0

Suara Indonesia News – Konawe. Polemik di tubuh Fraksi PAN buntut dari penunjukan Penjabat (Pj) Bupati oleh DPRD Konawe terus bergulir. Setelah mendapat sorotan keras dari pihak Fraksi, kini giliran DPD PAN Konawe yang angkat bicara.

Ketua DPD PAN Konawe, Fachry Pahlevi Konggoasa mengaku telah memantau bagaimana dinamika pasca usulan Pj Bupati. Menurutnya banyak hal yang mengecewakan.

“Tapi saya tidak akan mengomentari subtansi tentang hasil pengusulan Pj Bupati, red), karena itu bukan urusan saya,” ujarnya.

Fachry justru lebih fokus menanggapi sikap anggota Fraksi PAN terhadap Ketua DPRD Konawe, Ardin. Ia mengaku telah dihubungi mayoritas anggota fraksi yang mengungkapkan kekecewaan dan mosi tidak percayanya terhadap kepemimpinan Ardin.

“Ardin dianggap telah mempermalukan fraksi PAN, karena tidak mengakomodir usulan fraksi. Betapa malunya Fraksi PAN terhadap teman-teman di partai lain yang ada di Fraksi Gemilang (PAN, Golkar dan Nasdem),” jelasnya.

Lanjut Fachry, PAN merupakan fraksi terbesar dengan 8 kursi di DPRD Konawe. Ardin, bisa jadi Ketua DPRD karena peran dari 8 kursi PAN.

“Apakah Ardin bisa jadi Ketua DPRD karena dirinya sendiri? Kan tidak. Ardin jadi ketua karena tujuh kursi anggota Fraksi. Dan tujuh orang ini sepakat bahwa Ardin-lah yang harus menyuarakan aspirasi mereka. Lalu, kenapa dia khianati fraksi. Inilah yang teman-teman fraksi marah kan,” terang Fachry mengungkapkan keluh-kesah laporan fraksi PAN yang masuk kepadanya.

Fachry menerangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang rekomendasi Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, dalam norma pasal 9 angkat 1 huruf C. Ketua DPRD punya peran dalam mengambil keputusan akhir.

“Pertanyaannya, Kenapa Ketua DPRD Konawe ini tidak memperjuangkan hasil kesepakatan yang telah disepakati bersama. Imbuhnya.

Fachry mengaku sangat menyayangkan dinamika yang terjadi. Terlebih dampak dari tidak kooperatifnya Ardin terhadap keputusan fraksi telah menimbulkan efek domino. Fachry telah mendengar kabar kalau partai Golkar (anggota Fraksi Gemilang) akan menarik diri dari koalisi. Itu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap tindakan Fraksi PAN, khususnya Ketua DPRD yang tidak mengakomodir suara Fraksi.

“Jelas, ini sangat merugikan organisasi. Makanya kita akan lapor ke DPP. Minimal kita jaga marwah organisasi ini. Belasan tahun PAN jadi pemenang di Konawe tapi per hari ini PAN dipermalukan kadernya sendiri,” tegas Fachry.

Anggota DPR RI Dapil Sultra ini mengaku akan segera melaporkan dinamika itu ke Ketua Umum. Sebagai Ketua DPD PAN Konawe, ia sendiri merasa sangat malu atas ulah kadernya.

Terkait isu bahwa Ardin berani tidak mengakomodir suara fraksi lantaran mendapat perintah dari DPP PAN, Fachry pun menyanggahnya. Menurutnya, sesuai hirarki jika benar ada perintah DPP PAN, pasti akan disampaikan ke DPD PAN Konawe. Bukan langsung ke Ketua DPRD Konawe.

“Perlu kita ketahui selama ini Komunikasi politik DPD dan DPP sangat baik. Sehingga, jika ada kebijakan politik dari DPP, maka DPD pasti akan bersinergi menjalankan perintah partai. Lagian saya ini anggota DPR RI, setiap saat selalu komunikasi dengan DPP. Kalau ada perintah DPP kita pasti hormat dan melaksanakan,” jelasnya lagi.

