0

Suara Indonesia News – Jakarta. Gus Muwafiq menjadi pemateri dalam pengajian kebangsaan di Masjid Al Akbar Kota Surabaya, Sabtu (5/8/2023). Pengajian yang digagas promotor nasional Edy Torana, SH, MH, M.Kn, CLA ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriyah dan syukuran Kemerdekaan RI ke 78 Tahun, Praktisi Hukum Muslim Indonesia (PHMI).

Acara yang di dukung ANDALUS Travel Hajj & Umrah Service ini bertemakan ‘NGAJI KEBANGSAAN BERSAMA GUS MUWAFIQ’. Tepat pukul 08.00 WIB di Ruang Utama Masjid Nasional Al Akbar, Gus Muwafiq berceramah tentang Peradaban Islam dan Kebangsaan Nusantara di depan 12 ribu-an jamaah yang hadir.

Gus Muwafiq mengatakan dalam ceramahnya, pusat peradaban Islam dan Kebangsaan Nusantara dimulai dari Kota Surabaya. Dimana tokoh, guru atau sosok inspiratif-nya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang dinobatkan sebagai Walisongo.

“Banyak murid-murid Sunan Ampel Surabaya yang menyebar ke seluruh Indonesia dan mengajarkan wawasan kebangsaan yang pluralis. Para murid Sunan Ampel banyak yang mendirikan kerajaan kesultanan Islam di Nusantara,” kata Gus Muwafiq.

Menurut Gus Muwafiq kyai asal Sleman Yogyakarta ini menjelaskan, sosok wali-wali dalam perkembangan Islam di Indonesia mampu mengartikulasikan pemahaman budaya lokal. Sehingga dalam dakwahnya para wali-wali ini mampu menghubungkan dakwah Islam dan peradaban budaya Nusantara khususnya di Jawa.

“Yang datang berdakwah dan mensyiarkan Islam di Nusantara adalah para wali-wali, bukan pedagang, bukan ahli militer, ahli ekonomi, ahli kelautan dan pertanian. Akan tetapi para wali-wali ahli agama dan ketuhanan. Sehingga secara level kasta Jawa, para wali-wali tersebut bisa diterima dan mampu menyebarkan Islam di Nusantara,” jelas Gus Muwafiq.

Sementara itu Edy Torana, SH, MH, M.Kn, CLA, Ketua Umum Praktisi Hukum Muslim Indonesia (PHMI) mengatakan, gagasan acara Pengajian Akbar yang menghadirkan Gus Muwafiq ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan. Apalagi kata Edy, dalam waktu dekat pada 17 Agustus 2023 adalah HUT RI ke 78, sehingga wawasan kebangsaan perlu digelorakan.

“Pengajian ini kita rekam dan kita sebarkan ke seluruh Indonesia lewat YouTube dan Sosial Media lainnya. Tentu lewat wawasan kebangsaan, khususnya tentang peradaban Islam di Nusantara bisa ini dipahami para generasi muda Milenial dan Gen Z,” ujar Ketua Umum DPP Relawan Erick Thohir (ETOR) ini.

Edy Torana selaku sosok pengacara, pengusaha dan promotor nasional ini juga menjelaskan, pada Pengajian Akbar dibagikan Doorprize Umroh Gratis untuk 2 Orang. 1 hadiah umroh dari Edy Torana dan 1 hadiah umroh lagi dari ANDALUS Hajj & Umrah Service.

“Even Pengajian Akbar di Masjid Al Akbar ini akan terus kita gelar dalam beberapa waktu kedepan agar kita terus peduli pada agama dan bangsa. Karena itu saya selaku Promotor dan Producers tidak hanya bergerak di acara musik dan seni, namun juga dakwah dan agama,” pungkasnya. (GD)

Untuk rekaman siaran langsung Ngaji Kebangsaan Bersama Gus Muwafiq juga bisa di lihat akun YouTube di bawah ini.

