Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Di akhir tahun anggaran 2022, KCD menyelenggarakan Stadium General terkait implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dan diseminasi Peraturan Gubernur no.87 tahun 2022 tentang komite sekolah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang diselenggarakan di salah satu hotel bintang 3 Kota Cirebon (Jum’at, 16-12-2022).

Acara dihadiri seluruh personel KCD Pendidikan Wilayah X Propinsi Jawa Barat, seluruh Kepala sekolah SMA dan SMK negeri se Kabupaten, Kota Cirebon, kabupaten Majalengka, kabupaten Kuningan, dan kabupaten Indramayu, SLB dan Perwakilan forum SMA swasta dan para komite sekolah yang total berjumlah 75 ditambah komite sekolah 150 orang, ungkap Uun Staff Keuangan KCD.

Usai acara Ambar Triwidodo menjelaskan kegiatan stadium general ini untuk menyamakan persepsi pada tiap sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dan menjadi program unggulan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan menjadikan pendidikan anti korupsi sudah masuk dalam kurikulum pendidikan di Jawa Barat, bersifat Insersi dalam bentuk program sisipan mata pelajaran seperti PKN atau pembiasaan, pembentukan karakter melalui program kurikulum Jabar Masagi, dan pendidikan anti korupsi menjadi sebuah budaya di masyarakat tidak hanya textbook.

Kedua terkait diseminasi Peraturan Gubernur nomor 87 tentang komite sekolah, supaya ada kesepahaman antara komite dan sekolah berkaitan dengan sumbangan yang menjadi beban bagi orang tua siswa, pihak sekolah tidak boleh melakukan sumbangan yang bersifat memaksa seperti besaran sumbangan ditentukan besaran jumlahnya dan waktunya, kalo bentuknya sumbangan tidak dilarang UU yang dilarang itu berupa pungutan pada siswa yang membebani dan mengurangi jatah siswa untuk jajan atau lainnya.

Kalo sekolah membutuhkan sesuatu yang bersifat untuk kebaikan dan pengembangan pendidikan dengan besaran yang besar maka bisa dirembug dengan komite sekolah dan komite sekolah mengadakan rapat dengan seluruh orang tua murid, maka dipersilakan untuk beradu debat dengan komite supaya program yang dibutuhkan bisa berjalan, dan untuk sumbangan tidak diperkenankan bagi keluarga ekonomi tidak mampu, dipisahkan dan jangan dilibatkan supaya tidak menjadi rame dan perbincangan di ranah media. “Perlu kesepahaman terkait perbedaan sumbangan dan pungutan tiap bulan. Kalo pungutan dilarang dan sumbangan dilegalkan UU,” ungkap Ambar Triwidodo menutup perbincangan.

Di akhir acara diberikan apresiasi dan peringkatan sekolah berdasarkan penilaian kinerja kepala sekolah yang sudah dilakukan dari 2 bulan lalu, dalam penilaian kinerja kepala sekolah tercantum semua aspek yang dinilai termasuk perkembangan pendidikan siswa. Ada keanehan terjadi saat pembacaan dan penentuan peringkat hanya untuk SMA Negeri di kota Cirebon saja peringkat berdasarkan penilaian kinerja yang disebut nilai pencapaian kepala sekolah sementara peringkat yang lain SMAN dan SMKN kota dan kabupaten tidak disebutkan nilai pencapaian kepala sekolah seperti untuk SMAN di kota Cirebon, untuk SMAN kota Cirebon, peringkat 1 diraih Kepsek SMAN 2 dengan nilai 94, dan peringkat 2 diraih Kepsek SMAN 1 dengan nilai 89. (Hatta)

Suara Indonesia News – Aceh Utara. Warga Kecamatan Kutamakmur, kabupaten aceh utara, keluhkan jalan utama penghubung ke Kota Lhokseumawe dan sebaliknya jalan tersebut sering di janji maniskan kepada masyarakat bahkan pernah dijanjikan sa’at peresmian pasar baru Keude Buloh Blang Ara akhir tahun 2021 lalu pernah dijanjikan untuk memperjuangkan pembangunan jalan tersebut oleh Arafat Ali yang merupakan Ketua DPRK Aceh Utara yang juga putra setempat.

Kerusakan jalan tersebut sudah lama ,kini bertambah parah dengan lumpur karena tanah dan berlubang yang mencapai hingga 50 cm  dan janji pun sudah sering  di dengar bahwa jalan tersebut akan segera di perbaiki, namun nyatanya sudah 2 periode duduk di bangku DPRK belum mampu di perjuangkan jalan untuk kecamatan setempat. (16/12/2022)

Pada tahun 2021 lalu pernah dilakukan sebagai bentuk protes masyarakat pernah menanam pohon pada bahu jalan atau didaerah Krueng Seunong dekat jalan Elak ada ditimbun pakai tanah.

