Suara Indonesia News – Jakarta. Politisi Muda PAN Syafrudin Budiman SIP ikut menanggapi ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyinggung soal politik uang dalam pemilu. Cak Imin sapaan akrabnya mengatakan suvenir harian dari caleg agar dipilih warga, ada yang seharga kulkas atau kalau diakumulasi mencapai 40 Milyar.

Bagi Syafrudin Budiman SIP yang maju sebagai Bakal Calon Anggota Legeslatif (Bacaleg) Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Dapil DKI Jakarta I terlalu berlebihan. Katanya, walaupun mau menunjukkan fakta realitas yang ada, tetapi politik berbasis uang harus dilawan secara moral.

“Yang membuat negara ini rusak karena demokrasi banyak melahirkan koruptor yang disebabkan pemilu yang buruk. Jadi Cak Imin kita ajak bersama-sama melawan politik uang (money politik), mari kita bersama lakukan pendidikan politik,” ucap Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman SIP kepada media, Minggu (12/8/2023) di Jakarta.

Sebagai Caleg Muda PAN DPR RI Dapil DKI Jakarta I Jakarta Timur Gus Din lebih fokus kepada pemilih rasional dan berpendidikan. Terutama kata dia, pemilih Rasionalis, Ideologis dan Sosiologis yang memang menjadi target garapannya.

“Sebagai aktivis dan relawan politik saya sudah bekerja lima tahun untuk pendampingan, advokasi, pemberdayaan kepada masyarakat secara umum. Sudah banyak jaringan yang telah digarap secara politik dan kegiatan politik khususnya di kalangan UMKM, Milenial dan Relawan Politik,” terang Gus Din.

Menurutnya politik uang merusak mental Bangsa, karena itu dirinya akan terus melakukan komitmen dan kontrak politik rasional dengan berbagai komunitas. Hal ini kata Syafrudin Budiman untuk menghindari praktek money politik yang sangat riskan terjadi.

“Demokrasi prosedural hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadi calon koruptor. Berbeda dengan Demokrasi subtansial yang mengedepankan hard moral politik (politik yang kuat). Insya Allah dengan saya menyasar pemilih rasional dan berpendidikan akan mempermudah target dan perolehan suara pemilih,” tutup Gus Din Mantan Aktivis 98 Surabaya ini.

Harga 1 Kursi DPR RI Mencapai 40 Milyar

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyinggung soal politik uang dalam pemilu. Cak Imin menyebut bahwa suvenir harian dari caleg kepada warga agar dirinya dipilih ada yang memberikan kulkas.

Cak Imin awalnya menanggapi pidato eks Ketum PBNU Said Aqil Siroj terkait bahaya politik uang di acara pidato kebudayaan di Gedung Joang, Jakarta Pusat. Said Aqil sendiri memberikan pidato sebelum Cak Imin.

“Apa yang disampaikan oleh Kiai Said dengan politik uang, yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit itu terbukti di lapangan dengan baik. Hari ini yang saya lihat wajah-wajah caleg-caleg yang kelihatannya miskin pasti masa depannya agak suram,” kata Cak Imin dalam tayangan YouTube NU Channel, Jumat (11/8/2023).

Cak Imin menginginkan agar para aktivis lolos ke Senayan. Akan tetapi dihadapkan dengan ongkos politik.

“Saya sendiri sebagai salah satu yang menginginkan bahwa banyak aktivis yang harus duduk di legislatif, banyak yang latar belakang ideologisnya jelas, itu sampai hari ini agak prihatin, apalagi kalau di Jakarta,” kata dia.

Dia kemudian mengaku prihatin dengan calon DPR RI yang maju dari daerah pemilihan Jakarta yang membutuhkan biaya politik yang mahal. Biaya politik menurutnya mencapai Rp 40 miliar pada pemilu.

“Di Jakarta ini teman-teman yang jadi tiga-empat kali itu, itu kira-kira buat orang NU akan sangat tidak mungkin jadi DPR dari DKI Jakarta. Cost-nya sekitar 40 miliar, ada yang 20 miliar nggak jadi, ada yang 25 miliar nggak jadi, yang selalu jadi itu yang sekitar 40 miliranya,” tutur dia.

