Suara Indonesia News – Jakarta. Dalam meminta ditegakannya keadilan, beberapa ormas lakukan aksi unjuk rasa didepan pengadilan negeri kota Tangerang, Kamis (11/05/2023).

Aksi tersebut menuntut agar H. Sutrisno Lukito Disastro dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Diketahui dirinya merupakan Dewan Pembina Laskar Merah Putih (LMP) provinsi DKI Jakarta.

ditengah massa aksi yang memerah tersebut terdengar yel-yel kembang latar … jaya 3x “NKRI Harga Mati” yang diteriakan oleh ratusan massa peserta aksi didepan pengadilan negeri kota tangerang tersebut.

Ketua DPC Kembang Latar Jakarta Utara, Gito Ricardo yang hadir dalam aksi damai tersebut mengatakan bahwa dirinya hadir dalam aksi ini guna mendukung Aksi yang diselenggarakan oleh ormas Laskar Merah Putih.

“Kami dari unsur ormas Kembang Latar se DKI Jakarta hadir dalam rangka mendukung aksi yang diselenggarakan oleh Laskar Merah Putih sebagai bentuk kepedulian kami sesama ormas” kata Edo, di Lokasi Aksi.

Selain itu Bang Edo panggilan akrab Gito Ricardo juga minta agar penegakan hukum dinegeri ini dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

“Kita ini kan negara hukum. Maka kami minta agar hukum ditegakan demi keadilan” terang Edo.

Ketua DPC Kembang Latar Jakarta Utara yang juga sekretaris Forum Lintas Ormas Jakarta utara inipun berharap agar H. Sutrisno segera dibebaskan,tegasnya.

“Kami minta agar majelis hakim membebaskan H. Sutrisno dari segala tuntutan hukum, beliau orang baik, beliau pengurus pusat bendahara umum himpunan sekolah dan madrasah islam nusantara (PP Hisminu), beliau aktif dibeberapa lembaga dan organisasi kemasyarakatan, sebagai pengurus MUI, aktif juga di NU Dan muhammaddiyah” tutur Bang Edo mengakhiri. (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Cilegon. PDI Perjuangan Kota Cilegon mendaftarkan 40 bakal calon legislatif (Bacaleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Kamis, (11/05/2023).

Rombongan DPC PDI Perjuangan mendaftarkan Bacaleg ke KPU Kota Cilegon pukul 10.00 WIB. PDI Perjuangan adalah partai pertama yang mendaftarkan Bacaleg ke KPU Kota Cilegon.

Dalam acara pendaftaran di KPU tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Cilegon menyajikan atraksi debus yang sangat spektakuler dari pedepokan Ki Basri. Penampilan atraksi debus  ini menambah semaraknya acara pendaftaran bakal calon legislatif di KPU.

Usai Pendaftaran, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cilegon Reno Yanuar menyampaikan sebanyak 40 Bacaleg telah didaftarkan PDI Perjuangan ke KPU Kota Cilegon.

“Sesuai PKPU 100 persen kita daftarkan, 30 persen kuota perempuan sudah kita penuhi bahkan di Dapil Citangkil-Ciwandan kuota perempuan 50 persen,” ujar Reno Yanuar.

Lanjut Reno mengatakan bahwa PDI Perjuangan menargetkan perolehan kursi di DPRD Kota Cilegon sebanyak delapan kursi. Jumlah itu dua kali lipat lebih banyak dibandingkan perolehan kursi PDI Perjuangan saat ini.

“Itu realistis, sekarang empat, dari satu Dapil target dua kursi. Selain itu, 30 persen keterwakilan perempuan Bacaleg DPRD Kota Cilegon dari PDI Perjuangan juga terpenuhi,” katanya.

Menurutnya, PDI Perjuangan mengutamakan kader partai, yang sudah digembleng. Ia juga memastikan pihaknya tidak sembarangan memilih kader yang maju di Pileg 2024 nanti.

“Kader yang kita calonkan adalah kader pejuang, ada tokoh masyarakat, ulama, dan ustazah,” ucapnya.

Reno juga menargetkan akan menduduki 8 kursi di parlemen DPRD Kota Cilegon pada Pemilu 2024 mendatang.

