Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Heboh seorang ASN yang tidak ingin di sebut namanya di lingkungan Pemkab Kabupaten Cirebon memberikan Komentarnya terkait penetapan salah satu rekannya menjadi tersangka kasus TPPU dan gratifikasi mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra beberapa bulan kebelakang itu di anggap teman – teman sejawatnya itu tidak adil. (24/06-2023)

Sebut saja Mr. KH (Bukan Nama Sebenarnya) mengatakan kepada awak media bahwa dengan fakta – yang semakin jelas seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Cirebon berharap KPK bekerja secermat – cermatnya dan menegakkan hukum seadil-adilnya.

“Teman kami Gatot Rahmanto telah di pidana sebagai pemberi suap beliau menjalani hukuman dan dipecat dari status PNS, maka bagaimana dengan para pemberi suap yang lainnya?”. Tanya Mr. KH.

Menurutnya ada 3 kelompok ASN yang terlibat dalam tindak pidana suap jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon ini:

Yang Pertama adalah, ASN pemberi suap yang merasa  menjadi korban dari praktek suap jabatan. Dia ditekan atau dipaksa menyediakan sejumlah uang dengan ancaman bila tidak dipenuhi akan dipindahkan jabatannya ke posisi yang kurang strategis atau tidak akan diberikan jabatan promosi.

Yang Ke Dua adalah, ASN yang memanfaatkan praktek suap jabatan ini untuk memuluskan karirnya sehingga dalam waktu yang lebih cepat bisa promosi beberapa kali bukan karena prestasi tapi rajin memberikan gratifikasi.

Dan yang Ke Tiga adalah, ASN atau pejabat birokrasi yg ikut bermain dalam praktek jual beli jabatan untuk kepentingan pribadi, dan turut mengambil keuntungan/fee pada setiap proses mutasi/rotasi jabatan yang biasanya melantik ratusan orang ASN dalam jabatan yang baru.

“Semestinya ketiga kelompok tersebut dengan perbuatan hukum yang tidak sama harus mendapatkan perlakuan yang berbeda pula”,.Harapan Mr.KH.

“Semoga dalam proses peradilan terhadap kasus korupsi di Kabupaten Cirebon ini dapat di tegakkan hukum yang seadil-adilnya memenuhi rasa keadilan masyarakat dan berdampak positif bagi masa depan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon”. Tutup Mr. KH. (Artikel opini). (Sendi)

Suara Indonesia News – Depok. Kaesang Pangarep didorong para Relawan Jokowi maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok. Salah satunya adalah Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) yang menggelar acara deklarasi dukungan di Cafe Joglo Nusantara, kawasan Sawangan, Kota Depok pada Sabtu (24/6/2023).

Tampak hadir memimpin deklarasi dukungan Ketua Umum Solmet, Silfester Matunina dan ratusan aktivis Relawan Solmet dari berbagai kalangan. Tampak juga Ketua Solmet DPD Depok, Hj. Adriani Kena, Silvia Labbi Aktivis Perempuan Relawan Solmet dan lainnya yang ikut hadir.

Ketua Umum Solmet, Silfester Matunina dalam orasi deklarasi dukungan kepada Kaesang Pangarep, mengajak kepada seluruh relawan Solidaritas Merah Putih untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan Kaesang Pangarep untuk maju dan menang dalam pilkada Depok tahun 2024 mendatang.

“Kita akan gandeng dan berjuang bersama-sama dengan partai- partai yang akan mengusung mas Kaesang sebagai bakal calon walikota Depok 2024, karena Depok ini harus berubah total ke arah yang jauh lebih baik,” kata Bang Silfester sapaan akrabnya.

Kata Bang Silfester, Depok adalah bagian dari metropolitan Jabodetabek yang seyogyanya jadi kota yang Modern, Maju, Sejahtera, Nyaman dan Ramah terhadap siapa saja serta memiliki toleransi yang tinggi dalam hal kehidupan beragama.

“Tapi saat ini Depok mengalami kemunduran di berbagai bidang mulai semrawutnya lalulintas dan kemacetan, banyaknya begal dan tawuran, tingginya angka kriminilitas, kotornya Kota Depok oleh sampah, tidak terawatnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, pelayanan publik yang buruk hingga pembodohan atas nama agama seperti kasus tuyul, babi ngepet hingga munculnya pasar syariah yang menggunakan uang dinar,” jelasnya.

Ketua Umum Relawan Jokowi pada Pilpres 2019 lau ini menyatakan, bahwa rezim Depok yang sudah berkuasa selama 20 tahun bukannya membawa kemajuan dan perubahan di kota Depok, justru malah membawa kemunduran di berbagai bidang.

Dia juga menambahkan, bahwa penguasa Depok lebih sibuk konsolidasi partai dan hanya bisa bernyanyi, bahkan seolah dengan sengaja menggiring kebijakan kota Depok menjadi kota khilafah yang dilarang di Indonesia.

“Harusnya Depok menjadi kota merah putih dan kota pancasila yang nyaman untuk semua suku bangsa dan agama. Untuk itu kota Depok harus berubah total. Kita semua warga Depok punya kewajiban dan moral untuk menjaga dan memajukan Depok,” ulasnya.

“Mari kita percayakan kepemimpinan Depok kepada anak muda yang punya visi, misi, karakter dan hati yang kuat dan bersih melalui sosok Kaesang Pangarep “Sang Muda Merah Putih” untuk Depok berubah total,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Solmet DPD Depok, Hj. Adriani Kena yang menyatakan sudah capek dengan 20 tahun kepemimpinan yang ada di Depok.

