Suara Indonesia News – Depok. Kaesang Pangarep didorong para Relawan Jokowi maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok. Salah satunya adalah Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) yang menggelar acara deklarasi dukungan di Cafe Joglo Nusantara, kawasan Sawangan, Kota Depok pada Sabtu (24/6/2023).

Tampak hadir memimpin deklarasi dukungan Ketua Umum Solmet, Silfester Matunina dan ratusan aktivis Relawan Solmet dari berbagai kalangan. Tampak juga Ketua Solmet DPD Depok, Hj. Adriani Kena, Silvia Labbi Aktivis Perempuan Relawan Solmet dan lainnya yang ikut hadir.

Ketua Umum Solmet, Silfester Matunina dalam orasi deklarasi dukungan kepada Kaesang Pangarep, mengajak kepada seluruh relawan Solidaritas Merah Putih untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan Kaesang Pangarep untuk maju dan menang dalam pilkada Depok tahun 2024 mendatang.

“Kita akan gandeng dan berjuang bersama-sama dengan partai- partai yang akan mengusung mas Kaesang sebagai bakal calon walikota Depok 2024, karena Depok ini harus berubah total ke arah yang jauh lebih baik,” kata Bang Silfester sapaan akrabnya.

Kata Bang Silfester, Depok adalah bagian dari metropolitan Jabodetabek yang seyogyanya jadi kota yang Modern, Maju, Sejahtera, Nyaman dan Ramah terhadap siapa saja serta memiliki toleransi yang tinggi dalam hal kehidupan beragama.

“Tapi saat ini Depok mengalami kemunduran di berbagai bidang mulai semrawutnya lalulintas dan kemacetan, banyaknya begal dan tawuran, tingginya angka kriminilitas, kotornya Kota Depok oleh sampah, tidak terawatnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, pelayanan publik yang buruk hingga pembodohan atas nama agama seperti kasus tuyul, babi ngepet hingga munculnya pasar syariah yang menggunakan uang dinar,” jelasnya.

Ketua Umum Relawan Jokowi pada Pilpres 2019 lau ini menyatakan, bahwa rezim Depok yang sudah berkuasa selama 20 tahun bukannya membawa kemajuan dan perubahan di kota Depok, justru malah membawa kemunduran di berbagai bidang.

Dia juga menambahkan, bahwa penguasa Depok lebih sibuk konsolidasi partai dan hanya bisa bernyanyi, bahkan seolah dengan sengaja menggiring kebijakan kota Depok menjadi kota khilafah yang dilarang di Indonesia.

“Harusnya Depok menjadi kota merah putih dan kota pancasila yang nyaman untuk semua suku bangsa dan agama. Untuk itu kota Depok harus berubah total. Kita semua warga Depok punya kewajiban dan moral untuk menjaga dan memajukan Depok,” ulasnya.

“Mari kita percayakan kepemimpinan Depok kepada anak muda yang punya visi, misi, karakter dan hati yang kuat dan bersih melalui sosok Kaesang Pangarep “Sang Muda Merah Putih” untuk Depok berubah total,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Solmet DPD Depok, Hj. Adriani Kena yang menyatakan sudah capek dengan 20 tahun kepemimpinan yang ada di Depok.

Ia pun mengajak kepada seluruh relawan Solmet kota Depok dan yang lainnya untuk bersama-sama bahu membahu menghadirkan perubahan total di Depok dengan mengusung dan memenangkan Kaesang Pangarep dalam pilkada Depok 2024 mendatang.

Dalam acara tersebut turut dibacakan 3 poin deklarasi dukungan oleh ketua relawan pemenangan Kaesang. (GD)

Suara Indonesia News – Indramayu. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dengan segala upaya terus meningkatkan kapasitas tenaga kehumasan guna menghasilkan ragam produk jurnalistik yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang IKP Diskominfo Indramayu. Agus Muttaqien usai mengikuti kegiatan Jadi Pintar Bareng Kominfo Newsrom (Jarkom) Vol#5 yang digelar Direktorat Pengelolaan Media Ditjen IKP Kementerian Kominfo di salah satu hotel di Yogyakarta pada 22-24 Juni 2023.

“Ini merupakan media bagi kami untuk mengembangkan kompetensi,” ungkapnya, (24/6/2023).

Lebih lanjut, Agus berharap melalui kegiatan ini kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kehumasan di Bidang IKP dapat dapat bertambah serta hal tersebut dapat diimplementasikan dalam tugas yang dikerjakan.

“Semoga kedepannya semakin baik,” harapnya.

Sementara itu, Praktisi Media, Maya Herawati yang menjadi salah satu narasumber memaparkan seputar jurnalistik serta betapa pentingnya peran kehumasan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Terdapat ragam karya jurnalistik salah satunya berupa berita yang disajikan oleh tenaga kehumasan guna menjadi penyampai informasi kepada masyarakat,” paparnya.

Kemudian, narasumber lain yakni Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Kominfo yang juga redaktur pelaksana Infopublik.id, Moh. Taofiq Rauf menekankan setiap produk jurnalistik yang diproduksi harus memenuhi kaidah jurnalistik serta penyampaiannya mudah diterima oleh pembaca.

