ini tidak luntur dan tetap lestari, sehingga budaya leuit ini akan selalu ada untuk anak cucu kita. Saya juga berharap agar ketahanan pangan di Jawa Barat dapat selalu terjaga dan tetap juara,” pungkas Ridwan Kamil.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengajak masyarakatnya untuk melestarikan budaya leuit yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.

“Inilah masyarakat kami yang budayanya tetap dilestarikan. Alhamdulillah hari ini kita bersilaturahmi dalam peresmian leuit juara tapal desa,” ujar Imron.

Imron menyebutkan Pemda Kabupaten Cirebon mendukung penuh keberhasilan pembangunan desa dengan menghadirkan Leuit Juara demi ketahanan pangan warganya.

“Saya ingin menyampaikan Pemkab Cirebon sangat mendukung keberhasilan pembangunan desa dengan menghadirkan leuit juara ketahanan pangan tapal desa,” tandasnya.

Tapal Juara diluncurkan pertama kali Agustus 2022, merupakan kombinasi antara kearifan lokal dan teknologi digital. Di desa yang menerapkan program ini, ada bangunan leuit dan dasbor digital berbasis data geospasial yang menyajikan informasi real time dari mulai kondisi desa hingga stok pangan di desa bersangkutan.

Dengan big data ini, pemegang kebijakan baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dapat dengan mudah mengambil keputusan terkait pangan dan pengembangan desa. Tapal Desa selain melestarikan budaya leluhur, juga mempertahankan keberadaan sawah dan lahan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan. (Sendi)

0

Suara Indonesia News – Medan. Sekber Ganjar Nusantara Provinsi Sumatera Utara  yang diketuai oleh Pdt.Dody Lukas S.Th M.M, mengelar  musyawarah menjelang Deklarasi Akbar dan merangkul semua elemen Relawan para pendukung Ganjar Se-Sumut, di Chicken Crunch Jalan Bambu II, Kec.Medam Timur, Kota Medan, pada Senin (21/8/2023) yang dimulai  pada pukul 15.00 Wib s/d Selesai.

Dody Lukas S.Th M.M, yang sudah ditetapkan  secara aklamasi sebagai Ketua Sekber Ganjar Nusantara Sumatera Utara di depan para Ketua Relawan Ganjar Pranowo Se-Sumut yang berjumlah puluhan orang, ketika diwawancarai awak media dikatakannya, “Bahwa kita harus solid untuk memenangkan Ganjar Pranowo agar bisa jadi Presiden RI tahun 2024, serta kita juga akan memetakan strategi di wilayah kota Medan khususnya dan beberapa kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Utara”.

“Program nanti akan kita buat pesta Ojol, Karo Festival, dan ini merupakan festival bidang Pertanian”, pungkasnya lagi.

“Kita rencanakan sekitar tanggal, 29 September 2023 pada hari Jum’at segera kita Deklarasikan ‘Sekber Ganjar Nusantara Sumatera Utara’ di kota Medan. Kita akan segera konsolidasi ke Seluruh Tim Relawan yang ada di beberapa kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Utara terkhusus di kota Medan”, paparnya.

Dalam musyawarah tersebut salah seorang peserta Ketua Relawan Nelayan Medan Utara menyampaikan saran, “Kita perlu ada tokoh penggerak, kita perlu buat juga posko Dukcapil dan BPJS agar masyarakat lebih mudah melakukan pengurusan KTP, KK dan lainnya yang sifatnya Social Movement”, tuturnya.

Dody Lukas S.Th M.M, menambahkan, “Mari kita tunjukkan bahwa kita tim relawan yang solid, mari kita bantu masyarakat bilamana masyarakat ada permasalahan terkhusus dalam hal BPJS.

“Saya juga akan berencana membuat kegiatan bakti sosial berupa donor darah , pemeriksaan Kesehatan gratis, dan lain-lain yang sifatnya sosial”, imbuhnya lagi.

“Saya berharap bapak dan Ibu dapat berjuang bersama-sama untuk menaikkan terus elektabilitasnya hingga 45% di Sumatera Utara, untuk bisa memenangkan Pak Ganjar Pranowo kedepannya agar kita tidak tumpang tindih dengan urusan partai terlebih terhadap keanggotaan”, tutupnya.

