Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon memantau perkembangan harga bahan pokok di Pasar Ciledug dan memonitor pelaksanaan operasi pasar di Balai Desa Waled Asem, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Rabu (15/2/2023).

Dalam kesempatan itu, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, menyampaikan, jajaran Polresta Cirebon telah membentuk Satgas Pangan sesuai instruksi Mabes Polri untuk mengawasi dan memonitor perkembangan harga bahan pokok hingga menelusuri rantai distribusinya.

Termasuk mengawasi dan menelusuri alur pendistribusian beras yang saat ini harga di pasarannya tengah bergejolak. Namun, dari hasil penelusuran sejauh ini gejolak harga beras di pasaran disebabkan tersendatnya rantai distribusi. Selain itu, di beberapa daerah juga tengah memasuki masa puncak musim hujan.

“Sehingga berpengaruh terhadap suplai beras yang mengalami keterlambatan. Padahal, secara stok beras di Kabupaten Cirebon masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga bulan Ramadan dan Lebaran nanti,” ujar Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H.

Selain itu, pihaknya juga turut bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Bulog, dan lainnya untuk mengendalikan inflasi Kabupaten Cirebon akibat kenaikan harga bahan pokok, salah satunya melalui operasi pasar murah di Desa Waled Asem.

Ia mengatakan, operasi pasar kali ini menyediakan beras kualitas medium dari Bulog Cirebon seharga Rp 9.400 per kilogram yang dijual dalam kemasan 5 kilogram seharga Rp 47 ribu. Namun, setiap warga hanya dibatasi pembeliannya maksimal 10 kilogram atau hanya dua kemasan saja.

“Apalagi, harga berasnya cukup tinggi seperti tadi kami meninjau di Pasar Ciledug mencapai Rp 11.500 per kilogram untuk beras medium dan beras premiumnya Rp 12 ribu per kilogram. Sehingga operasi pasar yang menyiapkan 10 ton beras ini diharapkan dapat menstabilkan harga beras di pasaran,” kata Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H. (Hatta)

Suara Indonesia News – Indramayu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (14/2/2023).

Bertempat di Indramayu Command Center (ICC), rakornas yang digelar secara virtual turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Indramayu, Sugeng Heryanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Indramayu, Jajang Sudrajat, dan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hasanudin beserta jajaran.

Dalam paparannya Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah regulasi yang mengatur berbagai aspek tentang desa tidak hanya struktur pemerintahannya melainkan tentang pembangunan serta pengembangan masyarakatnya.

“Desa memiliki perkembangan yang berbeda termasuk penganggarannya. Oleh karena itu hadirnya undang-undang tersebut sebagai orkestrasi untuk mengatur secara komprehensif dan menyeluruh sehingga desa dapat maju mandiri dan sejahtera,” imbuhnya.

Eko menambahkan, melalui tema rakornas dengan diangkat dalam rakornas yakni refleksi 9 tahun penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam penguatan pemerintahan desa. Dirinya mengajak untuk bersama mengkaji kembali berbagai proses yang terdapat dalam peraturan tersebut sehingga Implementasinya dapat dilakukan secara optimal sehingga dapat memajukan desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Mari bersama kita implemntasikan peraturan ini secara optimal guna kemajuan desa,” tambahnya.

Selain itu, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Mohammad Noval menyampaikan, pihaknya terus mengupayakan penguatan data dan informasi melalui digitalisasi desa dalam rangka pembangunan desa, salah satunya dengan berbagai program yang dilaksanakan seperti pengelolaan data prodeskel.

Prodeskel sendiri merupakan kepanjangan dari profil desa dan kelurahan, yang mana prodeskel merupakan salah satu sistem perencanaan rujukan untuk pembangunan desa dan kelurahan serta semua sendi pembangunan yang ada di desa dan kelurahan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Indramayu, Jajang Sudrajat menyampaikan, Pemkab Indramayu akan terus mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna memberikan penguatan di berbagai aspek desa guna memajukan desa tersebut.

“Semoga dengan melalui peraturan yang hadir serta berbagai penguatan serta pengembangan terhadap desa, dapat menjadikan desa semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Jakarta. Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si., anggota DPR-RI periode 2019–2024 menyatakan ada praktek perjokian di dunia akademik terkait dengan pembuatan karya ilmiah sebagai syarat kelulusan. Bahkan juga perjokian pembuatan karya ilmiah sebagai syarat pembuatan gelar guru besar, sangatlah menyedihkan.

“Apa yang terjadi di perguruan tinggi negeri maupun swasta di kota-kota besar di Indonesia sungguh sesuatu yang menyedihkan dan sangat memprihatinkan,” kata Prof. Zainuddin sapaan akrabnya saat diwawancarai Gus Din wartawan senior, Selasa (14/02/2023) di Jakarta.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, kasus ini mengingatkan dirinya pada tulisan Kunio Yoshihara tentang Erzatz Capitalism atau kapitalisme semu. Tulisan Kunio Yoshihara ini dituangkan dalam bukunya The Rise of erzats capitalism in Southeast Asia. Munculnya kapitalisme semu di Asia Tenggara.

