0

Suara Indonesia News – Kendari. Maskapai Super Air Jet resmi mengudara di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sejak Jum,at (23/06/2023). Seremoni penerbangan perdana berlangsung di Bandara Halu Oleo (UHO) Kendari. Penumpang dilepas langsung oleh Pj Wali Kota Kendari yang diwakili Asisten III Setda Kota Kendari Makmur.

Turut hadir dalam kegiatan, Direktur Super Air Jet Novianti M Harahap, Ketua Kadin Sultra Anton Timbang, Danlanud HLO Kendari, Kol. Pnb Antonius Adi Nur W, SE., M. Han, dan Kepala Bandara HLO Benyamin Noach Apitulley.

Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang menyambut baik kehadiran maskapai Super Air Jet di Bumi Anoa. Menurutnya, kehadiran salah satu maskapai Lion Group ini sangat membantu mobilitas masyarakat.

“Dengan masuknya Super Air Jet di ini membawa Flight Penerbangan Lion Group ini berarti Sulawesi Tenggara semakin maju.

Kita berharap Jangan Hanya Makassar – Kendari atau Kendari Makassar, tapi kami menginginkan Rute Kendari Surabaya Juga bisa juga dibuka begitu juga dengan rute yang lain,” kata Anton Timbang.

Disisi lain, Anton berharap kehadiran maskapai penerbangan baru ini bisa mendukung pemasaran produk unggulan daerah baik di sektor pertanian, perikanan maupun hasil industri kreatif dan UMKM.

“Dengan adanya flight penerbangan ini maka semakin bertambah lagi maskapai yang menyalurkan hasil UMKM di Sultra. Jika alur distribusi barang  lancar tentu mendukung perekonomian di Sultra,” ungkapnya.

Pada esempatan yang sama, Direktur Super Air Jet Novianti M Harahap menyampaikan terima kasih atas penerimaan masyarakat dan daerah atas kehadiran Super Air Jet di Sultra.

Ia mengungkapkan, Super Air Jet nantinya akan melayani penerbangan rute Kendari – Makassar dan sebaliknya selama dua kali sehari.

“Penerbangan ini menambah frekuensi penerbangan kami sebanyak dua kali setiap hari atau 14 kali selama seminggu. Rute Makassar Kendari dan sebaliknya,” ungkap Novianti.

Disisi lain, ia menjelaskan kehadiran Super Air Jet di Kendari tak lepas dari tingginya permintaan masyarakat serta potensi daerah yang sangat baik.

“Kendari merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari memiliki komoditi unggulan di sektor perkebunan, pertanian, sebut saja kelapa, mete, lada, dan masih banyak lagi,” ungkap Novianti.

“Selain itu kita melihat adanya sektor pariwisata di Kendari Seperti Pulau Labengki, Air Terjun Moramo, Pantai Taipa, dan sebagainya. Semoga kehadiran Super Air Jet bisa membantu mobilitas warga dan mendukung sektor perekonomian daerah, ” Pungkasnya. (rls)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Ratusan warga Desa Junjang Wetan Kecamatan Arjawinangun kembali menyambangi Kantor Balai Desanya guna menanyakan kejelasan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 kepada Kepala Desa Jahuri, karena menurut mereka banyak yang tidak sesuai penggunaannya di lapangan dengan yang sudah di anggarkan oleh Pemerintah Desa Junjang Wetan sesuai yang tertera di Surat Pertanggung jawabannya dan di anggap tidak transparan kepada masyarakat. Kamis (22/06/2023).

Melalui perwakilannya masyarakat Desa Junjang Wetan di wakilkan oleh Hartono dan rekan – rekan melakukan dialog tanya jawab dengan pihak Pemerintah Desa Junjang Wetan, namun di dalam pertemuan tersebut pihak pemerintah Desa Junjang Wetan telah memberikan kuasa Kepada Penasehat Hukumnya Kepada Hasan Bisri.SH.MH dan rekan untuk menemui dan menjawab pertanyaan dari perwakilan masyarakat .