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Pengacara Kondang Wardaniman Larosa menjalani sidang Promosi Doktor di Universitas Trisakti,  Sidang digelar di Gedung Univeritas Trisakti, Menara Anugrah, Jakarta Selatan. Sabtu (05/08/2023).

Wardaniman resmi menyandang gelar Doktor Hukum setelah dinyatakan penguji sidang Dr. Endang Pandamsari, S.H., CN., M.H. dan sekaligus sebagai ketua Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

“Selamat telah mempertahankan disertasi dihadapan para Penguji dan telah lulus dengan nilai yang sangat memuaskan.”Sebut Endang

Dalam disertasinya Wardaniman Mengangkat tema “Eksistensi Penerapan Arbitrase Online Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis (E-Commerce) di Indonesia.

“Pada saat dunia dilanda Pandemic Covid-19, Proses beracara di arbitrase tidak berjalan efektif, sehingga saya memiliki pemikiran untuk dibentuk saja arbitrase secara online, khusus untuk para pelaku bisnis E-Commerce di Indonesia.”Ujarnya.

Disertasi Pengacara Kondang asal Pulau Nias ini di Uji oleh 6 Penguji dari berbagai Universitas Fakultas Hukum di Indonesia, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., dan Penguji dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H., Dr. Endang Pandamsari, S.H., CN., M.H. dan Dr. Rosdiana Saleh, S.H., M.H.

Ketua Tim Promotor Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H., menyebutkan bahwa seharusnya sidang pada hari ini dilakukan 2 tahun yang lalu, namun tertunda karna berbagai alasan. Dianya juga Mengucapkan Selamat dan berharap Disertasi ini bisa diterapkan diberbagai lini untuk kedepannya.

“Sengaja ditunda 2 Tahun alasannya supaya bisa ditemani sama anak dan istri dan harapan itu tercapai hari ini, langsung ditemani istri dr. Yonari Lase dan anak Fritz Kenneth Alexander Larosa, Terakhir saya ucapkan selamat, semoga gelar ini dapat diterapkan dalam masyarakat  berguna di dunia Pendidikan serta dilembaga Arbitrase yang ada di Indonesia.”Katanya.

Sidang Terbuka ini di hadiri oleh para Lawyer dari Warda Larosa & Partners Law Firm (WLP Law Firm), WFA & Associate, FMP Law Firm, Alumni SMA Swasta Xaverius Gunungsitoli Tahun 2010 dan para undangan tamu lainnya.

Mantan Walikota Kupang Dr. Jefri Riwu Kore turut berbangga dan berharap profesi yang diemban saat ini dapat menjadi berkat buat para pencari keadilan.

”Kami ikut bangga atas pencapaian  gelar doktor yang didapat hari ini, Kami doakan Tuhan selalu memberikan inspirasi baru dengan gelar Doktor yang ada, dan semoga ilmu yang didapat bisa berguna dalam menjalankan profesinya khusus dalam membantu banyak orang untuk mendapatkan perlindungan hukum.”Ucap Jefri.

Senada dengan Mantan Walikota Kupang Ucapan selamat datang dari Anggota DPD Republik Indonesia Hilda Manafe berharap gelar yang didapat dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara.

“Selamat atas gelar doktor yang sudah diraih. Semoga gelar dan ilmu yang diperoleh memberikan kebermanfaatan bagi diri sendiri, keluarga dan juga bangsa dan negara.”Ucapnya.

Dari pantauan wartawan berbagai ucapan selamat dan turut hadir Perwira Tinggi Kepolisian RI Seperti Prof. Dr. Irjen Pol (P) H. Anas Yusuf Dipl.Krim, S.I.K, S.H., M.H., M.M., Irjen Pol (P) Drs. Harwiyanto, S.H., M.M., M.Hum., Irjen Pol (P) Drs. Satria Firdaus Maseo, S.H.,M.H., dan Brigjen Pol. (P) Siswandi. (Aro Ndraha)

0
Wakil Gubernuar Jabar

Suara Indonesia News – Kota Tasikmalaya. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menemui anak kelas 4 Sekolah Dasar (SD), Albar, yang berjualan sayuran setelah sekolah, di Cilembang, Kota Tasikmalaya, Sabtu (5/8/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Pak Uu –sapaan Uu Ruzhanul– berbincang bersama Albar dan keluarganya. Kisah Albar sendiri sedang ramai diperbincangkan karena dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Pak Uu menuturkan, kedatangannya ke rumah Albar sebagai bentuk simpati pemimpin daerah kepada warganya.