“Suvenir harian itu kira-kira rata-rata RT-RT, di rumah-rumah rata-rata suvenirnya kulkas, kalau Bu Anggi sovenirnya baju kaos, kerudung, kerudung 10 ribuan,” katanya. (red)

Suara Indonesia News – Indramayu. Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB sekaligus inisiator Perda Pesantren, Sidkon Djampi kunjungi Peserta penyebarluasan Perda Tahun anggaran 2023 di Oka Cafe, Sabtu (12/08/23). Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, dorong Pemprov Jabar alokasikan anggaran APBD untuk pesantren.

Menurut Sidkon dorongan alokasi APBD untuk desa otonomi khusus Pesantren masuk  anggaran indikatif sebagai implementasi dari Perda Fasilitasi Penyelanggaran Pesantren atau Perda Pesantren di Jawa Barat.

“Saya katakan saya punya ide baru (New Idea) desa otonomi khusus Ponpes meminta Pemprov Jawa Barat agar menganggarkan untuk pesantren se-Jawa Barat yang jumlahnya 3000 Kobong atau tempat santri”, Ucap Sidkon.

Untuk alokasi anggaran tersebut nantinya bisa digunakan untuk program-program unggulan untuk fasilitasi pesantren.

“Program unggulan tersebut misalnya adalah untuk program 3.000 kobong se Jawa barat, kemudian beasiswa untuk santri kurang mampu,” ujarnya.

Politisi PKB ini menjelaskan untuk pesantren ini juga bisa diberikan melalui dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jabar.

Nantinya dinas-dinas yang memiliki pagu indikatif bisa bekerja untuk memperbaiki infrastruktur akses ke pesantren.

“Sehingga Pagu indikatif ini menjadikan satu harapan terselenggaranya pembangunan, penyelenggaraan, pengembangan pondok pesantren di Jawa Barat,” sambung dia.

Dia menegaskan bahwa ia akan mengawal terus implementasi Perda Pesantren sampai harapan-harapan kalangan pesantren bisa secepatnya terwujud.

“Saya bicara soal ini menyerap aspirasi masyarakat dan ada desa otonomi khusus Pesantren juga mengusulkan agar ada bantuan untuk kobong untuk asrama santri revitalisasi pesantren dan sekarang Perda Perbupnya sudah ada tinggal menjalankannya saja,” pungkasnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Kabupaten Bandung Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengucapkan selamat kepada 2.497 Komponen Cadangan (Komcad) yang ditetapkan di Pusdiklatpassus Batujajar Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (11/8/2023).

Sebanyak 2.497 warga Indonesia ditetapkan sebagai Komcad yang merupakan bagian dari program ketahanan nasional Menteri Pertahanan RI.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat saya mengucapkan selamat atas penetapan Komcad tahun ini,” ujar Uu Ruzhanul Ulum saat upacara penetapan.

Menurut Panglima Santri Jabar, Komcad merupakan bentuk kecintaan dan tanggung jawab warga kepada negara yang patut diapresiasi.

Di bulan kemerdekaan saat ini, nilai – nilai nasionalisme, rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, harus terus digelorakan.

Adapun 2.497 Komcad ditetapkan dalam sebuah upacara militer dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ke – 2497 Komcad yang ditetapkan terdiri dari 500 binaan Kodam I/Bukit Barisan, 499 Kodam IX/Udayana, 298 binaan Kodam XIII/Merdeka, 200 binaan Kodam XVIII/Kasuari, dan 500 orang binaan matra laut, 500 orang binaan matra udara.

Menhan sendiri membacakan pesan Presiden Joko Widodo selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI kepada Komcad.

Menurut Presiden, Komcad dibentuk dalam upaya memperkuat daya tangkal untuk mewaspadai setiap potensi ancaman.

“Bentuk antisipasi sedini mungkin dan membangkitkan kesadaran bela negara,” katanya.

Maka pertahanan negara tidak cukup hanya ditangani kekuatan militer. Sehingga menjadi tugas dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk punya jiwa bela negara.

“Rakyat, pemerintah dan seluruh elemen negara harus bersinergi membangun simpul kekuatan,” tuturnya.

Dengan begitu, mengelola pertahanan perlu melibatkan seluruh rakyat Indonesia khususnya dalam bentuk komponen cadangan.

“Tentara dan rakyat harus manunggal dalam konsep kesemestaan, bersama mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta menjaga keselamatan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ancaman,” ucapnya.