Dan dalam pertemuan tersebut telah di sepakati bersama bahwa jawabannya di tunda menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Cirebon, karena menurut Kepala Desa Junjang Wetan Jahuri beserta Penasehat Hukumnya Hasan Bisri.SH.MH mengatakan yang berhak memeriksa dan menentukan ada atau tidaknya penyalahgunaan anggaran adalah pihak Inspektorat , dan jika di temukan pelanggaran hukum maka yang berhak memeriksa adalah pihak Kepolisian melalui unit Tipikor atau unit lainnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan anggaran ataupun penyalahgunaan yang lainnya.

“Seperti yang di ketahui bersama bahwa hasil dari pertemuannya adalah penundaan Jawaban dari Kepala Desa selaku Pucuk Pimpinan di Pemerintahan tingkat Desa dengan alasan menunggu data hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tanggal 10 Juli 2023, dan jika waktu yang di janjikan tidak ada jawaban ataupun jawabannya tidak memuaskan maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi kedepannya”. Ungkap Hartono selaku Salah satu Ketua aksi.

Di sisi lain Pemerintah Desa Junjang Wetan yang di wakilkan oleh Penasehat Hukumnya Hasan Bisri.SH.MH dan rekan memberikan Keterangan kepada wartawan yang mewawancarai guna menjawab pertanyaan terkait pertemuan tersebut mengatakan, bahwa dirinya beserta rekan mengapresiasi langkah aksi yang dilakukan oleh warga pada hari ini sebagai bentuk sosial kontrol kepada pemerintah Desa Junjang Wetan sesuai yang di amanatkan oleh undang-undang.

Namum di harapkan untuk menempuh dengan jalur yang ada dan dapat duduk bersama guna memecahkan permasalahan demi kemajuan Desa Junjang Wetan, namun Hasan Bisri.SH.MH juga mempertegas bahwa apa yang di sampaikan oleh warga melalui perwakilannya wajib bertanggung jawab atas apa yang di sampaikan dengan bukti – bukti yang ada sesuai koridor dan kaedah – kaedah yang berlaku.

Ya pada hari ini kami Hasan Bisri.SH.MH dan rekan mengapresiasi langkah aksi yang dilakukan oleh warga Desa Junjang Wetan sebagai bentuk sosial kontrol kepada Pemerintah Desa Junjang Wetan sesuai yang di amanatkan oleh undang-undang.

Namun sesuai yang di amanatkan kepada kami dan juga selaku Kuasa Hukum dari Pemerintah Desa Junjang Wetan melalui Kepala Desa Jahuri berharap aksi ini juga dapat dipertanggung jawabkan dan juga menempuh melalui koridor dan kaedah – kaedah yang berlaku, agar semua yang di sampaikan memiliki dasar hukumnya dan dapat di pertanggung jawabkan dan dapat duduk bersama memecahkan masalah bersama demi kemajuan Desa Junjang Wetan.

“Karena data yang di miliki oleh saudara – saudara kita yang melakukan aksi pada hari ini belumlah valid, karena data yang di tunjukkan kepada kami masih banyak berkas yang belum di tanda tangani oleh Kepala Desa Jahuri, dan juga masih ada anggaran yang baru turun di tahun 2022 namun Rencana anggaran Bangunannya di tahun 2021 serta masih ada pengerjaannya yang belum selesai atau sedang berjalan karena anggaran tersebut anggaran di tahun 2022 dan sudah tentu pengerjaannya di tahun 2023 ini”.