“Kita sampaikan berkas pendaftaran sebanyak 40 calon anggota DPRD  dinyatakan lengkap dan diterima. Alhamdulillah semua tidak ada kendala dan semoga PDI Perjuangan Kota Cilegon ini semakin besar lagi, kita partai politik pertama yang daftar di KPU Cilegon,” pungkasnya. (Dhe)

Suara Indonesia News – Jakarta. Relawan Jokowi dengan nama Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Relawan Al Maun) meminta Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kepada 3 menteri dari Partai Nasdem. Pasalnya Partai NasDem sudah keluar dari rel pemerintahan dengan lebih awal mencalon Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Bahkan sudah jelas bahwa dengan tidak diundangnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh oleh Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (8/5/2023) malam. Dimana pertemuan ini melibatkan dan mengundang para Ketua Umum partai politik yang masih satu barisan pemerintahan.

“Presiden Jokowi sudah memberi sinyal dengan tidak mengundang Surya Paloh ke Istana Negara. Jadi kami Relawan Al Maun mendesak Presiden Jokowi untuk tegas mencopot 3 menteri dari Partai NasDem,” ujar M. Rafik Perkasa Alamsyah Ketua Umum DPP Relawan Al Maun kepada media, Kamis (11/5/202) di Jakarta.

Untuk Partai NasDem, Rafik meminta agar menarik tiga anggota-nya yang masuk di Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi-Amin. Sebab, secara politik subtansi Partai NasDem sudah bukan menjadi bagian dari Pemerintah.

Bahkan kata Rafik, seharusnya Partai NasDem menjaga fatsun dan etika politik yang memiliki kewibawaan dan harga diri. Menurutnya, contoh politik beretika ini pernah dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) pada periode awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

“Dulu menteri Menteri PAN/RB Azman Abrur dari PAN mundur karena PAN keluar dari Pemerintahan dan mendukung Pranowo Subianto. Seharusnya Partai NasDem bisa meniru fatsun dan etika politik seperti yang dilakukan PAN menjaga kewibawaan partai,” terang putra asal Minang ini.

Terakhir kata Rafik, saat ini menteri-mentri dari Partai NasDem juga tidak terlihat prestasinya. Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian gagal dalam swasembada pangan dan banyak impor. Sementara Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Gerard Plate saudaranya terjerat dugaan kasus korupsi proyek jaringan komunikasi.

“Jadi dua menteri Syahrul Yasin Limpo dan Johnny Gerard Plate layak di resuffle. Sedangkan Menteri Kehutanan dan KLH Siti Nurbaya Bakar bisa di rotasi ke posisi lain, namun bukan lagi menjadi wakil Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju,” pungkas Rafik politisi muda Partai Golkar ini. (GD)

Suara Indonesia News – Cilegon. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke- 116 Tahun 2023, yang berlokasi di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Rabu, (10/05/2023) Resmi dibuka.

Pembukaan TMMD ke-116 ini ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan berita acara serah terima program TMMD ke-116 dari Walikota Cilegon Helldy Agustian kepada Komandan Kodim 0623/Cilegon Letkol Inf Aryo Priyoutomo Soedojo Sekaligus penyerahan secara simbolis alat perlengkapan kepada perwakilan anggota TMMD.

TMMD ke-116 Tahun 2023 tersebut mengusung tema “Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI – Rakyat Semakin Kuat”.

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran TNI AD khususnya jajaran Kodim 0623/Cilegon, atas terlaksananya program bhakti TNI.

“Kegiatan TMMD yang dilaksanakan secara rutin ini telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemerintahan Kota Cilegon dalam percepatan dan pemerataan pembangunan. Maka itu, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Dandim 0623/Cilegon atas kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah, TNI dan rakyat, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, sehingga Kota Cilegon menjadi semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas,” kata Helldy.

Lanjut Helldy mengatakan bahwa pembangunan fisik yang akan dilaksanakan adalah rehab Rutilahu sebanyak 2 unit, pembuatan jamban 5 unit, rehab Mushola 1 unit dan pos kamling 1 unit.

“Saat ini, Kelurahan Cikerai sudah memiliki jalan penghubung yang cukup memadai, namun kondisi masyarakat yang kehidupan ekonomi dan sosialnya masih relatif rendah. Sehingga perlu didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan,” ucapnya.

Helldy juga berharap dengan dibanggunnya beberapa sarana prasarana masyarakat melalui program TMMD ke-116 pada tahun ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Kelurahan Cikerai.