Ia pun mengajak kepada seluruh relawan Solmet kota Depok dan yang lainnya untuk bersama-sama bahu membahu menghadirkan perubahan total di Depok dengan mengusung dan memenangkan Kaesang Pangarep dalam pilkada Depok 2024 mendatang.

Dalam acara tersebut turut dibacakan 3 poin deklarasi dukungan oleh ketua relawan pemenangan Kaesang. (GD)

Suara Indonesia News – Indramayu. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dengan segala upaya terus meningkatkan kapasitas tenaga kehumasan guna menghasilkan ragam produk jurnalistik yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang IKP Diskominfo Indramayu. Agus Muttaqien usai mengikuti kegiatan Jadi Pintar Bareng Kominfo Newsrom (Jarkom) Vol#5 yang digelar Direktorat Pengelolaan Media Ditjen IKP Kementerian Kominfo di salah satu hotel di Yogyakarta pada 22-24 Juni 2023.

“Ini merupakan media bagi kami untuk mengembangkan kompetensi,” ungkapnya, (24/6/2023).

Lebih lanjut, Agus berharap melalui kegiatan ini kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kehumasan di Bidang IKP dapat dapat bertambah serta hal tersebut dapat diimplementasikan dalam tugas yang dikerjakan.

“Semoga kedepannya semakin baik,” harapnya.

Sementara itu, Praktisi Media, Maya Herawati yang menjadi salah satu narasumber memaparkan seputar jurnalistik serta betapa pentingnya peran kehumasan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Terdapat ragam karya jurnalistik salah satunya berupa berita yang disajikan oleh tenaga kehumasan guna menjadi penyampai informasi kepada masyarakat,” paparnya.

Kemudian, narasumber lain yakni Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Kominfo yang juga redaktur pelaksana Infopublik.id, Moh. Taofiq Rauf menekankan setiap produk jurnalistik yang diproduksi harus memenuhi kaidah jurnalistik serta penyampaiannya mudah diterima oleh pembaca.

Menurut Rauf, produk yang dihasilkan oleh tenaga kehumasan pemerintah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah guna mengabarkan kepada masyarakat seputar program-program yang dilaksanakan pemerintah sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perkembangan dari berjalannya suatu program.

Oleh karenanya menurut Rauf, penyampaian tersebut menjadi penting sehingga target yang ingin dicapai adalah terbentuknya sebuah narasi tunggal, yakni apa yang disampaikan oleh penyampai informasi dapat diterima oleh masyarakat tanpa ada misinformasi serta dapat menjadi rujukan bagi media mainstream dalam pemberitaan.

“Kita berusaha agar apa yang disampaikan oleh humas pemerintah ini menjadi sebuah narasi tunggal yang bisa dijadikan rujuan bagi media lain untuk pemberitannya. Oleh karenanya ketelitian dalam membuat produk jurnalistik yang sesuai dengan kaidah jurnalistik disertai struktur penulisan yang tepat haruslah menjadi sebuah perhatian bersama,” pungkasnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Ponpes Al Zaytun kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Ridwan Kamil menuturkan bahwa tim investigasi sudah melakukan komunikasi dua arah kepada pimpinan Al Zaytun dan penggalian data lapangan.

“Kami tadi melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk yang sebelumnya telah melakukan investigasi dua arah atau wawancara langsung ke yang bersangkutan dan melakukan penggalian data lapangan,” ucap Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Kang Emil juga menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap penanganan polemik di Ponpes Al Zaytun. Rekomendasi tersebut mengarah pada tindakan aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial.

“Sudah disampaikan beberapa rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial,” tutur Kang Emil.

Kang Emil berharap laporan tim investigasi dapat segera ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam dalam waktu dekat.

“Selanjutnya Pak Menko Polhukam akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk mem-follow-up rekomendasi dari tim lapangan di Jabar,” ucapnya.

“Insyaallah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi dan SDM anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus tetap kita pikirkan solusi terbaik,” imbuhnya.

Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan bahwa ada tiga penanganan yang akan dilakukan terhadap polemik Al Zaytun. Pertama, dari semua laporan yang masuk termasuk dari tim investigasi, ada dugaan kuat terjadi tindak pidana.

“Semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Pak Ridwan Kamil ada dugaan kuat yaitu ada tindak pidana,” ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, kepolisian akan menangani terkait unsur pidananya dan akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

“Nanti Polri akan menangani tindak pidananya, pasal apa yang akan menjadi dasar nanti akan diumumkan pada waktunya,” tuturnya.

Penanganan kedua yaitu pemberian sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) yang mengelola Ponpes Al Zaytun. Sanksi adminitrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak para santri yang sedang belajar di Al Zaytun.

“Kedua, pemberian sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam  yang mengelola Ponpes Al Zaytun, namun tetap memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana,” tutur Mahfud.

Penanganan ketiga yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Mahfud mengatakan, menjaga kondusivitas adalah tugas dari pemerintah daerah bersama Forkopimda. Namun, pemerintah pusat siap membantu apabila dibutuhkan.

“Ini tugasnya kewilayahan yaitu Pemda, Kabinda, Polda, Kesbangpol, TNI dan lainnya di Jabar yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Kalau perlu, koordinasikan dengan pusat,” katanya. (Sendi)