Tampak hadir pada musyawarah tersebut antara lain, Ketua DPD Sekber Ganjar Nusantara Sumut Dody Lukas STh M.M, Wakil Ketua Pdt.Arfan Padang, Sekretaris Dr.Heri Buha Manalu, Wakil Sekretaris Lo Su Min, Bendahara Maria Elisabet Hasugian, Wakil Bendahara Losmen Tarigan, serta beberapa Deputi serta tamu undangan secara khusus Tim Sumut Rumah Kita Bung Joe Cs. Diakhir acara musyawarah ditutup dengan sesi foto bersama dengan para pejuang Relawan Ganjar Pranowo di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang siap tampil maju sebagai garda terdepan. (Rizky Zulianda)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Pemerintah Daerah (Pemkab) Konawe, Sulawesi Tenggara, melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran perubahan (PPA-P) APBD Kabupaten Konawe tahun 2023 yang berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Konawe di ruang rapat paripurna kantor DPRD Konawe. (21/08-2023)

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPA-P APBD Konawe TA 2023, dilaksanakan oleh Sekda Konawe Dr Ferdinand Sapan,SP.MH., atas nama Bupati Konawe kery Saiful Konggoasa (KSK) Bersama Ketua DPRD Konawe Dr H Ardin, S.Sos.M.Si.

Sekertaris Daerah (Sekda) Konawe Dr Ferdinand Sapan,SP.MH, mewakili Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK), dalam pidato sambutan Bupati Konawe mengatakan, Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Konawe atas kerjasama dan partisipasinya dalam pembahasan KUA-PPAS perubahan ini, sehingga pada hari ini kita telah sampai pada tahap penandatanganan nota kesepakatan rencana KUA-PPA perubahan APBD Kabupaten Konawe tahun 2023

Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia. Saya bersyukur bahwa pembahasan rancangan KUA – PPAS perubahan tahun 2003 ini, dapat berjalan lancar dan berlangsung cukup efektif sehingga selanjutnya kita dapat melangkah pada tahapan berikutnya.

Saya berharap bahwa apa yang telah dirumuskan dalam pembahasan rancangan KUA – PPAS perubahan ini, benar-benar lahir dari komitmen bersama untuk mewujudkan suatu sistem anggaran yang berkualitas dalam rangka menguatkan kapasitas fiskal kita ke depan sehingga pada masa-masa mendatang APBD Kabupaten Konawe menjadi APBD yang berhasil membawa kesejahteraan masyarakat.

Sidang dewan yang saya muliakan, kita telah melewati salah satu fase penting dalam perencanaan penganggaran daerah. dalam tahapan tersebut kita semua telah menyepakati rancangan KUA – PPAS perubahan yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe di mana titik berat KUA – PPAS perubahan tahun 2023 ini, kita fokuskan pada komitmen untuk melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap potensi-potensi pendapatan daerah yang masih belum mengalami progres yang maksimal diantaranya dari RPTKA/IMTA dari target 26 miliar baru terealisasi sebesar 5,7 miliar rupiah.

Selain itu, seperti yang kita ketahui bersama terdapat potensi-potensi pendapatan daerah yang sudah dipastikan tidak akan terealisasi hingga akhir tahun 2023 diantaranya dari pajak BPHTB senilai 32 miliar rupiah dan pajak PPJ non PLN dari virtu senilai 51 miliar rupiah yang sampai hari ini belum ada realisasi sama sekali. kondisi ini mengakibatkan celah fiskal kita sangat terbatas dalam perencanaan perubahan anggaran tahun 2023.

Oleh karena itu rencana perubahan anggaran tahun 2023 ini kami akan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan yang ada serta melakukan perubahan anggaran untuk membiayai program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan titik Hal ini kita lakukan dalam rangka memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah tetap dapat kita kendalikan sehingga potensi defisit yang membayangi APBD Kabupaten Konawe dapat kita minimalisir.