Maka konsep kesemestaan diwujudkan peran partisipasi masyarakat lewat Komcad, sebagai sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang dapat dimobilisasi sewaktu- waktu untuk ketahanan negara.

“Kita sudah memiliki komcad dari tiga matra strategi pertahanan strategis,” katanya.

Dengan begitu Komcad dibentuk pula dalam rangka memperkuat komponen utama yang dapat dikerahkan saat negara darurat dari berbagai ancaman seperti invasi dari negara lain.

“Komcad adalah prajurit tangguh berwibawa, siap menunjukkan kecintaan kepada tanah air,” pungkasnya. (Sendi)

Suara Indonesia News – Surabaya. Ketua Umum Relawan Erick Thohir (ETOR) Edy Torana, SH, MH, M.Kn, CLA memberangkatkan 40 orang jamaah umroh ke Tanah Suci Mekkah Saudi Arabia, Kamis (10/8/2023). Tujuan ibadah ini untuk memanjatkan doa keselamatan bangsa Indonesia jelang HUT RI ke 78 dan mendoakan Erick Thohir sebagai Wakil Presiden RI.

“Alhamdullilah kali ini kami memberangkatkan 40 orang jamaah umroh dari Keluarga Besar Relawan ETOR. Rombongan akan saya pimpin langsung sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rejeki dan keselamatan yang diberikan,” kata Edy Torana saat diwawancarai, Kamis (10/8/2023) di Surabaya.

Kata Cak Etor sapaan akrabnya, selain itu salah satu tujuan ibadah umroh ini untuk memohon Ridho Allah SWT dan mohon ampunan atas segala dosa-dosa. Seluruh peserta umroh juga mendoakan Menteri BUMN Erick Thohir mendapat Ridho Allah SWT menjadi Wakil Presiden RI tahun 2024-2029.

“Semoga di usia HUT RI ke 78 Indonesia tambah maju dan sejahtera. Semoga Bapak Erick Thohir Menteri BUMN RI sehat selalu dan pencalonannya di bursa Wapres RI tercapai,” ucapnya.

Menurut Cak Etor, perjalanan paket private umroh executive Rombongan Relawan ETOR ini selama di madinah akan tinggal di Hotel Movenpick (bintang 5). Dimana di mekkah akan tinggal di hotel Al Marwa Rayhan by Rotana (bintang 5) yang sangat dekat Masjidil Haram dengan waktu 3-5 menit berjalan kaki dari Hotel ke Masjidil Haram.

Sedangkan perjalanan dari madinah menuju Mekkah tidak menggunakan Bus yang membutuhkan waktu 6-7 jam perjalanan. Melainkan menggunakan kereta cepat Al Haramain yang hanya butuh waktu hanya 2 jam perjalanan.

“Rombongan keluarga besar Relawan ETOR akan memiliki pengalaman dan sensasi tersendiri dalam melaksanakan Ibadah umroh kali ini. Semua jamaah umroh yang berjumlah 40 orang, dapat melaksanakan ibadah umroh secara gratis,” katanya.

Semua biaya umroh ditanggung Oleh EDY TORANA, S.H.,MH., M.Kn., CLA sang Ketua Umum Relawan Erick Thohir (ETOR) yang memang dikenal sosok Filantropis. Cak Etor dikenal senang melakukan kegiatan kegiatan sosial dan keagamaan.

Cak Etor yang juga merupakan Lawyer handal di Jawa Timur serta Promotor Musik Nasional ini telah beberapa kali mementaskan konser Musik dengan artis-artis Nasional. Diantaranya seperti Ari lasso, Andra and The Backbone, HIVI, NOAH dan DEWA 19.

Sampai saat ini Cak Etor sudah memberangkatkan sebanyak 200 orang ke Tanah Suci Mekkah. Hal ini sudah ia lakukan selama 10 tahun terakhir ini. Dirinya mempunyai cita cita sebelum meninggal dunia bisa memberangkatkan sebanyak 1.000 orang jamaah umroh ke tanah suci.

“Saya punya keinginan bisa memberangkatkan 1000 orang berangkat umroh ke Tanah Suci Mekkah untuk mengharapkan Ridho Allah SWT.  Semoga setiap langkah dimudahkan untuk mencapai cita cita mulia tersebut,” pungkas Cak Etor.