Anggota Dewan asal Kutamakmur, termasuk yang terakhir disampaikan pada saat peresmian pasar baru Keude Buloh Blang Ara akhir tahun 2021 lalu pernah dijanjikan untuk memperjuangkan pembangunan jalan ini,” kata dewan .

Hal senada juga pernah disampaikan Camat Kutamakmur, Saifullah, pada dalam media tersebut ketika ditanya soal jalan rusak itu mengatakan, ketua DPRK Aceh Utara dalam rapat musrembang tahun 2022, jalan tersebut akan dibangun pada tahun 2022 namun hingga saat ini belum tau kapan pelaksanaanya.

Pengguna jalan warga asal Dewantara yang berada di jalan rusak tersebut di jalan lintas Keude Krueng Buloh Blang Ara, menyampaikan keluhannya via telpon kepala wartawan Suara Indonesia News, menyebutkan bahwa di Kutamakmur ada 3 Wakil Rakyat bahkan Arafat sebagai Ketua DPRK Aceh Utara yang sudah 2 periode,Pon Yaya sebagai Ketua DPRA ianya baru satu periode sebagai wakil rakyat,dan satu lagi Munir, ketiga mereka merupakan perwakilan kecamatan setempat,

Buka mata buka hati wahai wakil rakyat,jangan pikir untuk kelompok saja, peduli terhadap jalan yang rusak dan berlobang padahal setiap harinya mereka melintasi jalan tersebut,” jelas pengguna sepeda motor.

Nanda warga Asal Krueng geukueh Dewantara itu mengatakan dia sangat menyayangkan sekali Jalan yang rusak dan berlobang. “Bahkan dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan bila jatuh ke lubang, jalan ini akses utama menuju ke kota Lhokseumawe, untuk keperluan seperti ke pasar, sekolah, kerja, dan lain sebagainya, sementara saya pergi ke tempat kawan, ungkapnya .

“Seharusnya seperti Dewan ini harus mengatasi hal-hal yang seperti ini karena Dewan itukan suara rakyak dan sudah tau jalan yang rusak ini membahayakan masyarakat, namun para mereka seakan-akan buta dan tidak peduli terhadap jalan ini memang itu kenyataannya, atau mereka tidak ada kemampuan duduk di sana, Ungkapnya nada kesal

Terkait hal itu, wartawan mencoba hubungi Ketua DPRK Aceh Utara dari partai Aceh (PA) Arafat Ali, pada pukul 08.05 wib, pagi, yang berdomisili di Gampong Cot Rheue Buloh Blang Ara ,namun sayangnya tidak di angkat dan WhatsApp pun tidak di balas hingga berita ini di tayangkan,

Sejauh ini belum ada kejelasan tentang jalan rusak karena jalan ini adalah jalan Kabupaten. Untuk selanjutnya nanti kita akan mempertanyakan kembali kenapa jalan yang titik di dalam kecamatan ini belum di perbaiki juga padahal ini jalan jalur padat pemukiman. (wandy ccp)

Suara Indonesia News – Indramayu. Sepanjang perjalanan tahun 2022 ini, begitu banyak dinamika yang dihadapi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ditengah berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat dinamis ini.

Jajaran Kemenkumham tetap bekerja dan berkinerja melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan program kerja dan target kinerja yang sudah ditetapkan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan tahun 2022 adalah masa pemulihan dan transisi. Pemulihan dari pandemi menuju endemi, serta transisi dari work from home (WFH) menjadi work from office (WFO) secara penuh. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 pun menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional.

“Alhamdulillah, Puji Tuhan Kemenkumham berhasil menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kemenkumham, sehingga yang terdampak Covid-19 berada dibawah 1 persen pada tahun 2022 ini,” kata Yasonna dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 Kemenkumham.

Selain itu, kata Yasonna, salah satu keterlibatan Kemenkumham dalam event besar di tahun ini adalah Presidensi G20, yaitu sebuah forum internasional yang merupakan wahana kolaborasi antarnegara untuk bersama merumuskan rekomendasi kebijakan yang menyediakan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan polemik ekonomi dunia.

Tujuannya adalah untuk dapat pulih secara berkelanjutan, dan inklusif di tengah krisis global pascapandemi. Pada kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Tangerang, Banten

Kemudian, pencapaian terbesar Kemenkumham di bidang pembentukan regulasi adalah dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 6 Desember 2022.

Sebagaimana kita ketahui, KUHP adalah UU paling lama yang berlaku di negeri ini, yaitu sejak tahun 1918. Ada banyak persoalan di dalamnya yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika yang ada saat ini.

