By -
0

Suara Indonesia News – Purwakarta. Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terus berupaya memberikan pelayanan publik terbaiknya.

Pelayanan tersebut diantaranya dengan melaksanakan berbagai jenis pelayanan publik sampai di tingkat desa, penyelenggaraan mall pelayanan publik (MPP) dengan melakukan berbagai inovasi seperti Bale Sauyunan, Mepende Ceu Ati, Webdesaku, Sipila, Ambu Keren, Teras Madukara dan yang lainnya.

Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda Sosialisasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik, di Hotel Harper Purwakarta, Rabu 03 Mei 2023.

Sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi, dan merupakan tahapan awal dari program pendampingan semi intensif Ombudsman Republik Indonesia di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023.

Adanya pendampingan ini sebagai salah satu upaya guna melakukan akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta,” kata Anne.

Dalam agenda itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta yang disaksikan langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Barat.

Hal ini menjadi bentuk keseriusan kita dalam melakukan akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi motivasi bagi penyelenggara pelayanan publik untuk terus berkomitmen memperbaiki pelayanan,” ucap Anne.

Di sisi lain, Ombudsman juga mengapresiasi keterbukaan pelayanan publik, program pelayanan publik (gempungan) di Purwakarta. Karena pelayanan publik yang baik akan mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan urusan yang menjadi tuntutan dasar yang harus dimiliki masyarakat.

Dari kegiatan, segera ditindaklanjuti dengan menyusun standar pelayanan publik dan dapat mengimplementasikannya di instansi masing-masing agar kualitas pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta lebih baik lagi,” demikian Anne. (fuljo/christ)

By -
0

Suara Indonesia News – Kota Cirebon.  Sidak ini dilakukan dalam rangka antisipasi inflasi dan kelangkaan bahan pangan.

Unit II Tipidter Sat Rekrim Polres Cirebon kota yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota AKP Perida Apriani Sisera Panjaitan, S.IK, MH, Beserta Satgas Pangan Kota Cirebon telah melakukan pengecekan harga serta stok bahan pokok yang berada di pasar tradisional wilayah hukum Polres Cirebon Kota, (Rabu, 3-5-2023).

Kapolres Cirebon Kota AKBP Ariek Indra Sentanu, SH, S.IK, MH, mengatakan, Secara umum inflasi di wilayah hukum Polres Cirebon Kota masih terkendali. Adapun untuk beberapa harga komoditi di pasar tradisional wilayah hukum Polres Cirebon Kota seperti beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih mengalami penurunan.

Lanjut Ariek Indra Sentanu “setidaknya ada tiga lokasi yang dikunjungi yaitu Pasar Pagi alamat Jalan Siliwangi Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Pasar Kanoman alamat Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dan Pasar Jagasatru alamat Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon,” ucapnya melalui Kasat reskrim AKP Perida Apriani Sisera Panjaitan, S.IK, MH.

Hasil pengecekan Pasar Pagi Jalan Siliwangi Kota Cirebon. Untuk harga beras stabil, harga beras medium Rp. 10.000 hingga Rp. 11.000,- /kg, harga beras premium Rp. 12.000,-/kg dan harga telur ayam negeri  Rp. 27.500,- /kg.

Untuk Pasar Kanoman Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon harga bawang merah Rp. 40.000,- hingga Rp. 50.000,- /kg, harga cabai merah kriting Rp. 30.000,- /kg, harga cabai rawit hijau Rp. 30.000,- / kg, harga daging  sapi tetelan Rp. 130,000,- / kg, harga daging sapi paha Rp.  150,000,- /kg, harga bawang putih Rp. 35.000,-/kg, harga daging ayam Rp. 33,000 – Rp 35,000,- /kg, harga gula pasir Rp. 13.000,-/kg, Harga minyak Kita Rp. 14.000,- /liter.