“Yang dia maksud dengan kapitalisme semu adalah perilaku pelaku bisnis yang menumpuk-numpuk kekayaan bukan didasarkan kepada budaya achievement dan moralitas entrepreneurship yang kuat. Melainkan didasarkan kepada jaringan kroni yang dia bangun dengan kalangan birokrat. Oleh karena itu di Indonesia kita mengenal istilah Kabir atau kapitalisme birokrat,” tutur Anggota DPR RI Komisi X ini

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh sejumlah akademisi melakukan tindakan permisif, dalam hal ini melakukan perjokian dalam pembuatan karya ilmiah adalah mirip seperti kapitalisme semu, untuk tidak mengatakan persis dengan apa yang dilakukan oleh para kapitalis semu itu.

“Mereka (red-pelaku dan pengguna jasa perjokian) berusaha mengejar gelar akademis dengan cara-cara permisif, bukan didasarkan kepada moralitas intelektual dan budaya akademik yang kuat,” sambung Prof. Zainuddin.

Katanya, dari akademisi yang bermoralitas permisif seperti ini hanya akan melahirkan manusia-manusia atau sarjana-sarjana yang bukan hanya diragukan kompetensinya tetapi juga integritasnya. Praktek perjokian ini juga hanya akan melahirkan sarjana dan guru-guru besar seolah-olah atau seolah-olah sarjana dan atau guru besar.

“Karena itu, negeri ini membutuhkan sarjana-sarjana yang autentik dengan kompetensi dan integritas yang bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Mantan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini.

Terakhir Prof. Zainuddin mengutarakan, mudah-mudahan dunia perguruan tinggi kita segera menyadari praktek-praktek permisif ini, untuk segera dihentikan. Harapannya kemudian perguruan tinggi kita bisa menyiapkan manusia-manusia yang terdidik dan bermental kuat.

“Percayalah bahwa negeri ini akan maju dan berada di halaman depan, dalam pergeseran kekuatan Global dari Barat ke Asia. Apabila negara ini dipimpin oleh manusia-manusia yang terdidik dan bermental kuat,” pungkas Mantan Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur ini.

Penulis: Syafrudin Budiman SIP / Gus Din

Suara Indonesia News – Cilegon. Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kota Cilegon. Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk mempelajari pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) atau Cofiring yang telah diterapkan Kota Cilegon.

Rombongan yang dipimpin langsung Walikota Padang Hendri Septa itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin di Rumah Dinas Walikota Cilegon, Senin, (13/02/2023).

Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin menyampaikan Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,5 kilometer persegi yang dihuni sebanyak 445 ribu jiwa.

“Kota Cilegon ini memiliki APBD Rp 2,3 triliun dengan luas wilayah 175,5 kilometer persegi dan untuk sampah perharinya bisa mencapai 200 ton,” ucap Maman.

Dalam hal ini, Maman optimis dengan mengubah sampah menjadi bahan bakar dapat menjadikan Kota Cilegon defisit sampah.

“Dengan adanya program pengelolaan sampah ini nanti kedepan Kota Cilegon akan defisit sampah. Hal itu kita lakukan secara berangsur-angsur, jadi tidak akan adalagi penumpukan sampah di Kota Cilegon,” katanya.

Pada kesempatan itu, Maman mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran Pemkot Padang di Kota Cilegon.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Cilegon mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan Kota Padang Ke Kota Cilegon. Kami ucapkan selamat datang di Kota Cilegon,” ucapnya.

Sementara itu, Walikota Padang Hendri Septa mengapresiasi atas langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon dalam menangani permasalahan sampah.

“Saya sangat mengapresiasi kepada Pemerintah Kota Cilegon atas keberhasilannya dalam mengubah sampah menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik. Sistem pengelolaan sampah di Kota Cilegon ini merupakan sistem yang bagus dan ini sangat luar biasa,” ujarnya.

Hendri menerangkan, sampah masih menjadi salah satu persoalan di Kota Padang. Dirinya menyebutkan dengan jumlah penduduk sebanyak 920 ribu jiwa, Kota Padang bisa menghasilkan kurang lebih 500 ton sampah setiap hari.

“Alhamdulillah di Kota Padang terdapat pabrik semen dan PLTU, jadi program pengelolaan sampah menjadi energi ini menjadi program masa depan yang bagus. Di TPA Kota Padang ada 4 juta ton sampah dan sampah itu yang akan kita olah menjadi energi,” terangnya.

Melalui kunjungan kerja yang dilakukan, Hendri berharap dapat membawa dampak positif untuk Kota Padang dan Kota Cilegon.

