Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Kantor Perwakilan Wilayah (Kpw) Bank Indonesia (BI) Lhokseumawe dan melaksanakan kegiatan kegiatan Festifal Meurah Silu  2023 mengangkat tema “Semarak ekonomi keuangan syariah dalam pengendalian inflasi di pesisir laut dan pegunungan Aceh kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada Sabtu-Minggu, 24-25 Juni 2023 mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai berlokasi di Lapangan Jenderal Sudirman, Lhokseumawe. (23/06/23)

Festival Meurah Silu merupakan kegiatan tahunan KPw BI Lhokseumawe dan telah terselenggara sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2021 di Kota Langsa dan tahun 2022 di Takengon Kabupaten Aceh Tengah.

Kegitan itu sebagai salah satu bentuk kontribusi KPw BI Lhokseumawe bersama seluruh stakeholder untuk bersama-sama menggali potensi ekonomi serta menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi di Provinsi Aceh.

Kepala Kantor Perwakilan Lhokseumawe Gunawan, menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk Memaksimalkan potensi daerah Lhokseumawe dan sekitarnya untuk menciptakan sinergisitas hulu-hilir dalam hal pemenuhan permintaan pasar dalam dan luar negeri. Kegiatan ini Sebagai bentuk edukasi dan promosi untuk memperkenalkan produk premium UMKM berupa makanan, kerajinan kriya, fashion dan komoditas unggulan sekaligus ajang seni dan kebudayaan Aceh.

Dan Sebagai bentuk kontribusi Bank Indonesia dalam pengembangan perekonomian (local economy development) dan UMKM daerah. Meurah Silu 2023 bersinergi dengan Festival UMKM Kota Lhokseumawe, Ahad Festival, melalui rangkaian kegiatan jalan sehat yang dilakukan dengan pemilihan rute yang menghubungkan lokasi Meurah Silu 2023.

Festival Meurah Silu 2023 memberikan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) experience kepada masyarakat melalui pemanfaatan QRIS untuk melakukan pendaftaran kegiatan lomba dan pemberian diskon kepada pengunjung yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS,’ jelas Gunawan.

Lanjutnya, kegiatan Festival Meural Silu 2023 antara lain, Ceremonial, Kegiatan seremoni Festival Meurah SIlu 2023 berupa soft dan grand opening, penyerahan simbolis PSBI, dan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam rangka Kompetisi, Final perlombaan road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) antara lain In2motion, MTQ, nasyid, dan dakwah. Selain itu terdapat beberapa perlombaan yang dapat diikuti oleh msayarakat umum, yaitu coffee competion (lomba barista), lomba mwearnai tingkat anak, dan lomba rangking satu tingkat SMA.

Expo/Bazar UMKM, Pameran dan penjualan produk UMKM binaan dan mitra KPw BI Lhokseumawe yang terdiri dari makanan dan minuman, kopi, industri kreatif, dan wastra nusantara.

Business Matching, Pasar murah produk pertanian langsung dari petani sehingga mengurangi rantai distribusi dan memberikan harga terbaik dari sisi produsen dan konsumen. Selain itu terdapat potentioal buyer dan lembaga pembiayaan yang siap melihat potensi transaksi maupun pembiayaan yang mungkin terjadi.

QRIS Experience, Pemberian pengalaman penggunaan QRIS melalui pendaftaran lomba, jalan sehat dan penukaran voucher diskon.

Seniman dan Talkshow, Peningkatan pemahaman terkait perlindungan konsumen dan inklusi keuangan serta tips menjadi konsumen cerdas di era digital. Selain itu terdapat talkshow terkait kopi dengan menghadirkan ahli dan success story pelaku usaha ekspor.

Hiburan, Tarian khas Aceh dan musik tradisional sebagai daya tarik masyarakat untuk dapat hadir dan menikmati kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut 10 pejabat daerah Walikota dan Bupati di undang untuk menghadiri acara tersebut yang di pusatkan di lapangan Sudirman Kota lhokseumawe, tutup Gunawan. (Wandy ccp)

Suara Indonesia News – Indramayu. Dalam rangakaian kunjungan kerja di wilayah Kecamatan Tukdana, Jum’at (26/6/2023) Bupati Indramayu, Nina Agustina memanfaatkan kesempatan itu untuk bercengkrama dan memuliakan para lansia.