Kami meyakini rancangan KUA – PPAS perubahan tahun 2023 ini memuat postur penganggaran yang cukup ideal sehingga potensi gagal bayar terhadap program dan kegiatan yang direncanakan menjadi lebih kecil. hal ini adalah yang kita Harapkan Di mana kita dapat merumuskan kebijakan anggaran yang lebih rasional dan realistis yang tentunya akan berimbas pada tata kelola penganggaran secara berkelanjutan,

Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta hadirin yang saya muliakan Berikut saya jelaskan secara kumulatif mengenai rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe tahun 2003 yang kita sepakati yaitu terdiri dari

Pertama, pendapatan daerah sebelum perubahan adalah senilai RP. 1.689.749.506.701,-   (1 triliun 689 miliar 749 juta 506 ribu 701 rupiah) Dan sesudah perubahan kebijakan umum APBD terdapat penambahan sebesar 57 juta dari dak non fisik Bantuan Operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan pengurangan dari pendapatan pajak BPHTB sebesar Rp.12.165.267.914.,17 rupiah ( 12 milyar 165 juta 267 ribu 914 koma 17 rupiah), Sehingga pendapatan daerah saat ini ditetapkan sebesar RP.1.677.641.238.786,83 Rupiah ( 1 Triliun 677 milyar 641 juta 238 ribu 786 koma 83 rupiah) Atau berkurang sebesar Rp. 12.108.267.914,17 rupiah (12 miliar 108 juta 267 ribu 9 14 koma 17 rupiah).

Kedua, belanja daerah, sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp. 1.653.415.683.316,- (1 triliun 653 miliar 415 juta 683 ribu 316 rupiah) Disebabkan adanya penambahan dak non fisik dari Bantuan Operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sehingga belanja daerah bertambah nilai 57 sementara selebihnya merupakan pergeseran belanja yang disebabkan karena penyesuaian terhadap perubahan titik dalam rencana perubahan anggaran tahun 2023 ini telah disepakati untuk melakukan pergeseran belanja sesuai Prioritas pembangunan yang disebabkan masih kecilnya ruang fiskal untuk menambah anggaran belanja dan menjaga postur APBD 2023 agar tidak mengalami defisit di akhir tahun.

Penerimaan pembiayaan daerah, sebelum dan sesudah perubahan diproyeksikan sebesar RP. 34.346.567.615,-  (34 miliar 346 juta 567 ribu 615 rupiah) setelah hasil pemeriksaan keuangan Akhir Tahun 2022 terdapat Silva sebesar RP. 59.511.835.529,17 rupiah, Atau terdapat penambahan sebesar RP.25.165.267.914,17 rupiah.

Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.70.680.391.000,- Setelah perubahan bertambah sebesar RP.83.680.391.000,-  atau terdapat penambahan sebesar RP. 13 miliar rupiah, penambahan ini mengakomidir kewajiban Pemda sebesar 40% yang harus dibayarkan tahun 2023 dari total dana hibah Pilkada tahun 2024 sebesar 120 miliar dari anggaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe.

Sebelum saya Mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya sekali lagi menyampaikan penggarangan yang sebesar-besarnya kepada pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD atas kerjasama selama ini di mana kita mampu membangun sinergitas yang baik dalam hubungan kita selaku Legislatif dan Eksekutif, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dapat terakomodir dan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan demikian sambutan ini saya sampaikan semoga nota kesepakatan yang kita tandatangani ini akan membawa manfaat dan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Konawe yang kita cintai. (Red SI)

0

Suara Indonesia News – Konawe. DPRD Kabupaten Konawe, Sualwesi Tenggara, menggelar rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) APBD Kabupaten Konawe tahun 2023, bertempat di gedung rapat paripurna Kantor DPRD Kabupaten Konawe. (21/08-2023)

Sebelum membuka secara resmi pelaksanakan rapat paripurna, Ketua DPRD Konawe DR H Ardin, S.Sos,M.Si., mengatakan, pertama tama kita mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNYA, hingga saat ini kita masih diberikan Kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna ini.

Rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) APBD Kabupaten Konawe tahun 2023

dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe Dr H Ardin,S.Sos.M.Si, Wakil Ketua I Drs Tajudin Dongge, Wakil Ketua II Rusdianto, SE.MM, Sekda Konawe Dr Ferdinand Sapan,SP.MH, juga dihadiri anggota DPRD Konawe, Serta Pimpinan OPD Pemkab Konawe.

Mewakili Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK), Sekertaris Daerah (Sekda) Konawe Dr Ferdinand Sapan,SP.MH, dalam pidato sambutan Bupati Konawe mengatakan, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah Melimpahkan rahmat, nikmat dan karuniaNYA kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita kembali dapat dipertemukan dalam acara penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) Anggaran Pendataan Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe tahun 2023.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Konawe atas kerjasama dan partisipasinya dalam pembahasan KUA-PPAS perubahan ini, sehingga pada hari ini kita telah sampai pada tahap penandatanganan nota kesepakatan rencana KUA-PPA perubahan APBD Kabupaten Konawe tahun 2023

Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia. Saya bersyukur bahwa pembahasan rancangan KUA – PPAS perubahan tahun 2003 ini, dapat berjalan lancar dan berlangsung cukup efektif sehingga selanjutnya kita dapat melangkah pada tahapan berikutnya.

Saya berharap bahwa apa yang telah dirumuskan dalam pembahasan rancangan KUA – PPAS perubahan ini, benar-benar lahir dari komitmen bersama untuk mewujudkan suatu sistem anggaran yang berkualitas dalam rangka menguatkan kapasitas fiskal kita ke depan sehingga pada masa-masa mendatang APBD Kabupaten Konawe menjadi APBD yang berhasil membawa kesejahteraan masyarakat.

Sidang dewan yang saya muliakan, kita telah melewati salah satu fase penting dalam perencanaan penganggaran daerah. dalam tahapan tersebut kita semua telah menyepakati rancangan KUA – PPAS perubahan yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe di mana titik berat KUA – PPAS perubahan tahun 2023 ini, kita fokuskan pada komitmen untuk melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap potensi-potensi pendapatan daerah yang masih belum mengalami progres yang maksimal diantaranya dari RPTKA/IMTA dari target 26 miliar baru terealisasi sebesar 5,7 miliar rupiah.

Selain itu, seperti yang kita ketahui bersama terdapat potensi-potensi pendapatan daerah yang sudah dipastikan tidak akan terealisasi hingga akhir tahun 2023 diantaranya dari pajak BPHTB senilai 32 miliar rupiah dan pajak PPJ non PLN dari virtu senilai 51 miliar rupiah yang sampai hari ini belum ada realisasi sama sekali. kondisi ini mengakibatkan celah fiskal kita sangat terbatas dalam perencanaan perubahan anggaran tahun 2023.

Oleh karena itu rencana perubahan anggaran tahun 2023 ini kami akan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan yang ada serta melakukan perubahan anggaran untuk membiayai program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan titik Hal ini kita lakukan dalam rangka memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah tetap dapat kita kendalikan sehingga potensi defisit yang membayangi APBD Kabupaten Konawe dapat kita minimalisir.

Kami meyakini rancangan KUA – PPAS perubahan tahun 2023 ini memuat postur penganggaran yang cukup ideal sehingga potensi gagal bayar terhadap program dan kegiatan yang direncanakan menjadi lebih kecil. hal ini adalah yang kita Harapkan Di mana kita dapat merumuskan kebijakan anggaran yang lebih rasional dan realistis yang tentunya akan berimbas pada tata kelola penganggaran secara berkelanjutan, tutup Sekda Konawe. (Red SI)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Upacara peringatan hari ulang tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau dahulu dikenal dengan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar pada tahun 2023 dilangsungkan dengan cukup megah dan meriah dengan mengambil tempat di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Senin (21/08/2023).

Dilaksanakan di tempat yang dianggap prestisius bagi masyarakat Jawa Barat, peringatan Hut Kemenkumham tahun ini menghadirkan Gubernur Jawa Barat sebagai Inspektur Upacara.