“Jadi kami harap sabar menunggu hasil dari pemeriksaan pihak Inspektorat Kabupaten Cirebon agar semua jelas dan sesuai dengan aturan yang ada, dan terakhir mari duduk bersama memecahkan masalah yang ada guna kemajuan Desa Junjang Wetan agar lebih maju”. Ungkap Hasan Bisri.SH.MH. (Sendi)

0

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Media Massa dalam rangka menyiapkan alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah,

Kegiatan FGD perdana alih status IAIN ke UIN yang di laksanakan Kampus IAIN Lhokseumawe bertempat di ruang Operation  Room Lt 2 Biro Rektorat IAIN Lhokseumawe mulai pukul 09.00 sampai 12.00 wib Kamis (22/06/2023).

FGD Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Media Massa alih status dari IAIN Lhokseumawe menjadi UIN Sultanah Nahrasiyah dihadiri oleh para pimpinan kampus di lingkungan IAIN Lhokseumawe, meliputi Rektor IAIN Lhokseumawe, Dr, Danial,M.Ag,Wakil Rektor I, Dr, Iskandar ,M.Si, juga tampak hadir Warek II, Dr Darmadi,M,Si, Warek III, Dr,Al Husaini,M Daud, MA, para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit dan segenap anggota tim persiapan alih status kelembagaan. Sejumlah undangan lainnya juga turut hadir dalam FGD tersebut antara lain Prof,Dr,Suadi Zainal,M.Si dari Kampus Unimal, dan juga berbagai instansi lainnya. Adapun fasilitator FGD pada kegiatan tersebut Tgk, H. Taqiyuddin , Lc.

Kegiatan FGD alih status ini dibuka langsung oleh Rektor IAIN Lhokseumawe Dr, Danial,M.Ag. Beliau menyampaikan bahwa alih status IAIN Lhokseumawe menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) telah mencukupi  syarat alih status menjadi UIN. Namun demikian tujuan diselenggarakannya kegiatan FGD penyerapan aspirasi masyarakat dan media massa ini adalah untuk mensinergikan data dan informasi alih status, serta untuk memperoleh masukan dari semua pihak, baik internal maupun eksternal, jelas Rektor IAIN

Rektor menuturkan bahwa FGD Alih Status IAIN Menjadi UIN Sultanah Nahrasiyah ini merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh masukan dan koreksi untuk menyukseskan proses alih status “Akselerasi alih status menjadi UIN adalah sebuah keniscayaan agar PTKIN, khususnya IAIN menjadi UIN Sultanah Nahrasiyah, bisa lebih kontributif dalam membangun Indonesia ke depan,” tuturnya.

Sementara itu, Tgk,H,Taqiyuddin,Lc dalam paparan materi FGD menyampaikan bahwa sudah saatnya PTKIN menjadi destinasi dalam kajian-kajian berbasis keislaman di level internasional, terkait Nama Ratu Sultanah Nahrasiyah nama pemimpin perempuan di Nusantara merupakan penguasa Kesultanan Samudera Pasai diberi nama kampus UIN dan tentang silsilah dan wafatnya, menurutnya alih status tersebut harus tetap mempertahankan core competency ilmu-ilmu keislaman di  PTKIN Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah.

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Media Massa Perubahan Bentuk Menjadi UIN  Sultanah Nahrasiyah acara FGD tersebut juga ada tanya jawab antara fasilitator dan peserta undangan, acara tersebut di tutup dengan pembacaan doa. (Wandy ccp)

0

Suara Indonesia News – Pidie Jaya. Seorang santri hafidz Qur’an 30 juz alumni MUQ Pidie Jaya sekaligus pelajar SMAN Unggul Pidie jaya mendapatkan dukungan penuh untuk melanjutkan pendidikan kuliah ke Kampus Universitas Islam Madinah (UIM) di Arab Saudi, hal ini disambut baik oleh Anggota DPR RI komisi III, Nasir Djamil asal propinsi Aceh (22/06/23).

Terkait hal tersebut,Nasir Djamil anggota DPR RI telah membantu memfasilitasi santri asal MUQ Kabupaten Pijay, Sultan Hadiansyah untuk mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan kuliah di Madinah rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Dr HM Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS.

