By -
0

Suara Indonesia News – Konawe. DPRD Kabupaten Konawe bersama Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Konawe, dalam hal ini melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe, menggelar mediasi bersama antara pihak buruh dan manajemen perusahaan tambang industri PT. VDNI Morosi, yang berlangsung di Kantor Nakertrans Kabupaten Konawe, Kamis (19/01/2023).

Mediasi bersama ini merupakan tindaklanjut dari aksi unjuk rasa yang dulakukan oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSK) dan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) di kantor DPRD Kabupaten Konawe, pada hari Rabu 18 Januari 2023.

Hadir dalam kegiatan bersama ini, Wakapolres Konawe, Dandim 1714 Kendari, DPW KSPN, Ketua serikat buruh PT.OSS dan VDNI, perwakilan KSPN Konawe, serta SPTK. Diketahui tuntutan dari aksi adalah menolak upah murah yang diberikan kepada pekerja, segera mempercepat proses Perjanjian Kerja Bersama (PKB), hapuskan Swab PCR, hapus kenaikan upah dengan sistem penilaian dan terakhir menolak pemutasian karyawan yang berada di Morosi ke PT. GNI.

Wakil ketua DPRD Konawe, Rusdianto,SE.MM., menyampaikan saat mediasi kepada manajemen PT. VDNI, jika yang menjadi tuntutan dari para buruh itu agar dapat didengarkan oleh pihak perusahaan.

Olehnya itu, Rusdianto meminta agar tidak lagi memberlakukan Swab/PCR kepada karyawan, mengingat Presiden RI telah secara resmi mencabut PPKM.

“Mungkin ini bisa jadi dasar perusahan, sesuai keputusan Presiden RI,” ujar Rusdianto.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga meminta, agar pihak perusahaan mencabut SP bagi karyawan yang menolak ditugaskan di PT.GNI serta tidak memberikan saksi kepada karyawan yang terlibat unjuk rasa kemarin.

Menanggapi hal tersebut, HRD Manager PT. VDNI, Ahmad Saekuzen, mengungkapkan, jika pihak perusahaan akan menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan dalam rapat tersebut. Namun semuanya butuh dan proses dan tidak serta merta untuk dapat langsung memutuskan.

” Sehingga demikian, disini pentingnya sebuah komunikasi yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kapala Dinas Nakertrans Konawe, Lidya Wulandari Nathan, menyampaikan, bahwa terkait tuntutan lain dari para buruh seperti upah dan PKB. Hal itu tidak diputuskan dalam rapat tersebut.

Menurutnya, persoalan upah harus menunggu dari dewan pengupahan, sementara untuk PKB masih dalam tahap verifikasi data karyawan dari serikat buruh. Sehingga prosesnya kemungkinan memakan waktu lama.

”Kalau untuk upah masih proses tahapan pembahasan, dan begitu juga PKB, tapi kami akan berusaha menyelesaikan dengan secepatnya demi kebaikan bersama,” jelas Lidya.

Beberapa hasil kesimpulan rapat mediasi yang dimuat dalam notulen, terdiri dari :

Pertama, Pihak HRD PT.VDNI dan OSS menghapuskan tes Swab / PCR, selanjutnya akan disampaikan kepada para manajemen perusahaan masing -masing.

Kedua, Tidak memberikan sanksi atau SP kepada karyawan yang terlibat dalam unjuk rasa kemarin. Ketia, pemberhentian pengiriman karyawan ke PT. GNI dan pembatalan SP bagi karyawan yang menolak ditugaskan ke PT.GNI. dan Penilaian upah akan dilakukan secara obyektif berdasarkan kinerja karyawan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Red SI)

By -
0

Suara Indonesia News – Konawe. Anggota DPRD Konawe yang juga politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Konawe, Ulfiah berkomitmen akan mengawal kesejahteraan buruh Kabupaten Konawe, hal ini disamapikannya saat memerima aksi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (SPTK) di depan kantor DPRD Kabupaten Konawe, Rabu (18/01-2023).

Politisi Partai Grindra Ulfiah yang juga anggota Komisi III DPRD Konawe ini mengatakan saat menerima aspirasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (SPTK) mengatakan, Kehadiran beberapa mega industri pertambangan di bumi Konawe diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan hidup masyarakat dan daerah.