“Saya datang ke sini sebagai bentuk simpati, melihat anak-anak yang punya tanggung jawab begitu luar biasa. Dia punya adik banyak, mungkin pendapatan orang tuanya tidak bisa mencukupi. Tinggal juga di rumah kontrakan yang sempit, tapi mereka merasa betah dan nyaman,” ucap Pak Uu.

Menurut Pak Uu, Albar saat ini berusia 11 tahun. Albar sudah berjualan sayuran setelah pulang sekolah selama empat tahun. Di akhir pekan, kata Pak Uu, Albar berjualan sejak pagi sekitar pukul 07:00.

“Albar berjualan sayuran di daerah Cilembang. Albar juga sudah berjualan sayur di Tasikmalaya selama hampir empat tahun,” ucapnya.

Pak Uu mengatakan, Albar mengajarkan banyak orang tentang kemandirian, keuletan, kerja keras, dan tanggung jawab.

“Mandiri, tidak selalu jadi anak mamah, sedikit- sedikit mamah, dikit- dikit mamah minta uang, mamah minta uang. Ini Albar anak kelas 4 SD sudah berani mencari uang, dan tidak mengganggu aktivitas belajarnya,” kata Pak Uu.

“Sekolah di kelas 4 SD berjualan pulang sekolah, pernah juga masuk pesantren, tapi karena satu dan lain hal putus, mudah- mudahan nanti lulus sekolah (SD) bisa kembali ke pesantren,” imbuhnya. (Sendi)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kemenkumham tahun 2022. Opini WTP ini merupakan capaian ke-14 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly meminta segenap jajaran Kemenkumham untuk mempertahankan opini WTP, serta menindaklanjuti temuan dan  rekomendasi BPK. Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

“Masih ada temuan dan rekomendasi BPK yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Temuan-temuan tersebut agar segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan berulang,” ujarnya di gedung Graha Pengayoman, Jumat (04/08/2023).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tindak lanjut Kemenkumham terhadap temuan BPK per semester II tahun 2022 mencapai 91.8% dengan status telah sesuai rekomendasi. Angka ini lebih tinggi dari standar nasional yang berada di posisi 75%.

Yasonna mengatakan Kemenkumham terus berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Kemenkumham telah melakukan sejumlah langkah agar laporan keuangan Kemenkumham andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kemenkumham melakukan langkah-langkah agar pengelolaan keuangan dan BMN transparan dan akuntabel. Di antaranya meningkatkan kecermatan dan konsistensi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Kemenkumham juga melakukan penertiban, pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan persediaan dan aset. Kemudian, Kemenkumham melakukan proses inventarisasi dan verifikasi atas properti investasi.

Langkah terakhir yang diambil Kemenkumham adalah koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut dan rekomendasi.

Sementara itu Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan BPK menemukan bahwa Kemenkumham terus melakukan pembenahan dari tahun ke tahun agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada laporan keuangan tahun 2022 BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada penilaian opini dari BPK.

“BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada penilaian kewajaran. Semua penyajian laporan keuangan telah sesuai SAP sehingga tahun 2022 Kemenkumham kembali mendapat opini WTP,” jelasnya. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Kapolres Lhkseumawe AKBP Henki Ismanto, S.I.K sambangi warga dalam program Jum’at curhat yang berlangsung di Warkop Adek Kopi Desa Utenkot, Kecamatan Muara dua, Kota Lhokseumawe, Jum’at (4/8/2023) pagi.

Dalam Jum’at tersebut masyarakat mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi kepada Kapolres Lhokseumawe dan Jajarannya terhadap pembinaan dan sinergitas yang telah dibangun selama ini.

