Suara IndonesiaNews|Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi melantik Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al Ayubi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatan 2025–2030, hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (4/5/2025)

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-2342 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, serta Keputusan Nomor 100.1.2.3-2343 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Masa Jabatan 2025–2030.

Dengan demikian, Ade Sugianto resmi diberhentikan sebagai Bupati Tasikmalaya, sementara Cecep Nurul Yakin yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati, kini dilantik menjadi Bupati, didampingi Asep Sopari Al Ayubi sebagai Wakil Bupati.

Dalam sambutannya, KDM – sapaan akrab Gubernur Dedi menitipkan sejumlah pesan kepada kepala daerah terpilih, di antaranya penanggulangan kemiskinan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana, serta penataan lingkungan.

“Tasikmalaya dikenal sebagai Kabupaten Santri. Tasikmalaya angka kemiskinannya masih tinggi harus segera dibenahi, kemudian keluarga berencananya belum berhasil segera dibenahi, kebersihan lingkungannya masih harus ditingkatkan, segera dibenahi,”  tegas KDM.

Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memberikan keteladanan kepada masyarakat.

“Benar, di pemerintahan ini ada sistem, ada aparat, mulai dari Sekda sampai pegawai. Tapi belum tentu perintahnya itu bisa dengan cepat dilaksanakan. Untuk itu harus dicontohkan, harus turun, dipelopori, orang Sunda mah memimpinya nya ngagogog, nya mantog’,” ujarnya.

Selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KDM menargetkan dalam tiga tahun ke depan seluruh infrastruktur jalan di Jabar sudah berbeton atau berhotmix hingga ke pelosok desa.

Selain itu, seluruh sekolah ditargetkan memiliki toilet di tiap kelas, pasar-pasar ditata lebih rapi, dan program Keluarga Berencana dijalankan lebih optimal.

KDM juga menyoroti potensi budaya dan ekonomi rakyat Tasikmalaya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus bangga dan menjadikan produk-produk kerajinan lokal hihid, cetok, boboko, aseupan, anyaman, bikin bilik, tarumpa, payung, sebagai ikon pembangunan.

“Jangan ragu menjadikan produktivitas rakyat sebagai kekuatan ekonomi daerah. Kabupaten Tasikmalaya adalah kabupaten multi-produksi, semua ada di Tasik,” ujar KDM.

Mengenai kelestarian alam, ia menyinggung pentingnya menjaga Gunung Galunggung yang disebutnya sebagai pusat peradaban Tasikmalaya.

“Galunggung itu ‘Galuh Nu Agung’ artinya rasa, cinta, hati orang Tasik. Kalau alamnya rusak akibat tambang, maka akan merusak ekosistem pertanian, perikanan, dan kehidupan masyarakat,” katanya.

Di akhir sambutan, KDM meminta agar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memprioritaskan anggaran belanja langsung untuk kebutuhan publik, serta tidak terlalu banyak mengalokasikan untuk hibah.

“Kelola anggaran sesuai kebutuhan rakyat. Jangan bawa simbol partai ke dalam pemerintahan. Mulai hari ini, yang bekerja adalah struktur pemerintahan, bukan lagi tim sukses. Demokrasi yang sehat dijalankan lewat DPRD,” tandasnya. (Sendi)

Suara Indonesia News|Indramayu. Bupati Indramayu Lucky Hakim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin (2/6/2025). Rapat ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2025–2029.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Amroni, dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Aep Surahman, para kepala perangkat daerah, serta anggota DPRD dari seluruh fraksi.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD menyampaikan bahwa Nota Penjelasan Bupati terkait Raperda RPJMD telah disampaikan kepada DPRD pada 24 Mei 2025 dan telah dibahas oleh fraksi-fraksi pada 28 Mei 2025. Rapat paripurna hari ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dokumen tersebut.

Adapun fraksi-fraksi yang menyampaikan pemandangan umum yakni Fraksi Golkar, melalui juru bicara Romdoni, Fraksi PKB, melalui juru bicara Sadar, Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicara Anggi Nofiah, Fraksi Gerindra, melalui juru bicara Fressha Rezkana, Fraksi Demokrat–NasDem, melalui juru bicara Diyanto, dan Fraksi PKS–Perindo, melalui juru bicara Carwan.

Pemandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi selanjutnya diserahkan kepada pimpinan rapat untuk diteruskan kepada Bupati Indramayu guna mendapatkan jawaban dan penjelasan lebih lanjut secara tertulis.

Dalam keterangannya usai menghadiri rapat paripurna, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan dan masukan terhadap Raperda RPJMD Tahun 2025–2029. Menurutnya, masukan yang disampaikan mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kabupaten Indramayu secara berkesinambungan.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Indramayu atas pandangan, saran, dan masukan yang bersifat membangun. Semua hal yang disampaikan akan kami pelajari dan tindak lanjuti secara serius, serta akan kami jawab secara tertulis sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Bupati berharap kolaborasi yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat guna melahirkan kebijakan dan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.

“Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan. Harapan kami, semangat kebersamaan ini dapat terus terjaga, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa manfaat dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu,” tambahnya. (Toro)

Suara Indonesia News|Surabaya. Ketua Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS), Nasirudin mengritisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan beberapa Kepala Perangkat Daerah (PD). Menurut aktivis KBRS, harusnya posisi strategis tersebut segera diisi.

Katanya, jka tidak kekosongan posisi sekda akan menganggu stabilitas organisasi pemerintah kota.

“Saya mendengar pengosongan posisi sekda dan sejumlah kepala OPD karena beberapa alasan,” sebut Nasirudin, Rabu, 3 Juni 2025.

Pertama, kata Nasirudin bahwa jabatan sekda yang sebelumnya dipercayakan Dr Ikhsan SPsi MM dinilai lamban menerjemahkan kebijakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Selain itu, pengawalan anggaran Kota Surabaya untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 tidak sesuai harapan.

Nasir mencontohkan, anggaran pendidikan tidak sampai 20 %. Belum penerjemahan kebijakan lain Pak Wali Kota Surabaya yang tidak bisa direspons cepat oleh sekda sebelumnya.

“Sehingga akhirnya wali kota mengambil kebijakan pengosongan jabatan sekda. Saya kira itu masuk akal,” tegas alumnus FISiP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).

Bahwa jabatan sekda ke depan harus mampu menerjemahkan kebijakan wali kota secara cepat dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan warga Surabaya.

“Selain itu sekda yang akan datang mampu menyusun anggaran pendidikan sesuai dengan undang undang. Sebab anggaran pendidikan masih sekitar 19,3% dari total APBD Surabaya 2025. Ini menjadi catatan kritis KBRS,” sebut Nasir.

Namun demikian, kekosongan posisi sekda dan OPD tidak bisa dibiarkan. Sebab dampaknya akan menganggu roda organisasi pemkot.

“Harus segera diisi oleh pegawai profesional dan sesuai jenjang kepangkatan. Sehingga Kota Surabaya lebih bisa mengawal kesejahteraan warga kota jauh lebih baik,” sebutnya.

Apalagi, lanjut Nasirudin di Kota Surabaya tidak kekurangan para pejabat hebat dan mumpuni mengawal kebutuhan visi misi Wali Kota Eri Cahyadi untuk menapaki pembangunan Surabaya. Jangan sampai persoalan SDM yang dimiliki pemkot, menghambat upaya pembangunan

“Pemkot Surabaya segera membuka lelang jabatan untuk mengisi kekosongan posisi sekretaris daerah dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (PD),” desak aktivisi Kota Surabaya ini.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan kekosongan sejumlah posisi jabatan di Pemkot Surabaya merupakan bagian dari mekanisme pengisian jabatan yang sesuai aturan. Ery membantah bukan karena birokrasi yang tidak berjalan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa proses pengisian Sekda dan Kepala PD harus melalui tahapan pengosongan jabatan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemilihan atau lelang.

“Dalam hal pengisian Sekda, dalam hal pengisian Kepala Dinas itu harus kosong dulu. Kalau tidak kosong ya tidak bisa dipilih,” jelas Wali Kota Eri, Senin, 2 Juni 2025.

Eri menambahkan, untuk mengisi jabatan sekda yang baru, posisi lama harus dikosongkan terlebih dulu. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem lelang jabatan, di mana prosesnya baru bisa dimulai ketika posisi tersebut sudah benar-benar tidak terisi.

