0

Suara Indonesia News – Konawe. Tim penilai lomba desa/kelurahan Kabupaten Konawe bertandang ke Balai Desa Lalohao, Kecamatan Wonggeduku. Kunjungan tersebut dalam rangka evaluasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan sesial di desa/kelurahan. Kamis (18/5/2023)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konawe, Keni Yuga Permana sebagai Ketua Tim Penilai Lomba Desa/Kelurahan, memimpin secara langsung tim penilai dan  rombongan tim disambut langsung Camat serta kepala desa se-Kecamatan Wonggeduku.

Kepala Desa Lalohao, Indra dan ketua tim penggerak PKK-nya, berkesempatan untuk memaparkan secara detai kondisi pemerintahan desa Lalohao. Hal yang sama juga dilakukan Camat Wonggeduku Hj. Martini saat membawakan sambutannya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Desa/Kelurahan, Keni Yuga Permana mengungkapkan, Desa Lalohao merupakan desa ke-19 yang timnya kunjungi. Menurutnya, Wonggeduku punya kesan tersendiri karena merupakan wilayah Kotubitara.

Keni menerangkan, jika lomba desa/kelurahan tersebut merupakan agenda nasional. Agenda yang tiap tahunnya digelar secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, regional dan nasional.

Adapun hal pokok yang dinilai dalam tersebut kata Keni, ada beberapa poin. Diantaranya, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, kinerja aparatur, inisiatif aparatnya, pemanfaatan E-Goverment, serta pelestarian adat dan budaya.

Keni juga mengingatkan, jika camat telah membuat SK dan menunjuk desa sebagai peserta lomba maka harus dipatuhi. Meski demikian ia juga menekankan jika agar kades peserta lomba jangan berutang kiri kanan hanya karena ikut lomba desa.

“Kalau bapak dan ibu dekat dan dicintai masyarakatnya, insya Allah tidak akan ditinggalkan sendiri kalau ada kegiatan seperti ini,” ujar Keni.

Terakhir, mantan Camat Wonggeduku Barat itu juga meminta Camat Wonggeduku untuk melaksanakan monitoring terhadap aktivitas pemerintahan di desa. Ia berharap pelayanan pemerintahan desa bisa berjalan maksimal.

Setiap hari itu, minimal ada dua yang piket. Sehingga pelayanan jalan. Jangan lagi pelayanan di rumah Kades atau Sekdes, pungkasnya. (Red SI)

0

Suara Indonesia News – Cilegon. Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon merupakan kotamadya pertama yang mengimplementasikan program Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Indonesia.

Situasi itu membuat banyak pemerintah kota lain tertarik untuk ikut belajar dan mengimplementasikan digitalisasi sistem pembayaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu, seperti yang dilakukan Pemkot Bogor, Rabu, (17/05/2023).

Sebelumnya, studi banding di Kota Baja itu juga dilakukan Pemkot Semarang dan Jambi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan tim Pemkot Bogor untuk bersama-sama belajar terkait pemahaman KKPD, agar sistem pembayaran berbasis kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik dapat diimplementasikan dengan baik di wilayahnya masing-masing.

“Kita semua bersama-sama belajar dan sharing terkait pemahaman KKPD. Tentunya, di setiap wilayah memiliki kasus yang berbeda-beda. Pemkot Cilegon pun sangat intens menjalin komunikasi dan kerjasama baik dengan Bank BJB sebagai mitra pelaksanaan pembayaran KKPD,” kata Dana saat menerima kunjungan rombongan Pemkot Bogor di Aula Kantor BPKPAD Kota Cilegon, Rabu, (17/05/2023).

Menurut Dana, Kota Bogor bukan kota pertama yang berkunjung untuk belajar terkait KKPD.

“Jumat (12/05/2023) kemarin juga ada dari Kota Semarang dan Jambi yang datang untuk bersama-sama mempelajari KKPD,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penatausahaan Keuangan BPKPAD Kota Bogor Gunadi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Cilegon yang telah menerapkan sistem KKPD.

“Kami ingin belajar langsung kepada Kota Cilegon yang telah menjadi daerah percontohan atau pilot project terkait KKPD. Sebenarnya sudah lama kami ingin belajar ke Cilegon, bahkan saat kemarin Apeksi di Cilegon pula kami coba agendakan kembali untuk belajar di Kota Cilegon terkait KKPD,” pungkasnya. (Dhe)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Mengharumkan nama Indramayu, mahasiswi asal Kabupaten Indramayu Nanda Resti Fauzi berhasil meraih juara Putri Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Nanda terpilih untuk kategori dewasa pada Maret 2023 lalu yang berlokasi di Bandung.