Memuliakan lansia merupakan keharusan bagi orang yang usianya lebih muda. Hal itu disadari betul oleh Bupati Indramayu Nina Agustina yang dalam kunjungan tersebut membagikan bantuan bagi lansia agar mereka dapat tersenyum dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Mekarsari dan Desa Rancajawat, Kecamatan Tukdana tersebut mendapatkan apresiasi sangat luar biasa dari masyarakat setempat. Selain masyarakat dapat bertatap muka langsung, hal tersebut juga dijadikan sebagai media untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada orang nomor satu di Indramayu tersebut.

Kepada para lansia yang hadir di dua desa itu, Nina Agustina memberikan semangat untuk tetap optimis dan berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat.

“Sehat-sehat, tetap semangat ya bu. Semoga bermanfaat,” kata Nina.

Terhadap kepedulian yang diberikan oleh Bupati Indramayu tersebut, para lansia pun akhirnya terucap syukur dan berbalas doa agar senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, kelancaran rezeki, dan berbagai harapan lainnya yang terpanjat kepada sang pencipta. (Toro)

Suara Indonesia News – Tulangbawang, Lampung. Pemerintah Kampung Sidomulyo Bagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT -DD) Tahap Ke Dua di balai kampung Sidomulyo, kecamatan Penawar Tama, kabupaten Tulang Bawang. Kamis, 22 Juni 2023.

Kegiatan pembagian BLT DD di hadiri oleh Bapak Suryono mewakili Camat Penawartama, PLH Kepala Kampung Sidomulyo Agustinus Wagianto, Babinsa Sidomulyo Masrianto serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Adapun pembagian BLT DD tahap dua yakni bulan April, Mei dan Juni. Dengan jumlah 26 KPM,Uang yang diserahkan Langsung kepada KPM berjumlah 900000 /3 Bulan (Sembilan Ratus Ribu).

Agustinus Wagianto selaku PLH Kepala Kampung berharap agar bantuan ini dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjelang hari raya Idul Adha 1444 H.

Salah satu penerima BLT menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemarintah yang telah memberikan bantuan tanpa ada potongan.

“Saya bersyukur bantuan diserhakan menjelang hari raya idul adha sehingga bisa membeli kebutuhan pokok.” tutur salah satu KPM. (Sifa)

Suara Indonesia News – Cilegon. Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) dan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Cilegon, Kamis, (22/06/2023).

Kunjungan tersebut dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP).

Pada kesempatan itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Ridha Yasser mengatakan, peninjauan terhadap pengelolaan, memilah dan memisahkan sampah menjadi energi co-firing terbarukan ini sudah selaras dengan visi Menko Marves.

“Sudah selaras, yang harus diluruskan sementara ini agar supaya berjalan lancar. Sementara ini bagus semuanya, kita udah denger Pak Wali menjelaskan program ini dimana ada penyerapan tenaga kerja,” katanya di Ruang Walikota Cilegon, Kamis, (22/06/2023).

Ridha mengungkapkan, pemanfaatan TPSA Bagendung menjadi BBJP di Kota Cilegon dinilai baik. Mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pemodelannya.

“Menurut kami pengelolaannya, pemodelannya, desainnya, perencanaannya masih aman dan sudah kita pastikan untuk kedepannya nanti kalau sudah berkembang juga jangan melenceng,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan dengan adanya pengelolaan co-firing di TPSA Bagendung ini bisa menyerap tenaga kerja dari warga sekitar, hingga penyelesaian sampah ke hulu untuk meminimalisasi adanya sisa limbah di Kota Cilegon.

“Penyelesaian sampah ke hulunya, jangan sampai nanti yang dibangun mangkrak, cocok dan tidak bermasalah,” ujar Ridha Yasser Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves RI.

Sementara itu, Sri Prastiwi Utami sebagai Asisten Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, Tata Ruang, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Sri Pratiwi Utami mengapresiasi atas kerja keras Pemkot Cilegon menginisiasi pengolahan sampah menjadi BBJP.

