0

Suara Indonesia News – Indramayu. Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Kabupaten Indramayu bersama dengan Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu (IKA DARMA AYU) Komisariat UIN Sunan Gunung Djati menggelar kegiatan seminar Peningkatan Mutu Desa dengan Pemajuan Media dan Teknologi Berbasis Cyber sebagai upaya peningkatan literasi digital di desa.

Bertempat di Balai Desa Drunten Kulon, Jumat kemarin (25/8/2023), seminar yang merupakan bagian dari program kerja Kemah Bakti Mahasiswa (KBM) XXIX tersebut diikuti oleh puluhan siswa SD serta orang tua siswa.

Tampak peserta seminar antusias menyimak paparan yang disampaikan RTIK terkait dengan budaya bermedia digital yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tips dan trik menjaga keamanan privasi secara digital.

Ketua RTIK Kabupaten Indramayu, Rohmawan menyampaikan, perkembangan teknologi saat ini kian pesat sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan beragam tantangan terutama dalam budaya digital yang tidak hanya merambah pada orang dewasa melainkan pula pada anak-anak.

Menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya kompetensi literasi digital yang mumpuni yang dimiliki oleh setiap individu guna menghadapi isu budaya tersebut sehingga dapat berselancar di dunia digital sesuai dengan yang etika.

Menurut Rohmawan, beberapa hal yang harus dipahami dalam menghadapi isu budaya tersebut diantaranya adalah pemahaman budaya, produk budaya, distribusi partisipasi serta kolaborasi di ruang digital.

“Seminar ini sebagai bentuk partisipasi aktif dalam upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat di pedesaan, agar melek literasi digital guna mewujudkan Indramayu Bermartabat,” ungkapnya, Senin (28/8/2023).

Dalam seminar tersebut disampaikan pula materi seputar kewaspadaan terhadap penyebaran berita bohong (Hoaks) yang telah menyasar aplikasi pengiriman pesan. RTIK berpesan agar masyarakat terutama anak-anak yang mengakses dunia digital untuk tetap hati-hati dalam mengakses beragam tautan mencurigakan yang beredar pada aplikasi media sosial.

Selain itu, penggunaan etika dalam mengakses dunia digital terutama dalam bermedia sosial harus selalu mengedepankan etika serta menjaga privasi dalam penggunaan gadget dan media sosial.

“Saring beragam informasi sebelum sharing itu harus. Karena jarimu adalah harimau mu, jadi tetap selalu jaga etika walaupun di dunia digital,” pungkasnya. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Kendari. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Sulawesi Tenggara, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Konawe menyelenggarakan kegiatan seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JPT) Eselon II dilingkup Pemkab Konawe, yang diselenggarakan di Hotel D’Blitz Kendari dari Tanggal 28 Agustus sampai 2 September 2023.

Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Dr Ferdinand Sapan, SP.MH., kepada awak media mengatakan, bahwa seleksi kali ini diikuti 33 peserta. Hari ini kita seleksi dalam rangka mengisi ada 9 jabatan yang kosong sehingga perlu kita ikuti sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang ASN pasal 72 kurang lebih intinya bahwa setiap PNS yang memenuhi syarat punya kesempatan yang sama mengikuti atau mengisi jabatan melalui seleksi. Senin (28/8/2023)

Sekda Konawe yang juga ketua panitia seleksi, berharap dengan seleksi JPT ini bisa menghasilkan PNS yang mempunya integritas tinggi.

“Kita berharap dengan adanya seleksi ini, kita dapat mendapatkan PNS yang punya kompetensi dan memenuhi syarat-syarat teknis dan punya kemampuan integritas serta melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang seharusnya.” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Konawe, Sarullah menyampaikan bahwa bahwa ada 9 Jabatan Tinggi Pratama yang dilelang untuk diisi jabatannya melalui seleksi JPT.

“Yang dilelang itu ada 9 jabatan, salah satunya ada BKD kemudian Dinas Perikanan, BPMD, Kesbangpol, yang pastinya 9. Sementara yang mengikuti yang mendaftar kemarin yang sudah dinyatakan lulus berkas 50 dokumen. 50 dokumen maksudnya peserta ada yang daftar 2, kalau pesertanya 33 orang,” sebutnya.

Sarullah juga menyampaikan bahwa kegiatan seleksi ini berlangsung 2 sesi.
“Asesornya ini dari BKN Makassar didatangkan, kemudian kegiatannya itu 3 hari mulai hari ini (red. 28 Agustus 2023) sampai tanggal 30 Agustus 2023. Kemudian sesi berikutnya akan masuk ditahapan Pansel, dan kegiatannya selama 2 hari setelah kegiatan Assesor,” ungkapnya.

Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Konawe ini juga menambahkan bahwa hasil seleksi ini akan diumumkan nanti setelah keluar nilai dari tim Assesor dan tim pansel nanti digabungkan baru ditau 3 besar.

“Nanti sudah ada 3 besar baru diajukan ke PTK, baru kita akan menyurat ke KASN untuk permintaan izin pelantikan,” tutup Sarullah. (Rilis)

0

Suara Indonesia News – Serang. Kepolisian Resor (Polres) Serang menangkap seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) mantan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Carenang, Kabupaten Serang – Banten, berinisial AN (47) ditangkap Polisi lantaran perbuatan cabulnya terhadap siswa yang sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL).

AN ditangkap di rumahnya yang beralamat di Desa Cerukcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu, (26/08/2023).

“Yang bersangkutan sudah kami tangkap dan amankan serta statusnya sudah sebagai tersangka akibat mencabuli anak di bawah umur,” kata Kapolres Serang AKBP Wiwin Setiawan, S.I.K., M.H., Minggu, (27/08/2023).

Penangkapan terhadap AN dilakukan, pasca tim melakukan penyelidikan setelah ibu dari korban melaporkan kasus tersebut kepada Polres Serang pada 15 Juni 2023 lalu.

Setelah melalui penyelidikan yang panjang dan ditingkatkan keproses penyidikan selanjutnya tim penyidik langsung menetapkan sebagai tersangka.

‘Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Serang melakukan penahanan terhadap AN,atas kasus tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur,” ungkapnya.

Sementara ditambahkan, Kasat Reskrim Polres Serang AKP Dedi Mirza, S.I.K., menerangkan dari hasil pemeriksaan tersangka melakukan perbuatan cabul tersebut kepada korban seorang siswi yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Siswi SMK yang sedang melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di Kantor Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, pada (14/3) silam.

“Kejadian itu berawal ketika korban sedang membersihkan ruang kantor Kecamatan Carenang. Tanpa diduga, AN yang bekerja di kantor tersebut sebagai Sekretaris Camat, mendekati korban yang sedang menyapu. Kemudian, dengan secara tiba-tiba menarik korban kedalam ruang kerja dan mengunci pintu selanjutnya melakukan perbuatan cabul kepada korban. Dan kepada tersangka kita terapkan pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016,” terangnya. (Dhe)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu resmi dinyatakan lulus uji sertifikasi ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, dan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.

Beni mengatakan raihan ini merupakan wujud komitmen Lapas Kelas IIB Indramayu untuk menjamin terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, efisien, dan produktif.

“Kami berkomitmen untuk mencegah terjadinya potensi resiko dan bahaya terkait dengan keselamatan kerja. Berkomitmen untuk zero accident, dan sebagaimana amanat UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Oleh sebab itu diwujudkan dengan penerapan ISO 45001, ISO 14001, dan 9001,” terang Beni pada Senin (28/08).

Ia menjelaskan, ISO 45001:2018, 14001:2015, dan ISO 9001:2015 merupakan suatu standar yang bertaraf internasional dengan masing-masing bidang pada Manajemen Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Manajemen Mutu.

Lapas Indramayu telah mengimplementasikan SMK3 selama dua bulan terakhir sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.

Dalam proses sertifikasinya, diawali dengan audit internal kemudian dilanjutkan audit ekternal yang dilaksanakan oleh tim auditor Kemenaker RI.

“Alhamdulillah perolehan sertifikasi ISO ini membuktikan kinerja jajaran Lapas Indramayu dengan semangat untuk semakin berkualitas sebagai insan pengayoman menuju Indonesia Maju,” tutup Beni. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Konawe. BLUD Rumah Sakit (RS) Konawe menggelar ramah tamah Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 tahun, Sabtu (27/8/2023).

Hadir sejumlah kepala OPD, Direktur BLUD RS Konawe dr. Agus Lahida serta unsur pimpinan BLUD RS Konawe dan segenap tim kesehatan dan operasional RS Konawe.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe diwakili Asisten III Muhammad Akbar menyampaikan apresiasi atas kinerja BLUD RS Konawe selama ini.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan serta realisasi program pemerintah, Pemkab menyerahkan dua kendaraan operasional untuk melayani pasien kurang mampu.

“Kendaraan ini kami serahkan untuk digunakan pihak rumah sakit. Harapan kita ini dapat membantu pasien kurang mampu,” ujar Muhammad Akbar.

