0

Suara Indonesia News – Purwakarta. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta mewaspadai potensi kekeringan pada musim kemarau kali ini, terlebih ada fenomena El Nino.

Plt Kepala Pelaksanan BPBD Purwakarta Wahyu Wibisono mengatakan menurut keterangan BMKG diprediksi puncak El Nino akan terjadi di pertengahan bulan Agustus hingga September 2023.

“Ciri-ciri atau dampaknya lebih terasa saat puncak musim kemarau sekitar Agustus-September dan dampaknya juga membuat periode musim kemarau lebih panjang, juga awal musim hujannya akan mundur,” kata Plt Kepala Pelaksanan BPBD Purwakarta Wahyu Wibisono dalam keterangannya, Selasa, (22/8/2023)

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana tahun 2021, ada 16 desa di Purwakarta yang mempunyai kelas risiko menengah ke tinggi mengalami kekeringan.

Ke 16 desa tersebut, yakni untuk wilayah Kecamatan Bojong meliputi Desa Bojong Barat, Cipendeuy, Pasanggrahan dan Sindangsari. Kecamatan Cibatu Desa Cikadu dan Desa Cirangkong. Kecamatan Darangdan Desa Legoksari. Kecamatan Kiarapedes Desa Taringgul Landeuh. Kecamatan Maniis Desa Cirama Hilir. Kecamatan Sukasari Desa Ciririp. Kecamatan Tegalwaru Desa Cadasmekar dan Desa Galumpit. Kecamatan Wanayasa Desa Nagrog, Simpang, Taringgul Tengah dan Desa Wanayasa.

“Saat ini secara keseluruhan ketersediaan air di Kabupaten Purwakarta masih relatif aman atau dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena wilayah Purwakarta mempunyai dua bendungan yang dapat menjadi sumber air,” ujar Wibi.

Kendati demikian, sebagai bentuk antisipasi, BPBD Purwakarta akan berkoordinasi dengan PDAM untuk menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat.

Nantinya, ujar Wibi, pemerintah desa atau kelurahan yang akan berkoordinasi dengan pihak BPBD tentang wilayah mana saja yang akan mendapatkan bantuan air bersih secara bergantian.

Jadi nanti yang mengajukan itu pemerintah desa bukan perorangan. Karena BPBD nggak ada armada tangki, untuk penyaluran bantuan air bersih kita kerjasama dengan PDAM Purwakarta,” ucap Wibi. (fuljo)

0

Suara Indonesia News – Cilegon. Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mutasi dua pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Cilegon, Senin, (21/08/2023).

Kedua pejabat tersebut yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Hayati Nufus kini menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Kemudian, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang baru kini  dijabat Eva Sarifah yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon.

Dalam kesempatan itu, Helldy mengatakan, pergeseran kepala Disdukcapil adalah hal yang paling ditunggu. Hal itu karena mengganti Kepala Disdukcapil membutuhkan izin hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membutuhkan waktu cukup lama.

“Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Bu Nufus (Hayati Nufus) ini karena sudah bertugas lama di Disdukcapil selama sembilan tahun akhirnya kini bisa juga pindah dinas. Untuk hal ini butuh kesabaran dalam prosesnya. Namun akhirnya  bisa juga,” kata Helldy.

Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang biasa di dunia birokrasi pemerintahan. Yang jelas, pihaknya ingin ada kaderisasi di kalangan pegawai.

“Open bidding yang dilakukan di Jogjakarta beberapa waktu lalu mudah-mudahan Oktober ini sudah ada hasilnya dan bisa segera dilantik,” ucapnya.

Helldy berharap, para pegawai yang naik jabatan benar-benar berdasarkan kinerja. Orang yang memiliki kapasitas dan profesional di bidangnya.

“Untuk memiliki kapasitas dan profesionalisme itu butuh proses. Banyak di antara kita yang enggak mau proses. Makanya di era kami sekarang tidak ada ceritanya mau naik jabatan main sogok. Sekali lagi kami ingin profesional. Jangan sampai bawahannya lebih pinter dari pimpinannya,” harapannya.