Sementara Pasar Jagasatru alamat Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Harga Beras Medium Rp. 10.000 – Rp. 11.000,- /kg, harga beras premium Rp. 12.000,-/kg, harga daging  sapi tetelan Rp. 130,000,- / kg, harga daging sapi paha Rp.  150,000,- /kg, Harga Bawang Putih Rp. 35.000,-/kg, harga daging ayam Rp. 33,000 s.d Rp 35,000,- /kg, harga telur ayam Negeri  Rp. 27.500,- /kg, Harga Gula Pasir Rp. 13.000,-/kg dan Harga Minyak Kita Rp. 14.000,- /liter, tambah Perida.

Turut hadir dalam kegiatan AKP Perida Apriani Sisera Panjaitan, S.IK, MH, (Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota), Ipda Ibnul Khajib Sabiq, SH,  (Kanit Tipidter Sat reskrim Polres Cirebon Kota beserta anggota), Ipda Charis Efendi, SH, (Kasubsi Penmas Si Humas Polres Cirebon Kota),

Fajar Farhani (Kabid Perdagangan DKUKMPP Kota Cirebon), Elmi Nasrulloh, SP, M.Si, (Kabid Ketahanan Pangan DKPPP Kota Cirebon),   Lilik (Biro Perekonomian Setda Kota Cirebon), Martini (Subkor perdagangan dalam negeri DKUKMPP Kota Cirebon), Bripka Dani dan Bripka Tedik (Unit Ekonomi Sat Intelkam Polres Cirebon Kota), jelas Kasi Humas Polres Ciko Iptu Ngatidja, SH, MH. (Hatta)

By -
0

Suara Indonesia News – Indramayu. Adat Nadran Nelayan Karangsong Tahun 2023 telah berlangsung meriah. Kemeriahan ini diawali dengan upacara adat nadran hingga pawai arak-arakan Kereta Griya Kencana, Singa Dangdut dan Pawai Becak yang ditunggangi Forkopimda Indramayu menuju pesisir Pantai Karangsong Indramayu.

Secara simbolis Bupati Nina Agustina memecahkan kendi sebagai tanda dimulainya Adat Nadran Nelayan Karangsong dengan tema “Indramayu Bermartabat (Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat), Nelayan Kuat, Kesejahteraan Meningkat”, di Halaman Kantor Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu, Rabu (3/5/2023).

Selanjutnya Bupati Nina Agustina menaiki Kereta Griya Kencana bersama Anggota DPR RI Ono Surono, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Syaefudin dan Ketua KPL Mina Sumitra H. Darto untuk ikut arak-arakan menuju pesisir pantai dan melaksanakan ritual penting di tengah laut yang telah diwariskan leluhur dahulu.

Bupati Nina Agustina menyampaikan, Nadran merupakan bentuk dan cara bersyukur para nelayan atas segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa ta’ala baik berupa kesehatan, keselamatan maupun kelancaran usaha penangkapan ikan di laut.

“Dengan harapan momentum Adat Nelayan Karangsong ke depan usaha penangkapan ikan meningkat, lancar, sukses dan berkah,” ungkap Bupati Nina.

Ditambahkan Bupati Nina, Pemerintah Kabupaten Indramayu sangat mendukung usaha penangkapan ikan nelayan yang penuh dengan kesabaran, keuletan dan ketangguhan dan inovasi-inovasinya sehingga setiap tahun telah berkontribusi positif terkait penyedia bahan pangan.

“Khususnya bahan pangan ikan yang sehat dan mencerdaskan bagi masyarakat. Selain itu usaha penangkapan ikan nelayan telah berkontribusi terhadap lebih 50% produksi perikanan tangkap Jawa Barat,” tambahnya.

Sementara itu Ketua KPM Mina Sumitra H. Darto berharap, Adat Nadran Nelayan Karangsong Tahun 2023 ini menjadi pemacu agar terus bersinergi untuk bergotong royong menciptakan keamanan dan ketertiban termasuk terus melestarikan laut sebagai keberlangsungan mata pencaharian nelayan.

“Kami meminta kepada juragan dan nelayan untuk terus bekerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta bersama-sama merawat dan melestarikan potensi maritim kita dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. (Toro)

By -
0

Suara Indonesia News – Indramayu. Jalan poros Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu secara bertahap dibetonisasi guna menunjang aktivitas dan perekonomian masyarakat setempat.