Sementara itu, dr. Agus Lahida berharap, perayaan HUT ini menjadi motivasi bagi seluruh timnya untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Harapan kita semua supaya di usia BLUD RS Konawe ini akan semakin baik dalam melayani masyarakat Konawe di bidang pelayanan kesehatan,” katanya.(Rls)

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Pengacara senior dan ternama asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Arbab Paproeka SH, meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra untuk mengusut keterlibatan pihak luar dalam praktek illegal mining di WIUP PT Antam, di Blok Mandiodo, Konawe Utara.

Mantan anggota DPR-RI ini mengaku berterimakasih dan memberi apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Sultra yang telah menunjukkan keberaniannya mengusut sengkarut tambang di Sultra yang penuh dengan gelimangan duit haram. “Hanya orang yang memiliki komitmen tinggi dan dan benar-benar pro Justitia yang berani dan sudi mengusut tambang illegal di Sultra. Dan, Kajati Sultra ini ternyata berani untuk itu. Dan, sebagai warga Sultra, saya apresiasi beliau,” kata Arbab.

Namun, dibalik kesungguhan Kajati dan jajarannya yang mengusut tambang illegal di Sultra, diketahui, ternyata ada pihak-pihak yang selama ini dianggap benar dalam perolehan harta dan kekayaan, ternyata, setelah Jaksa Tinggi melakukan pengusutan, maka muncul kecurigaan baru. “Tiba-tiba ada pimpinan partai di daerah tampil melebihi kekayaan dan properti metropolitan. Kantor mewah, puluhan mobil ambulance dijejer, puluhan kendaraan roda dua dipajang dan dipamer, yang melahirkan keheranan masyarakat. Ternyata, setelah Kejati melakukan pengusutan dan penyidikan kita lalu curiga: kurang asam, ternyata duit-duit mereka ini dari tambang illegal. Dari hasil menjual sumber daya alam Sultra. Siapapun kalau begini modelnya, bisa dilakukan, dan bisa kaya raya. Bedanya, ada yang taat hukum dan ada yang tidak taat,” tegas Arbab.

Karena itu, Arbab Paproeka dengan tegas meminta agar Kajati terus melakukan pengusutan lebih mendalam lagi terutama untuk mencari tahu perolehan kekayaan dan properti pimpinan partai itu yang kemungkinan bersumber dari aliran tambang illegal di WIUP PT Antam.

Tidak hanya dugaan keterlibatan pimpinan partai yang tampil jor-joran dengan memamerkan puluhan kendaraan roda dua dan puluhan roda empat, Arbab Paproeka juga mengingatkan Kajati untuk menelisik keterlibatan “orang besar” yang memiliki kuasa di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara. “Tidak elegan rasanya jika, orang yang berbadan besar tidak mengetahui permainan dokumen terbang (Dokter). Gara-gara dokumen terbang ini, negara dirugikan ratusan miliar. Sitaan Kejati sebesar Rp 79 Miliar lebih itu, feeling saya, belum menyentuh semuanya. Kalau pihak luar dan pihak dalam yang di atas-atas dan posisinya penting, pasti lebih dari itu sitaannya,” terang Arbab.

Arbab memberi contoh dengan posisi Komisaris PT KKP, bernisial AAA yang memiliki saham mayoritas, yang ternyata isteri seorang Ketua Partai yang sudah jor-joran dengan memborong puluhan kendaraan roda empat dan roda dua. “Tolong beritahu Pak Kajati, bahwa rakyat Sultra penasaran dan ingin tahu, darimana duit-duit Ketua Partai yang istrinya menjabat Komisaris di PT KKP,” katanya.

Yang pasti katanya, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan meskipun besok langit akan runtuh. “Apa yang menjadi obyek yang disangkakan dengan tindak pidana dalam kasus Blok Mandiodo menyangkut aspek administrasi berupa rentetan kebijakan pejabat yang menyalahi aturan, mempermudah syarat RAKB, dan dokumen terbang. Sepertinya, ada pihak yang spesifik di Kendari yang harus diperiksa. Karena 1,5 juta ton nikel tentu sangat mengganggu penglihatan bila itu suatu kejahatan. Kenapa begitu permisif institusi hukum incasu Kepolisian dan Kejaksaan di Sultra terhadap penyimpangan tersebut. Apakah mereka menjadi bagian dari keleluasaan pihak-pihak terkait untuk terwujudnya kejahatan tersebut? Apakah Dinas ESDM tidak mengetahui ihwal dokumen terbang dan RKAB dimaksud?,” pungkas Arbab.(zy)

0

Suara Indonesia News – Muna, Sultra. Kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) Raha melakukan sigap pelaksanaan Stabilisasi Pasukan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Laino, pada Senin (28/08/2023).