Menurut Rauf, produk yang dihasilkan oleh tenaga kehumasan pemerintah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah guna mengabarkan kepada masyarakat seputar program-program yang dilaksanakan pemerintah sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perkembangan dari berjalannya suatu program.

Oleh karenanya menurut Rauf, penyampaian tersebut menjadi penting sehingga target yang ingin dicapai adalah terbentuknya sebuah narasi tunggal, yakni apa yang disampaikan oleh penyampai informasi dapat diterima oleh masyarakat tanpa ada misinformasi serta dapat menjadi rujukan bagi media mainstream dalam pemberitaan.

“Kita berusaha agar apa yang disampaikan oleh humas pemerintah ini menjadi sebuah narasi tunggal yang bisa dijadikan rujuan bagi media lain untuk pemberitannya. Oleh karenanya ketelitian dalam membuat produk jurnalistik yang sesuai dengan kaidah jurnalistik disertai struktur penulisan yang tepat haruslah menjadi sebuah perhatian bersama,” pungkasnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Ponpes Al Zaytun kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Ridwan Kamil menuturkan bahwa tim investigasi sudah melakukan komunikasi dua arah kepada pimpinan Al Zaytun dan penggalian data lapangan.

“Kami tadi melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk yang sebelumnya telah melakukan investigasi dua arah atau wawancara langsung ke yang bersangkutan dan melakukan penggalian data lapangan,” ucap Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Kang Emil juga menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap penanganan polemik di Ponpes Al Zaytun. Rekomendasi tersebut mengarah pada tindakan aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial.

“Sudah disampaikan beberapa rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial,” tutur Kang Emil.

Kang Emil berharap laporan tim investigasi dapat segera ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam dalam waktu dekat.

“Selanjutnya Pak Menko Polhukam akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk mem-follow-up rekomendasi dari tim lapangan di Jabar,” ucapnya.

“Insyaallah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi dan SDM anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus tetap kita pikirkan solusi terbaik,” imbuhnya.

Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan bahwa ada tiga penanganan yang akan dilakukan terhadap polemik Al Zaytun. Pertama, dari semua laporan yang masuk termasuk dari tim investigasi, ada dugaan kuat terjadi tindak pidana.

“Semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Pak Ridwan Kamil ada dugaan kuat yaitu ada tindak pidana,” ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, kepolisian akan menangani terkait unsur pidananya dan akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

“Nanti Polri akan menangani tindak pidananya, pasal apa yang akan menjadi dasar nanti akan diumumkan pada waktunya,” tuturnya.

Penanganan kedua yaitu pemberian sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) yang mengelola Ponpes Al Zaytun. Sanksi adminitrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak para santri yang sedang belajar di Al Zaytun.

“Kedua, pemberian sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam  yang mengelola Ponpes Al Zaytun, namun tetap memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana,” tutur Mahfud.

Penanganan ketiga yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Mahfud mengatakan, menjaga kondusivitas adalah tugas dari pemerintah daerah bersama Forkopimda. Namun, pemerintah pusat siap membantu apabila dibutuhkan.

“Ini tugasnya kewilayahan yaitu Pemda, Kabinda, Polda, Kesbangpol, TNI dan lainnya di Jabar yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Kalau perlu, koordinasikan dengan pusat,” katanya. (Sendi)

Suara Indonesia News – Duri. Rumah Sakit dalam menjamin mutu pelayanan yang baik dan keselamatan pasien harus dibuktikan melalui akreditasi. Akreditasi tersebut dilakukan dengan mengajukannya kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Hal tersebut disampaikannya Bupati Bengkalis Kasmarni ketika menghadiri dan memberikan sambutan pada pelaksanaan  KARS sesuai STARKES (Standar Akreditasi RS Kemenkes), di Aula RSUD Mandau Lantai 5 (24/06/2023).

Bupati Bengkalis Kasmarni mengucapkan, selamat datang kepada Ketua beserta Anggota Komite Akreditasi Rumah Sakit di Kabupaten Bengkalis tepatnya di RSUD Mandau Kabupaten Bengkalis ini.

Mudah-mudahan atas survei akreditasi yang telah dilakukan dalam beberapa hari ini, RSUD Mandau telah melaksanakan fungsi pelayanan RSUD yang berstandar nasional, serta meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan keselamatan dan perlindungan pasien, meningkatkan sumber daya manusia rumah sakit, meningkatkan tata kelola klinis serta mendukung program pemerintah di Bidang Kesehatan, harap Kasmarni.

Selama proses survei akreditasi yang dilakukan oleh KARS tentunya Pejabat dan Staf RSUD Mandau ini telah mengetahui akan kekurangan dan kealpaan dalam menstandarkan pelayanan rumah sakit, ujarnya.

“Untuk itu, kepada seluruh Pejabat dan Staf RSUD Mandau, agar membulatkan tekad serta komitmennya, bila mana dalam survei yang telah dilakukan oleh KARS terdapat kekurangan, maka segera lakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, anggaran dan hal lain yang diperlukan, mengikuti seluruh hasil survei akreditisasi yang telah dilakukan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit,” pinta Bupati.