Fachry justru menyindir, jangan hanya karena kepentingan sepihak nama DPP yang dibawa-bawah. Menurutnya, sebagai senior di partai, Ardin seharusnya memberikan pemahaman berorganisasi yang benar kepada adik-adiknya. (Rls)

0

Suara Indonesia News – Surabaya. Ketua DPW PAN Jawa Timur, Ahmad Rizki Sadig menyatakan mendukung keputusan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dimana di waktu dekat ini sinyal koalisi partai berlambang matahari ini mengarah mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

“Atas nama Ketua dan Pengurus DPW PAN Jatim, kami menyatakan mendukung keputusan Ketua Umum Zulkifli Hasan, yang mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres),” ujar Ahmad Rizki Sadig saat dihubungi, Minggu (13/8/2023) usai hadir ke acara deklarasi dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Kata Rizki Sadig dalam keputusan dukungan kepada Prabowo Subianto belum tahu pasti sebenarnya. Sebab keputusan final, semuanya diserahkan ke Bapak Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN).

“Standing awal PAN sebenarnya adalah mendorong Erick Tohir menjadi Cawapres, namun sepertinya hilal yang tampak adalah ke Prabowo,” ujar Rizki.

Dia mengatakan, secara garis besar, DPW PAN Jatim menyarankan atau mengusulkan perihal Capres 2023 terutama setelah menyerap seluruh hasil Rakerda dan Rakerwil sejak tahun lalu. Termasuk Roadshow PAN Jatim terakhir ini yang digelar se-Jawa Timur. Sebab kewenangan koalisi tetap di tangan Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan.

“Kita (DPW Jatim) memberi mandat ke ketua umum membentuk koalisi, termasuk negosiasi ke semua pihak supaya bisa mencalonkan presiden dan wapres,” kata Rizki.

DPW PAN Jatim, kata Anggota DPR RI Fraksi PAN ini setidaknya melihat tiga alasan yg menguatkan sinyal dukungan partainya ke Prabowo. Pertama, arah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lantaran bagi mereka, endorse Presiden Jokowi efektif menaikkan elektabilitas Capres 2024.

“Siapa dapat endorse Jokowi itu kemungkinan besar bisa menang Pilpres 2024. Karena itu, mesti pandai melihat gestur Jokowi. Meraba tanpa menyentuh. Merasakan tanpa bertemu muka. Ya harus bisa nggrayahi kemana arah politik Jokowi,” bebernya.

Kedua, hasil survey nasional dan lokal menunjukkan trend peningkatan elektoral Prabowo dibandingkan kedua kandidat lainnya.

“Pihaknya juga melihat dari beberapa hasil survey yang digelar di wilayah Jatim, seperti hasil survey terakhir yang disampaikan oleh Lab UMM, Prabowo ternyata menunjukkan lonjakan trend peningkatan signifikan di Jatim,” sambungnya.

Ketiga, alasan kuat lainnya sinyal mengarah ke Prabowo karena figur Prabowo hari ini lebih dianggap merepresentasikan sosok yang mampu membangun Persatuan Indonesia.

“Apalagi karena trauma atas pembelahan politik selama pilpres 2014 dan 2019 menjadi pelajaran penting untuk membangun persatuan, sebagaimana yang sudah ditunjukkan dua tokoh nasional seperti Jokowi dan Prabowo,” jabarnya.

Namun, Rizki Sadig mengaku mendukung siapapun koalisi yang akan dibangun oleh partainya, pun jika Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengarah ke Prabowo Subianto, pasti akan didukung.

PAN Jatim berharap elektabilitas Prabowo akan selaras dengan gerakan partai yang terus bekerja melakukan konsolidasi, serta fokus meraih kursi per dapil.

“PAN Jatim akan terus menjaga eksistensi PAN dan peran seluruh kadernya agar tetap bisa berbuat dan memberi manfaat seluas luasnya kepada masyarakat,” tutupnya. (Red)

0

Suara Indonesia News – Duri. Sat Reskrim Polres Bengkalis mengamankan RHS warga keturunan Tionghoa pada Jumat 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib yang telah melakukan pelecehan simbol negara yakni mengalungi bendera Merah Putih pada leher seekor anjing dengan maksud memeriahkan HUT RI ke 78.