“Kami masyarakat sangat bersyukur untuk keamanan saat ini jauh lebih kondusif dan kami merasakan benar-benar aman. Selama ini permasalahan kecil di gampong dapat kami selesaikan sesuaikan dengan qanun gampong dengan melibatkan Kapolsek dan Bhabinkamtibmas dan Jika dibawa keranah hukum pihak kepolisian mengedepan penyelesaian masalah di luar peradilan sehingga cepat selesai masalahnya yang berakhir dengan perdamaian” ujar Dek Gam salah satu tokoh pemuda setempat.

Sementara Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto, S.I.K. dalam Jumat Curhat tersebut menyampaikan bahwa harapan Polri masyarakat selalu menjadi bagian dalam menjaga lingkungan dan menjadi Polisi bagi dirinya sendiri. Jika ada masalah atau informasi apapun kami siap selalu ada untuk masyarakat.

Dan di sela-sela keakraban dan canda tawa dengan masyarakat, Orang No 1 di Polres Lhokseumawe menghimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih dari tanngal 1 agustus s.d 31 agustus 2023 dalam rangka Dirgahayu RI yang ke 78.

“Tentunya ini sebagai wujud rasa syukur kita terhadap perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan, Khususnya pahlawan Aceh seperti Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Mutia, Sultan Iskandar Muda dan sebagainya”ungkapnya.

Semoga kita sebagai generasi bangsa dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan pembangunan dalam mencapai persaingan ekonomi global pada tahun 2045 mendatang, pungkasnya. (Wandy ccp)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Guna mewujudkan kemerdekaan dalam belanja Produk Dalam Negeri (PDN) diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bersama Kadin Indonesia menyelenggarakan acara Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI (03/08/23). dengan tema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”.

“Tema ini selaras dengan semangat peringatan hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, serta mengamplifikasi semangat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah digaungkan oleh Bapak Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberi pidato di JIEXPO Kemayoran, Kamis (08/03-2023).

Giat Temu Bisnis mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa. Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.

Temu bisnis menjadi langkah nyata agar kebutuhan konsumen/pengguna dapat bertemu dengan produsen dalam negeri. Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk mendukung terwujudnya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri. Upaya konkrit dapat dilakukan Kemenkeu antara lain, pertama, untuk mendukung para produsen lokal sudah berjalan berbagai program bantuan pembiayaan termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan maupun bantuan dana inventasi dan modal kerja lainnya. Kedua, untuk memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menginisiasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, Kementerian Keuangan akan terus menggunakan berbagai kebijakan di bidang fiskal seperti perpajakan dan kepabeanan, untuk memastikan keberpihakan kita semua kepada produk dalam negeri.

Sementara itu, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoli, Kemenkumham juga konsisten berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan Produk dalam Negeri (PDN).

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan aspek penting menyukseskan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), karena membantu memberikan kemudahan bertransaksi, serta mendorong komitmen meningkatkan Produk Dalam Negeri” ucap Yasonna.

Dalam acara Temu Bisnis Tahap VI, Kemenkumham juga menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga memberikan pelayanan pembuatan paspor merdeka, dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP),” tutur Yasonna.

Selain itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menuturkan LKPP bersama Govtech Procurement Telkom tengah melakukan reformasi digital dengan mengembangkan platform Katalog Elektronik versi terbaru.

“Kami LKPP sangat membuka diri, ada pasar yang luas untuk pelaku UMK-Koperasi dari transaksi APBN/APBD, maka hari ini kita dorong transaksinya lewat Katalog Elektronik. Terlebih saat ini kami sedang membangun platform baru dari Katalog Elektronik. Apa manfaatnya? Anda bisa bertransaksi dengan K/L/PD, transaksi yang transparan, efektif, dan bisa meningkatkan kualitas dan pembelian PDN.” tutur Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi.

Dengan platform terbaru ini, pengadaan barang dan jasa melalui Katalog elektronik akan semakin transparan. Masyarakat diberikan akses untuk memantau data kebutuhan, harga serta penyedia barang dan jasa. Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin terbuka, tercatat dan terintegrasi.