Perjalanan Panjang Kemenkumham tidak lepas dari perjalanan sejarah Bangsa Indonesia . Jejak digital menyebutkan bahwa dinamika Kementerian Hukum dan HAM diawali pada kabinet pertama yang dipimpin Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949), selanjutnya pada masa Demokrasi Parlementer (1949-1959), masa Demokrasi Terpimpin (1959-1968), masa Orde Baru (1968-1998) dan masa Reformasi (1998- sekarang), dari awal pembentukan Kementerian sampai dengan saat ini telah dipimpin sebanyak 42 Menteri serta telah mengalami 5 (lima) kali perubahan nomenklatur.

Upacara Peringatan Hari Kemenkumham telah mengalami pergeseran yang sebelumnya selalu diperingati di tanggal 30 Oktober berubah menjadi tanggal 19 Agustus. Penetapan tanggal 19 Agustus sebagai Hari Kemenkumham merupakan upaya Kemenkumham dalam mengembalikan kembali sejarah yang benar setelah melalui serangkaian kajian dan penelitian yang dilakukan serta bukti-bukti autentik yang menunjukkan secara pasti kelahiran Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mengusung tema “Kemenkumham Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju” menjadi semangat dalam meyakinkan publik bahwa Kemenkumham semakin berkualitas serta berkomitmen untuk mendukung agenda nasional guna mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perayaan Hari Kemenkumham R.I turut dimeriahkan dengan penampilan tari kolosal yg  dipersembahkan oleh 120 orang Warga Binaan Pemasyarakatan, Penampilan Korsik Pegawai Kanwil Kemenkumham Jabar yang baru saja terbentuk lebih kurang 40 hari yang lalu serta menjadikan Kanwil Kemenkumham Jabar sebagai satu-satunya Kanwil di Indonesia yang memiliki Korps Musik sendiri, dan Upacara ini adalah penampilan pertama di hadapan publik, Korsik yang diberi nama : “ANDIKA SATYA DHARMAMIGENA PENGAYOMAN”  (artinya yaitu Insan Pengayoman yang berjuang untuk kebenaran dan kejujuran sesuai dengan kemampuan dan keahliannya)

Dalam Laporannya, Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan bahwa Bahwa upacara peringatan hari ulang tahun Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Ke-78 yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Jawa Barat, kami beri nama “UPACARA SINERGITAS PARA JUARA”.

“Terkandung makna bahwa upacara ini adalah wahana bagi kami untuk membangun komunikasi, koordinasi hingga elaborasi dengan sesama penyelenggara pemerintahan untuk menunjang keberhasilan tugas,” katanya.

Upacara Hari Kemenkumham Tahun 2023 di Jawa Barat ini melibatkan sebanyak kurang lebih 2.050 orang terdiri dari seluruh Pegawai Kanwil Kemenkumham Jabar dan Perwakilan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Jawa Barat dan Taruna Poltekip dan Poltekim, Polda Jawa Barat, Kodam III/ Siliwangi, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Satpol PP Kota Bandung, Dinas Kebakaran Jabar, Notaris, Permahi, Forum Pelajar Sadar Hukum, Yayasan Air. Turut hadir, Pinisepuh Pengayoman, Stakeholder dan Tamu Undangan lainnya.

Tugas dan fungsi Kementerian Hukum Dan Ham RI yang dilaksanakan oleh Kanwil Jawa Barat, sangatlah strategis dalam mendukung kesuksesan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewujudkan Provinsi Jawa Barat yang Gemah, Ripah, Repeh dan Rapih.  Implementasi TUSI yang telah kami lakukan adalah : a. Melaksanakan pendampingan dan harmonisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, b. melakukan Optimalisasi Layanan Administrasi Hukum Umum, c. Melaksanakan langkah-langkah  optimalisasi layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual milik masyarakat Jawa Barat, dengan capaian sebagai kanwil dengan angka pendaftaran KI tertinggi di Indonesia (Pendaftar Merek 9.516, Pendaftar Paten 117, Pendaftar Paten Sederhana 200, Pendaftar Desain Industri 304, Pendaftar Cipta 11.824), d. Penyuluhan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum dan JDIH, e. Optimalisasi Pelayanan Hak Asasi Manusia untuk Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Pemajuan, Perlindungan  Dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan masyarakat Jabar, f. Optimalisasi terhadap Layanan keimigrasian juga terus  kami lakukan walau ditengah kondisi keterbatasan SDM yg jumlahnya hanya 600 personil yg tersebar di 9 kanim dan harus membackup  kebutuhan dan kepentingan masyarakat di 27 kabupaten/kota se jabar, g. Optimalisasi TUSI Pemasyarakatan dalam turut serta menciptakan kondusifitas di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kemenkumham R.I melalui Kemenkumham Jabar menyerahkan sertifikat Pencatatan Cipta atau Jenis Ciptaan arsitektur Karya Gubernur Jawa Barat dengan Judul Ciptaan : 1. Masjid Raya Al-Jabar, 2. Sepasang Kujang Kembar.