Mengeluarkan surat rekomendasi untuk santri atas nama Sultan Hadiansyah agar diterima di Universitas Islam Madinah Arab Saudi untuk menuntut ilmu agama.

Selain itu, Nasir Djamil juga menyampaikan,santri tersebut termotivasi mempelajari Bahasa Arab karena Alquran itu kalamullah dan harus dipahami dengan baik. Diantara wasilah untuk mempelajari Alquran itu salah satunya Bahasa Arab.

“Nabi adalah orang Arab dan Alquran diturunkan dalam Bahasa Arab. Jadi barangsiapa yang ingin memahami tafsir dan ilmu-ilmu lain dalam Islam seperti usul dan fiqih maka harus menguasai Bahasa Arab,” terangnya.

Sultan Hadiansyah, ,’merupakan Hafidz Al Qur’an 30 Juz alumni Dayah Madrasah Ulumul Qur’an (MUQ) Pijay punya cita cita untuk menimba ilmu di kota Nabi yaitu di kampus Universitas Islam Madinah semoga Allah mudahkan dan diterima di kampus UIM,,ucap Nasir Djamil

Sultan, Calon mahasiswa UIM, mengatakan sangat berterima kasih kepada bapak Nasir Djamil telah mendukung saya untuk kuliah di kota Nabi dan Syukran Katsiran kepada Bapak Hidayat Nur Wahid yang telah merekomendasikan saya ke Kampus Universitas Islam Madinah, mohon doanya semoga Allah mudahkan dan kelancaran dalam seleksi agar di terima ,Jazakumullahu Khairan.

“Karena ilmu agama memang bekal dunia akhirat, kita juga bisa shalat di Masjid Nabawi dan bisa umrah karena bisa ke Mekkah sampai berhaji, jelasnya. (Wandy ccp)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Wujud kebersamaan dan gotong royong sekaligus terbinanya rasa persaudaraan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan masyarakat.

Bupati Indramayu Nina Agustina membuka Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, Kamis (22/6/2023).

Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan, hakikat pembangunan merupakan upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang seimbang, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam prosesnya tentu membutuhkan peran serta dari berbagai pihak untuk bersama-sama bersinergi dan berkontribusi. Salah perwujudannya melalui pelaksanaan BSMSS.

“Pelaksanaan BSMSS menjadi bentuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Indramayu, TNI dan pihak-pihak lainnya. Terima kasih kepada seluruh pihak terutama kepada Dandim 0616 Indramayu beserta jajarannya,” katanya.

Pembiayaan BSMSS melalui APBD yang diampu masing-masing perangkat daerah, bantuan provinsi, BUMN, BUMD dan stakeholder lainnya sesuai dengan peraturan yang belaku.

Rencana pelaksanaan BSMSS meliput pembangunan sarana dan prasarana berupaya fisik dan non fisik berupa penyuluhan, pelayanan dan sosialisasi, pemberdayaan.

Diminta Bupati Nina Agustina, masyarakat harus bisa menjaga sejumlah fasilitas atau sarana dan prasarana yang sudah dibangun dengan baik.Contohnya dampak membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan banjir dan membuat pembangunan jalan rusak serta fasilitas penerangan perlu dijaga dan jangan sampai dicuri.

“Sudah jalanan nya bagus tetapi masyarakat malah buang sampah sembarangan yang kemudian bisa banjir membuat jalan rusak. Kemudian dikasih penerangan, akan tetapi malah komponennya dicuri oleh oknum tertentu. Saya mengajak fasilitas yang sudah diberikan harus dijaga dengan baik,”harapannya.

Dengan pembiayaan pelaksana BSMSS ini mencapai 1.095.978.000 ini bisa terlaksana dengan lancar, tepat waktu dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik lagi menuju Indramayu lebih baik dan Indramayu Bermartabat (Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat).

Sementara itu Kasdim 0616 Indramayu Drs. Ohan Subhan menyampaikan, pelaksanaan BSMSS di Desa Cemara Kulon akan berlangsung selama 14 hari mulai 20 Juni hingga 3 Juli 2023.