“Saya ucapkan terima kasih atas penyambutan yang diberikan Pemerintah Kota Cilegon. Kami ingin agar Kota Cilegon juga berkunjung balik ke Kota Padang,” harapannya. (Dhe)

Suara Indonesia News – Kota Tebingtinggi. Pj. Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP didampingi Kadis PUPR Reza Aghista, S.E, M.Si, Kabag Pemerintahan Ramadhan Barqah Pulungan, S.IP, M.Si, Kabag Hukum Masita, Kabag Protokol dan Dokumentasi Zizi Rangkuti, dan Direktur PDAM Tirta Bulian, Khoiruddin, menghadiri Rapat Pembahasan Laporan Final DED (Detail Engineering Design)dan Laporan Final Safeguard Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)Regional Serdang Bedagai – Tebing Tinggi (SERITI) Provinsi Sumatera Utara,  Selasa (14/02/2023) di Ballroom Four Points Hotel, Jl. Sei Sikambing, Medan.

Setelah melalui proses yang cukup panjang sejak tahun 2020, Perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional SERITI telah mencapai finalisasi penyusunan dokumen laporan yang akan dirampungkan pada Kamis, (16/02/2023) mendatang.

Pj. Wali Kota Tebing Tinggi dalam sambutannya mengharapkan partisipasi yang serius dari seluruh pihak terkait agar laporan final tersebut dapat diselesaikan dan segera terealisasi.

“Kota Tebing Tinggi sebagai kota otonom dan Serdang Bedagai yang sedang tumbuh dua kawasan perkotaan sungguh sangat membutuhkan fasilitas ini. Utilitas umum ini menjadi urusan wajib pelayanan dasar pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat” ujar Pj. Wali Kota Tebing Tinggi

Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Pj. Wali Kota Tebing Tinggi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah memfasilitasi kegiatan pembahasan rencana program SPAM Regional SERITI.

Kepala Seksi Pelaksana II/ PPK BPPW Sumatera Utara Moh. Hasbi Assiddiqi, S.T, M.T, mewakili Direktur Air Minum Ir. Anang Muchlis, Sp. PSDA dalam sambutannya mengatakan bahwa program SPAM SERITI merupakan bentuk dari komitmen pemerintah dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan SPAM Regional Provinsi Sumatera Utara serta dalam rangka memenuhi amanah pada RPJMN 2020-2024 dengan target penyediaan 100% air minum layak di Indonesia.

Adapun agenda pada kegiatan ini yaitu pembahasan Final Safeguard – AMDAL dan LARP SPAM Regional SERITI serta Final DED SPAM Regional SERITI.

Kegiatan DED SPAM ini merupakan perluasan jaringan perpipaan SPAM SERITI yang sudah dibangun oleh kementerian PUPR untuk sumber air maupun instalasi pengolahan air dan jaringan perpipaan sekunder.

Dengan perluasan ini penggunaan air bersih yang ada di Regional Serdang Bedagai – Tebing Tinggi (SERITI)bisa memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum dan tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien ke sambungan rumah dan memperluas cakupan pelayanan Air Minum. (Julian)

Suara Indonesia News – Indramayu. Bupati Indramayu Nina Agustina SH MH CRA didampingi Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Rossa Vivien Ratnawati, menerima tim pesepeda jelajah negeri di taman ecovarian Taman Cimanuk Kota  Indramayu, Selasa (14/2/23).

Indramayu menjadi salah satu tempat singgah tim sepeda  jelajah negeri menyambut Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang dimulai dari Denpasar dan finish di Manggala Wana Bhakti  Jakarta sepanjang 1200 kilometer.

Bupati Indramayu Hj Nina Agustina berharap kampanye bersepeda “Jelajah Bersih Negeri” dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023 menjadi momentum pengingat bagi masyarakat bijak dalam bersampah.

“Semoga kampanye ini mengingatkan kita semua untuk selalu bijak bersampah, dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk bergerak dan bekerja bersama berkolaborasi membangun pengelolaan sampah yang lebih baik,” kata Nina Agustina.

Menurut Nina, kegiatan kampanye bersepeda peringatan HPSN tahun ini merupakan salah satu bentuk kampanye inovatif yang ditujukan untuk memotret contoh praktik baik dalam pemanfaatan rantai nilai pengelolaan sampah.

Tim sepeda “Jelajah Bersih Negeri” melakukan perjalanan dengan bersepeda yang dimulai dari Pulau Bali pada 8 Februari 2023 dan tiba di taman ecovarian Cimanuk kota Indramayu pada Selasa (14/2) dan akan berakhir di Jakarta pada 19 Februari 2023.

Dalam kesempatan ini, bupati Indramayu menyerahkan truk sampah kepada UPTD, dan bantuan motor pengangkut sampah kepada pengelola sampah di desa. (Toro)