Suara Indonesia News – Konawe. Hari ini, Sabtu, 29 April 2023, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (KSK), menjadi salah satu dari sepuluh Bupati di indonesia yang menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah yang berkinerja tertinggi di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri RI, berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) Tahun 2022.

Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (KSK), menerima reward sebagai Pemerintah Daerah yang berkinerja tertinggi di Indonesia Timur pada acara puncak peringatan hari otonomi daerah (OTDA) ke 27 yang berlangsung  di anjungan pantai losari makssar, Sulawesi Selatan, yang dihadiri langsung oleh Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mendagri Tito Karnavian menyerahkan secara langsung piagam penghargaan bagi 10 Bupati, 10 Walikota dan 3 Gubernur se Indonesia yang berkinerja tertinggi pada TA 2022.

Pada acara puncak peringatan hari otonomi daerah (OTDA) ke 27, dari sepuluh Bupati yang dinilai berkinerja terbaik, Bupati Konawe KSK berada di urutan 9.Walaupun urutan kesembilan, Kabupaten Konawe tercatat sebagai satu-satunya kabupaten yang ditetapkan berkinerja tertinggi untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI).

10 Bupati yang berkinerja  tertinggi tersebut adalah Banyuwangi (Jatim), Sumedang (Jabar), Badung (Bali), Karanganyar (Jateng), Sidoarjo (Jatim), Kulon Progo (DIY), Wonogiri (Jateng, Hulu Sungai Selatan (Kalsel), Konawe (Indonesia Timur) dan Bojonegoro (Jatim).

Untuk level gubernur, ada tiga provinsi yang ditetapkan Kemendagri sebagai daerah berkinerja tertinggi yakni Jateng (Ganjar Pranowo), DIY (Sri Sultan Hamengku Buwono X) dan Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa).

Kemendagri juga menetapkan 10 Walikota yang berkinerja tertinggi. Dan, dari 10 Walikota, Kota Kendari dan Baubau tak termasuk di dalamnya. Kesepuluh Walikota berkinerja terbaik  tersebut secara berturut-turut Semarang, Surabaya, Surakarta, Bogor, Denpasar, Makassar, Serang, Tangerang, Medan, dan Parepare.

Atas penghargaan ini, KSK mengaku biasa-biasa saja karena yang dilakukan selama memimpin Konawe adalah sesuatu yang memang telah diprogramkan sesuai visi dan misi. “Kepedulianku selama ini justru tertuju pada kebutuhan dasar. Bagaimana infrastruktur penting yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan petani. Bagaimana infrastruktur pendidikannya, kesehatannya,

Dan, alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Konawe jauh di atas rata-rata bahkan pertumbuhan ekonomi Konawe justeru “menyuntik” pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara. Artinya, penghargaan Kemendagri ini kita senang dan bangga di satu sisi, di sisi lain, ini adalah tantangan untuk lebih baik lagi. Dan, insya Allah, ketulusan dan sukses yang kita raih di Konawe, itu juga yang mendorong saya berpikir membangun kabupaten lain. Dengan cara apa? Ya, mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Sultra,” tutur KSK.

Bupati KSK menilai Kinerja tertinggi yang dinobatkan Kemendagri kepada pemerintahan Konawe, dinilah sebagai penambah semangat dalam rencana besarnya mencalonkan diri sebagai Gubernur Sultra. Kata KSK, Sultra ini luas, topografinya menantang sebagai provinsi kepulauan, sumber daya alamnya luar biasa. “Jika tak dikelola secara bijak, jika dikelola atas dorongan kepentingan diri dan kelompok, saya khawatir, sumber daya alam yang mestinya untuk kesejahteraan, justeru berubah menjadi kerugian dan mungkin juga malapetaka. Karena itu, saya ingatkan warga Sultra, hati-hati memilih pemimpin. Sultra ini daerah kaya,” pungkas Bupati Konawe KSK. (Red SI)

Suara Indonesia News – Konawe. Kapolres Konawe AKBP Ahmad Setiadi, S.I.K. mengunjungi warga di Sendang Mulya Sari pada hari Jum’at (28/04/2023) untuk menjalankan program rutin “Jumat Curhat” dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendengarkan keluhan dan masukan langsung dari masyarakat mengenai situasi di lingkungan sekitar mereka. Selama kegiatan, masyarakat di Sendang Mulya Sari mengeluhkan masalah seperti hewan ternak yang berkeliaran di jalan tanpa dikandangkan, serta anak remaja yang balapan di jalan raya, mengganggu pengendara dan pejalan kaki.