Helldy berpesan kepada Hayati Nufus agar bisa menjalankan tugas dengan baik di DPMPTSP. Antara lain melayani masyarakat, terutama di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menggelar 128 pelayanan.

“Tolong itu dimaksimalkan karena tiap pekan ada ribuan orang yang datang kesana,” pesannya.

Sedangkan, kepada Eva Sarifah, Ia juga berpesan agar data kependudukan betul-betul dikawal. Terlebih menjelang Pemilu 2024 akan banyak orang yang membutuhkan data kependudukan.

“Harus update karen apertumbuhan penduudk itu dinamis. Tolong pelayanan kita dijaga. Yang sudha baik buat lebih baik ke depan. Yang kurang bagus ditinggalkan,” ujarnya.

Sementara itu, Hayati Nufus mengaku siap menjalankan perintah Wali Kota terkait peningkatan pelayanan di MPP. Dia mengaku lega setelah menunggu izin pemerintah pusat untuk keluar dari Dukcapil.

“Pada prinsipnya kami siap bertugas dan melayani masyarakat,” ungkapnya. (Dhe)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Masjid yang terletak di Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, Profinsi Jawa Barat telah selesai dikerjakan, Masjid yang diperkirakan bisa menampung sebanyak 1000 jamaah.

Kali ini kedatangan Gubernur Ridwan Kamil sapaan akrab kang Emil yang hari-hari terakhirnya memimpin Jawa Barat sekaligus meresmikan Masjid Jamie Al-Karomah dan pertama kali di Kabupaten Indramayu di sambut meriah oleh seluruh masyarakat, Selasa (22/08/23).

Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan, dengan adanya Masjid Jamie Al-Karomah akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin melakukan ibadah, masjid sadesa yakni Masjid untuk satu desa bisa memberikan manfaat untuk melakukan ibadah dan kajian keagamaan, beliau juga berkomitment akan terus membangun masjid sampai akhir hayat.

Sidkon Jampi selaku anggota Dewan Profinsi sekaligus Ketua Pansus Ponpes dalam sesi wawancara memaparkan, Masjid merupakan pusat peradaban dan syiar Islam dan keagamaan, Masjid Jamie Al-Karomah meskipun letaknya di desa tetapi tidak kalah kemegahannya dengan Masjid Raya Al-Jabar, beliau menyampaikan tugas utama DKM bukan hanya membangun Masjid tetapi juga bagimana mengurus dan memakmurkan Masjid supaya berjalan dengan baik.

Masjid Jamie Al-Karomah kini telah berdiri kokoh dan megah dengan total biaya 7 milyar, diantaranya dari Swadaya masyarakat 6 milyar dan 1 milyar dari CSR melalui Gubernur Ridwan Kamil dan telah diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat secara simbolis dan sah ditanda tangani langsung.

Ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Rosyadi turut mengapresiasi dengan Kujungannya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil datang dari jauh untuk meresmikan Masjid Jamie Al-Karomah di Desa Tenajar, menurutnya dalam tahap pembangunan Masjid dari awal tahun 2017 September sampai 2023 Agustus yang artinya dibangun selama 7 tahun.

Rosyadi menambahkan, dengan adanya dukungan dari Anggota Dewan Profinsi Sidkon Jampi merasa sangat bersyukur karena telah ikut memfasilitasi dalam pembangunan masjid tersebut, dirinya berpesan terus melakukan pembangunan baik di desa maupun seluruh Indonesia sehingga terus memberikan manfaat yang sangat baik, Pungkasnya. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Karawang. Nekat Nyambi penjual barang haram  tembakau sintetis/tembakau gorila Petugas Operator Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), KRT (25) alias Kevin di ringkus Polres Karawang.

Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono menjelaskan, Kevin terbilang cukup berani dalam menjalankan aksinya, mengedarkan tembakau sintetis atau tembakau gorila.

