JAKARTA, SUARA INDONESIA NEWS | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengemukakan bahwa tidak ada dana Pemda Provinsi Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito dengan maksud untuk diambil bunganya.

Hal itu diungkapnya setelah menyambangi kantor Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Menurut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, berdasarkan data dari BI terkait pelaporan keuangan per 30 September 2025, dana kas daerah Pemdaprov Jabar sebesar Rp3,8 triliun tersimpan dalam bentuk rekening giro, bukan deposito.

Sejumlah dana lainnya, yang merupakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tersimpan dalam bentuk deposito BLUD masing-masing dan di luar kas daerah.

“Jadi tidak ada dana Pemda Provinsi Jabar yang tersimpan di bank, baik Bank BJB maupun bank lain dalam bentuk deposito, apalagi angkanya Rp4,1 triliun. Yang ada hari ini hanya Rp 2,4 triliun. Itu pun tersimpan di rekening giro kas daerah untuk pembayaran berbagai kegiatan Pemdaprov Jabar,” tegas KDM.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dana Pemdaprov Jabar per hari ini, tanggal 22 Oktober, sekitar Rp2,4 triliun itu akan dibelanjakan antara lain untuk membayar gaji pegawai, kontrak-kontrak pembangunan, jalan irigasi, bangunan sekolah, rumah sakit, termasuk pegawai non-ASN.

Jadi, tidak ada dana Pemdaprov Jabar yang mengendap karena pembayaran untuk berbagai keperluan dilakukan setiap hari sesuai tagihan dan kebutuhan.

“Uang itu ada yang keluar, ada yang masuk. Yang keluar untuk bayar listrik, air, belanja pegawai dan lainnya yang bersifat layanan publik,” kata KDM.

Bahkan, total kebutuhan yang harus dibayarkan secara berkala sampai 31 Desember 2025, mencapai Rp10,5 triliun.

“Dari mana untuk menutup kekurangan angka itu, yakni dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah, pendapatan asli daerah (PAD), juga dari pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat menurut undang-undang,” ujarnya.

KDM juga mengatakan, setelah klarifikasi dan mendapat kepastian kebenaran data keuangan Pemdaprov Jabar dari BI, ia berharap tak ada lagi kecurigaan yang menyatakan pemda, khususnya Pemdaprov Jabar, menyimpan uang dalam bentuk deposito.

“Diharapkan tidak ada lagi kecurigaan yang menyatakan pemda, khususnya Pemdaprov Jabar menyimpan uang dalam bentuk deposito untuk mendapat keuntungan sehingga program pembangunan menjadi terhambat,” ucapnya.

Pemdaprov Jabar justru yang terbaik, baik pendapatan dan pengeluaran dalam belanja barang menurut Kementerian Dalam Negeri. (Sendi)

JAKARTA, SUARA INDONESIA NEWS|  Satu tahun setelah pemberlakuan penuh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), banyak organisasi di Indonesia dinilai masih terpaku pada pemenuhan aspek legal. Namun belum memiliki kesiapan operasional yang matang untuk menghadapi krisis kebocoran data.

Isu krusial ini menjadi sorotan utama dalam acara Privacy Day 2025, Selasa (21/10/2025). Yang mana digelar oleh BDO Legal Eman Achmad and Co Law Firm dan PT Bank DBS Indonesia.

Acara yang mengangkat tema “Refleksi 1 Tahun Pemberlakuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia” ini menghadirkan para pakar. Dimana untuk membahas tantangan nyata yang dihadapi industri di tengah finalisasi aturan pelaksana oleh pemerintah.

Kolaborasi Sektor Hukum dan Perbankan

Acara dibuka dengan sambutan dari Imelda Widjaja, Direktur Kepatuhan PT Bank DBS Indonesia, dan Eman Achmad, Managing Partner BDO Legal Eman Achmad and Co Law Firm. Keduanya menyoroti urgensi kolaborasi lintas sektor dalam mengawal implementasi UU PDP.

Dalam sambutannya, Imelda Widjaja menekankan peran strategis industri keuangan dalam membangun kepercayaan publik.