Selain itu diserahkan Piagam Penghargaan Menkumham RI atas peranan Gubernur Jawa Barat  sebagai tokoh yang aktif mendukung program kekayaan Intelektual sehingga Jawa Barat berhasil meraih pendaftaran Kekayaan Intelektual tertinggi pada tahun 2021-2023, piagam penghargaan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai tokoh yang berperan aktif, dalam mendorong rancangan aksi Hak Asasi Manusia di Wilayah Jawa Barat, Tanggal 2 September 2023 mendatang, Gubernur Jawa Barat juga akan menerima anugerah Anubhawa Sasana Desa -Kelurahan dari Menkumham RI.

Lebih jauh Andika menyampaikan, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil telah mengalirkan energi positif dan menginspirasi  seluruh insan pengayoman untuk melakukan praktek-praktek baik yang bisa bermanfaat bagi masyarakat pengguna layanan Kemenkumham di Jabar.

“Bagi kami Insan Pengayoman, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil adalah tokoh inspiratif sekaligus role model bagi kami,” tuturnya.

Andika mengucapkan terimakasih atas perkenan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil karena telah memenuhi harapan seluruh Insan Pengayoman Jabar yaitu  berkenan menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Puncak Peringatan Hari Kemenkumham RI (HDKD) Ke-78 Tahun 2023.

Upacara yang dilaksanakan oleh Kanwil Jabar hari ini adalah satu-satunya di Indonesia yang dilaksanakan di luar area kantor dan menjadi makin istimewa adalah Gubernur sebagai Kepala Daerah berkenan  bertindak sebagai Inspektur Upacara.

“Hal ini akan tercatat dalam sejarah yang membanggakan bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jabar. Saya berharap dan berdoa semoga kita semua mendapat limpahan rahmat, hidayah dan ridho Allah SWT dalam pengabdian dan bakti kita kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui tugas dan fungsi kita masing-masing,” ucapnya.

Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil yang sekaligus menjadi Inspektur Upacara pada Puncak Peringatan Hari Kementerian Hukum dan HAM R.I (Hari Dharma Karya Dhika/ HDKD) Ke-78 Tahun 2023 di Jawa Barat menyampaikan Langit Cerah dan Biru menandakan Jabar sedang luar biasa tersenyum.

“Kepemimpinan kami selama 5 tahun ini tidak lepas dari perjuangan hebat para Pahlawan bangsa yang menyatakan ikrar setia terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika,” ujarnya.

Ini adalah upacara pertama di Indonesia yang diselenggarakan secara besar-besaran di luar Kantor Wilayah dan kali pertama Korps Musik (Korsik) Kanwil Pertama di Indonesia. Seragam baru yang dikenakan Pegawai Kemenkumham Jabar setidaknya telah menaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

1.Seorang Pemimpin harus meniatkan kepemimpinannya sebagai suatu ibadah yang mendapatkan ridho dari Tuhannya. 2. Seorang Pemimpin harus paham kekuasaan diberikan Tuhan dalam kesementaraan sehingga seorang pemimpin harus fokus terhadap janji kepada Tuhannya. 3. Seorang Pemimpin harus punya semangat bermanfaat. Manusia yang paling kuat bukanlah yang paling berkuasa, paling kaya, paling berilmu, tetapi paling bermanfaat bagi orang lain.  3 (Tiga) hal ini yang menjadi dasar Gubernur Jabar dalam bekerja tidak mencari penghargaan dan pujian. Bekerja Keras, cerdas, Berkualitas adalah kemuliaan dan berprestasi dan berinovasi adalah suatu kewajiban. Kita Bangun Super Tim, dan saya percaya bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil.