“Kalau dari kami datang ke Cilegon ini untuk melihat seperti apa pemberdayaan ke masyarakatnya seperti apa. Bagaiamana pelibatan masyarakat dalam proses pemilahan sampah ini menjadi produk co-firing,” kata Prastiwi.

Menurut Prastiwi, tinjauan lapangan ini akan menjadi bahan kajian dan menjadi masukan ke Wapres RI Ma’ruf Amin.

“Selain di Pemkot Cilegon ini, kami juga datang ke Chandra Asri karena mereka mampu mengolah sampah menjadi bahan bakar. Kita lihat juga bagaimana pelibatan masyarakatnya,” katanya.

Walikota Cilegon Helldy Agustian menyambut baik masukan dan kepercayaan yang diberikan oleh Kemenko Marves kepada Pemkot Cilegon. Kedepannya, pengelolaan sampah di TPSA Bagendung ini bisa diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

“Kami mengucapkan terimakasih suatu kepercayaan dan kebanggan bagi kami dikunjungi dari kementrian. Ini sebagai bukti aplikasi kami,” pungkasnya. (Dhe)

Suara Indonesia News – Makassar. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Bantaeng (HPMB), serta Kerukunan Keluarga Bantaeng (KKB) bersama keluarga Almarhum Basman Nafa Yaskura memadati Markas Komando Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Kamis (22/6/2023).

Ratusan massa yang menyuarakan keadilan bagi Nasman Nafa Yaskura (15), salah satu siswa SMP Athira di Kota Makassar telah dianggap bunuh diri (24/5/2023) dengan melompat dari lantai 8 dan dihentikan kasusnya oleh Polrestabes Kota Makassar karena tidak ditemukannya unsur pidana.

Saat orasi Berlangsung, Ketua Sapma Pemuda Pancasila (PP) Kota makassar yang menyuarakan keadilan bagi Nasman Nafa Yaskura memprotes kebijakan Kapolrestabes Kota Makassar untuk menghentikan kasus tersebut.

“Kami menganggap kebijakan Kapolrestabes untuk menghentikan kasus Basman Nafa Yaskura terlalu dini, dan kami meminta kepada satu tingkat yang lebih tinggi, yaitu Polda Sulsel untuk mengambil alih kasus ini, dengan melakukan gelar perkara khusus,”tegas Khusnul saat Orasi.

Sementara itu, Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan Andi Arfan Sahabuddin yang di tunjuk sebagai kuasa hukum Basman Nafa Yaskura dalam orasinya menegaskan beberapa poin dalam pernyataan sikap para pendemo.

“Kami bersama dengan keluarga Basman Nafa Yaskura menyampaikan pernyataan aksi, yaitu :

1. Mendesak Polda Sulsel untuk membuka kembali penyelidikan terhadap kasus kematian Basman Nafa Yaskura di sekolah islam Athira
2. Meminta pihak kepolisian untuk bersikap independent dalam penyelidikan kasus kematian siswa di sekolah Athira Makassar.
3. Mendesak Pihak Sekolah Islam Athira Kota Makassar agar bertanggung jawab penuh terhadap kematian tidak wajar Basman Nafa Yaskura.
4. Mendesak Kapolda Sulsel untuk menonaktifkan sementara Kapolrestabes Kota Makassar, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar dan Kapolsek Ujung Pandang yang kami duga telah melakukan obstraction of justice.

Perwakilan Pemuda Pancasila bersama keluarga Basman Nafa Yaskura yang masuk ke dalam gedung untuk menemui salah satu pejabat di Polda Sulsel, akhirnya bertemu Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sulsel, Kombes Jamaluddin Farti.

Jamaluddin yang menemui perwakilan Pemuda Pancasila dan keluarga Basman Nafa Yaskura mengaku akan memenuhi permintaan pihak keluarga dengan mengagendakan jadwal dilakukannya gelar perkara khusus.

“Kami selalu terbuka disini, dan untuk permintaan gelar khusus akan kami jadwalkan senin (26/6/2023). Jadi saya meminta kepada perwakilan untuk berspekulasi terhadap apa yang menjadi keputusan Polrestabes makassar. Saya juga sudah kesana, mereka hentikan kasus tentu ada sebabnya dan saya pun tidak bisa mengintervensi. Nantilah saat gelar perkara khusus, silahkan pihak keluarga mengajukan semua bukti yang ditemukan,” jelas Diskrimum Polda Sulsel.