“Proses pembaharuan dan pengubahan (revisi) telah lama dilakukan, sejak 59 tahun yang lalu, mulai tahun 1963 hingga saat ini. Seluruh tahapan dilakukan secara cermat, penuh kehati – hatian, transparan, partisipatif, melibatkan banyak pemangku kepentingan dan telah mengadopsi berbagai gagasan dari publik,” ujarnya, (16/12/2022).

Pada kesempatan ini, Menkumham juga menyampaikan capaian kerja Kemenkumham lainnya sepanjang tahun 2022. Dalam bidang pembentukan regulasi telah menyelesaikan 3 RUU yaitu UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diundangkan pada 16 Juni 2022; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang diundangkan pada 3 Agustus 2022; dan Pengesahan RUU KUHP tanggal 6 Desember 2022.

Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi e-pengundangan, e-litigasi, e-partisipasi publik, e-helpdesk perancang, dan OPERA (Obrolan Perancang); analisis evaluasi terhadap 232 Peraturan Peraturan Perundangan-Undangan; mengintegrasikan 1.220 anggota JDIH ke dalam JDIHN.go.id; serta menetapkan 323 desa sebagai “Desa Sadar Hukum”.

Dalam bidang Pelayanan dan Penegakan Hukum, telah diterapkannya Second-Home Visa, masa berlaku paspor menjadi 10 tahun, percepatan proses penerbitan Izin Tinggal Online dan peluncuran e-Visa on Arrival (e-VOA). Pada pelayanan publik, penerbitan paspor sebanyak 2.868.261 paspor dan pemberian Izin

Pelayanan publik lainnya yakni penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sebanyak 187.852 permohonan (merek sebanyak 85.178, indikasi geografis 13, hak cipta 85.545, paten 14.811, dan desain industri sebanyak 2.305 Pemohon); penyelesaian 11 aduan karena terindikasi pelanggaran kekayaan intelektual.

Kemudian penyelesaian permohonan Badan Hukum dan Badan Us57.423, Layanan Kenotariatan 3.759, sertifikat jaminan fidusia 5.945.456, layanan hukum internasional 22.769 dan Layanan Harta Peninggalan. (Toro)

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Jajaran Kompi 1 Batalyon 1 Pelopor SatBrimob Polda Aceh melaksanakan kegiatan Jumat Berkah berupa kegiatan bakti sosial pemberian bahan kebutuhan pokok kepada Panti Asuhan Muhammadiyah yang berlokasi di Jl.Darussalam,Hagu Selatan, Kota Lhokseumawe, Jumat (16/12/2022).

Komandan Batalyon B Pelopor AKBP Ahmad Yani melalui Danki 1 AKP Rizki Julianda Putera Buna, S.I.K. menyampaikan, ” kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur dan kepedulian Kompi 1 Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Aceh untuk seluruh warga masyarakat. Ini yang sudah menjadi agenda rutin untuk dilaksanakan setiap hariJum’at”, jelasnya.

“Kami dari jajaran Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Aceh memberikan bantuan kepada warga Panti Asuhan Muhammadiyah dengan harapan bisa sedikit meringankan beban dan memberikan manfaat bagi Panti Asuhan tersebut, diharapkan bahan – bahan kebutuhan pokok yang diberikan ini bisa memenuhi dan membantu keperluan sehari-hari”

Pihak Panti Asuhan Muhammadiyah mengucapkan terima kasih atas perhatian dari kompi 1 Batalyon B Pelopor  dalam hal ini Wadanki 1 Ipda Eduard Frianto dan Personel yang hadir dalam kegiatan baksos ini yang telah berkunjung dan menyisihkan sebagian rezekinya untuk Anak Yatim Piatu di Panti Asuhannya, “Terima Kasih telah berkunjung di Panti Asuhan Muhammadiyah, Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan Bapak sekalian”, ucap pihak yayasan mengakhiri kegiatan Bakti Sosial. (zal)

Suara Indonesia News – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti rapat lintas sektoral kementerian/lembaga, dalam rangka kesiapan pengamanan dan penjagaan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022).

“Siang hari ini kita semua membahas mulai dari bagaimana mempersiapkan infrastruktur jalan agar mudik akhir tahun bisa berjalan baik, seperti pada waktu itu dilaksanakan sebelumnya di hari raya Idul Fitri dan mudah-mudahan kali ini bisa lebih baik,” kata Sigit mengawali pemaparannya.

Sigit menegaskan, kepolisian bersama dengan stakeholder terkait akan bekerja keras dalam menciptakan serta mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru.

Demi mewujudkan hal itu, Sigit menyatakan, pihak kepolisian akan menyiapkan pos pengamanan, pelayanan dan terpadu dengan sinergi bersama seluruh pihak terkait.

“Kemudian juga untuk memastikan agar masyarakat betul-betul bisa merasa aman dan nyaman. Tentunya kami juga mendirikan pos pelayanan. Baik, pos pengamanan, pos pelayanan sampai dengan pos terpadu. Dimana di dalamnya lengkap seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama bekerja di lapangan,” ujar Sigit.