Pelecehan simbol negara itu terjadi saat seekor anjing dikalungi bendera merah putih oleh RHS dihalaman Kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS), PT Sawit Agung Sejahtera (SAS), Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Pada 09 Agustus 2023 lalu.

RHS diamankan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/143/VIII/2023/ SPKT/RIAU/BKS/SEK-PGR, tanggal 10 Agustus 2023. Dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) Bendera merah putih ukuran kecil. 1 (satu) buah flasdish berisi video rekaman di leher hewan anjing yang di pasang bendera merah putih.

Perkara, Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.

Sebagaimana di maksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo Anggoro menyampaikan kronologi kejadian serta penangkapan pelaku melalui pers release. Minggu 13 Agustus 2023.

Pada, Kamis 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib, saat pelapor sedang berada di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sawit Anugerah Sejahtera (SAS),

“Saksi memberitahukan kepada saya bahwa ada 1 (satu) ekor hewan anjing yang dileher hewan anjing tersebut telah dipasang 1 (satu) bendera merah putih,” ujar Kapolres.

Setelah pelapor melihat bendera tersebut ternyata benar sudah dipasang 1 (satu) bendera merah putih, kemudian pelapor mencari tahu siapa yang memasang bendera merah putih ke leher hewan tersebut.

“Untuk mencari tahu orang yang memasang bendera merah putih itu. Akhirnya, pelapor dan Saksi bertemu dengan RHS, dan RHS mengakui bahwa ia yang telah memasang 1 helai bendera Merah Putih ke leher hewan anjing tersebut, hal ini dilakukannya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus tahun 2023 sekira pukul 17.30 wib, yang bertempat di depan kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sawit Anugerah Sejahtera (SAS) di Jl. lintas Pekanbaru-Duri Desa Muara Basung Kec. Pinggir Kab. Bengkalis,” jelas Kapolres.

Saat itu, alasan RHS pada saat memasang bendera Merah Putih itu ke leher anjing itu adalah hiasan untuk merayakan HUT RI, kemudian RHS menjawab ini adalah negara demokrasi, biar sajalah anjing itu merdeka.

Atas kejadian tersebut Pelapor bersama Saksi-saksi merasa tidak senang dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pinggir guna proses lebih lanjut.

Pada Jumat 11 Agustus 2023 sekira pukul 13.40 WIB pelaku RHS menyerahkan diri ke polsek pinggir di dampingi bhabinkamtibmas Bripka Wawan,S.

Saat itu sudah banyak masa berkumpul untuk memprotes perbuatan pelaku kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor.

“Selanjutnya di lakukan Gelar perkara meningkatkan ke penyidikan kemudian di laksanakan Gelar perkara penetapan tersangka dan di lakukan penahanan terhadap tersangka,” tutup AKBP Bimo.

Editor : Musrialdi

0

Suara Indonesia News – Konawe. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Dr. Ardin, S.Sos.,M.Si memberikan klarifikasi atas tudingan yang menyebutkan dirinya berhianat dan secara sepihak terhadap usulan calon Penjabat Bupati Konawe.

Ketua DPRD Konawe Dr.H.Ardin, S.Sos,M.Si, mengatakan, Saya sudah menjalankan perintah dan amanah Partai PAN. Sebelumnya saya mendapatkan perintah dari Ketua DPW PAN Sultra Pak Abdurahman Saleh agar mengakomudir Syahril Abdul Rauf, setelah itu saya komunikasikan kepada Fraksi PAN Konawe, akan tetapi pada akhirnya Fraksi PAN Konawe hanya mengusulkan Calon tunggal.