Kehadiran industri-industri ini membuat nilai ekonomi daerah mengalami peningkatan, harga tanah, harga pangan disekitar industri, lapangan kerja yang memadai bagi putra-putri daerah dan terbangunnya infrastruktur baru merupakan hal yang pasti didapatkan oleh daerah selain pajak.

Namun dari semua nilai positif itu, buruh atau pekerja lokal yang merupakan aset daerah kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh pihak perusahaan, ujar Ulfiah,

Hal itu pula yang hari ini disuarakan serikat pekerja KSPN dan SPTK di depan kantor DPRD Kabupaten Konawe. Dalam orasinya masa meminta agar pemerintah dan DPRD sebagai wakil rakyat agar sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan buruh yang ada di kabupaten Konawe.

Ia juga yang merupakan anggota komisi III DPRD kabupaten Konawe memastikan bahwa pihaknya akan selalu berada di garis depan perjuangan pekerja atau buruh dalam menuntut kesejahteraan.

Ia mengatakan gerakan KSPN dan SPTK menuntut kesejahteraan merupakan tindakan atau aksi yang mulia yang perlu di apresiasi.

“Aksi kalian merupakan aksi mulia, saya sebagai anggota DPRD kabupaten Konawe akan pasang badan untuk kesejahteraan buruh,” tegas Ulfiah.

Srikandi partai Gerindra ini juga mengungkapkan kebersamaannya dengan aktivis dalam memperjuangkan hak buruh bukanlah sesuatu yang baru tetapi telah lama terjalin sejak industri pertambangan masuk di daerah berjuluk lumbung beras Sultra tersebut.

“Saya selalu bersama dengan dewan buruh, apa yang hari ini disuarakan merupakan dampak kesenjangan yang saat ini berupaya kami komunikasin dengan pihak perusahaan,” jelasnya.

Tak berhenti sampai disitu, Ulfiah pun memastikan dirinya bersama DPRD kabupaten Konawe akan mengawal semua tuntutan buruh hingga akhirnya dapat direalisasikan oleh pihak perusahaan.

“Kita akan duduk bersama, tidak berhenti pada kesepakatan tapi kita akan kawal sampai semua tuntutan ini dapat direalisasikan oleh pihak perusahaan,” tegas Ulfiah.

Ulfiah merupakan anggota DPRD kabupaten Konawe yang membidangi masalah ketenagakerjaan, selain aktif dalam organisasi peduli lingkungan, Ia juga dikenal vocal menyuarakan kesejahteraan buruh dan kesejahteraan warga pesisir Konawe. (Red SI)

 

By -
0

Suara Indonesia News – Jakarta. Syafrudin Budiman Bakal Calon Anggota Legeslatif (Bacaleg) Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (Jakarta Timur) adalah sosok yang dikenal aktivis politik, jurnalis dan tokoh pergerakan intelektual. Gus Din sapaan akrabnya juga dikenal jurnalis senior dan tokoh Ketua Umum Relawan Jokowi Barisan Pembaharuan (BP).

Saat ini Gus Din lagi sibuk membuka pendaftaran Relawan dan Saksi secara terbuka dan selektif. Rekrutmen ini bagian dari upaya persiapan Pemilu Legislatif 2022 lewat Partai Amanat Nasional (PAN).

Tim Sukses Syafrudin Budiman SIP, Anwar Sitorus di kawasan Jl. Jatiwaringin, Pangkalan Jati, Jakarta Timur, Rabu (18/01/2023) mengatakan, Syafrudin Budiman adalah Ketua Umum Perhimpunan UKM Indonesia. Sehingga dalam rekrutmen Relawan dan Saksi PAN banyak dari kalangan UMKM, Pedagang dan Koperasi, serta kalangan perempuan dan milenial.

“Tim Kampanye Syafrudin Budiman SIP Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I Jakarta Timur sudah resmi membuka pendaftaran Relawan dan Saksi. Pendaftaran dimulai sejak 11 Desember sampai 11 Januari 2024,” kata Anwar Sitorus, pengusaha bidang MLM ini.

Katanya, para calon saksi dan relawan akan dilatih dan dikursus Ilmu Politik, Ilmu Media dan Ilmu Pemerintah. Para relawan dan saksi harus dibekali pengetahuan yang cukup dan handal di bidang pengetahuan sosial politik.