Pengecoran jalan ini terpantau di Blok Kapulandak RT. 008 RW. 002 Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya.

Guna pengerjaan berjalan dengan maksimal Camat Kertasemaya Ali Sukma Jaya Mulyana dan jajaran bersama Kepala Desa Tenajar Lor Edy Supriatna meninjau langsung pengerjaan jalan tersebut.

Dikatakan Kepala Desa Tenajar Lor Edy Supriatna, pengerjaan jalan poros desa ini menggunakan alokasi Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2023.

“Alhamdulillah pelaksanaan betonisasi jalan ini berjalan baik, dengan memiliki panjang 70 meter, Lebar 2 meter dan Tebal 15 centimeter. Ini lokasi pertama dan ada 5 titik kegiatan,” katanya saat dikonfirmasi Diskominfo Indramayu, Selasa (2/5/2023).

Diharapkan Edy, masyarakat diminta untuk menjaga pembangunan dengan baik dan terus bergotong-royong bersama pemerintah desa dalam terlaksananya pembangunan yang dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas.

“Harapsnnya bermanfaat buat warga sekitar lokasi pembangunan sebagai akses masyarakat dalam menunjang mobilitas baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan peribadatan,” ujarnya. (Toro)

By -
0
Fhoto surat keberatan Orangtua Siswa yang sudah di Layangkan di DPRD Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

Suara Indonesia News – Gunungsitoli. Permintaan Biaya Pentas Seni kepada Orangtua Siswa di SMPN 4 Gunungsitoli diduga bermuatan Pungutan Liar serta melanggar Permendikbud No.75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Ha ini diketahui setelah Tim Media ini menerima informasi dari Orangtua Siswa yang sangat dirahasiakan Namanya dalam pemberitaan ini menyampaikan, bahwa pihaknya sebagai Orangtua Siswa di SMPN 4 Gunungsitoli telah melayangkan Surat keberatannya serta memohon kepada Ketua DPRD Kota Gunungsitoli sebagai Wakil Rakyat dan lembaga pengawasan Pemerintah, agar Kepala UPTD SMPN 4 Gunungsitoli An. Beniria Telaumbanua, S. Pd. dan Ketua Komite An. Ketabahan Zebua, S. Pd. segera di panggil dan di Evaluasi jabatannya kerena sangat mencoreng Marwah Dunia pendidikan, Selasa (02/05/2023).

Orangtua menjelaskan bahwa pada bulan November 2022 yang lalu, kami menerima surat undangan rapat untuk menghadiri pertemuan paripurna di Aula SMP Negeri 4 Gunungsitoli yang ditandatangani oleh Kepala UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli An. Beniria Telaumbanua, S. Pd. dan Ketua Komite An. Ketabahan Zebua, S. Pd.

Selain undangan rapat, di dalam surat undangan dimaksud juga terdapat surat pernyataan orang tua murid yang dibuat sendiri oleh pihak sekolah/komite, menyatakan segala keputusan yang diambil dalam rapat dianggap setuju.

Memperhatikan di dalam rencana anggaran kegiatan pentas seni OSIS UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli tahun 2023 yang selalu berubah-ubah, yang mana sebelumnya dana pentas seni tersebut  dianggarkan sebesar Rp 75.270.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), lalu di ubah lagi menjadi Rp 61.600.000 (Enam Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Sementara pungutan kepada orang tua murid sebesar Rp 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per siswa tidak ikut direvisi/dikurangi, hal itu dinilai hanya keputusan sepihak.

Menurut kami bahwa pungutan sebesar Rp 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per siswa dengan jumlah murid di SMP Negeri 4 Gunungsitoli saat ini sebanyak 562 (Lima Ratus Enam Puluh Dua) siswa/siswi, terjadi pemborosan dan diduga Rawan Korupsi, Karena beberapa item kegiatan yang kurang masuk diakal sehat, seperti biaya sarana dan dekorasi menurut kami terlalu mewah/mahal. Kemudian biaya pelatihan Marching Band terjadi tumpang tindih anggaran, karena telah tertampung di dalam dana BO(Pengembangan Diri), dan beberapa item kegiatan lainnya yang tidak produktif.