“Ketika masih ada orangnya, tidak boleh dilelang. Tidak boleh diisi, kecuali berputar, itu aturannya begitu,” imbuhnya.

Sedangkan, terkait kemungkinan rotasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengisi dinas-dinas yang kosong, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa jumlah pejabat eselon II yang terbatas menjadi kendala.

“Pelantikan sudah dilakukan untuk menempatkan eselon II ini. Ketika sudah sesuai dengan penempatan asesmen maka dia berputar, yang kosong lainnya akan kita lakukan lelang,” terangnya.

Wali Kota Eri menyatakan bahwa lelang jabatan sekda menjadi prioritas utama. Ia mencari calon sekda yang tegas dan berani memberantas premanisme serta juru parkir (jukir) liar. “Yang pasti akan lelang sekda dulu ya. Sekda dulu kita lelang setelah itu baru kepala OPD,” katanya.

Permohonan untuk lelang sekda sudah diajukan kepada Gubernur Jawa Timur , Senin, 2 Juni 2025, dan ia berharap seleksi sekda dapat segera dilakukan. Wali Kota Ery Cahyadi menekankan proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dan transparan. “Siapapun boleh mendaftar, baik dari dalam maupun lingkungan Pemkot Surabaya, silahkan mendaftar,” ungkapnya.

Ia juga berbagi pengalaman sebelumnya saat membuka lelang kepala PD, di mana banyak pendaftar dari eselon III dan camat. Namun, setelah melalui tes langsung dan pertanyaan kritis, banyak yang mengundurkan diri. “Proposalnya ditarik semua, mundur semua, tidak ada yang berani ternyata,” ceritanya.

Untuk seleksi Sekda, Wali Kota Eri memastikan prosesnya akan kembali disiarkan melalui YouTube, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kemampuan para calon. Wali Kota Eri Cahyadi berharap pembukaan seleksi Sekda dapat dilakukan pada pekan ini.

“Semua orang akan tahu kemampuan para calon yang mendaftar Sekda. Harus siap juga dengan pertanyaan kritis-kritis dari pansel dan termasuk saya, di nilainya di depan masyarakat secara langsung karena disiarkan lewat YouTube. Semoga pembukaannya minggu ini ya, dan saya berharap banyak yang mendaftar,” pungkasnya.

Editor: Syafrudin Budiman

Suara Indonesia News|Depok. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Minggu 1 Juni 2025 sejumlah Ibu-Ibu tergabung dalam komunitas Kebaya Ngoempoel meramaikan Car Free Day Kota Depok. Tampak para perempuan berpakaian nusantara ini menikmati jalan-jalan santai bersama.

“Kegiatan berkebaya nusantara di acara Car Free Day Kota Depok ini adalah bagian dari memperingati Hari Lahir Pancasila. Selain itu dalam rangka mengkampanyekan budaya menggunakan kebaya di masyarakat,” ujar Silvia Labbi peserta Komunitas Ibu-Ibu Berkebaya dalam keterangan rilisnya, Senin (2/5/2024) di Depok.

Menurut Devia sapaan akrabnya, kegiatan ini juga untuk melestarikan warisan budaya bangsa. Termasuk sekaligus memperkokoh indentitas perempuan Indonesia.

“Kami mengajak para putri, wanita dan perempuan Indonesia khususnya di Kota Depok untuk melestarikan budaya berkebaya. Kalau bukan kita yang menjaga budaya bangsa siapa lagi,” kata Devia.

Dalam acara Car Free Day Kota Depok ini dihadiri peserta dan partisipan dari Komunitas Berkebaya Kota Depok. Tampak hadir diantaranya sebagai penggagas Ibu Faridah, Ibu Silvia Labbi, Ibu Yuli Gymbe, Ibu Atik, Ibu Nunik, Ibu Nana dan lainnya.

“Komunitas Kebaya Ngoempoel ini kapasitasnya semua sebagai peserta sekaligus mentor. Dimana disini semua sifat-nya guyub (red-kebersamaan) dan kesadaran untuk melestarikan budaya Indonesia,” pungkas Devia perempuan asal Makassar Sulawesi Selatan ini. (GD)

Suara Indonesia News|Kabupaten Karawang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan transaksi nontunai pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa. Peluncuran berlangsung di Gedung Graha Pupuk Kujang, Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC), Kabupaten Karawang, Selasa (3/6/2025).