“Segara daftarkan diri anda. Kita hanya membatasi 1000 relawan dan saksi. Jadi dari para relawan dan saksi akan dididik dan dikader secara gradual dan terstruktur,” tukasnya.

Menurut Anwar, bagi yang berminat mendaftar jadi Relawan dan Saksi bisa menghubungi No Hotline 082310417038, IG: SyafrudinBudimanSIP dan Email: syafrudinbudiman8@gmail.com.

Perlu diketahui Syafrudin Budiman SIP dikenal sebagai tokoh intelektual organik dan pergerakan nasional. Beliau adalah Ketua Umum Relawan Jokowi Barisan Pembaharuan (BP) sejak Pilpres 2019 lalu. Syafrudin Budiman yang biasa disapa Gus Din juga mendirikan Partai UKM Indonesia dan dipilih sebagai Ketua Umum.

Syafrudin Budiman SIP juga adalah Aktivis Muda yang pernah menjabat Ketua DPP IMM Periode 2006-2008. Ia juga pernah menjadi Koordinator Media Center Rumah Aspirasi Rakyat 01 Jokowi-Amin.

Gus Din juga dikenal lahir dari tokoh tokoh pergerakan dan pahlawan nasional. Dimana Syafrudin Budiman SIP adalah cicit dari Almarhum KH Hasan Basri (Hasan Gipo) pendiri NU dan Ketua Umum Tanfidiyah PBNU pertama kali. Dirinya juga adalah cicit KH Mas Mansur Ketua PB Muhammadiyah setelah KH. Ahmad Dahlan.

Saat ini Syafrudin Budiman SIP adalah Konsultan Media dan Pengusaha Bidang Media. Dirinya juga aktif dalam kegiatan sosial Relawan Erick Thohir (ETOR) yang mana menjadi Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Relawan Jokowi Barisan Pembaharuan (BP).

“Syafrudin Budiman lahir di Sumenep 21 Mei 1980 dari putra Almarhum Ustadz Ach. Zainuddin HR Mantan Da’i Lembaga Dakwah Khusus (LDK) PP Muhammadiyah dan Ibunya Almarhumah Mardhiyah pernah menjabat Ketua PD Nasiatul Aisyah (NA) Kabupaten Sumenep,” tutupnya. (GD)

By -
0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk menindak para pengendara dengan menggunakan knalpot bising. Sedikitnya, selama satu minggu ini baru 7 knalpot bising yang berhasil diamankan dan dilakukan penyitaan. Rabu ( 18/01/2023).

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H., melalui Kasat Lantas Polresta Cirebon Kompol Galih Bayu Raditya, mengatakan, dibentuknya tim penindakan terhadap knalpot bising ini,  bermula dari adanya laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya knalpot bising. Selain suaranya, knalpot bising juga kerap kali menjadi pemicu terjadinya gangguan kamtibmas seperti tawuran antar kelompok pemuda.

“Adanya knalpot bising, mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi ada kami sudah membuat Tim Sus untuk melakukan penindakan knalpot bising. Khusus mencari knalpot bising. Alhamdulillah selama satu Minggu ini kami berhasil mengamankan 7 buah knalpot bising,” katanya.

Tujuh knalpot bising ini, diamankan dari beberapa tempat. Diantaranya, di Arjawinangun, Sumber, dan juga Palimanan. Pelanggarnya diberikan peringatan tegas agar segera mengganti knalpot bising dengan knalpot yang standar. Bila tidak, motor tersebut diamankan ke Mapolresta Cirebon sampai orang tuanya datang dan mengganti knalpot tersebut dengan yang standar.

“Motornya kita amankan, sampai pelanggar mengganti knalpot dengan yang standar. Sementara untuk knalpot bisingnya, kita sita. Knalpot bising ini melanggar pasal 285 ayat (1) dan junto pasal 1 ayat 3 UU Nomer 2 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan,” paparnya.

Kompol Galih Bayu Raditya juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak mengganggu ketertiban jalan, dengan menggunakan knalpot bising. Karena kedepan, pihaknya akan lebih sering lagi menindak knalpot bising. Oleh karenanya, lebih baik menggunakan knalpot yang standar.