Menanggapi keluhan tersebut, Kapolres Konawe berjanji untuk menindaklanjuti masalah tersebut dengan memberikan solusi yang efektif. Untuk hewan ternak yang berkeliaran, Kapolres Konawe akan mengarahkan personil Bhabinkamtibmas Polsek Tongauna untuk memberitahu pemilik hewan ternak untuk mengandangkan hewan mereka.

Sementara untuk anak remaja yang melakukan balapan liar, Kapolres Konawe akan berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Konawe untuk melaksanakan patroli di wilayah Sendang Mulya Sari. Apabila menemukan pengendara yang melakukan balapan liar, pihak kepolisian akan segera melakukan tindakan yang diperlukan, baik itu berupa tilang atau teguran.

Kegiatan “Jum’at Curhat” yang dilakukan oleh Kapolres Konawe diharapkan dapat membuka ruang dialog dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Dengan begitu, masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar dapat teratasi dengan lebih efektif. (Red SI)

Suara Indonesia News – Konawe. Apel Gabungan Operasi Ketupat Anoa-2023, Polres Konawe dan Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe mengadakan kegiatan untuk memberikan himbauan dan edukasi kepada pengendara agar lebih mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 April 2023 pukul 08.00 Wita di Terminal Wawotobi, Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Konawe AKBP Ahmad Setiadi, S.I.K. serta dihadiri oleh seluruh personel yang terlibat dalam operasi Ketupat Anoa-2023 dan personel Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe.

Dalam kegiatan apel gabungan ini, Kapolres Konawe memberikan arahan kepada personel untuk melaksanakan operasi Ketupat Anoa-2023 dengan cara yang simpatik serta memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat. Operasi Ketupat Anoa-2023 ini bertujuan untuk mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada saat arus balik masyarakat yang selesai melaksanakan mudik Lebaran Hari Raya idul fitri 1444 H/2022 M.

Kabupaten Konawe merupakan jalur lintasan antar Provinsi serta Kabupaten sehingga akan banyak kendaraan yang akan melalui jalur tersebut. Oleh karena itu, personel Polres Konawe bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe memberikan edukasi dan himbauan kepada pengendara agar lebih memperhatikan keselamatan dalam berkendara.

Kegiatan operasi Ketupat Anoa-2023 ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Pelaksanaan pada hari Rabu dilaksanakan di Terminal Wawotobi, sedangkan pada hari Kamis dilaksanakan di terminal Wawotobi dan kemudian hari Jumat dilaksanakan di depan gedung perpustakaan Kabupaten Konawe.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan kondusif. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dalam hal keselamatan berlalu lintas dan dapat mengurangi angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Konawe. (Red SI)

Suara Indonesia News – Konawe. Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu daerah kabupaten di Sulawesi Tenggara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah berupa Nikel. Cadangan Nikel di Konawe cukup besar dan apabila dikelola dengan baik tentunya dapat mensejahterakan masyarakat Konawe itu sendiri.

Menyikapi banyaknya perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Konawe baik yang telah beroprasi maupun yang sedang mengurus izin pertambangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Dr. Ardin, S.Sos. M.Si., meminta kepada Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK) untuk lebih terbuka soal berapa jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah ada maupun jumlah keseluruhan perusahaan pertambangan yang telah beroperasi dalam wilayah Kabupaten Konawe.

Hal ini sampaikan Ketua DPRD Konawe kepada awak media di kediamannya (27/04-2023) malam. Ia menyampaikan bahwa dengan tidak adanya kewenangan daerah atau keterlibatan pemerintah daerah dalam peroses pengurusun perizinan pertambangan, menjadikan kita tidak pernah tau sudah berapa banyak IUP yang telah diberoprasi di konawe dan seberapa besar dampak lingkungan yang disebabkan akibat aktifitas pertambangan dan seberapa besar kontribusi bagi kepentingan masyarakat dan daerah.