“Di era digital di mana data merupakan aset paling berharga, acara seperti Privacy Day 2025 sangat vital untuk melahirkan wawasan baru dalam membangun ekosistem data pribadi yang matang di Indonesia,” ujar Imelda.

“Satu tahun setelah UU PDP diberlakukan, forum ini menjadi momen krusial untuk merefleksikan kemajuan kita bersama. Demi memperkuat sinergi antara regulator, industri, dan masyarakat demi mewujudkan pelindungan data yang kokoh dan terpercaya,” imbuh Imelda.

Sementara itu, Eman Achmad menyoroti urgensi penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah satu tahun berjalan.

“Meskipun kesadaran masyarakat akan hak data pribadinya meningkat, cita-cita keadilan dan kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud tanpa adanya regulasi turunan yang komprehensif,” ujarnya.

Eman Achmad menekankan, “Tanpa peraturan pelaksana yang komprehensif dan lembaga pelindungan data pribadi yang independen, cita-cita keadilan dan kepastian hukum yang diamanatkan undang-undang ini belum sepenuhnya terwujud”.

Ia menegaskan bahwa pelaku usaha dan lembaga pemerintahan membutuhkan pedoman yang jelas untuk memiliki arah yang sama dalam penerapan di lapangan.

“Peraturan turunan akan menjadi jembatan antara prinsip hukum dan praktik di lapangan,” ujar Eman.

Ia menambahkan bahwa kehadiran lembaga pengawas yang kuat dan independen juga tak kalah penting untuk menjadi penjaga utama hak privasi masyarakat sekaligus mitra strategis bagi industri dalam membangun kepercayaan publik.

Kesiapan Operasional Jadi Tantangan Utama

Sesi diskusi panel menghadirkan perspektif lengkap dari regulator dan praktisi. Ajeng Risda Rahmadani, S.H. dari Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) membuka diskusi dengan mengabarkan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi Peraturan Pelaksana (RPP) UU PDP. Bahkan bersiap membentuk lembaga pengawas untuk memulai fase penegakan hukum.

Menyambung pemaparan tersebut, Satriyo Wibowo, S.T., MBA., M.H., IPM, seorang Fellow of Information Privacy, menyoroti bahwa tantangan terbesar justru berada di tingkat operasional.

“Kepatuhan UU PDP bukan sekadar dokumen, tetapi tentang kesiapan saat krisis terjadi. Risiko tertinggi adalah kebocoran data, dan tanpa rencana respons insiden yang solid serta Records of Processing Activities (RoPA) yang akurat, perusahaan hanya bisa bereaksi, bukan mengendalikan,” tegas Satriyo.

“Lebih berbahaya lagi, banyak organisasi menunjuk DPO bersertifikat mahal yang sayangnya tidak kompeten secara praktis. Ini adalah bom waktu bagi keamanan data,” tambahnya.

Satriyo menjelaskan, saat insiden terjadi, dokumen pertama yang harus diperiksa adalah RoPA. Ia juga mengkritisi maraknya sertifikasi DPO instan yang tidak menjamin kompetensi yang dibutuhkan.

Pandangan ini diperkuat oleh Yosea Iskandar, S.H., M.M., LL.M, Ketua Asosiasi FINDANET, yang menyoroti adaptasi sektor jasa keuangan terhadap kewajiban baru dalam UU PDP. Diskusi menyimpulkan bahwa implementasi yang efektif memerlukan DPO yang kompeten, proses internal yang teruji, dan kesiapan seluruh lini organisasi.

Acara Privacy Day 2025 ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong sinergi guna membangun ekosistem digital Indonesia yang tidak hanya patuh, tetapi juga tangguh dan terpercaya.