Transaksi nontunai pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan akan membuat pengelolaan keuangan desa semakin baik, semakin terbuka, dan semakin transparan. Melalui digitalisasi tersebut, potensi penyimpangan dapat terdeteksi dengan mudah.

“Sistem Pengelolaan Keuangan Desa hari ini resmi menjadi Sistem Pengelolaan Keuangan yang berbasis digital atau E- Budgeting,” ucap KDM sapaan Gubernur Dedi.

Menurut KDM, seluruh transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara digital.

“Uang masuk melalui transfer digital, kemudian nanti belanja, rincian belanjanya itu semua pembayarannya lewat digital,” ucapnya.

“Sehingga mudah sekali mendeteksi apabila ada potensi penyimpangan, karena data digital tidak bisa membohongi,” imbuhnya.

Selain itu, desa-desa di Jabar diarahkan pada sistem E- Voting untuk pemilihan kepala desa. Hal ini akan memudahkan sekaligus meningkatkan partisipasi warga desa untuk menggunakan hak suaranya secara demokratis melalui sistem digital.

“Dua kerangka kerja ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan layanan demokrasi di Jawa Barat sehingga demokrasinya biaya murah, pelayanan publiknya cepat, dan transaksi keuangannya transparan,” tuturnya.

“Semoga ini menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh provinsi Jawa Barat,” tambahnya. (Sendi)

Suara Indonesia News|Kota Bandung. Pemanfaatan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) dalam birokrasi bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan langkah strategis untuk mempercepat pelayanan publik dan pengambilan keputusan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat membuka secara daring Pelatihan “Jabar Digital Academy 2025 Kelas GARUDA” yang diikuti ASN dan CASN dari seluruh wilayah Jabar di Kota Bandung, Selasa (3/6/2025).

“Teknologi, termasuk AI, bukan tujuan. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat. Tapi untuk mencapainya, birokrasi harus gesit. AI menjadi alat untuk mempercepat proses itu, dari pengumpulan data, analisis hingga rekomendasi keputusan,” ujar Herman Suryatman dalam keynote speech -nya.

Menurut Herman, AI memiliki keunggulan dalam mengelola data secara cepat, akurat, dan menyeluruh.

Dengan data yang tertib, birokrasi tak hanya lebih efisien, tetapi juga lebih tepat sasaran dalam memberikan pelayanan.

“Kalau datanya baik, keputusannya akan baik. Kalau keputusan baik, hasilnya juga akan terasa langsung di masyarakat,” tegasnya.

Ia mencontohkan bagaimana penggunaan AI bisa membantu menyaring dan mengolah data spesifik, seperti data ibu hamil dengan kekurangan energi kronis di kelompok usia tertentu, sesuatu yang sulit dilakukan secara manual dan lambat.

Namun demikian, Herman juga mengingatkan bahwa kondisi data di Jawa Barat saat ini masih belum ideal.

“Data kita masih parsial, sporadis. Ini sedang kita benahi lewat kebijakan data terpadu dari pusat,” ungkapnya.

Pelatihan “Jabar Digital Academy 2025 Kelas GARUDA” yang digelar bertujuan membentuk birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan inovatif dengan pemanfaatan teknologi sebagai tulang punggung pelayanan.

Acara ini diikuti oleh ratusan peserta dari kalangan ASN dan CASN di lingkungan Pemdaprov Jabar serta 27 kota/kabupaten. (Sendi)

Suara Indonesia News|Lhokseumawe. Kepala Puskesmas Kandang, Jufriyadi, SKM, menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, pada Senin (2/6). Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan staf Puskesmas Kandang.

“Bantuan ini berasal dari sumbangan seluruh keluarga besar Puskesmas Kandang. Walau nilainya tidak seberapa, kami berharap bisa meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah,” ujar Jufriyadi kepada awak media.