Penulis: Gus Din

Suara Indonesia News – Indramayu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mengajak para pelaku bisnis untuk bersinergi bersama pemerintah memerangi perdagangan orang. Hal ini disampaikan Menkumham saat memberikan sambutan pada Government and Business Forum (GABF) di Hyatt Regency Sanur, Kamis (10/08/2023).

“Perdagangan orang yang terkait dengan penipuan online telah menjadi masalah besar. Untuk itu saya mengajak para pebisnis muda untuk bersama-sama pemerintah memerangi perdagangan orang,” ujar Yasonna di hadapan para peserta GABF yang merupakan young technopreneurs.

Lebih lanjut Menkumham menyampaikan, banyakmya praktek bisnis yang tidak etis mendorong indonesia untuk membentuk gugus tugas dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia.

“Di tingkat bilateral kami telah melakukan banyak perjanjian dengan negara-negara asing tentang bantuan timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum,” lanjutnya.

Di akhir sambutannya, Menkumham menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi untuk mencegah kejahatan transnasional. Di sisi lain, teknologi canggih membuat kejahatan transnasional meningkat karena penjangkauannya global. Indonesia juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing, di dukung oleh reformasi hukum untuk meningkatkan kemudahan Berbisnis di Indonesia.

“Kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi canggih untuk menangkal kejahatan transnasional. Mempromosikan kerja sama melalui teknologi digital, dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia adalah cara yang efektif. Kita harus menetapkan alat dan pedoman praktis serta berbagi praktik terbaik di bawah keterlibatan GABF dengan pemangku kepentingan lainnya,” tandas Yasonna.

Government and Business Forum merupakan forum bersama yang diinisiasi oleh Australia dan Indonesia, yang berawal dari  timbulnya banyak kasus perdagangan orang, dimana  sektor swasta memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Turut hadir dalam kegiatan GABF kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno.L.P. Marsudi, (Co-Chair Bali Proses RI), Menlu Australia Penny Wong (Co-chair Bali Proses Australia) yang hadir secara daring, Garibaldi Thohir (Co-chair GABF RI), Andrew Forest (Co-chair GABF Australia), pelaku bisnis, perwakilan kementerian/lembaga, aktifis, selebriti dan beberapa perwakilan negara anggota. (Toro)

Suara Indonesia News – Indramayu. DPRD Kabupaten Indramayu Gelar rapat Paripurna pada Hari Kamis, (10/08/2023), tentang penyampaian laporan. Pembahasan badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah, terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2024.

Rapat yang dilaksanakan diruang utama gedung rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dan dihadiri oleh Bupati Indramayu, Hj. Nina Agustina, S.H.M.H, C.R.A, Ketua DPRD H.Syaefudin, S.H, M.H, 37 Anggota DPRD beserta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutanya Ketua DPRD, H. Syaefudin,S.H, M.H mengatakan “Kami ucapkan terimakasih kepada Bupati Indramayu yang telah menyampaikan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Indramayu Tahun anggaran 2024, yang selanjutnya dibahas bersama-sama dengan badan anggaran DPRD, kami juga ucapkan terimakasih kepada pimpinan beserta anggota badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah juga perangkat daerah yang telah bersama sama membahas kebijakan umum anggaran tersebut”.

Diketahui Bahwa penyampaian laporan hasil pembahasan rapat badan anggaran terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun 2024 mendasarkan pada ketentuan pasal 90, ayat 2, peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019, tentang pedoman penglolaan keuangan daerah yang intinya mengatur bahwa kesepakatan terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas plafon anggaran sementara yang ditanda tangani kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu ke dua bulan Agustus. Alhamdulillah semua proses pembahasan telah terselesaikan” Jelasnya Ketua DPRD.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD tahun anggaran 2023, sampai dengan triwulan II, Th 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dalam KUA Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2023 maka perlu dilaksanakan penyesuaian atas APBD.

Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi mikro ekonomi, asumsi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada setruktur APBD tahun anggaran 2023, dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat serta untuk melaksanakan agar mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target kinerja dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Indramayu, terkait dengan target pencapaian kinerja program prioritas yang akan dilaksanakan.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah, proyeksi sumber juga penggunaan pembiayaan daerah dibahas sebagai berikut. Arah kebijakan ekonomi daerah, Arah kebijakan pendapatan dan belanja, Kebijakan pembiayaan daerah.

Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah ditutup setelah penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD Indramayu. (Toro)