Diakhir sambutan Bupati Bengkalis Kasmarni kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua beserta Anggota KARS, atas pelaksanaan survei yang telah dilakukan, semoga hasil verifikasi ini, dapat menjadi motivasi jajaran RSUD mandau, agar ke depannya lebih baik lagi dalam pelayanan,” Tutupnya.

Tampak Hadir diacara tersebut Ketua beserta Anggota Komite Akreditasi Rumah Sakit Dr. Purwadi, S.StMk, MS, MARS,FISQua dan Dr.Yanuar JAK,Sp.OG. MARS, PH.D.Fisqua, MPM, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr.Ersan Saputra, Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mandau Drg.Sylvia Febriani, Kepala Bagian Tata Usaha Shanti Veroniga,  Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas serta Fungsional dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, para Dokter dan Staf Rumah Sakit Mandau dan tamu undangan lainnya. (Mus)

Suara Indonesia News – Indramayu. Acara pelantikan Forum Komunikasi Nelayan dan Petani Indonesia Bermartabat (Forkopanit) Kecamatan Krangkeng, digelar di aula Kantor Kecamatan Krangkeng dan dihadiri oleh 31 peserta dari 11 desa se Kecamatan Krangkeng, Jumat, 23/6/23.

Turut hadir dalam pengukuhan tersebut pengurus Forkopanit Kabupaten Indramayu dan dari forkopimcam Kecamatan Krangkeng.

Pembina Forkopanit Kabupaten Indramayu, Dr. Ir. Ady Setiawan, S.H, M.H. dalam sambutannya mengatakan pentingnya menggunakan teknologi serta memperhatikan bibit padi agar hasil panen bisa maksimal.

“Yang harus diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang kita garap secara tehnisnya seperti apa yang bisa dibantu oleh pemerintah atau kalau mau menggunakan teknologi dengan menggunakan bibit padi yang sedikit menggunakan air sehingga hasilnya maksimal,” katanya.

Ady Setiawan menjelaskan bahwa ada dua hal yang harus kita lakukan yakni yang pertama kita perbaiki sarana dan prasarana dan yang kedua dengan menggunakan teknologi moderen, kalau dua hal tersebut dilaksanakan maka para petani akan mendapatkan hasil panen yang melimpah.

Lebih lanjut Ady berpesan kepada masing-masing pengurus di desa agar dapat mensukseskan dan mengawal program bupati yakni Kabupaten Indramayu bisa menghasilkan dua juta ton padi dalam setahun, apalagi Indramayu ini sudah melekat sebagai salah satu lumbung padi nasional.

“Kami berharap masing masing pengurus dapat mengawal program ibu Bupati yaitu menghasilkan dua juta ton padi karna Kabupaten Indramayu merupakan lumbung padi nasional,” pungkasnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Cilegon. PLN Indonesia Power Suralaya Generation Unit kembali melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

MoU antara PT PLN Indonesia Power Suralaya Generation Unit dengan Pemkot Cilegon kali ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Penandatanganan secara langsung oleh General Manajer PT. PLN Indonesia Power Suralaya Generation Unit Irwan Edi Syahputra Lubis dan Walikota Cilegon Helldy Agustian, di Aula Setda II Kota Cilegon, Jumat, (23/06/2023).

General Manager PT. PLN Indonesia Power Suralaya Generation Unit Irwan Edi Syahputra Lubis menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen PT. Indonesia Power dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.

“Kerjasama ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian PT. Indonesia Power terhadap seluruh masyarakat Kota Cilegon, bukan hanya masyarakat yang berada di sekitar pembangkit Suralaya saja,” katanya.

Dalam merealisasikan program-program CSR tersebut, Irwan menjelaskan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak sangat diperlukan, tidak dapat dilakukan sendiri.

“Kami akan terus berkomitmen agar program CSR ini dapat terus berkembang dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kota Cilegon. Tentu dalam pelaksanaan ini kita tidak bisa sendiri diperlukan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak khusunya masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dengan PT. Indonesia Power.

“Kerjasama ini merupakan perpanjangan dari kerjasama-kerjasama yang telah dilaksanakan sebelumnya,” ucapnya.

Helldy meyakini kerjasama yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Cilegon dan PT. PLN Indonesia Power membawa manfaat yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

“Sebelumnya kami telah melakukan kerjasama tentang pengelolaan sampah dimana saat ini menjadi pusat pembelajaran bagi daerah lain sehingga Kota Cilegon bisa menjadi populis secara nasional. Kini sudah ada 59 Kabupaten/Kota yang telah berkunjung ke Kota Cilegon,” katanya.

Adapun program CSR yang dikerjasamakan yakni meliputi pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan Taman Ecopark, pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemanfaatan Fly Ash dan Bottom ASH (FABA), pelayanan kesehatan, pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT), pemanfaatan daun kelor, pemberian makanan tambahan untuk penderita tuberkulosis (TB) paru, membantu mengurangi angka stunting dan pengembangan seni budaya pencak silat bandrong. (Dhe)