Diketahui, Nanda merupakan Mahasiswi asal Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Jenderal Ahmad Yani pada Program Studi Kedokteran Gigi.

Ajang pemilihan putra putri pendidikan provinsi Jawa Barat ini diselenggarakan oleh Paguyuban Putra Putri Pendidikan Jawa Barat (PPPI Jabar) di bawah naungan Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia dan Putra Putri Pendidikan Indonesia.

Selama rentang waktu 2 bulan, mulai dari 17 Januari hingga 18 Maret 2023 para finalis melakukan beberapa rangkaian audisi. Mulai dari karantina virtual, berbagai macam seminar, forum diskusi pendidikan, Social Media Challenge, Preliminary Top Model & Talent Competition, Advocacy Competition, sampai pada puncaknya yakni Grand Final.

Pemilihan Putra Putri Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, pendidikan di kalangan generasi muda, dan meningkatkan semangat generasi muda untuk berkontribusi dalam kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

Setelah berhasil meraih juara sebagai putri pendidikan Jawa Barat, selanjutnya Nanda akan mengikuti ajang pemilihan putri pendidikan di tingkat nasional sebagai perwakilan Jawa Barat.

Ayi Abdullah orang tua dari Mahasiswi Indramayu yang menjuarai ajang tersebut menyampaikan, dirinya sangat bangga pada anaknya yang memiliki prestasi dan bisa mengharumkan nama Kabupaten Indramayu. (18/05/23)

“Sebagai orang tua tentunya senang punya anak berprestasi, asalkan tidak mengganggu proses belajar selama kuliah, apalagi bisa mengharumkan nama Indramayu,” ujarnya.

Lebih lanjut Ayi meminta dukungan untuk anaknya yang akan menghadapi pemilihan Putri Pendidikan di tingkat nasional.

“Mohon dukungan kedepannya untuk Nanda yang akan menghadapi tingkat nasional, mudah-mudahan dapat mengharumkan nama Kabupaten Indramayu di tingkat nasional,” harapnya. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu menggelar  bimbingan manasik haji massal bagi calon jamaah haji kabupaten Indramayu Tahun 2023 / 1444 Hijriyah di Gedung Puspihat Indramayu selasa (16/5/2023).

Kegiatan Manasik haji massal dibuka Bupati Indramayu Nina Agustina yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Indramayu, Ahmad Budiarto MSi dan dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani Gantina.

Dalam sambutannya Ahmad Budiarto berharap kepada para jamaah calon haji agar bisa mengikuti bimbingan manasik haji dengan serius. Sehingga ketika melaksanakan ibadah haji benar-benar sudah memahami syarat dan rukun ibadah haji dengan benar.

“Pesan dari ibu Bupati Nina, tolong jaga nama baik Indramayu selama di tanah suci, dan doakan agar Indramayu semakin maju menuju Indramayu Bermartabat,” ujar Ahmad Budiarto.

Sementara anggota DPR RI, Selly Andriani Gantina mengatakan, Indramayu patut berbangga karena mulai tahun ini Embarkasi Haji Indramayu sudah mulai difungsikan.

Ia berharap keberadaan Embarkasi Haji Indramayu bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Indramayu, terutama dari sisi ekonomi.

Selly juga menegaskan bahwa Embarkasi Haji Indramayu memang sudah siap untuk digunakan.

Sementara Kasi PHU Kemenag Indramayu, H Wahyudin menegaskan bahwa Embarkasi Haji Indramayu memang sudah siap digunakan.

Menurutnya, Embarkasi Haji Indramayu siap menampung jamaah calon haji dari Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Majalengka, Sumedang dan Subang.

Dikatakan, tahun ini jumlah jamaah calon haji asal Kabupaten Indramayu sebanyak 1786 orang dan terbagi menjadi enam kloter. (Isk)

0

Suara Indonesia News – Kendari. Pada kegiatan zoom meeting bersama Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, serta Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian, Kabupaten Konawe ditetapkan sebagai satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tenggara yang memenuhi semua syarat sebagai tempat LP2B.

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Kabupaten Konawe sebagai tempat pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan hasil zoom meeting.

Dilansir dari www.pertanian.go.id, ketersediaan data LP2B yang mencakup banyak data dalam bentuk spasial maupuan data hasil survei, merupakan prasyarat penting mewujudkan upaya perlindungan LP2B sesuai amanat UU 41 Tahun 2009.

Keberadaan data yang sangat banyak akan sangat sulit jika dilakukan secara manual baik dalam pengelolaannya maupun penanganannya.

Proses ekstraksi informasi akan membutuhkan waktu lama dan cenderung rawan terhadap adanya kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan data dengan sistem digital melalui manajemen database yang terintegrasi.