“Setiap Minggu. Akan kami hunting khusus untuk knalpot bising akan kami amankan sebagi barang bukti. Kepada masyarakat Cirebon yang mengganggu ketertiban jalan, agar tidak mengubah-ubah kelayakan standar di jalan. Jadi tetap menggunakan motor standar untuk menjalankan safety dan ketertiban dari masyarakat,” imbaunya. (Hatta)

By -
0

Suara Indonesia News – Indramayu. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu, ikuti kegiatan Bergerak Bangkitkan Kesadaran Inspirasi dan Motivasi (Gerbang Transisi) oleh Inspektur Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Rabu (18/01/2023), di Aula setempat.

Kegiatan yang berpusat di Aula Kemenkumham Jawa Barat diikuti secara virtual oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lapas Indramayu, Alex Eko Santosa, beserta Pejabat Struktural.

Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, dalam amanatnya memaparkan beberapa prestasi membanggakan yang telah diraih, diantaranya penghargaan Top Digital Awards Aplikasi Kemenkumham. Ia juga berpesan kepada seluruh insan pengayoman agar memiliki kepribadian utuh, kamil dan sejati.

“Tingkatkan kreativitas, Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kreatif, dan berinovasi dalam pelayanan di Kemenkunham,” pesannya.

Selain Lapas Indramayu, kegiatan Gerbang Transisi dan Penandatanganan Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBBM ini juga diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Jawa Barat. (Toro)

By -
0

Suara Indonesia News – Aceh Utara. Babinsa Koramil 01/Mrs Kodim 0103/Aceh Utara Sertu Murtala melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan warga binaannya dalam rangka meningkatkan peran guna mengetahui perkembangan wilayah di kec Muara Satu Kita Lhoksemawe, Rabu, (18/1/2023).

Babinsa Koramil 01/Mrs Sertu Murtala mengungkapkan, jika kegiatan Komsos tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan silaturahmi dengan warga binaannya, sekaligus untuk mengetahui kondisi dan perkembangan di masyarakat. ujarnya.

Menurutnya melalui kegiatan Komsos ini akan terjalin silaturahmi yang baik dengan warga binaan dan akan tercipta suasana yang nyaman dan sejuk, sehingga memperlancar tugas keseharian sebagai Babinsa di wilayahnya.

“Sertu Murtala mengatakan bahwa dengan Komsos pihaknya juga dapat mengetahui perkembangan situasi di wilayah desa binaan dan dapat melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini, sehingga apabila ada hal-hal negatif yang berkembang bisa cepat diselesaikan,” katanya.

“Dengan demikian apapun yang terjadi di wilayah binaan tentunya seorang Babinsa dapat mengetahuinya dan mengerti duduk persoalannya sehingga dapat menyelesaikan dengan baik,” tutup Sertu Murtala. (zal)

By -
0

Suara Indonesia News – Duri. Emak-emak yang berada di kawasan Jalan KUD RT 07 RW 02 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau, Duri, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau turun ke jalan melakukan aksi penyetopan tangki CPO yang melintas di Jalan KUD, pada Rabu 18 Januari 2023.

Emak-emak melakukan aksi penyetopan tangki CPO milik PT Gora tujuannya untuk menyelamatkan ruas Jalan Aspal KUD yang baru selesai dibangun Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis yang dibiayai uang rakyat puluhan miliar rupiah tahun anggaran 2022 lalu.

“Kami melakukan aksi penyetopan tangki CPO milik PT Gora untuk menyelamatkan Jalan Aspal Hotmix KUD tidak cepat rusak. Jalan KUD baru dibangun Pemda Kabupaten Bengkalis biayanya puluhan miliar rupiah dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2022 lalu,” ujar seorang Ibu dengan suara lantang.

Menurut Ibu yang enggan ditulis namanya, masyarakat KUD sudah lama mendambakan pembangunan jalan ini agar bagus. Sekarang sudah bagus dan mulus, enak saja tangki-tangki bermuatan CPO milik PT Gora melintas melabihi tonase daya dukung jalan.