“Kami berhasil mengamankan pelaku pengedar narkotika jenis tembakau gorila, yang diketahui berinisial KRT, yang merupakan seorang petugas SPBU, sekaligus pengecor (pekerja jalan), yang menyambi berjualan secara online narkotika jenis tembakau gorila,” kata Wirdhanto, dalam sesi pers rilis di Mapolres Karawang, Senin (21/8/2023).

Ia menuturkan, modus yang dilakukan Kevin, adalah menjual secara online melalui media sosial instagram via dirrect message (DM), yang kemudian bertransaksi secara tunai maupun non tunai.

“Pelaku ketika libur bekerja di SPBU Johar, mengedarkan tembakau sintetis cap gorilla, melalui instagram @bigrabbit.idn, dan kami juga akan berkoordinasi dengan Kominfo utuk men-take down media sosial dan seluruh transaksinya,” kata dia.

Kevin berhasil diringkus polisi pada dua pekan lalu, di sebuah rumah kontrakan di Kampung Babakan Borondong, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

“Bersama pelaku kami juga mengamankan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 80gram, 1 unit timbangan digital, dan1 unit gawai,” imbuhnya.

Terpisah, Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Arif Zaenal Abidin menerangkan, pelaku menjalankan aksinya dengan sistem pengiriman paket, atau cash on dellivery, dan sistem tempel.

“Pelaku melakukan pengiriman secara online, dan sistem tempel, jadi memesan sejumlah tembakau sintetis, kemudian ditempel di suatu tempat, dan pembeli juga akan menaruh uangnya di lokasi yang sudah ditentukan,” ujar Arif.

Pelaku diketahui mendapatkan barang haram tersebut, dari luar Karawang, dan diedarkan melalui akun media sosialnya secara tertutup.

“Dia belanja dari luar melalui online, pas sampai di sini dikemas dalam bentuk klip plastik seberat 10 gram, yang dijual kembali seharga Rp150 ribu,” paparnya.

Akibat perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman belasan tahun penjara atau maksimal hukuman mati, sesuai Pasal 114 Ayat (1) jo 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Pelaku terancam pasal 114 ayat 1 jo ayat 112, jo ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara, atau paling lama 12 tahun, hingga maksimal hukuman mati,” pungkasnya. (fuljo)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Ketahanan Pangan Digital Desa (Tapal Desa) Leuit Juara di Desa Tersana dan Desa Babakansari, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Selasa (22/8/2023).

Ridwan Kamil mengungkapkan program Tapal Desa atau dikenal dengan ‘Leuit Juara’ merupakan komitmen Pemda Provinsi Jabar dalam menjaga ketahanan pangan di desa. Konsep bangunan ‘leuit’ atau lumbung padi zaman dulu disinkronisasikan dengan kecanggihan teknologi digital.

“Rumah untuk ketahanan pangan leuit ini dibangun di zaman digital maka disebut Tapal Desa Leuit Juara. Maka di Jabar tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Karena di setiap dusun, di setiap desa kita membuat lumbung padi ini (Leuit Juara),” ucap Ridwan Kamil.

Kepada masyarakat Cirebon, Ridwan Kamil berpesan agar Leuit Juara ini dijaga sebaik mungkin. Hal itu agar ketersediaan pangan tetap terpenuhi bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, kita perlu memanfaatkan dengan baik potensi – potensi sumber pangan lokal,dengan bantuan dukungan teknologi, dan infrastruktur yang baik ditambah kreativitas masyarakat, stabilitas ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan lebih baik lagi,” tuturnya.

Kang Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil — mengungkapkan bangunan leuit merupakan budaya leluhur warga Jawa Barat untuk menyimpan beras agar tetap tersedia sambil menunggu panen padi di bulan-bulan selanjutnya.

“Salah satu budaya di Jawa Barat dalam rangka menjaga ketahanan pangan adalah leuit. Selain untuk kepentingan pangan sehari-hari, leuit juga berfungsi untuk menyimpan padi yang merupakan cadangan hingga panen berikutnya,” ungkap Ridwan Kamil.