Selanjutnya, Kadin Indonesia sebagai asosiasi pelaku usaha mendukung segala upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

“Gelaran ICEF 2023 merupakan langkah konkret Kadin Indonesia dalam mendukung penguatan ekonomi Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Melalui sistem e-katalog, Kadin Indonesia terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mencapai target transaksi Rp 500 triliun pada 5 juta produk pada tahun 2023, yang melibatkan 10.000 pengguna E-Katalog, 546 Pemerintah Daerah, dan 34 Kementerian” ujar Yukki Nugrahawan, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Pasar Junjang yang berada di wilayah Desa Junjang Kecamatan Arjawinangun sedang dibangun kembali PT DUMIB sejak tahun 2021 lalu dan sudah berjalan hampir 2 tahun tapi belum juga selesai.

Faktor utama lambatnya pembangunan pasar karena PT DUMIB selaku kontraktor dan bertindak juga sebagai developer tidak memiliki kecukupan dana untuk pembangunannya sehingga pembangunan pasar tidak kunjung selesai hingga saat ini, sementara para pedagang sudah tidak sabar dan bergejolak karena di pasar darurat tidak semua pedagang yang ada terakomodir dan juga telah diminta uang untuk booking fee dan downpayment (DP) untuk menempati kios yang sedang dibangun.

Kemarahan para pedagang dikarenakan PT DUMIB lalai dalam setiap perjanjian yang telah dibuat terakhir di bulan Februari 2023, dan dibuat addendum dibulan April 2023 yang berisi penghentian kontrak kerja sama dan diganti dengan kontraktor baru tapi nyatanya PT DUMIB masih bercokol tanpa ada percepatan pembangunan. (3/08/2023)

Sebelum acara penggembokan dan tatap muka dengan pihak kontraktor pelaksana, salah satu pedagang mengungkapkan keluh kesahnya pada media di lobby kantor desa (4-08-2023) saat para pedagang menghentikan mobil readymix yang membawa coran semen untuk pembangunan lantai 2 dan menyuruh kembali ke pangkalannya. Pedagang yang tinggal di wilayah Desa Junjang keberatan dan menggembok pintu masuk mobil readymix juga material lainnya sementara 2 pintu lainnya tidak dikunci. Ikoh pedagang menjelaskan kalo PT DUMIB sudah dibuat kesepakatan dengan pedagang dan desa di bulan februari tahun 2023 yang salah satu poinnya PT DUMIB bisa mengajak perusahaan kontraktor lain untuk bersama melanjutkan pembangunan pasar dan di bulan April dibuat beberapa addendum salah satunya bila belum menyelesaikan pembangunan PT DUMIB bersedia hengkang dari proyek pembangunan pasar tapi kenyataannya masih bercokol dan pasar belum selesai juga itu yang membuat para pedagang marah dan sudah melakukan hingga ke bupati dan anggota DPRD kabupaten Cirebon.

Usai berembug antara pihak Pemdes Junjang dengan H. Agus Prayoga, SH, MH, lalu bersama-sama dengan para pedagang menuju lokasi pembangunan pasar untuk membahas kesepakatan addendum dengan pihak kontraktor sekaligus developer.

Di lokasi pembangunan pasar Kasmin Kuwu desa Junjang ditemui Saudi dan Kasmira mewakili PT DUMIB tapi tidak terlihat manajemen perusahaan tersebut, sepengetahuan media kedua orang perwakilan PT merupakan pedagang di pasar Junjang juga.

Dari musyawarah yang dilakukan dan awak media bisa meliput pelaksanaan musyawarah tersebut tidak terbentuk kesepakatan baru dan tidak bisa berbuat apapun saat para pedagang dan Kasmin mau menggembok pintu gerbang pasar. Kasmira yang menemani Saudi mengatakan gembok aja pintunya berulang kali hingga melangkah mendekati salah satu pedagang sambil sedikit mendorong keributan. Lalu pedagang tersebut diajak Kasmin untuk keluar dan menggembok gerbang utama pasar baru.