Dengan adanya pos tersebut, diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan yang terjadi di saat momen Nataru. Kemudian, mencegah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Serta, petugas dapat bergerak cepat membantu masyarakat apabila ada insiden-insiden yang terjadi di lapangan.

Selain pengamanan, Sigit menekankan, seluruh lintas sektoral juga akan mempersiapkan infrastruktur untuk menunjang aktivitas masyarakat yang merayakan Natal maupun Tahun Baru.

Mengingat berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pada Natal dan Tahun Baru ini diprediksi sebanyak 44 juta orang akan  bepergian.

“Karena berdasarkan data dari Kemenhub akan ada peningkatan 44 juta masyarakat yang akan melaksanakan mobilitas. Itu juga perlu ada persiapan,” ucap Sigit.

Disisi lain, untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, Sigit menyebut, mengerahkan 166 ribu personel gabungan dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru.

“Saya kira secara menyeluruh 166 ribu orang yang nanti akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan,” tutur Sigit.

Sigit juga menambahkan, demi memastikan keamanan Nataru, pihak kepolisian akan menggelar operasi lilin yang berjalan selama kurang lebih 11 hari. “Kita laksanakan gelar di tanggal 22 atau 23 (Desember) sampai tanggal 3 (Januari),” tambah Sigit.

Sigit menuturkan, dalam lintas sektoral tadi, kepolisian, kementerian dan lembaga sepakat untuk bersinergi dan bekerjasama dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

“Tentunya kita semua akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas masyarakat di akhir tahun semuanya bisa berjalan dengan baik,” tutup Sigit. (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Indramayu. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu adakan Pembinaan Jasmani (Binjas) yang diikuti oleh para Pegawai, Jumat (16/12/2022).

Kegiatan ini diawali dengan olahraga pagi, setelah itu, para Pegawai melakukan bersih-bersih halaman di sekitar kantor Lapas Indramayu.

Beni Hidayat, Kepala Lapas Indramayu berharap, dengan adanya Pembinaan Jasmani ini dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran Pegawai.

“Dengan adanya Pembinaan Jasmani ini diharapkan kesehatan tubuh para Pegawai Lapas Indramayu dapat tetap  terjaga dan selalu prima, agar bisa terus melakukan tugasnya dengan baik,” katanya.

Pembinaan Jasmani kali ini diikuti oleh para Pegawai Lapas Kelas IIB  Indramayu angkatan tahun 2017 dan 2019, serta Zove Ardani, Kasubsi Registrasi & Bimkemas, sebagai Instruktur. (Toro)

Suara Indonesia News – Duri. Pabrik Kelapa Sawit PT Gora Mandau Sawit (GMS) yang mengelola kelapa sawit brondolan sampai saat ini masih beroperasi, hal ini menjadi pertanyaan oleh sejumlah tokoh masyarakat di Desa Harapan Baru tentang himbauan melalui plang bertuliskan penghentian kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

“Iya,kita pertanyakan ketegasan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini,” ujar Hercules. Jum’at 16 Desember 2022.

Menurut Hercules, PKS PT Gora Mandau Sawit tidak taat aturan, buktinya plang peringatan penghentian kegiatan dari pemerintah saja belum dicabut, eee..pabrik sudah beroperasi, sepertinya Gora ini kebal hukum.

“Saya mewakili masyarakat didesa Harapan Baru Kecamatan Mandau,meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui dinas terkait, DPRD Bengkalis, Gakkum KLHK Sumatra dan Provinsi Riau, untuk segara mengambil tindakan tegas,” ujarnya.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Rudiono selaku ketua RT 02 RW 03, pada Kamis (15/12/2022) kemarin.

“Kami masyarakat yang berada diseputaran PKS Gora meminta pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menutup pabrik tersebut. Limbah yang dihasilkan dari pengolahan sawit tersebut sangat-sangat mengganggu kesehatan masyarakat yang berada di sekitar pabrik,” tutur ketua RT ini.

“Kami sudah tak tahan lagi dengan  pencemaran lingkungan yang telah dilakukan oleh PKS Gora, selama pabrik itu masih beroperasi, lingkungan pasti tercemar. Kami ingin menghirup udara segar sehingga kesehatan terjaga,” tambahnya.

Harapan Rudi selaku ketua RT 02, kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, DPRD Bengkalis, dinas perizinan, DLH Bengkalis mohon kiranya untuk segera mengambil tindakan tegas.

“Saat ini PKS PT Gora masih beroperasi meskipun plang peringatan penghentian kegiatan dari pemerintah masih terpasang,aturan tetap dilanggarnya,” tutup Rudi. (Mus)