Kepala Bulog Raha Reymon mengatakan Kegiatan ini adalah bukti nyata kepedulian dan keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat dengan menyediakan beras melalui penugasan kepada Perum BULOG yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dijual oleh pengecer di pasar kepada konsumen akhir sesuai dengan HET (maksimal Rp9.450,00 per kg).

“Tujuan sigap SPHP ini untuk Menekan inflasi dan meredam gejolak harga beras yang saat ini mengalami tren kenaikan sehingga konsumen akhir bisa membeli beras kualitas baik dengan harga murah dan terjangkau (sesuai HET)”Ungkapnya.

“Operasi pasar komoditi beras ini tidak hanya diselenggarakan di Raha saja, namun serentak secara nasional”Jelasnya.

Reymon juga mengingatkan agar Masyarakat tidak perlu berbondong-bondong untuk datang membeli apalagi dengan jumlah yang banyak (panic buying) karena SPHP akan terus tersedia di pengecer pasar sepanjang tahun 2023 ini dan Program Bantuan Pangan Tahap Kedua akan segera disalurkan untuk 3 alokasi, yaitu: Oktober, November dan Desember.

“Ketahanan stok dijamin cukup sampai dengan akhir tahun (Desember 2023)”Ujarnya.

“Bulog Raha distribusi kan 2 ton perminggu untuk tiap pengecer. di pasar laino ini ada tiga pengecer”Sambungnya

“Selain itu, Bulog Optimis untuk melakukan penyerapan beras petani saat panen untuk penyediaan stok Cadangan Beras Pemerintah”, Tutupnya.

Penulis: Rixan Ardian

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly temui eks Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) di Belanda. Mereka berdialog terkait persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu serta kebijakan keimigrasian, kewarganengaraan dan Repatriasi.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

“Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023, para korban yang telah diverifikasi dapat berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah. Para korban diberikan kemudahan dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia,” ujar Mahfud di Gedung Pertemuan De Schakel, Amsterdam, Belanda Minggu (27/08/2023) waktu setempat

Sejalan dengan Inpres tersebut, Yasonna Laoly menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) baru saja menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Layanan Keimigrasian Bagi Korban Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat pada 11 Agustus 2023 lalu.

Menurut Yasonna, berdasarkan beleid yang ada, para korban yang telah diverifikasi dapat repatriasi atau berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia. Artinya, dengan aturan yang sudah ada, eks MAHID dan para  korban pelanggaran pelanggaran HAM berat di masa lalu yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan pengurusan  visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

“Bahwa berdasarkan aturan yang ada, para korban pelanggaran HAM berat yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan gratis untuk mengurus visa, izin tinggal dan izin masuk kembali.”

“Dikenakan tarif 0 (nol) Rupiah,” tegas Yasonna yang juga didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto.

Untuk mendapatkannya, eks MAHID harus mengajukan permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ditempat eks MAHID menetap. Selanjutnya, KBRI akan memproses dengan meneruskan permohonan ke Pemerintah Pusat.

Permohonan visa bagi eks MAHID diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sebagai wujud konkrit, untuk pertama kalinya Kemenkumham  mengeluarkan visa izin masuk kembali kepada salah seorang eks MAHID atas nama Sri Budiarti. Secara simbolis, dokumem tersebut diserahkan Yasonna kepada Sri Budiarti saat pertemuan dengan eks MAHID.

Mayoritas eks MAHID di Belanda saat ini sudah tidak berkewarganegaraan Indonesia. Dan sebagian besar dari mereka bukan merupakan mahasiswa Indonesia yang sejak awal belajar dan ditugaskan di Belanda, melainkan perantauan eks MAHID dari negara lain. Sekitar 50 orang eks MAHID hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Selain eks MAHID Belanda, perwakilan eks MAHID/eksil dari Moskow, Beijing dan Bulgaria juga hadir secara langsung. Sementara puluhan lainnya mengikuti secara online.

Kepada mereka, Yasonna menjelaskan jika ingin kembali menjadi warga negara Indonesia, proses pengajuan pewarganegaraannya dapat dilakukan saat eks MAHID berada di Indonesia.

“Untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia kembali, saudara dapat memprosesnya saat berada di Indonesia,” ujar Yasonna.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut adalah Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM), Stafsus Menkumham bidang Hubungan Luar Negeri, Direktur Izin Tinggal Imigrasi dan Direktur dari Ditjen  HAM, yang didampingi  oleh Duta Besar RI di Belanda. (Toro)