Kasmin memberikan penjelasan pada awak media kalo Pemdes Junjang ini dilakukan untuk ketegasan supaya diadakan perjanjian baru dengan cara musyawarah demi cepatnya penyelesaian pembangunan pasar dan tidak sekonyong-konyong tapi semua prosedur sudah dilakukan bahkan sudah melalui surat akan menggembok gerbang utama pasar bila tidak dilakukan musyawarah lagi, lalu H. Agus Prayoga menjelaskan yang dilakukan Kuwu sudah melalui prosedur hukum yang berlaku dan sebelumnya sudah berkirim surat sementara PT DUMIB juga memberi jawaban dalam bentuk tertulis yang tertanggal 3 Agustus tapi surat yang diberikan pada tanggal 2 Agustus, itu kan jelas akan mempermainkan Pemdes dalam hal ini Kuwu, sebenarnya permasalahan yang muncul setelah dibuatkan addendum di bulan April yang waktu itu tidak mengundang saya selaku kuasa hukumnya dengan maksud supaya Pasar secepatnya diselesaikan, permasalahan yang muncul sebenarnya kalo pengembang memiliki uang sesuai perjanjian dan penggembokan itu untuk

Sebelum acara penggembokan dan tatap muka dengan pihak kontraktor pelaksana, salah satu pedagang mengungkapkan keluh kesahnya pada media di lobby kantor desa (4-08-2023) saat para pedagang menghentikan mobil readymix yang membawa coran semen untuk pembangunan lantai 2 dan menyuruh kembali ke pangkalannya. Pedagang yang tinggal di wilayah Desa Junjang keberatan dan menggembok pintu masuk mobil readymix juga material lainnya sementara 2 pintu lainnya tidak dikunci. Ikoh pedagang menjelaskan kalo PT DUMIB sudah dibuat kesepakatan dengan pedagang dan desa di bulan februari tahun 2023 yang salah satu poinnya PT DUMIB bisa mengajak perusahaan kontraktor lain untuk bersama melanjutkan pembangunan pasar dan di bulan April dibuat beberapa addendum salah satunya bila belum menyelesaikan pembangunan PT DUMIB bersedia hengkang dari proyek pembangunan pasar tapi kenyataannya masih bercokol dan pasar belum selesai juga itu yang membuat para pedagang marah dan sudah melakukan hingga ke bupati dan anggota DPRD kabupaten Cirebon.

Usai berembug antara pihak Pemdes Junjang dengan H. Agus Prayoga, SH, MH, lalu bersama-sama dengan para pedagang menuju lokasi pembangunan pasar untuk membahas kesepakatan addendum dengan pihak kontraktor sekaligus developer.

Di lokasi pembangunan pasar Kasmin Kuwu desa Junjang ditemui Saudi dan Kasmira mewakili PT DUMIB tapi tidak terlihat manajemen perusahaan tersebut, sepengetahuan media kedua orang perwakilan PT merupakan pedagang di pasar Junjang juga.

Dari musyawarah yang dilakukan dan awak media bisa meliput pelaksanaan musyawarah tersebut tidak terbentuk kesepakatan baru dan tidak bisa berbuat apapun saat para pedagang dan Kasmin mau menggembok pintu gerbang pasar. Kasmira yang menemani Saudi mengatakan gembok aja pintunya berulang kali hingga melangkah mendekati salah satu pedagang sambil sedikit mendorong keributan. Lalu pedagang tersebut diajak Kasmin untuk keluar dan menggembok gerbang utama pasar baru.