Berkaitan dengan hal itu, kami selaku orang tua murid di SMP Negeri 4 Gunungsitoli menyatakan bahwa pungutan pembiayaan Pentas Seni di SMP Negeri 4 Gunungsitoli sebesar Rp 125.000/siswa keberatan, karena cukup memberatkan keuangan keluarga ditambah situasi perekonomian saat ini sedang merosot dan sangat sulit akibat  Covid-19.

Akibat dari ketidak sanggupan membayar uang pungutan liar tersebut yang sudah diputus kan oleh Kepala UPTD SMPN 4 Gunungsitoli bersama Ketua Komitenya bahkan beberapa siswa/siswi mendapat intimidasi berupa tekanan dari para guru, jika tidak membayar sejumlah uang pentas seni tersebut maka tidak akan diberikan nilai yang bagus pada ujian mendatang, terangnya  orangtua siswa.

Melalui Media ini Orangtua Siswa SMPN 4 Gunungsitoli memohon bantuan kepada Bapak Ketua DPRD Kota Gunungsitoli atas nama Lembaga DPRD Kota Gunungsitoli dalam hal menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat Pemerintah Kota Gunungsitoli, agar sudi kiranya untuk memanggil Kepala UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli, Komite UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli, pihak Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli serta pihak terkait lainnya untuk dapat mencari solusi terkait keluhan kami dimaksud, pintanya penuh harap.

Selain itu, orangtua Siswa memohon kepada Lembaga DPRD Kota Gunungsitoli untuk merekomendasikan penundaan kegiatan pentas seni di SMP Negeri 4 Gunungsitoli yang rencananya dilaksanakan pada bulan Mei 2023 mendatang, hingga mendapatkan solusi yang tidak membebani orang tua murid, tuturnya.

Pungutan biaya pentas seni tersebut sebesar Rp 125.000/siswa, yang diputuskan oleh pihak UPTD SMP Negeri 4 Gunungsitoli bersama-sama dengan Komite Sekolah diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan/jabatan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan/aturan yang berlaku, sebagaimana diatur di dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dan  bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Melalui Media ini, Masyarakat meminta kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sebagai Aparat penegak Hukum untuk memanggil Kepala UPTD SMPN 4 Gunungsitoli An. Beniria Telaumbanua, S.Pd., agar melakukan pemeriksaan pada penyalah Gunaan wewenang dan Jabatannya dan diduga ada penyalagunaan anggaran Dana BOS pada SMPN 4 Gunungsitoli selama ini, yang sangat merugikan Siswa untuk mendukung Program Belajar mengajar di Sekolah tersebut demi Masa Depan Anak Bangsa.

Sampai turunnya berita ini ,masih belum ada tanggapan Resmi dari Kepala UPTD SMPN 4 Gunungsitoli, maupun Ketua Komitenya, Tim  media sudah beberapa kali meminta tanggapan Kasek SMPN 4 Gunungsitoli tentang  hal tersebut melalui Wathsap Selulernya  ,namun Kepala Sekolah SMPN 4 Gunungsitoli Diam membisu. (Aro Ndraha)

By -
0

Suara Indonesia News – Meulaboh. Gerakan Angkatan Pemuda Peduli Aceh (APPA) meminta kepada Tim Pansus Perizinan Pertambangan, Minerba dan Energi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera mengungkap dalang dibalik tercemarnya kawasan Peunaga Rayeuk, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat yang tengah menjadi perbincangan publik.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Gerakan APPA, Sulthan Alfaraby, bahwa DPRA harus menunjukkan sikap independensi dan sesegera mungkin mengumumkan hasil temuan tersebut.

“DPRA harus segera ungkap siapa pihak yang bertanggung jawab agar tidak ada spekulasi liar di tengah masyarakat”, ujarnya, Selasa (2/5/2023).