“Semoga kegiatan TMMD ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan secara rukun-guyub dan gotong royong,” harapannya.

Sementara Itu, Dandim 0623/Cilegon Letkol Inf Aryo Priyoutomo Soedojo dalam sambutannya menyampaikan TMMD adalah program rutin setiap tahun yang dilaksanakan berdasarkan tim musyawarah perencanaan pembangunan. Sehingga kedepan nanti misalkan hasil musyawarah dimana nanti akan ditentukan.

“Jadi tidak asal penunjukan tetapi atas dasar musyawarah melibatkan semua stakeholder yang ada, termasuk masyarakat itu sendiri. Yang jelas Insya Allah setiap program TMMD pasti berdampak positif kepada masyarakat secara langsung baik itu pembangunan fisik dan non fisik,” pungkasnya.

Diketahui, Program TMMD tersebut merupakan wujud sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan serta masyarakat dalam melaksanakan proses percepatan pembangunan daerah terpencil.

Turut hadir dalam pembukaan TMMD ke-116, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen Tatang Subarna, Dandim 0623/Cilegon Letkol Inf Aryo Priyoutomo Soedojo, Danlanal Banten Kolonel Laut (P) Dedi Komarudin, Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj, Kepala OPD dilingkungan Pemkot Cilegon serta Perwakilan BUMN/BUMD diwilayah Cilegon. (Dhe)

Suara Indonesia News – Jakarta. Saya mendapat pengaduan dari wartawan anggota saya di Padang Sumatera Barat, anak buah Gubernur Sumatera Barat menghalang-halangi dan mengusir puluhan wartawan saat acara pelantikan Wakil Walikota Padang di Auditorium Istana, Selasa 9/5/2023.

Pengusiran dilakukan saat belasan jurnalis dari berbagai media telah berada di dalam ruang pelantikan dan acara akan dimulai.  Media-media yang tidak terdaftar dalam peliputan, diusir keluar ruangan.

Saya tidak bisa mengerti di era reformasi dan keterbukaan informasi publik ini masih ada Pejabat publik yang tidak tahu aturan, melarang pers meliput kegiatan publik yang dibiayai Negara.

Pejabat publik wajib tahu aturan, bung!

Pejabat publik wajib mengerti, pers bekerja atas dasar aturan hukum undang undang pers dan etika pers. Selama pers bekerja secara professional dan proporsional berdasarkan undang undang pers serta menjalankan Kode Etik Jurnalistik, pers dilindungi hukum.

Pasal 4 ayat 2 undang-undang Pers, “terhadap pers Nasional tidak dikenakan penyensoran,     pembredelan atau pelarangan penyiaran, serta  pasal 3, ”untuk menjamin kemerdekaan pers, pers       Nasional mempunyai  hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Dan pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 2 dan 3 ini dapat dipidana, “Setiap   orang   yang  secara  melawan  hukum  dengan  sengaja  melakukan tindakan yang berakibat  menghambat  atau  menghalangi  pelaksanaan ketentuan  Pasal  4  ayat (2)  dan ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”, demikian ancaman pidana termaktub dalam pasal 18 ayat 1 undang undang pers.

Rekan rekan jurnalis agar melaporkan dugaan pidana yang dilakukan anak buah Gubernur Sumatera Barat itu dan mengawal kasusnya sampai persidangan. Saya dan seluruh anggota PJI akan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum tersebut.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharulla juga harus bertanggung jawab atas “tindakan bodoh” anak buahnya tersebut. Tidak mungkin pegawai bawahan berani mengambil “inisiatif bodoh” tanpa ada perintah atasan.

Hartanto Boechori Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia)

Suara Indonesia News – Aceh Utara. Dalam rangka mengoptimalkan Ketahanan Pangan Nasional Khususnya di Provinsi Aceh, Kodam Iskandar Muda dan Jajarannya akan Menggarap 3000 Hektar Lahan Jagung.

Hal tersebut disampaikan Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P, M.I.P, saat meninjau langsung lahan ketahanan pangan di area Kodim 0103/Aceh Utara, Rabu (10-05-2023).

Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya menyampaikan bahwa Kodam IM dan jajarannya akan menjalankan Program Ketahanan Pangan di wilayah Aceh, dengan melahirkan sebuah konsep yang diberi nama I’M JAGONG dengan target capaian Program Sosio ekonomi.