Pelaksanaan BSMSS melibatkan personel sejumlah 120 orang terdiri dari TNI 76 orang dan unsur pendukung yang terdiri dari Masyarakat, Wanra, Pemda dan KBT sejumlah 50 orang.

Adapun Sasaran kegiatan BSMSS ini terdiri dari Sasaran Fisik meliputi betonisasi jalan desa 270 meter dan lebar 3 meter, rehab jalan hotmix panjang 380 meter dan lebar 3 meter.

Kemudian rehab drainase panjang 101 meter, pembangunan TPT panjang 80 meter, pembangunan PJU 14 unit, pembangunan poskamling 1 unit dan rutilahu 10 unit.

Sedangkan Sasaran Non Fisik diakomodir dari SKPD terkait yang ada di jajaran Pemda Indramayu terdiri dari 13 Sasaran berupa penyuluhan pertanian, pemberian bibit/benih sayuran, buah dan pemberian pupuk 4 sak.

Sosialisasi sanitasi total berbasis masyarakat dan peningkatan lingkungan sehat, pemberian fasilitas olahraga, pelatihan budidaya sistem polikultur, pelatihan pengolahan hasil perikanan dan bantuan benih ikan nila.

Kemudian pemberian fasilitas kebersihan gerobak sampah dan tong sampah, pemberian APE (Alat Permainan Edukatif), pelayanan Kependudukan (KTP-El, Akta Kelahiran, dan Pembuatan KK).

Selain itu adanya sosialisasi pertemuan peningkatan keluarga P2K2, Program Keluarga Harapan (PKH), Pelatihan Servis Injeksi Sepeda Motor, Sosialisasi Internet Sehat, Pelatihan Perbengkelan, kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan 10 Program Pokok PKK. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Klinik Pratama Lapas Indramayu terima surat perpanjangan ijin operasional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, (21/06/23). Surat perpanjangan ijin operasional tersebut diterima oleh Kepala Lapas Indramayu.

Ijin perpanjangan operasional ini diterbitkan menyusul telah dilakukannya visitasi penilaian kelayakan standar operasional klinik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu beberapa waktu lalu.

Pada visitasi yang dilakukan, tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu melakukan pengecekan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Klinik Pratama Lapas Indramayu. Beberapa diantaranya adalah ruang penyimpanan obat, ruang pelayanan konsultasi kesehatan, kelengkapan peralatan medis, dan standar prosedur yang menjadi acuan dalam pelayanan medis.

Kalapas Indramayu, Beni Hidayat memberikan apresiasi atas terbitnya ijin perpanjangan operasional Klinik Pratama Lapas Indramayu.

“Terima kasih kepada Pemda Kabupaten Indramayu, dalam hal ini kepada Dinas Kesehatan atas terbitnya perpanjangan ini. Ini semua demi peningkatan pelayanan prima yang kami berikan untuk warga binaan di Lapas Indramayu,” ujar Beni.

Lebih lanjut, Beni berharap sinergi yang telah terjalin ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna memberikan pelayanan dan pemenuhan hak warga binaan dalam bidang kesehatan secara maksimal. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Cilegon. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 yang memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM melalui Rumah Berdaya Cilegon (RBC), di Jalan Pandawa No. 129, Kavling Blok J, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Rabu, (21/06/2023).

Turut hadir dalam acara serah terima bantuan tersebut  General Manager (GM) PT Pelindo Regional 2 Banten Agung Fitrianto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon Didin S. Maulana, Direktur Inkubator Bisnis RBC Nia Desmalia, serta Lurah Bendungan Sam’un.

Dalam kesempatan itu, General Manager (GM) PT Pelindo Regional 2 Banten Agung Fitrianto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang rutin dilakukan PT Pelindo.