Selain menyerahkan bantuan kebutuhan dasar, tim medis dari Puskesmas Kandang juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap keluarga korban. Tim ini dipimpin langsung oleh Jufriyadi, SKM, dan didampingi oleh dr. Rizki serta beberapa tenaga kesehatan lainnya.

Sebagaimana diketahui, musibah kebakaran terjadi pada Minggu (1/6) sekitar pukul 11.00 WIB, yang menghanguskan satu unit rumah milik Fadlil Jamil (65). Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski sempat panik, keluarga korban berhasil menyelamatkan diri, termasuk ibunda Fadlil yang sedang sakit, yang berhasil dievakuasi oleh anaknya.

Empat unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Lhokseumawe dikerahkan ke lokasi kejadian. Masyarakat, Muspika, serta sejumlah relawan turut hadir membantu memadamkan api dan menenangkan korban.

“Atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih kepada Damkar Lhokseumawe, Muspika, Kepala Puskesmas Kandang beserta jajarannya, serta seluruh masyarakat Cut Mamplam yang telah membantu kami,” ungkap Fadlil.

Jufriyadi berharap, keluarga korban tetap tabah dan bisa mengambil hikmah dari musibah yang terjadi. “Semoga bantuan ini menjadi bentuk kepedulian nyata, dan menjadi penguat semangat bagi saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” tutupnya (Zal)

Suara Indonesia News|Kabupaten Cirebon. Presidium Obor Cirtim mendatangi Kejaksaan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon guna mendukung langkah Kejaksaan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon dalam penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek peningkatan jalan lingkungan dan pembangunan drainase di dua kecamatan Lemahabang dan Losari Kabupaten Cirebon, yang diungkap Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Senin (02/06/2025).

Dalam kunjungannya Presidium Obor Cirtim di terima baik oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon, sebagai juru bicara Presidium Obor Cirtim Qorib Magelung Sakti mengucapkan terima kasih atas kinerja Kejaksaan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon yang telah mengungkap kasus tersebut dan sekaligus menetapkan para tersangkanya.

“Kami mewakili masyarakat Kabupaten Cirebon dalam hal ini Khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon di Wilayah timur mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran penyidik Kejaksaan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon yang telah mengungkap kasus dugaan korupsi dalam proyek peningkatan jalan lingkungan dan pembangunan drainase di dua kecamatan Lemahabang dan Losari Kabupaten Cirebon, yang diungkap Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, serta menetapkan para pelaku dugaan kasus korupsi tersebut sebagai tersangka”. Ungkap Qorib.

Qorib menekankan bahwa Presidium Obor Cirtim berkomitmen untuk mengawal kasus Kimrum hingga tuntas dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.

“Kami tidak akan mundur dalam mengawal kasus ini, karena kami percaya bahwa penegakan hukum adalah kunci untuk menciptakan keadilan dan kepercayaan masyarakat,” tambah Qorib.

Dengan langkah ini, Obor Cirtim menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum di Kabupaten Cirebon, serta memastikan bahwa kasus-kasus yang melibatkan pejabat atau pihak-pihak yang berkuasa ditangani dengan profesional dan tidak ada diskriminasi.

Sementara Sudarto, Presidium Obor Cirtim lain juga menegaskan bahwa kasus program DPKPP harus dilanjutkan hingga tuntas. Pihaknya meyakini masih ada aktor lain yang diduga sebagai pelaku baru.

Menurutnya, Kejari bisa menelusuri darimana program tersebut berasal, dan siapa yang memberikan program yang bersumber dari BKK Tahun Anggaran 2024 tersebut

“Meskipun masih banyak kasus lain yang menjadi fokus perjuangan Obor Cirtim, tapi kasus ini harus selesai dan diusut tuntas siapa saja dalang intelektual, baik dari birokrasi atau legislatif,” kata Sudarto.

Presidium Obor Cirtim melihat kasus program DPKPP Kabupaten Cirebon ini menunjukkan komitmennya untuk mengawal kasus yang ada di Kabupaten Cirebon, termasuk kasus ini dan memastikan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Cirebon berjalan dengan baik.

“Kami percaya Kejari akan mengusut tuntas kasus ini, sampai menemukan titik terang siapa aktor intelektualnya untuk memberikan kepercayaan rakyat kepada Kejari,” tegasnya. (Sendi)