Untuk memastikan kebijakan dan arahan Partai PAN, saya terbang ke jakarta dan bertemu langsung Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto dan beliau mengamini nama Syahril Abdul Rauf. Jadi dimana saya sebagai Kader PAN menghianati Partai, ujar Ardin. (13/08-2023)

Ketua DPRD Konawe juga menerangkan, pengusulan Penjabat Bupati Konawe telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan regulasi yang tertuang dalam Surat dari Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) No : 110. 1. 2.3/3736/ SJ tertanggal 21 Juli 2023 dan Permendagri no 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Walikota dan Penjabat Bupati.

“Seluruh tahapan pengusulan regulasi PJ Bupati  telah kita lakukan sesuai regulasi, adapun keputusan siapa yang datang itu menjadi kewenangan Kemendagri,” ucap Ardin.

Ketua DPRD Konawe 2 Periode ini juga menyampaikan bahwa dalam proses pengusulan calon Penjabat Bupati Konawe, dirinya selalu melakukan komunikasi dan kordinasi ke tingkat DPD, DPW dan DPP PAN.

Arahan DPW dan DPP PAN itu tegas agar PAN Konawe menusulkan 3 nama, bukan tunggal seperti yang mereka sebutkan di beberapa media, bahkan usulan Waketum DPP PAN Yandri Susanto dan Viva Yoga Mauladi itu ada nama Syahrir Abdul Rauf,” ungkap Ardin.

Yang jelas disini, saya sebagai Kader PAN sudah melaksanakan perintah partai, jadi dari sudut mana saya dikatakan menghianati Partai. Sebagai Kader Partai saya jelas loyal kepada DPW dan DPP PAN,” ujarnya.

Prosesnya pengusulan Pj Konawe sudah selesai, 3 nama sudah ada di Kemendagri, sekarang semua kader PAN Konawe harus fokus dan persiapkan diri jelang Pemilu 2024. Itu yang paling penting sekarang, tutup Ketua DPRD Konawe. (Red Si)

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Politisi Muda PAN Syafrudin Budiman SIP ikut menanggapi ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyinggung soal politik uang dalam pemilu. Cak Imin sapaan akrabnya mengatakan suvenir harian dari caleg agar dipilih warga, ada yang seharga kulkas atau kalau diakumulasi mencapai 40 Milyar.

Bagi Syafrudin Budiman SIP yang maju sebagai Bakal Calon Anggota Legeslatif (Bacaleg) Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Dapil DKI Jakarta I terlalu berlebihan. Katanya, walaupun mau menunjukkan fakta realitas yang ada, tetapi politik berbasis uang harus dilawan secara moral.

“Yang membuat negara ini rusak karena demokrasi banyak melahirkan koruptor yang disebabkan pemilu yang buruk. Jadi Cak Imin kita ajak bersama-sama melawan politik uang (money politik), mari kita bersama lakukan pendidikan politik,” ucap Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman SIP kepada media, Minggu (12/8/2023) di Jakarta.

Sebagai Caleg Muda PAN DPR RI Dapil DKI Jakarta I Jakarta Timur Gus Din lebih fokus kepada pemilih rasional dan berpendidikan. Terutama kata dia, pemilih Rasionalis, Ideologis dan Sosiologis yang memang menjadi target garapannya.

“Sebagai aktivis dan relawan politik saya sudah bekerja lima tahun untuk pendampingan, advokasi, pemberdayaan kepada masyarakat secara umum. Sudah banyak jaringan yang telah digarap secara politik dan kegiatan politik khususnya di kalangan UMKM, Milenial dan Relawan Politik,” terang Gus Din.

Menurutnya politik uang merusak mental Bangsa, karena itu dirinya akan terus melakukan komitmen dan kontrak politik rasional dengan berbagai komunitas. Hal ini kata Syafrudin Budiman untuk menghindari praktek money politik yang sangat riskan terjadi.

“Demokrasi prosedural hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadi calon koruptor. Berbeda dengan Demokrasi subtansial yang mengedepankan hard moral politik (politik yang kuat). Insya Allah dengan saya menyasar pemilih rasional dan berpendidikan akan mempermudah target dan perolehan suara pemilih,” tutup Gus Din Mantan Aktivis 98 Surabaya ini.