Kasmin memberikan penjelasan pada awak media kalo Pemdes Junjang ini dilakukan untuk ketegasan supaya diadakan perjanjian baru dengan cara musyawarah demi cepatnya penyelesaian pembangunan pasar dan tidak sekonyong-konyong tapi semua prosedur sudah dilakukan bahkan sudah melalui surat akan menggembok gerbang utama pasar bila tidak dilakukan musyawarah lagi, lalu H. Agus Prayoga menjelaskan yang dilakukan Kuwu sudah melalui prosedur hukum yang berlaku dan sebelumnya sudah berkirim surat sementara PT DUMIB juga memberi jawaban dalam bentuk tertulis yang tertanggal 3 Agustus tapi surat yang diberikan pada tanggal 2 Agustus, itu kan jelas akan mempermainkan Pemdes dalam hal ini Kuwu, sebenarnya permasalahan yang muncul setelah dibuatkan addendum di bulan April yang waktu itu tidak mengundang saya selaku kuasa hukumnya dengan maksud supaya Pasar secepatnya diselesaikan, permasalahan yang muncul sebenarnya kalo pengembang memiliki uang sesuai perjanjian dan penggembokan itu untuk membuat PT DUMIB secepatnya berunding dan musyawarah baru dengan Pemdes. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Depok. Setelah sebelumnya Kaesangan Pangarep mendapat dukungan dari Silfester Matutina Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) di Pemilihan Walikota (Pilwalikota) Depok 2024-2029. Kali ini Kaesang sapaan akrabnya juga mendapatkan dukungan dari Syafrudin Budiman Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan (BP).

Pernyataan dukungan dari Relawan Jokowi Barisan Pembaharuan (BP) ini disampaikan resmi oleh Syafrudin Budiman SIP atau Gus Din melalu rilis media, Kamis (03/07/2023) di Depok.

“Kaesang Pangarep kami dorong untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok. Jika sebelumnya Relawan Solmet mendukung Kaesang pada Sabtu (24/6/2023), hari ini kami, Kamis (03/07/2023) juga menyatakan mendukung Kaesang,” kata Gus Din sapaan akrab Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP) ini.

Kata dia dukungan kepada Kaesang mengajak adalah sungguh-sungguh dan totalitas. Hal ini agar tujuan perjuangan Kaesang Pangarep untuk maju dan menang di Pilwalikota Depok 2024 mendatang tercapai.

“Kami akan sampaikan aspirasi ini kepada partai- partai yang akan mengusung Mas Kaesang sebagai bakal calon walikota Depok 2024, Depok hari ini harus melakukan perubahan dan pembenahan untuk yang lebih maju dan lebih baik sejahtera,” katanya.

Menurut Gus Din, Kota Depok bagian dari metropolitan Jabodetabek yang dikelilingi Kota Modern, Maju, Sejahtera, Nyaman dan Ramah terhadap siapa saja. Termasuk kota yang memiliki toleransi yang tinggi dalam hal kehidupan beragama dan pasangan politik.

“Depok saat ini mengalami kemunduran di berbagai bidang. Tampak dari lalulintas dan kemacetan, banyaknya begal dan tawuran, tingginya angka kriminilitas dan kotornya Kota Depok oleh sampah. Selain itu banyak fasilitas kesehatan dan pendidikan, pelayanan publik yang buruk tanpa perbaikan,” jabarnya.

Selanjutnya kata Gus Din, Kota Depok sudah dikuasai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama 20 tahun tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan tidak membawa kemajuan dan perubahan, akan tetapi mengalami kemunduran di semua bidang.

“PKS di Kota Depok hanya sibuk konsolidasi partai dan dengan menggiring kebijakan kota Depok menjadi kota khilafah yang dilarang di Indonesia. Mereka hanya mabuk akan agama, tetapi lupa memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Depok secara umum,” kritik Gus Din.

Kedepan Kota Depok harus menjadi kota merah putih dan kota pancasila yang nyaman untuk semua suku bangsa dan agama. Untuk itu kota Depok harus berubah total sebagai kewajiban dan moral kita semuam

“Kami percaya Mas Kaesang bisa memimpin Kota Depok. Sebagai anak muda ia mempunyai visi, misi, karakter dan hati yang kuat dan bersih. Kita berikan slogan untuk Mas Kaesang ‘Sang Muda Merah Putih’ untuk Depok berubah total,” pungkas Gus Din. (Rls)