Kemudian telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sistem Informasi LP2B adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Laode Rusdin Jaya Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara mengatakan, kegiatan rekomendasi perlindungan LP2B agar dapat terpetaknya luasan LP2B tingkat kabupaten dan ditetapkan dalam SK/Perbup tentang penetapan LP2B dan atau dalam perda RTRW.

Ia menambahkan, perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan.

“Bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” jelasnya.

Rusdin mengatakan, dalam pelaksanaannya, kegiatan LP2B dilakukan oleh Dinas pertanian kabupaten/kota dibantu oleh konsultan perorangan yang berkedudukan di provinsi/kabupaten/kota dan pendampingan oleh Dinas Pertanian Provinsi.

“Konsultan yang berkedudukan di provinsi karena luas areal kerja relatif lebih kecil sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dikombinasikan dengan kabupaten/kota lain dalam satu provinsi,” ungkapnya.

Untuk sumber anggarannya, Rusdin mengatakan, kegiatan ini dibiayai oleh APBN tugas Pembantuan Ditjen PSP pada DIPA satuan kerja dinas provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2023.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Konawe, Gunawan Samad saat dihubungi melalui telepon seluler, membenarkan hal tersebut dan pihaknya telah menyiapkan data guna menunjang pelaksanaan LP2B di Kabupaten Konawe.

Alhamdulillah untuk di Sulawesi Tenggara hanya Kabupaten Konawe yang menjadi tempat pelaksana LP2B, tutupnya. (Rls)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Masa reses III, Kali ini  Ketua DPRD Konawe, Dr. H. Ardin,S.Sos,M.Si.,  melaksanakan reses hari ke dua di Desa Onembute, Kecamatan Besulutu sebagai lokasi pertemuan dengan konstituen, Rabu (17/5/2023).

Kedatangan Ketua DPRD kabupaten Konawe dalam rangka Reses untuk menyerap aspirasi masyarakat setempat,  disambut baik oleh pemerintah dan warga masyarakat setempat. Kepala Desa Onembute dalam sambutannya merasa sangat bersyukur atas kehadiran Ketua DPRD Konawe tersebut.

Kepala Desa Onembute mengatakan, kehadiran Dr. H. Ardin di tempat tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi warga yang ada di Desa Onembute Kecamatan Besulutu.

“Semoga kehadiran Ketua DPRD kita ini dapat bermanfaat, utamanya dalam menyerap aspirasi warga, terkait dengan perubahan pembangunan di daerah kita,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin,S.Sos,M.si.,  mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga stabilitas dan persatuan menjelang pemilu 2024.

Dr.H. Ardin juga menyampaikan dalam memasuki musim politik tahun 2024 mendatang, warga jangan tercerai berai hanya karena persoalan beda pilihan politik.

“Beda pilihan itu biasa asalkan jangan jadi awal untuk memecah belah persaudaraan antar warga dan sanak keluarga,”  ucapnya.

Lebih lanjut, politisi PAN yang memantapkan diri maju sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI itu mengatakan, bahwa kita ini masyarakat yang patuh dan beradab. Sehingga jangan sampai tercederai hanya karena perbedaan pilihan.

Ketua DPRD Konawe juga mengajak masyarakat untuk menghargai pemimpin yang ada, mulai dari tingkat bawah sampai ke atas, demi terciptanya kolaborasi pembangunan dengan sinergitas yang baik.

“Untuk menciptakan pembangunan daerah, perlu adanya kolaborasi yang baik dari semua elemen masyarakat dan pemimpin yang ada di daerah,” ucap H.Ardin.

H. Ardin juga meminta kepada masyarakat Desa Onembute untuk terus mengembangkan potensi desa yang ada, karena pembangunan harus multifungsi demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam menjawab keluhan yang diungkapkan masyarakat terkait perbaikan jalan usaha tani di salah satu titik, Ketua DPRD Konawe berkomitmen akan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp.200 juta pada perubahan APBD 2023

“Kita akan alokasikan Rp.200 juta, saya bisa pastikan itu,” janjinya.

Tak hanya itu, Ardin juga memberikan bantuan pribadi kepada ibu-ibu majelis ta’lim berupa baju persatuan dan pengeras suara serta Al-Qur’an buat Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). (Rls)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Setda Indramayu Ahmad Budiarto mengungkapkan rasa syukur sekaligus bahagia kepada calon jamaah haji asal Kabupaten Indramayu yang akan berangkat menuju tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini.