Harga 1 Kursi DPR RI Mencapai 40 Milyar

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyinggung soal politik uang dalam pemilu. Cak Imin menyebut bahwa suvenir harian dari caleg kepada warga agar dirinya dipilih ada yang memberikan kulkas.

Cak Imin awalnya menanggapi pidato eks Ketum PBNU Said Aqil Siroj terkait bahaya politik uang di acara pidato kebudayaan di Gedung Joang, Jakarta Pusat. Said Aqil sendiri memberikan pidato sebelum Cak Imin.

“Apa yang disampaikan oleh Kiai Said dengan politik uang, yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit itu terbukti di lapangan dengan baik. Hari ini yang saya lihat wajah-wajah caleg-caleg yang kelihatannya miskin pasti masa depannya agak suram,” kata Cak Imin dalam tayangan YouTube NU Channel, Jumat (11/8/2023).

Cak Imin menginginkan agar para aktivis lolos ke Senayan. Akan tetapi dihadapkan dengan ongkos politik.

“Saya sendiri sebagai salah satu yang menginginkan bahwa banyak aktivis yang harus duduk di legislatif, banyak yang latar belakang ideologisnya jelas, itu sampai hari ini agak prihatin, apalagi kalau di Jakarta,” kata dia.

Dia kemudian mengaku prihatin dengan calon DPR RI yang maju dari daerah pemilihan Jakarta yang membutuhkan biaya politik yang mahal. Biaya politik menurutnya mencapai Rp 40 miliar pada pemilu.

“Di Jakarta ini teman-teman yang jadi tiga-empat kali itu, itu kira-kira buat orang NU akan sangat tidak mungkin jadi DPR dari DKI Jakarta. Cost-nya sekitar 40 miliar, ada yang 20 miliar nggak jadi, ada yang 25 miliar nggak jadi, yang selalu jadi itu yang sekitar 40 miliranya,” tutur dia.

“Suvenir harian itu kira-kira rata-rata RT-RT, di rumah-rumah rata-rata suvenirnya kulkas, kalau Bu Anggi sovenirnya baju kaos, kerudung, kerudung 10 ribuan,” katanya. (red)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB sekaligus inisiator Perda Pesantren, Sidkon Djampi kunjungi Peserta penyebarluasan Perda Tahun anggaran 2023 di Oka Cafe, Sabtu (12/08/23). Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, dorong Pemprov Jabar alokasikan anggaran APBD untuk pesantren.

Menurut Sidkon dorongan alokasi APBD untuk desa otonomi khusus Pesantren masuk  anggaran indikatif sebagai implementasi dari Perda Fasilitasi Penyelanggaran Pesantren atau Perda Pesantren di Jawa Barat.

“Saya katakan saya punya ide baru (New Idea) desa otonomi khusus Ponpes meminta Pemprov Jawa Barat agar menganggarkan untuk pesantren se-Jawa Barat yang jumlahnya 3000 Kobong atau tempat santri”, Ucap Sidkon.

Untuk alokasi anggaran tersebut nantinya bisa digunakan untuk program-program unggulan untuk fasilitasi pesantren.

“Program unggulan tersebut misalnya adalah untuk program 3.000 kobong se Jawa barat, kemudian beasiswa untuk santri kurang mampu,” ujarnya.

Politisi PKB ini menjelaskan untuk pesantren ini juga bisa diberikan melalui dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jabar.

Nantinya dinas-dinas yang memiliki pagu indikatif bisa bekerja untuk memperbaiki infrastruktur akses ke pesantren.

“Sehingga Pagu indikatif ini menjadikan satu harapan terselenggaranya pembangunan, penyelenggaraan, pengembangan pondok pesantren di Jawa Barat,” sambung dia.

Dia menegaskan bahwa ia akan mengawal terus implementasi Perda Pesantren sampai harapan-harapan kalangan pesantren bisa secepatnya terwujud.

“Saya bicara soal ini menyerap aspirasi masyarakat dan ada desa otonomi khusus Pesantren juga mengusulkan agar ada bantuan untuk kobong untuk asrama santri revitalisasi pesantren dan sekarang Perda Perbupnya sudah ada tinggal menjalankannya saja,” pungkasnya. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Bandung Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengucapkan selamat kepada 2.497 Komponen Cadangan (Komcad) yang ditetapkan di Pusdiklatpassus Batujajar Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (11/8/2023).