“Saya berharap agar warisan budaya berupa leuit ini tidak luntur dan tetap lestari, sehingga budaya leuit ini akan selalu ada untuk anak cucu kita. Saya juga berharap agar ketahanan pangan di Jawa Barat dapat selalu terjaga dan tetap juara,” pungkas Ridwan Kamil.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengajak masyarakatnya untuk melestarikan budaya leuit yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.

“Inilah masyarakat kami yang budayanya tetap dilestarikan. Alhamdulillah hari ini kita bersilaturahmi dalam peresmian leuit juara tapal desa,” ujar Imron.

Imron menyebutkan Pemda Kabupaten Cirebon mendukung penuh keberhasilan pembangunan desa dengan menghadirkan Leuit Juara demi ketahanan pangan warganya.

“Saya ingin menyampaikan Pemkab Cirebon sangat mendukung keberhasilan pembangunan desa dengan menghadirkan leuit juara ketahanan pangan tapal desa,” tandasnya.

Tapal Juara diluncurkan pertama kali Agustus 2022, merupakan kombinasi antara kearifan lokal dan teknologi digital. Di desa yang menerapkan program ini, ada bangunan leuit dan dasbor digital berbasis data geospasial yang menyajikan informasi real time dari mulai kondisi desa hingga stok pangan di desa bersangkutan.

Dengan big data ini, pemegang kebijakan baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dapat dengan mudah mengambil keputusan terkait pangan dan pengembangan desa. Tapal Desa selain melestarikan budaya leluhur, juga mempertahankan keberadaan sawah dan lahan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan. (Sendi)

0

Suara Indonesia News – Medan. Sekber Ganjar Nusantara Provinsi Sumatera Utara  yang diketuai oleh Pdt.Dody Lukas S.Th M.M, mengelar  musyawarah menjelang Deklarasi Akbar dan merangkul semua elemen Relawan para pendukung Ganjar Se-Sumut, di Chicken Crunch Jalan Bambu II, Kec.Medam Timur, Kota Medan, pada Senin (21/8/2023) yang dimulai  pada pukul 15.00 Wib s/d Selesai.

Dody Lukas S.Th M.M, yang sudah ditetapkan  secara aklamasi sebagai Ketua Sekber Ganjar Nusantara Sumatera Utara di depan para Ketua Relawan Ganjar Pranowo Se-Sumut yang berjumlah puluhan orang, ketika diwawancarai awak media dikatakannya, “Bahwa kita harus solid untuk memenangkan Ganjar Pranowo agar bisa jadi Presiden RI tahun 2024, serta kita juga akan memetakan strategi di wilayah kota Medan khususnya dan beberapa kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Utara”.

“Program nanti akan kita buat pesta Ojol, Karo Festival, dan ini merupakan festival bidang Pertanian”, pungkasnya lagi.

“Kita rencanakan sekitar tanggal, 29 September 2023 pada hari Jum’at segera kita Deklarasikan ‘Sekber Ganjar Nusantara Sumatera Utara’ di kota Medan. Kita akan segera konsolidasi ke Seluruh Tim Relawan yang ada di beberapa kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Utara terkhusus di kota Medan”, paparnya.

Dalam musyawarah tersebut salah seorang peserta Ketua Relawan Nelayan Medan Utara menyampaikan saran, “Kita perlu ada tokoh penggerak, kita perlu buat juga posko Dukcapil dan BPJS agar masyarakat lebih mudah melakukan pengurusan KTP, KK dan lainnya yang sifatnya Social Movement”, tuturnya.

Dody Lukas S.Th M.M, menambahkan, “Mari kita tunjukkan bahwa kita tim relawan yang solid, mari kita bantu masyarakat bilamana masyarakat ada permasalahan terkhusus dalam hal BPJS.

“Saya juga akan berencana membuat kegiatan bakti sosial berupa donor darah , pemeriksaan Kesehatan gratis, dan lain-lain yang sifatnya sosial”, imbuhnya lagi.