“Kita diminta oleh kantor pusat untuk menyerahkan bantuan TJSL berupa bantuan untuk UMKM, bantuan Lansia, masalah penghijauan dan bantuan pendidikan. Tahun ini (2023-red) pemberian bantuan pada UMKM dibawah binaan RBC di Kota Cilegon,” kata Agung Fitrianto.

Agung menjelaskan bantuan ini diberikan kepada 20 pelaku UMKM berupa peralatan produksi seperti mesin pengolah daging, mikser, mesin press dan mesin pendukung produksi lainnya dengan total nilai Rp 150 jutaan. Para penerima bantuan UMKM merupakan pelaku usaha yang sudah melalui proses seleksi.

“Kita ingin membantu masyarakat, nanti dari kita untuk kita. Kami (PT Pelindo-red) sendiri diwajibkan untuk sebanyak mungkin belanja menggunakan platform UMKM Padi (Platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN-red),” jelasnya.

Menurut Agung, pemerintah memiliki perhatian sangat serius dalam mendorong peningkatan kualitas UMKM.

“Ekonomi kita saat ini bisa bertahan 90 persen dari UMKM. Jadi ini (UMKM-red) sangat penting,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Didin S. Maulana mengapresiasi kepedulian PT Pelindo Regional 2 kepada para pelaku usaha di Cilegon.

“Saya berpesan agar pelaku UMKM penerima bantuan memanfaatkannya dengan baik sebagaimana mestinya. Jangan sampai sudah dikasih tidak dimanfaatkan,” katanya.

Didin menjelaskan selama ini sejumlah BUMN dan beberapa industri swasta sudah menunjukkan kepeduliannya kepada UMKM. Ia juga akan terus mendorong agar industri-industri lain di Kota Cilegon ikut serta dalam membina UMKM.

“Tugas kami memang promosikan, biar teman-teman UMKM yang produksi,” ungkapnya. (Dhe)

0

Suara Indonesia News – Subang. Jawa Barat. Jelang Pemilu 2024 Bupati Subang H. Ruhimat akrab dipanggil Kang Jimat menghadiri dan ikut serta dalam penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama tentang komponen pendanaan bersama pada pilkada serentak tahun 2024, bertempat di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung. Rabu, (21/6/ 2023)

Dalam acara tersebut dilaksanakan penandatanganan secara langsung oleh setiap kepala daerah atau yang mewakili dari seluruh Kabupaten/Kota se- Jawa Barat.

Dalam sambutannya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, dari 9 Komponen Pilkada serentak, ada 7 komponen yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi, dan 2 Komponen lainnya ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Ini rasa nyaah dari Provinsi, Sekitar 700 Milyar Rupiah dari Provinsi, dan kota/kabupaten bervariasi, paling tinggi 90 Milyar Rupiah” Tutur Kang Emil.

Kang Emil pun berharap, para kepala daerah yang nantinya terpilih, mampu menjadi pemimpin yang amanah. Kang Emil mengungkapkan, ada tambahan jumlah pemilih, yang mencapai hampir 35 juta jiwa pada tahun 2024.

“Presentase kehadiran pemilih Jabar sudah baik, mencapai 79% semoga tahun ini tembus angka 80an. Saya pesan kepada Asda 1 dan kepala daerah agar menyosialisasikan pilkada, terutama untuk pemilih Gen-Z, buatlah kampanye kreatif, agar generasi muda jangan apatis.” Pesan Kang Emil.

Kang Emil pun menyoroti keamanan dan kondusifitas pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November, tapi tetap di hari yang berbeda-beda. Dirinya mengimbau agar jangan sampai ada ‘dinamika yang tidak perlu’.

“Harus ada ketegasan dari KPU tentang aturan, mana yang boleh mana yang tidak. Jaga kondusifitas.” Tegas Kang Emil.

Turut hadir dalam penandatanganan tersebut asisten daerah 1 Prov Jabar, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jabar, wakil ketua komisi 1 DPRD, KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. (fuljo)