“Keberangkatan ini merupakan hal yang harus disyukuri, karena setelah penantian yang cukup lama, akhirnya bapak ibu akan segera diberangkatkan dan bisa melihat Ka’bah secara langsung,” kata Staf Ahli Ahmad Budiarto saat menghadiri Bimbingan Manasik Haji Bagi Calon Jamaah Haji Tahun 2023, di Halaman Gedung Puspihat Kantor Kemenag Indramayu, Selasa (16/5/2023).

Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ahmad Budiarto mewakili Bupati Indramayu Nina Agustina pda pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji Tahun 2023. Pada kesempatan ini pula dihadiri juga Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina, Forkopimda Indramayu, Kepala Kantor Kemenag Indramayu dan tamu undangan lainnya.

Dikatakan Staf Ahli Ahmad Budiarto, bimbingan manasik haji merupakan kegiatan rutin sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan ibadah haji. Hal ini bertujuan agar calon jamaah haji memiliki bekal tentang tata cara pelaksanaan haji.

“Sehingga pada saatnya nanti bisa melaksanakan ibadah dengan khusu, tertib dan berjalan lancar sesuai tuntunan dan kaidah agama,” katanya.

Diharapkan Staf Ahli Ahmad Budiarto, melalui pelaksanaan manasik haji ini seluruh calon jamaah haji bersungguh-sungguh mengikuti bimbingan dan mempelajari materi, agar pengetahuan tentang ibadah haji terus bertambah, sehingga nantinya mendapat predikat haji mabrur.

Embarkasi Haji Indramayu Digunakan Tahun ini

Dijelaskan Staf Ahli Ahmad Budi, keberadaan embarkasi haji Indramayu akhirnya dapat digunakan oleh 1.786 calon jamaah haji asal Indramayu dan kabupaten tetangga. Sebelum diterbangkan menuju tanah suci lewat Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka.

“Terkait pemberangkatan haji, Alhamdulillah kita patut berbahagia dan bersyukur, karena mulai tahun ini embarkasi haji Indramayu sudah bisa digunakan. Jadi nanti sebanyak 1.786 calon jemaah haji Indramayu dan dari enam kabupaten lain yaitu Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Subang dan Sumedang secara perdana dapat menggunakan embarkasi haji indramayu kemudian berangkat ke tanah suci dari bandara 6 kertajati,” pungkasnya. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Halsel. Pernyataan Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Saifuddin Djuba pada salah satu media online yang menyebutkan bahwa proyek jalan lingkar Pulau Obi sudah berupaya masuk melalui Instruksi Presiden (Inpres), namun masih terkendala sejumlah kelengkapan administrasi seperti Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS) mendapat tanggapan dari tokoh Masyarakat Obi, M.Yunus Najar.

M Yunus menilai, pernyataan tersebut merupakan bukti nyata bahwa Kadis PUPR Provinsi Maluku Utara melakukan pembohongan publik. Sebab adanya kesengajaan dan ketidakseriusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Khususnya Dinas PUPR terhadap kebutuhan masyarakat Pulau Obi akan pembangunan jalan lingkar Pulau Obi.

Menurutnya, pernyataan Kadis PUPR tersebut jelas-jelas bertentangan atau berbeda dengan pernyataannya sebelumnya melalui salah satu media online edisi 25 Februari Tahun 2023. Yang mana, ia menyebutkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan ruas Laiwui-Jikotamu-Anggai dan Jikodolong-Soligi-Wayaloar sudah tidak membutuhkan kajian Amdal karena karena sebelumnya sudah ada eksistingnya.

Ia justru menuding kadis telah membuat pernyataan yang kontroversi. bahkan tidak tahu menahu soal jalan dan jembatan yang akan dibangun menggunakan sumber dana APBN melalui Inpres.

“Pemprov terkesan lamban dan tidak peduli serta tidak serius menyahuti aspirasi masyarakat Pulau Obi terkait dengan kebutuhan akan pembangunan jalan lingkar Pulau Obi yang telah dengan susah payah diperjuangkan oleh Bupati Halmahera Selatan untuk dibangun melalui sumber dana APBN tetapi terkedala dan tidak jadi dibangun oleh karena tidak adanya Amdal, DED dan FS yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,”Jelas M Yunus Najar, Rabu (17/5/2023)

Kata dia, Jika benar Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya agar jalan lingkar Pulau Obi dibangun melalui Inpres maka harusnya Amdal, DED dan FS jalan lingkar Pulau Obi sudah selesai pada tahun 2021, bukan baru memulai tahun ini sementara Inpres sudah selesai dibahas.

“Karena Inpres sudah selesai dibahas sehingga ruas jalan lingkar Pulau Obi tidak masuk melalui program Inpres untuk lima tahun mendatang,”kesal Yunus seraya menambahkan masyarakat Obi sangat kecewa dan tidak percaya lagi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. (Sam)