Sebanyak 2.497 warga Indonesia ditetapkan sebagai Komcad yang merupakan bagian dari program ketahanan nasional Menteri Pertahanan RI.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat saya mengucapkan selamat atas penetapan Komcad tahun ini,” ujar Uu Ruzhanul Ulum saat upacara penetapan.

Menurut Panglima Santri Jabar, Komcad merupakan bentuk kecintaan dan tanggung jawab warga kepada negara yang patut diapresiasi.

Di bulan kemerdekaan saat ini, nilai – nilai nasionalisme, rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, harus terus digelorakan.

Adapun 2.497 Komcad ditetapkan dalam sebuah upacara militer dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ke – 2497 Komcad yang ditetapkan terdiri dari 500 binaan Kodam I/Bukit Barisan, 499 Kodam IX/Udayana, 298 binaan Kodam XIII/Merdeka, 200 binaan Kodam XVIII/Kasuari, dan 500 orang binaan matra laut, 500 orang binaan matra udara.

Menhan sendiri membacakan pesan Presiden Joko Widodo selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI kepada Komcad.

Menurut Presiden, Komcad dibentuk dalam upaya memperkuat daya tangkal untuk mewaspadai setiap potensi ancaman.

“Bentuk antisipasi sedini mungkin dan membangkitkan kesadaran bela negara,” katanya.

Maka pertahanan negara tidak cukup hanya ditangani kekuatan militer. Sehingga menjadi tugas dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk punya jiwa bela negara.

“Rakyat, pemerintah dan seluruh elemen negara harus bersinergi membangun simpul kekuatan,” tuturnya.

Dengan begitu, mengelola pertahanan perlu melibatkan seluruh rakyat Indonesia khususnya dalam bentuk komponen cadangan.

“Tentara dan rakyat harus manunggal dalam konsep kesemestaan, bersama mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta menjaga keselamatan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ancaman,” ucapnya.

Maka konsep kesemestaan diwujudkan peran partisipasi masyarakat lewat Komcad, sebagai sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang dapat dimobilisasi sewaktu- waktu untuk ketahanan negara.

“Kita sudah memiliki komcad dari tiga matra strategi pertahanan strategis,” katanya.

Dengan begitu Komcad dibentuk pula dalam rangka memperkuat komponen utama yang dapat dikerahkan saat negara darurat dari berbagai ancaman seperti invasi dari negara lain.

“Komcad adalah prajurit tangguh berwibawa, siap menunjukkan kecintaan kepada tanah air,” pungkasnya. (Sendi)

0

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Personel Polsek Banda Sakti mengamankan seorang terduga pelaku pungli modus 17 Agustus di Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Kamis (10/8/2023) sekira pukul 12.00 WIB.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto, SIK melalui Kapolsek Banda Sakti, Ipda Arizal, SH mengatakan, terduga pelaku berinisial IY (40) warga Kota Lhokseumawe, ia menjalankan aksinya dengan mengatasnamakan Persatuan Pemuda Kota Lhokseumawe.

“Sebelumnya, IY yang diduga melakukan pengutipan di beberapa tempat diamankan warga pukul 11.00 WIB dan dibawa ke kantor desa,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Kapolsek, Polsek Banda Sakti yang menerima informasi dimaksud langsung menuju ke TKP serta mengamankan terduga pelaku untuk dibawa ke Mako Polsek Banda Sakti guna menghindari amukan massa.

Selain itu, sebut Ipda Arizal, polisi juga menyita barang bukti berupa dua buah buku kwitansi, uang tunai Rp 101.000., satu hp android , satu bantalan stempel, satu stempel bertuliskan Persatuan Pemuda Kota Lhokseumawe, satu buah pulpen dan satu unit sepeda motor.

“Terduga pelaku  dan barang bukti telah kita amankan untuk proses lebih lanjut,” pungkasnya. (Wandy ccp)