Tentang BDO Legal Eman Achmad & Co Law Firm

BDO Legal Eman Achmad & Co Law Firm adalah bagian dari BDO Indonesia yang menyediakan layanan hukum dan kepatuhan terintegrasi untuk mendukung kebutuhan bisnis, termasuk tata kelola perusahaan, kepatuhan regulasi, Legal ESG, dan pelindungan data pribadi. (GD)

INDRAMAYU, SUARA INDONESIA NEWS | Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Kodim 0616/Indramayu melaksanakan kegiatan pembekalan dan pelatihan perbengkelan bagi warga masyarakat bertempat di Balai Desa Longok, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nonfisik TMMD yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang otomotif, khususnya dalam hal dasar-dasar perbengkelan. Melalui kegiatan ini, warga diharapkan dapat memiliki kemampuan tambahan yang berguna untuk membuka peluang usaha serta meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Danssk TMMD ke-126 Lettu Arh Iman Wanda dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap peningkatan sumber daya manusia di pedesaan.

“TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun SDM. Dengan pelatihan ini, kami berharap masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan memiliki keterampilan yang bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Longok turut mengapresiasi langkah Satgas TMMD yang telah memberikan ilmu dan pelatihan kepada warganya.

“Kami berterima kasih kepada TNI, khususnya Satgas TMMD ke-126, yang telah memberikan pelatihan yang sangat berguna bagi masyarakat kami. Ini menjadi bekal berharga bagi warga untuk ke depannya,” ungkapnya.

Kegiatan pembekalan dan pelatihan berlangsung dengan penuh antusias. Para peserta mendapat pengetahuan tentang pengenalan peralatan bengkel, teknik dasar perbaikan kendaraan, serta praktik langsung di lapangan dengan bimbingan personel Satgas TMMD.

Melalui kegiatan ini, TMMD ke-126 Kodim 0616/Indramayu tidak hanya memperkuat pembangunan fisik di wilayah, tetapi juga turut menumbuhkan semangat kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. (Toro)

JAKARTA, SUARA INDONESIA NEWS |  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi membuka Pendidikan Karakter Gapura Panca Waluya Jabar Istimewa Batch VI Tahun 2025 di Kesatuan Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

Dalam sambutannya, KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi, menyampaikan apresiasi kepada 151 peserta yang dengan semangat mengikuti pendidikan karakter meski baru sehari menjalani kegiatan di bawah terik matahari.

“Adik-adikku, anak-anakku yang hari ini berpanas-panasan, baru satu hari masuk badannya sudah mulai tegap, tatapannya sudah mulai tajam. Tapi tajamnya ke masa depan, bukan tajamnya pada musuh yang harus diterkam,” ujar KDM.

Ia menekankan bahwa pendidikan karakter ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang pembentukan mental dan arah pandang generasi muda Jawa Barat menuju masa depan yang berintegritas dan berdaya saing.

“Saya meyakini setelah selesai pendidikan ini, situasinya sudah sangat berbeda dan sangat berubah. Mudah-mudahan kalian betah di sini, mengikuti pendidikan, membangun karakter, mengevaluasi diri, dan membangun masa depan,” kata KDM.

KDM berharap kegiatan ini menjadi wadah pembinaan nilai-nilai disiplin, tangguh, serta gotong royong di kalangan pemuda Jawa Barat.

Program Gapura Panca Waluya Jabar Istimewa merupakan salah satu inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sosial yang tinggi. (Sendi)

JAKARTA, SUARA INDONESIA NEWS |  Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membantah adanya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito. Pernyataan tersebut menanggapi ucapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana di bank, termasuk Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) disebut menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi mengatakan, telah memeriksa langsung ke Bank BJB terkait kebenaran ucapan Purbaya.

“Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito,” kata KDM, Senin (20/10/2025).

Menurut KDM, apabila ada pemerintah daerah yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, maka hal itu merupakan masalah. Pemerintah daerah itu tidak mampu mengelola keungan daerah dengan baik.

KDM meminta Purbaya mengumumkan pemerintah daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito. Jangan sampai, muncul opini negatif bahwa pemerintah daerah itu tidak mampu mengelola keuangan.

Kesan negatif tersebut akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Jika semua pemerintah daerah dianggap menjadi sama, maka daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daya dukung fiskal menurun.

Dikatakan KDM, saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat malah sedang mempercepat belanja publik di tengah efisiensi anggaran.

Sebelumya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutip data yang diperoleh dari Bank Indonesia. Berdasarkan data itu, dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun. (Sendi)