Meski sempat terjadi insiden kecil saat memasuki gedung Polda Sulsel, dan nyaris terjadi aksi pembakaran ban bekas, namun semua teredam dan para pendemo akhirnya bubar secara tertib. (Sendi)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Ratusan warga Desa Junjang Wetan Kecamatan Arjawinangun kembali menyambangi Kantor Balai Desanya guna menanyakan kejelasan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 kepada Kepala Desa Jahuri, karena menurut mereka banyak yang tidak sesuai penggunaannya di lapangan dengan yang sudah di anggarkan oleh Pemerintah Desa Junjang Wetan sesuai yang tertera di Surat Pertanggung jawabannya dan di anggap tidak transparan kepada masyarakat. Kamis (22/06/2023).

Melalui perwakilannya masyarakat Desa Junjang Wetan di wakilkan oleh Hartono dan rekan – rekan melakukan dialog tanya jawab dengan pihak Pemerintah Desa Junjang Wetan, namun di dalam pertemuan tersebut pihak pemerintah Desa Junjang Wetan telah memberikan kuasa Kepada Penasehat Hukumnya Kepada Hasan Bisri.SH.MH dan rekan untuk menemui dan menjawab pertanyaan dari perwakilan masyarakat .

Dan dalam pertemuan tersebut telah di sepakati bersama bahwa jawabannya di tunda menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Cirebon, karena menurut Kepala Desa Junjang Wetan Jahuri beserta Penasehat Hukumnya Hasan Bisri.SH.MH mengatakan yang berhak memeriksa dan menentukan ada atau tidaknya penyalahgunaan anggaran adalah pihak Inspektorat , dan jika di temukan pelanggaran hukum maka yang berhak memeriksa adalah pihak Kepolisian melalui unit Tipikor atau unit lainnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan anggaran ataupun penyalahgunaan yang lainnya.

“Seperti yang di ketahui bersama bahwa hasil dari pertemuannya adalah penundaan Jawaban dari Kepala Desa selaku Pucuk Pimpinan di Pemerintahan tingkat Desa dengan alasan menunggu data hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tanggal 10 Juli 2023, dan jika waktu yang di janjikan tidak ada jawaban ataupun jawabannya tidak memuaskan maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi kedepannya”. Ungkap Hartono selaku Salah satu Ketua aksi.

Di sisi lain Pemerintah Desa Junjang Wetan yang di wakilkan oleh Penasehat Hukumnya Hasan Bisri.SH.MH dan rekan memberikan Keterangan kepada wartawan yang mewawancarai guna menjawab pertanyaan terkait pertemuan tersebut mengatakan, bahwa dirinya beserta rekan mengapresiasi langkah aksi yang dilakukan oleh warga pada hari ini sebagai bentuk sosial kontrol kepada pemerintah Desa Junjang Wetan sesuai yang di amanatkan oleh undang-undang.

Namum di harapkan untuk menempuh dengan jalur yang ada dan dapat duduk bersama guna memecahkan permasalahan demi kemajuan Desa Junjang Wetan, namun Hasan Bisri.SH.MH juga mempertegas bahwa apa yang di sampaikan oleh warga melalui perwakilannya wajib bertanggung jawab atas apa yang di sampaikan dengan bukti – bukti yang ada sesuai koridor dan kaedah – kaedah yang berlaku.

Ya pada hari ini kami Hasan Bisri.SH.MH dan rekan mengapresiasi langkah aksi yang dilakukan oleh warga Desa Junjang Wetan sebagai bentuk sosial kontrol kepada Pemerintah Desa Junjang Wetan sesuai yang di amanatkan oleh undang-undang.

Namun sesuai yang di amanatkan kepada kami dan juga selaku Kuasa Hukum dari Pemerintah Desa Junjang Wetan melalui Kepala Desa Jahuri berharap aksi ini juga dapat dipertanggung jawabkan dan juga menempuh melalui koridor dan kaedah – kaedah yang berlaku, agar semua yang di sampaikan memiliki dasar hukumnya dan dapat di pertanggung jawabkan dan dapat duduk bersama memecahkan masalah bersama demi kemajuan Desa Junjang Wetan.