“Saya berharap bapak dan Ibu dapat berjuang bersama-sama untuk menaikkan terus elektabilitasnya hingga 45% di Sumatera Utara, untuk bisa memenangkan Pak Ganjar Pranowo kedepannya agar kita tidak tumpang tindih dengan urusan partai terlebih terhadap keanggotaan”, tutupnya.

Tampak hadir pada musyawarah tersebut antara lain, Ketua DPD Sekber Ganjar Nusantara Sumut Dody Lukas STh M.M, Wakil Ketua Pdt.Arfan Padang, Sekretaris Dr.Heri Buha Manalu, Wakil Sekretaris Lo Su Min, Bendahara Maria Elisabet Hasugian, Wakil Bendahara Losmen Tarigan, serta beberapa Deputi serta tamu undangan secara khusus Tim Sumut Rumah Kita Bung Joe Cs. Diakhir acara musyawarah ditutup dengan sesi foto bersama dengan para pejuang Relawan Ganjar Pranowo di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang siap tampil maju sebagai garda terdepan. (Rizky Zulianda)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Pemerintah Daerah (Pemkab) Konawe, Sulawesi Tenggara, melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran perubahan (PPA-P) APBD Kabupaten Konawe tahun 2023 yang berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Konawe di ruang rapat paripurna kantor DPRD Konawe. (21/08-2023)

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPA-P APBD Konawe TA 2023, dilaksanakan oleh Sekda Konawe Dr Ferdinand Sapan,SP.MH., atas nama Bupati Konawe kery Saiful Konggoasa (KSK) Bersama Ketua DPRD Konawe Dr H Ardin, S.Sos.M.Si.

Sekertaris Daerah (Sekda) Konawe Dr Ferdinand Sapan,SP.MH, mewakili Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK), dalam pidato sambutan Bupati Konawe mengatakan, Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Konawe atas kerjasama dan partisipasinya dalam pembahasan KUA-PPAS perubahan ini, sehingga pada hari ini kita telah sampai pada tahap penandatanganan nota kesepakatan rencana KUA-PPA perubahan APBD Kabupaten Konawe tahun 2023

Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia. Saya bersyukur bahwa pembahasan rancangan KUA – PPAS perubahan tahun 2003 ini, dapat berjalan lancar dan berlangsung cukup efektif sehingga selanjutnya kita dapat melangkah pada tahapan berikutnya.

Saya berharap bahwa apa yang telah dirumuskan dalam pembahasan rancangan KUA – PPAS perubahan ini, benar-benar lahir dari komitmen bersama untuk mewujudkan suatu sistem anggaran yang berkualitas dalam rangka menguatkan kapasitas fiskal kita ke depan sehingga pada masa-masa mendatang APBD Kabupaten Konawe menjadi APBD yang berhasil membawa kesejahteraan masyarakat.

Sidang dewan yang saya muliakan, kita telah melewati salah satu fase penting dalam perencanaan penganggaran daerah. dalam tahapan tersebut kita semua telah menyepakati rancangan KUA – PPAS perubahan yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe di mana titik berat KUA – PPAS perubahan tahun 2023 ini, kita fokuskan pada komitmen untuk melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap potensi-potensi pendapatan daerah yang masih belum mengalami progres yang maksimal diantaranya dari RPTKA/IMTA dari target 26 miliar baru terealisasi sebesar 5,7 miliar rupiah.

Selain itu, seperti yang kita ketahui bersama terdapat potensi-potensi pendapatan daerah yang sudah dipastikan tidak akan terealisasi hingga akhir tahun 2023 diantaranya dari pajak BPHTB senilai 32 miliar rupiah dan pajak PPJ non PLN dari virtu senilai 51 miliar rupiah yang sampai hari ini belum ada realisasi sama sekali. kondisi ini mengakibatkan celah fiskal kita sangat terbatas dalam perencanaan perubahan anggaran tahun 2023.