“Saya tidak tahu ada berapa IUP tambang yang ada di Konawe, makanya saya meminta agar Bupati Konawe dapat mendata dan menyampaikan berapa banyak sebenarnya IUP yang telah beroprasi di Konawe baik itu Pertambangan Nikel, Batu maupun lainnya. kita harus tau itu dan Kami juga di DPRD tidak pernah disampaikan ,” jelas Ardin.

Ketua DPRD Konawe juga menyampaikan, IUP pertambangan yang ada di Konawe baik IUP Batu, Nikel dan sebagainya yang ada di pondidaha, Routa, Puriala, ini perlu dilakukan klarifikasi terhadap keberadaan IUP ini semua. Sebagai wakil rakyat, kita saja ini bingung jangan sampai ini ada permainan oleh orang maupun kelompok tertentu yang bermain di tambang ini, untuk memainkan IUP IUP ini,

Bisah saja ada keterlibatan dari oknum minerba dan kelompok tertentu. Jadi perlu Bupati Konawe mengambil langkah – langkah. Masah Bupati tidak tau sebagai Kepala Daerah, apakah pengurusan IUP itu tidak perlu di tau oleh daerah? Katakanlah KSK sebagai Bupati, apakah betul – betul dia tidak tau IUP IUP yang ada di kecamatan Routa, Pondidaha dan keseluruhan wilayah kabupaten konawe. Saya berbicara IUP yang telah ada dalam wilayah Kabupaten Konawe, ini perlu di klarifikasi semua, sudah menjamur ini, ucap H. Ardin.

Ini menjadikan pertanyaan, karena kita di DPRD tiba tiba mendengar ada IUP ini ada IUP itu, ada indikasi pengusaha berjalan belum ada IUP. Menjadikan pertanyaan ? bagaimana peroses IUP itu mudah sekali peroses terbit IUP itu. Sebagai Wakil Rakyat kita mempertanyakan itu, paling tidak ada transparansi dalam pengeluaran IUP itu agar masyarakat tau. Supaya masyarakat juga tau kalau IUP ini tujuannya apa  siapa yang masuk, investornya siapa, supaya masyarakat suatu saat jangan dibodohi atau cuman diserap sumber daya alam kita, diambil oleh kepentingan oligarki para pengusaha dan masyarakat dapat apa?

“Kita contohkan di Pondidaha sudah mulai menambang tapi masyarakat dapat apa ? ini perlu ada penataan dan tertib administrasi oleh pemerintah, ungkap Ketua DPRD Konawe.

Perusahaan tambang yang masuk dan beroprasi di kabupaten Konawe perlu di selidiki kelengkapan dokumen administrasinya baik IUP dan dokumen eksplorasi lainnya seperti antisipasi dampak lingkungan dan berapa kontribusi yang di dapatkan oleh masyarakat.

“Selama ini kita tida pernah di sampaikan, nanti ada demo minta hering kita mau jawab apa, karena kami tidak pernah tau bagaimana dan berapa perusahaan tambang yang ada di Konawe,” bebernya.

Politisi PAN ini khawatir kabupaten Konawe seperti daerah lain yang terkena bencana alam akibat buruknya eksplorasi pertambangan yang dilakukan oleh para penguasaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab.

“Yang kita khawatirkan, mereka datang mengeruk hasil bumi kita lalu pergi meninggalkan bencana seperti daerah lain, belum lagi kita bicara soal konflik horizontal antar warga,” tutur Ardin.

Secara obyektif Ardin mengakui bahwa kehadiran investor tambang di bumi Konawe membawa perubahan signifikan dari segi perekrutan tenaga kerja, perputaran ekonomi dan pemda mendapatkan penghasilan melalui pajak, namun Ardin menegaskan agar semuanya sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku tanpa menghilangkan hak dasar masyarakat.

“Kita tidak anti investor namun semuanya harus terang benderang, kita semua harus tau dimana saja perusahaan ini beroperasi, berapa luas wilayah izinnya, apa yang mereka olah nikel, batu atau apa saja, oleh karena itu saya sebagai Ketua DPR kabupaten Konawe meminta kepada Bupati untuk terbuka terkait hal ini, tutupnya. (Red SI)