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam merealisasikan Program Pemerintah Indonesia yang saat ini tengah fokus terhadap penurunan angka inflasi dan stunting ditiap wilayah-wilayah Indonesia, salah satunya diwilayah Provinsi Aceh.

Dalam kesempatan tersebut Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P, M.I.P, yang di dampingi Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Kapty Hertantyawan, SH.,Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Inf Hendrasari Nurhono S.I.P.,M.I.P, serta PJ Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah AP. Msi, turut meninjau langsung kesiapan  lahan yang akan dibuka untuk ditanami Komoditi Jagung dengan luas 250 Hektar yang berada di wilayah Teritorial Kodim 0103/Aceh Utara.

Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya mengatakan bahwa melalui I’M JAGONG tersebut, nantinya akan membantu kemudahan akses para Petani Jagung dengan benih, pupuk, serta pendampingan para ahli Pertanian khususnya Jagung sehingga harapannya terwujud Aceh meulimpah jagong.

“Nantinya dalam pelaksanaan akan di dampingi oleh para Babinsa yang telah dilatih teknik bertani Jagung, serta pendampingan alat pertanian agar hasil pertanian jagung ini maksimal” Jelas Panglima Kodam Iskandar Muda.

Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya juga mengatakan bahwa I’M JAGONG tersebut nantinya juga akan menjadi pembeli (OFF TAKER) hasil panen tersebut agar para petani mendapat harga yang layak  sehingga konsep sistem tersebut akan berputar terus.

Terkait hal itu, Danrem 011/LW Kolonel Infanteri Kapty Hertantyawan SH.,bersama Dandim Kodim 0103/Aceh Utara Letkol Inf Hendrasari Nurhono S.I.P.,M.I.P., dan Pemkab Aceh Utara mengatakan bahwa Ia bersama jajarannya siap mendukung dan menyukseskan Program yang telah digagas oleh Kodam IM dengan target 3.000 Hektar yang dibagi di tiga bagian wilayah di bawah naungan Kodam IM yaitu wilayah Timur Korem 011/LW dengan lahan 1.000 Hektar dan di wilayah Barat Korem 012/TU, 1.000 Hektar dan wilayah Tengah Kodim 0101/Abes 1.000 Hektar.

“Bulan Mei ini, Alhamdulillah Pangdam IM telah memulainya di Timur, Barat,dan tengah dan kami dari Korem 011/LW telah menyiapkan 1000 hektar lahan”, ungkap Danrem .

Disela kegiatan pengecekan kesiapan Lahan I’M JAGONG Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Inf Hendrasari Nurhono S.I.P.,M.I.P., menambahkan untuk Lokasi penanaman lahan jagung di wilayah kodim 0103/Aceh Utara ada dua titik di Kecamatan Sawang dan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan tentunya Dandim sangat mengapresiasi program yang dilaksanakan oleh Kodam IM yang dimentori oleh Pangdam Iskandar Muda agar terciptanya ketahanan Pangan Diwilayah Aceh Khususnya Aceh Utara Tutup Dandim. (Zal)

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu dengan Husein Ali Rafsanjani, Guru ASN di Kabupaten Pangandaran yang tengah jadi perbincangan publik belakangan ini.

Husein datang sendirian saat pertemuan yang berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (10/5/2023).

Sebagai pembina ASN di Jabar, Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– mengatakan bahwa dirinya akan mencari solusi terbaik baik pihak yang terlibat.

“Sebagai pembina PNS di Jawa Barat, saya ketemu dengan Kang Husein yang sempat viral terkait laporan. Sedang kita cari solusi terbaiknya,” ucapnya.

Sebelumnya, Husein sempat mengunggah ke media sosial peristiwa yang dialaminya saat Pelatihan Dasar (Latsar) ASN yang terjadi pada tahun 2021 lalu. Unggahan tersebut kini menjadi sorotan publik.

Kang Emil menuturkan, pihaknya juga akan memberikan opsi-opsi bagi kedua belah pihak yakni Husein dan Pemda Kabupaten Pangandaran.

“Kita berikan juga opsi-opsi yang paling pas, mudah-mudahan baik buat Pemkab Pangandaran baik juga buat Huseinnya. Insyaallah ending-nya akan baik untuk semua,” tuturnya.