Oleh karena itu rencana perubahan anggaran tahun 2023 ini kami akan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan yang ada serta melakukan perubahan anggaran untuk membiayai program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan titik Hal ini kita lakukan dalam rangka memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah tetap dapat kita kendalikan sehingga potensi defisit yang membayangi APBD Kabupaten Konawe dapat kita minimalisir.

Kami meyakini rancangan KUA – PPAS perubahan tahun 2023 ini memuat postur penganggaran yang cukup ideal sehingga potensi gagal bayar terhadap program dan kegiatan yang direncanakan menjadi lebih kecil. hal ini adalah yang kita Harapkan Di mana kita dapat merumuskan kebijakan anggaran yang lebih rasional dan realistis yang tentunya akan berimbas pada tata kelola penganggaran secara berkelanjutan,

Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta hadirin yang saya muliakan Berikut saya jelaskan secara kumulatif mengenai rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe tahun 2003 yang kita sepakati yaitu terdiri dari

Pertama, pendapatan daerah sebelum perubahan adalah senilai RP. 1.689.749.506.701,-   (1 triliun 689 miliar 749 juta 506 ribu 701 rupiah) Dan sesudah perubahan kebijakan umum APBD terdapat penambahan sebesar 57 juta dari dak non fisik Bantuan Operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan pengurangan dari pendapatan pajak BPHTB sebesar Rp.12.165.267.914.,17 rupiah ( 12 milyar 165 juta 267 ribu 914 koma 17 rupiah), Sehingga pendapatan daerah saat ini ditetapkan sebesar RP.1.677.641.238.786,83 Rupiah ( 1 Triliun 677 milyar 641 juta 238 ribu 786 koma 83 rupiah) Atau berkurang sebesar Rp. 12.108.267.914,17 rupiah (12 miliar 108 juta 267 ribu 9 14 koma 17 rupiah).

Kedua, belanja daerah, sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp. 1.653.415.683.316,- (1 triliun 653 miliar 415 juta 683 ribu 316 rupiah) Disebabkan adanya penambahan dak non fisik dari Bantuan Operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sehingga belanja daerah bertambah nilai 57 sementara selebihnya merupakan pergeseran belanja yang disebabkan karena penyesuaian terhadap perubahan titik dalam rencana perubahan anggaran tahun 2023 ini telah disepakati untuk melakukan pergeseran belanja sesuai Prioritas pembangunan yang disebabkan masih kecilnya ruang fiskal untuk menambah anggaran belanja dan menjaga postur APBD 2023 agar tidak mengalami defisit di akhir tahun.

Penerimaan pembiayaan daerah, sebelum dan sesudah perubahan diproyeksikan sebesar RP. 34.346.567.615,-  (34 miliar 346 juta 567 ribu 615 rupiah) setelah hasil pemeriksaan keuangan Akhir Tahun 2022 terdapat Silva sebesar RP. 59.511.835.529,17 rupiah, Atau terdapat penambahan sebesar RP.25.165.267.914,17 rupiah.

Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.70.680.391.000,- Setelah perubahan bertambah sebesar RP.83.680.391.000,-  atau terdapat penambahan sebesar RP. 13 miliar rupiah, penambahan ini mengakomidir kewajiban Pemda sebesar 40% yang harus dibayarkan tahun 2023 dari total dana hibah Pilkada tahun 2024 sebesar 120 miliar dari anggaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe.

Sebelum saya Mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya sekali lagi menyampaikan penggarangan yang sebesar-besarnya kepada pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD atas kerjasama selama ini di mana kita mampu membangun sinergitas yang baik dalam hubungan kita selaku Legislatif dan Eksekutif, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dapat terakomodir dan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan demikian sambutan ini saya sampaikan semoga nota kesepakatan yang kita tandatangani ini akan membawa manfaat dan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Konawe yang kita cintai. (Red SI)

0

Suara Indonesia News – Konawe. DPRD Kabupaten Konawe, Sualwesi Tenggara, menggelar rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) APBD Kabupaten Konawe tahun 2023, bertempat di gedung rapat paripurna Kantor DPRD Kabupaten Konawe. (21/08-2023)

Sebelum membuka secara resmi pelaksanakan rapat paripurna, Ketua DPRD Konawe DR H Ardin, S.Sos,M.Si., mengatakan, pertama tama kita mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNYA, hingga saat ini kita masih diberikan Kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna ini.

Rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) APBD Kabupaten Konawe tahun 2023

dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe Dr H Ardin,S.Sos.M.Si, Wakil Ketua I Drs Tajudin Dongge, Wakil Ketua II Rusdianto, SE.MM, Sekda Konawe Dr Ferdinand Sapan,SP.MH, juga dihadiri anggota DPRD Konawe, Serta Pimpinan OPD Pemkab Konawe.

Mewakili Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK), Sekertaris Daerah (Sekda) Konawe Dr Ferdinand Sapan,SP.MH, dalam pidato sambutan Bupati Konawe mengatakan, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah Melimpahkan rahmat, nikmat dan karuniaNYA kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita kembali dapat dipertemukan dalam acara penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) Anggaran Pendataan Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe tahun 2023.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Konawe atas kerjasama dan partisipasinya dalam pembahasan KUA-PPAS perubahan ini, sehingga pada hari ini kita telah sampai pada tahap penandatanganan nota kesepakatan rencana KUA-PPA perubahan APBD Kabupaten Konawe tahun 2023

Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia. Saya bersyukur bahwa pembahasan rancangan KUA – PPAS perubahan tahun 2003 ini, dapat berjalan lancar dan berlangsung cukup efektif sehingga selanjutnya kita dapat melangkah pada tahapan berikutnya.

Saya berharap bahwa apa yang telah dirumuskan dalam pembahasan rancangan KUA – PPAS perubahan ini, benar-benar lahir dari komitmen bersama untuk mewujudkan suatu sistem anggaran yang berkualitas dalam rangka menguatkan kapasitas fiskal kita ke depan sehingga pada masa-masa mendatang APBD Kabupaten Konawe menjadi APBD yang berhasil membawa kesejahteraan masyarakat.

Sidang dewan yang saya muliakan, kita telah melewati salah satu fase penting dalam perencanaan penganggaran daerah. dalam tahapan tersebut kita semua telah menyepakati rancangan KUA – PPAS perubahan yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe di mana titik berat KUA – PPAS perubahan tahun 2023 ini, kita fokuskan pada komitmen untuk melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap potensi-potensi pendapatan daerah yang masih belum mengalami progres yang maksimal diantaranya dari RPTKA/IMTA dari target 26 miliar baru terealisasi sebesar 5,7 miliar rupiah.

Selain itu, seperti yang kita ketahui bersama terdapat potensi-potensi pendapatan daerah yang sudah dipastikan tidak akan terealisasi hingga akhir tahun 2023 diantaranya dari pajak BPHTB senilai 32 miliar rupiah dan pajak PPJ non PLN dari virtu senilai 51 miliar rupiah yang sampai hari ini belum ada realisasi sama sekali. kondisi ini mengakibatkan celah fiskal kita sangat terbatas dalam perencanaan perubahan anggaran tahun 2023.

Oleh karena itu rencana perubahan anggaran tahun 2023 ini kami akan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan yang ada serta melakukan perubahan anggaran untuk membiayai program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan titik Hal ini kita lakukan dalam rangka memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah tetap dapat kita kendalikan sehingga potensi defisit yang membayangi APBD Kabupaten Konawe dapat kita minimalisir.

Kami meyakini rancangan KUA – PPAS perubahan tahun 2023 ini memuat postur penganggaran yang cukup ideal sehingga potensi gagal bayar terhadap program dan kegiatan yang direncanakan menjadi lebih kecil. hal ini adalah yang kita Harapkan Di mana kita dapat merumuskan kebijakan anggaran yang lebih rasional dan realistis yang tentunya akan berimbas pada tata kelola penganggaran secara berkelanjutan, tutup Sekda Konawe. (Red SI)