Jawa Barat selama 5 tahun terakhir telah meraih 548 penghargaan termasuk dari Kemenkumham Jabar. Inovasi adalah kunci di Jawa Barat. Dengan slogan Juara Lahir Bathin tidak hanya infrastruktur tapi urusan peraturan dan bathin dengan berkolaborasi kebersamaan. Di Tahun 2023 sudah tidak ada lagi desa miskin di Jawa Barat (yang tercepat menghilangkan kemiskinan) di Indonesia. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa, Investasi yang datang ke Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu menjadi rangking 1(satu) menandakan para Investor senang akan kondusifitas di Jawa Barat, karena infrastruktur lengkap, SDM sangat tinggi dan Tata Tertib Administrasi sangat cepat termasuk di  dalamnya hasil kerja Insan-insan Pengayoman. Di tahun 2023 ini Pendaftaran perusahaan yang biasa di angka 5.000 melompat menjadi 22.000 saking mudahnya berinvestasi di Jawa Barat.

Ditambahkan Jawa Barat merupakan Provinsi dengan kategori nomor 1 (satu) untuk Keterbukaan Informasi Publik, sehingga tidak ada rahasia diantara kita.  Indeks Demokrasi menduduki posisi 5 besar di Indonesia,  Indeks Kebebasan Pers menduduki posisi 2 Nasional, Indeks Kondusifitas 87,5 menandakan rakyat tenang. Selain itu 83 juta pohon telah ditanam sebagai bentuk reboisasi yang menghilangkan 80.000 Ha lahan kritis menjadi lahan hijau yang sudah pasti menambah oksigen dan menekan carbon.

“Atas nama pribadi di haturkan terimakasih, Jawa Barat adalah Provinsi yang sangat luar biasa dan indah, orangnya ramah, kuliner nya banyak, alamnya sangat indah, karena semua Nikmat Dunia ada di Jawa Barat. Wahai Insan Pengayoman Nikmat Tuhan Mana lagi yang kau dustakan. Selalu bersyukur. Dirgahayu Kemenkumham R.I Salam Jabar Juara,” tutup Ridwan Kamil. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kini punya tempat untuk melepas penat, wisata kuliner hingga olahraga. Tempat itu merupakan ruang terbuka hijau (RTH) yang akrab disebut Inolobunggadue Central Park (ICP) atau Taman Pusat Inolobunggadue.

ICP sendiri merupakan RTH buah pikiran dari Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK) dan wakilnya, almarhum Gusli Topan Sabara (GTS). KSK sendiri mengaku, RTH yang ia bangun terinspirasi konsep RTH yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan jalan Malioboro Kota Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah.

Bupati dua periode itu menerangkan, ICP awalnya akan mulai dibangun sejak 2020. Akan tetapi, program itu harus tertunda lantara ada perubahan penganggaran akibat pandemi Covid-19.

Program revitalisasi Kota Unaaha itu kemudian mulai dikerjakan tahun 2022. Sampai saat ini, pengerjaannya masih terus berlanjut dan sudah bisa dinikmati warga.

Ketua DPRD Konawe periode 2009-2013 itu mengungkapkan, pembangunan RTH saat ini meliputi pengerjaan pedestrian, jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan bakal dilanjutkan dengan pengerjaan sejumlah fasilitas olahraga.

Lanjut KSK, fasilitas olahraga yang bakal dibangun, yakni lapangan futsal, dua lapangan bola voli, dua lapangan sepak takraw, sarana gym, wall climbing. Selain itu ada juga perbaikan lapangan bola basket dan lapangan tenis. Semua sarana itu terpusat di area kantor Bappeda Konawe.