Sebelum bertemu dengan Husein, Kang Emil juga telah mendapatkan penjelasan dari pihak Pemkab Pangandaran. Dari keterangan yang didapat, bahwa untuk biaya akomodasi dan kegiatan lainnya pada Latsar telah dianggarkan namun harus di-refocusing untuk penanganan COVID-19.

“Saya sudah mendengarkan dari versi Pemkab Pangandaran bahwa anggaran untuk Latsar dibatalkan karena di-refocusing untuk COVID-19. Jadi versi Pemkab-nya tidak ada pungli karena kalau pungli kan anggarannya ada tapi narik lagi. Mungkin ini yang tidak terinformasikan sehingga dianggapnya anggaran masih ada,” jelas Kang Emil. (Sendi)

Suara Indonesia News – Purwakarta. Banyaknya aduan keluhan masyarakat terhadap persoalan jalan rusak, jembatan yang ambruk bahkan yang baru ini terjadi tanah longsor di desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani, Purwakarta  Yang sudah warga viralkan lewat media medsos kepada Pemerintah untuk segera diperhatikan dan di realisasikan segera.

“Karna banyaknya aduan ini kita sebagai wakil rakyat meminta segera Pemkab Purwakarta menyalurkan bantuan ditempat bencana tanah longsor untuk membangun kembali jalan  yang rusak jangan sampai dibiarkan begitu saja.” Tegas Hidayat selaku Anggota DPRD PKB Purwakarta di dampingi H.Asep Abdulllah dari Partai Berkarya Yang sudah beberapa hari terpantau sidak ke lokasi bencana tanah longsor Panyindangan, kepada awak media, Kamis (11/5/2023)

Sedangkan atas keluhan warga terhadap jalan rusak, Jembatan ambruk dan bencana tanah longsor ini di repson cepat pihak pemerintah Daerah Purwakarta.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia mengungkapkan, untuk infrastruktrur khususnya jalan, jajarannya terus berupaya maksimal untuk mengupayakan mantap jalan bisa terealisasi semua.

Bahkan, hingga ke pelosok desa pun Pemkab Purwakarta telah melakukan pembenahan jalan bagi masyarakat, sesuai status dan kewenangan DPUTR Purwakarta. Karena, itu memang menjadi prioritas pemerintah selama ini.

Namun seiring berjalannya waktu dan karena faktor alam dan lain-lain, dari 729 kilometer jalan yang berstatus jalan kabupaten. Kini, statusnya 85 persen berkondisi jalan mantap dan 15 persen dalam kondisi rusak berat juga ringan yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Purwakarta.

“Kita mempertahankan kemantapan 85 persen. Kemungkinan ada penurunan akibat intensitas curah hujan tinggi beberapa bulan terakhir. Sementara 15 persen jalan rusak sedang dan berat akan diperbaiki secara bertahap,” kata Ryan kepada awak media, Rabu (10/5/2023)

Ia juga merinci bahwa terdapat jalan dengan kondisi rusak ringan sekitar 36,7 kilometer dan rusak berat sekitar 73 kilometer, sementara panjang jalan mantap sekitar 631 kilometer.

“Jalan akan ada peningkatan sekitar 14.7 kilometer. Sedangkan perbaiki sekitar 16.35 kilometer,” ujarnya.

Sementara, jalan yang berstatus milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdapat 59 kilometer, jalan nasional atau di bawah pemerintah pusat diperkirakan sepanjang 42,9 kilometer.

“Harus kita ketahui bersama bahwa tidak semua ruas jalan di Purwakarta itu perbaikannya dapat dilakukan pemda, tergantung status jalan itu sendiri,” ujar Ryan.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat bersabar terhadap perbaikan yang akan dilaksanakan tahun ini atau bertahap pada tahun sebelumnya. “Kalau anggarannya sudah ada segera kita realisasikan perbaikan,” kata dia.

Menurutnya, untuk ruas-ruas jalan nasional dan provinsi sudah dikoordinasikan dengan para pihak terkait.

“Alhamdulillah, untuk empat ruas jalan provinsi sudah ada kegiatan pemeliharaan jalan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jabar. Sekarang kita juga tengah fokus pada penanganan bencana dan tanggap darurat pada ruas-ruas jalan kabupaten yang terkena longsoran dan genangan air,” pungkasnya. (fuljo/Christ)