“Kalau setiap hari jalan aspal hotmix dilintasi oleh tangki-tangki bermuatan CPO melebih kapasitas bakal rusak. Bila nanti ruas jalan aspal hotmik rusak, Apa mau PT Gora memperbaikinya? Kami tidak rela jalan yang sudah bagus dibangun pemerintah seenaknya saja dilintasi tangki-tangki CPO milik PT Gora,” tegas warga Jalan KUD.

Diketahui, sudah sepekan belakangan ini masyarakat Jalan KUD melakukan aksi turun ke jalan menyetop truk-truk tangki CPO PT Gora.

Tapi, manajemen PT Gora tak menghiraukan aksi masyarakat murni bertujuan untuk menjaga keselamatan jalan agar tetap bagus.

Begitu pun pemerintah dan dinas terkait sepertinya pandang sebelah mata dan kurang peduli dengan aksi masyarakat untuk menjaga dan menyelamatkan Jalan KUD tetap bagus, dan tahan lama sehingga bisa bermanfaat dalam waktu lama. (Mus)

By -
0

Suara Indonesia News – Konawe. Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto,SE.MM., menerima aspirasi aksi massa Aliansi serikat pekerja KSPN dan SPTK PT VDNIP dan PT OSS yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (18/012023).

Ratusan pekerja yang tergabung dalam Aliansi serikat pekerja KSPN dan SPTK PT VDNIP dan PT OSS merupakan pekerja dari dua perusahaan di areal mega industri pertambangan Morosi ini, menyuarakan 5 tuntutan kesejahteraan buruh dan pekerja.

Ketua DPD KSPN kabupaten Konawe Yopi Wijaya dalam orasinya, menegaskan agar Pemerintah Daerah dan DRPD kabupaten Konawe benar-benar memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan buruh yangbekerja di areal mega industri Morosi.

“Kami meminta agar Pemerintah Daerah dan DPRD Konawe membantu kami dalam perjuangan ini, pihak perusahaan seharusnya tidak mengambil kebijakan sepihak tanpa mempertimbangkan dampak bagi pekerja,” tegas Yopi.

Beberapa hal yang menjadi tuntutan KSPN dan SPTK dalam aksi unjuk rasa ini yang pertama tentang upaya perjanjian kerja bersama (PKB) oleh pihak perusahaan yang sampai saat ini belum terealisasi secara menyeluruh, pengupahan yang masih jauh dari standar kerja, belum lagi kebijakan perusahaan tentang aturan swab pcr di perusahaan bagi pekerja yang melakukan cuti, padahal pemerintah pusat telah mencabut kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat pasca pandemi.

“Kami juga menolak mutasi karyawan ke PT GNI di Morowali,” ujar Yopi Wijaya yang juga sekretaris KNPI Konawe.

Sementara itu Wakil ketua II DPRD Kabupaten Konawe dari fraksi partai PDIP Rusdianto,SE,MM., yang menerima aksi massa unjuk rasa menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama unsur pemerintah daerah dan pimpinan perusahaan untuk memastikan semua tuntutan pekerja dapat terakomodir.

“Kami akan memerintahkan pihak sekertariat DPRD Konawe untuk segera menyurati pihak manajemen perusahaan untuk dilaksanakan hering,” tegas Rusdianto di hadapan ratusan masa aksi.

Soal jumlah tenaga kerja Asing, ketua DPD Partai PDIP Konawe ini juga meminta agar perusahaan terbuka mengenai jumlah ril TKA yang bekerja di Morosi. “Jangan sampai yang dilaporkan 500 tapi kenyataannya 5000 yang kerja,” sentil Rudi.

lanjutnya, Rusdianto juga menyampaikan kepada masa aksi bahwa kebijakan PPKM telah dicabut oleh pemerintah republik Indonesia jadi seharusnya swab dan tes PCR sudah tidak berlaku lagi di perusahaan.

Usai menyuarakan aspirasinya ratusan pekerja membubarkan diri secara tertib dalam satu komando, aksi damai hari ini juga menjawab keresahan masyarakat tentang informasi akan adanya demonstrasi besar-besaran di wilayah lingkar tambang.

Padahal dalam selebaran atau pamflet yang disebar oleh pihak KSPN dan SPTK secara eksplisit menyebutkan titik aksi mereka berada di kantor DPRD dan Disnakertrans kabupaten Konawe. (Red SI)

1...1,0005545555561,5502,550...2,764Page 555 of 2,764