APPA mengatakan bahwa kedatangan Tim Pansus DPRA ke Aceh Barat waktu silam diharapkan bisa membuahkan hasil. Karena pasca kejadian tumpahnya batu bara di pesisir pantai “Bumi Teuku Umar” tersebut menghebohkan publik dan menimbulkan tanda tanya besar di benak masyarakat terkait siapa pihak yang bertanggung jawab.

“Kita berharap kehadiran pertambangan di Aceh Barat jangan ada udang di balik batu. Semua harus sesuai dengan regulasi yang harus dipatuhi dan apabila ada accident dalam proses pengangkutan material yang menimbulkan kerugian masyarakat maka perusahaan sudah seharusnya bertanggung jawab”, tambahnya.

APPA yang sudah memantau secara intens kasus tersebut tidak ingin jika kejadian tersebut terulang kembali.

Untuk mempercepat pengungkapan aktor utama di balik tumpahnya batu bara tersebut, jelas Alfaraby, diperlukan sikap kooperatif dari DPRA, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat, dan LSM.

“Semuanya harus berkomitmen dan kooperatif untuk menjaga Aceh Barat dari oknum-oknum mafia pertambangan. Segera bongkar temuan kepada publik!”, tegasnya. (SA)

By -
0

Suara Indonesia News – Indramayu. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Indramayu Jajang Sudrajat memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2023, di Halaman Pendopo Indramayu, Selasa (2/5/2023).

Dalam upacara peringatan Hardiknas Tahun 2023 ini diikuti Forkopimda Kabupaten Indramayu, Seluruh Kepala SKPD, pejabat Eselon II dan III, Plt. Ketua PGRI Kabupaten Indramayu,  serta para mahasiswa Perguruan tinggi dan pelajar SMP, SD dan TK dengan mengenakan pakaian adat.

Sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) RI Nadiem Anwar Makarim yang disampaikan Asda jajang Sudrajat, bahwa dalam momentum Hardiknas Tahun 2023 ini selama tiga tahun terakhir perubahan besar telah terjadi dalam sektor pendidikan.

Disebutkan Jajang, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia sudah ada 24 episode merdeka belajar yang diluncurkan. Hal itu dinilai telah membawa dunia pendidikan semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hadjar Dewantara.

“Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri,” kata Asda Jajang.

Asda Jajang menambahkan, para guru pun disebutkan kini telah berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform merdeka mengajar.

“Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku, sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum merdeka,” tambahnya.

Sehingga sejalan dengan kurikulum merdeka belajar yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi seleksi masuk perguruan tinggi pada jenjang perguruan tinggi.

Dimana ungkap Asda Jajang, mahasiswa yang dulunya hanya belajar teori di dalam kelas, sekarang sudah bisa mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus.

Kemudian, dari segi pendanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke sekolah-sekolah, pemanfaatan yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Mari kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan merdeka belajar, mendidik generasi pelajar pancasila yang cerdas berkarakter dan membawa Indonesia ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan,” pungkasnya. (Toro)

By -
0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Dr. Sopidi, mengajak seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintah di Kabupaten Cirebon untuk senantiasa menjaga kondusivitas, khususnya menjelang penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Ada agenda penting yang harus jadi perhatian oleh seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintah yaitu Pemilu 2024 sehingga mulai dari sekarang mari kita jaga suasana kondusif yang telah terbangun,” katanya, (Selasa, 02/5/2023).

Menurut dia, keharmonisan antara jajaran pemerintah pemangku kepentingan, serta masyarakat harus tetap terjaga menjelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Agar setiap masalah yang berpotensi konflik di daerah ini tidak terjadi.

“Kita harus waspada terhadap potensi konflik yang ada di sekitar kita. Saya berharap segenap pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di masing-masing wilayah,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menjaga kondusifitas dan keharmonisan antara pihak terkait maka harapannya pelaksanan Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan aman dan tertib, sehingga pembangunan dapat berkesinambungan.

“Saya juga menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang terdaftar sebagai pemilih untuk nantinya dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya dalam momentum Pemilu 2024,” pungkasnya. (Hatta)

1...1,0004784794801,4802,480...2,762Page 479 of 2,762