“Apa yang kita kerjakan ini, bisa menjadi kenang-kenangan yang bisa dinikmati jelang akhir jabatan kami,” tutur KSK.

Sementara itu, Sekda Konawe Ferdinand Sapan mengungkapkan, RTH yang ada saat ini sudah sangat dinikmati warga. Setiap hari  ada warga yang hadir untuk sekadar rekreasi dan melepas penat. Ada juga yang berolahraga sambil berwisata kuliner.

Jenderal ASN itu juga menerangkan, kehadiran RTH juga membangkitkan aktivitas ekonomi warga. Mulai dari usaha yang menjual makanan ringan dan berat, aneka minuman, hingga sejumlah permainan anak-anak.

“Manfaat perputaran ekonominya sangat besar. Apa lagi di akhir pekan, ribuan orang hadir berolahraga dan mencoba aneka jajanan. Tak luput juga anak-anak hadir untuk menikmati aneka permainan, jelasnya.

Belum lagi lanjut Ferdinand, ketika ada kegiatan besar seperti HUT RI yang terpusat di RTH, hal membuat UMKM setempat jadi lebih hidup. Hal itulah yang menurutnya menjadi tujuan pembangunan RTH, yakni selain keindahan kota juga memberikan manfaat lain untuk warga.

Ferdinand optimis, jika fasilitas lain di RTH lengkap, pengunjung juga akan makin banyak. Ia juga berharap, ke depannya, pengunjung bukan sekadar warga Konawe saja, tetapi warga lain yang melintas di Konawe.

“RTH ini menjadi kado istimewa diakhir pemerintahan bapak KSK dan menjadi kenang-kenangan yang bisa dinikmati semua masyarakat,” pungkasnya. (Rls)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu mengikuti upacara peringatan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkunham RI), yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Jawa Barat, Senin (21/08/2023), di Lapangan Gasibu, Bandung.

Total ada 25 orang dari Lapas Indramayu, terdiri dari Pejabat Struktural, Perwakilan Staff dan Regu Pengamanan yang mengikuti Upacara tersebut. Hal ini disampaikan oleh Beni Hidayat, Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu.

Pada kesempatan itu, Beni menyampaikan harapannya untuk Kemenkumham, di HUT yang ke -78 ini agar semakin berkualitas.

“Harapannya Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Lapas Indramayu semakin berkualitas dalam menjalankan tugas dan fungsi, sehingga dapat menjawab tantangan kedepan yang semakin kompleks untuk mewujudkan Kanwil Kemenkumham Jabar juara,” harapnya.

Pada upacara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jabar, R. Andika, mengatakan bahwa upacara diikuti oleg mitra Kemenkumham, seperti TNU, Polri, Satpol PP, Dinas Damkar serta Notaris  dengan total pasukan maupun peserta upacara sebanyak 2.050 orang

“Dan yang menjadi nilai istimewa adalah ikut serta tergabung dalam pasukan upacara yaitu dua pleton atau 60 orang warga binaan pemasyarakatan, anggota gerakan pramuka binaan Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Barat pimpinan Ibu Atalia Praratya, dua pleton mantan residivis, dua pleton perkumpulan mahasiswa hukum Indonesia Kota Bandung, dan dua pleton anggota Forum Pelajar Sadar Hukum,” ujar Andika dalam sambutannya.

“Banyak prestasi dari Kemenkumham Jabar yang ditampilkan, termasuk porsi pegawai yang mengiringi upacara. Ada juga pagelaran dari 150 warga binaan yang mempersembahkan tari kolosal,” ungkapnya.

Menurut Andika, kehadiran para warga binaan dengan penampilan keseniannya membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan di lapas dan rutan berjalan dengan baik.

“Hadir juga gerakan pramuka, warga binaan 60 orang.  Semua kegiatan diberikan kepada warga binaan. Ini hal baik untuk bekal mereka,” ungkap Andika.

Pada kesempatan itu, Andika pun menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, tentang peningkatan kualitas dalam kinerja dan segala bentuk tindakan. Fungsi Kemenkumham harus dilakukan dengan kualitas untuk satu tujuan menjadi pemeran aktif produktif untuk Indonesia maju. (Toro)