“Karena data yang di miliki oleh saudara – saudara kita yang melakukan aksi pada hari ini belumlah valid, karena data yang di tunjukkan kepada kami masih banyak berkas yang belum di tanda tangani oleh Kepala Desa Jahuri, dan juga masih ada anggaran yang baru turun di tahun 2022 namun Rencana anggaran Bangunannya di tahun 2021 serta masih ada pengerjaannya yang belum selesai atau sedang berjalan karena anggaran tersebut anggaran di tahun 2022 dan sudah tentu pengerjaannya di tahun 2023 ini”.

“Jadi kami harap sabar menunggu hasil dari pemeriksaan pihak Inspektorat Kabupaten Cirebon agar semua jelas dan sesuai dengan aturan yang ada, dan terakhir mari duduk bersama memecahkan masalah yang ada guna kemajuan Desa Junjang Wetan agar lebih maju”. Ungkap Hasan Bisri.SH.MH. (Sendi)

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Media Massa dalam rangka menyiapkan alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah,

Kegiatan FGD perdana alih status IAIN ke UIN yang di laksanakan Kampus IAIN Lhokseumawe bertempat di ruang Operation  Room Lt 2 Biro Rektorat IAIN Lhokseumawe mulai pukul 09.00 sampai 12.00 wib Kamis (22/06/2023).

FGD Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Media Massa alih status dari IAIN Lhokseumawe menjadi UIN Sultanah Nahrasiyah dihadiri oleh para pimpinan kampus di lingkungan IAIN Lhokseumawe, meliputi Rektor IAIN Lhokseumawe, Dr, Danial,M.Ag,Wakil Rektor I, Dr, Iskandar ,M.Si, juga tampak hadir Warek II, Dr Darmadi,M,Si, Warek III, Dr,Al Husaini,M Daud, MA, para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit dan segenap anggota tim persiapan alih status kelembagaan. Sejumlah undangan lainnya juga turut hadir dalam FGD tersebut antara lain Prof,Dr,Suadi Zainal,M.Si dari Kampus Unimal, dan juga berbagai instansi lainnya. Adapun fasilitator FGD pada kegiatan tersebut Tgk, H. Taqiyuddin , Lc.

Kegiatan FGD alih status ini dibuka langsung oleh Rektor IAIN Lhokseumawe Dr, Danial,M.Ag. Beliau menyampaikan bahwa alih status IAIN Lhokseumawe menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) telah mencukupi  syarat alih status menjadi UIN. Namun demikian tujuan diselenggarakannya kegiatan FGD penyerapan aspirasi masyarakat dan media massa ini adalah untuk mensinergikan data dan informasi alih status, serta untuk memperoleh masukan dari semua pihak, baik internal maupun eksternal, jelas Rektor IAIN

Rektor menuturkan bahwa FGD Alih Status IAIN Menjadi UIN Sultanah Nahrasiyah ini merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh masukan dan koreksi untuk menyukseskan proses alih status “Akselerasi alih status menjadi UIN adalah sebuah keniscayaan agar PTKIN, khususnya IAIN menjadi UIN Sultanah Nahrasiyah, bisa lebih kontributif dalam membangun Indonesia ke depan,” tuturnya.

Sementara itu, Tgk,H,Taqiyuddin,Lc dalam paparan materi FGD menyampaikan bahwa sudah saatnya PTKIN menjadi destinasi dalam kajian-kajian berbasis keislaman di level internasional, terkait Nama Ratu Sultanah Nahrasiyah nama pemimpin perempuan di Nusantara merupakan penguasa Kesultanan Samudera Pasai diberi nama kampus UIN dan tentang silsilah dan wafatnya, menurutnya alih status tersebut harus tetap mempertahankan core competency ilmu-ilmu keislaman di  PTKIN Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah.

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Media Massa Perubahan Bentuk Menjadi UIN  Sultanah Nahrasiyah acara FGD tersebut juga ada tanya jawab antara fasilitator dan peserta undangan, acara tersebut di tutup dengan pembacaan doa. (Wandy ccp)