By -
0

Suara Indonesia News – Konawe. Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu daerah kabupaten di Sulawesi Tenggara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah berupa Nikel. Cadangan Nikel di Konawe cukup besar dan apabila dikelola dengan baik tentunya dapat mensejahterakan masyarakat Konawe itu sendiri.

Menyikapi banyaknya perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Konawe baik yang telah beroprasi maupun yang sedang mengurus izin pertambangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Dr. Ardin, S.Sos. M.Si., meminta kepada Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK) untuk lebih terbuka soal berapa jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah ada maupun jumlah keseluruhan perusahaan pertambangan yang telah beroperasi dalam wilayah Kabupaten Konawe.

Hal ini sampaikan Ketua DPRD Konawe kepada awak media di kediamannya (27/04-2023) malam. Ia menyampaikan bahwa dengan tidak adanya kewenangan daerah atau keterlibatan pemerintah daerah dalam peroses pengurusun perizinan pertambangan, menjadikan kita tidak pernah tau sudah berapa banyak IUP yang telah diberoprasi di konawe dan seberapa besar dampak lingkungan yang disebabkan akibat aktifitas pertambangan dan seberapa besar kontribusi bagi kepentingan masyarakat dan daerah.

Istimewa

“Saya tidak tahu ada berapa IUP tambang yang ada di Konawe, makanya saya meminta agar Bupati Konawe dapat mendata dan menyampaikan berapa banyak sebenarnya IUP yang telah beroprasi di Konawe baik itu Pertambangan Nikel, Batu maupun lainnya. kita harus tau itu dan Kami juga di DPRD tidak pernah disampaikan ,” jelas Ardin.

Ketua DPRD Konawe juga menyampaikan, IUP pertambangan yang ada di Konawe baik IUP Batu, Nikel dan sebagainya yang ada di pondidaha, Routa, Puriala, ini perlu dilakukan klarifikasi terhadap keberadaan IUP ini semua. Sebagai wakil rakyat, kita saja ini bingung jangan sampai ini ada permainan oleh orang maupun kelompok tertentu yang bermain di tambang ini, untuk memainkan IUP IUP ini,

Bisah saja ada keterlibatan dari oknum minerba dan kelompok tertentu. Jadi perlu Bupati Konawe mengambil langkah – langkah. Masah Bupati tidak tau sebagai Kepala Daerah, apakah pengurusan IUP itu tidak perlu di tau oleh daerah? Katakanlah KSK sebagai Bupati, apakah betul – betul dia tidak tau IUP IUP yang ada di kecamatan Routa, Pondidaha dan keseluruhan wilayah kabupaten konawe. Saya berbicara IUP yang telah ada dalam wilayah Kabupaten Konawe, ini perlu di klarifikasi semua, sudah menjamur ini, ucap H. Ardin.

Ini menjadikan pertanyaan, karena kita di DPRD tiba tiba mendengar ada IUP ini ada IUP itu, ada indikasi pengusaha berjalan belum ada IUP. Menjadikan pertanyaan ? bagaimana peroses IUP itu mudah sekali peroses terbit IUP itu. Sebagai Wakil Rakyat kita mempertanyakan itu, paling tidak ada transparansi dalam pengeluaran IUP itu agar masyarakat tau. Supaya masyarakat juga tau kalau IUP ini tujuannya apa  siapa yang masuk, investornya siapa, supaya masyarakat suatu saat jangan dibodohi atau cuman diserap sumber daya alam kita, diambil oleh kepentingan oligarki para pengusaha dan masyarakat dapat apa?

“Kita contohkan di Pondidaha sudah mulai menambang tapi masyarakat dapat apa ? ini perlu ada penataan dan tertib administrasi oleh pemerintah, ungkap Ketua DPRD Konawe.

Perusahaan tambang yang masuk dan beroprasi di kabupaten Konawe perlu di selidiki kelengkapan dokumen administrasinya baik IUP dan dokumen eksplorasi lainnya seperti antisipasi dampak lingkungan dan berapa kontribusi yang di dapatkan oleh masyarakat.

“Selama ini kita tida pernah di sampaikan, nanti ada demo minta hering kita mau jawab apa, karena kami tidak pernah tau bagaimana dan berapa perusahaan tambang yang ada di Konawe,” bebernya.

Politisi PAN ini khawatir kabupaten Konawe seperti daerah lain yang terkena bencana alam akibat buruknya eksplorasi pertambangan yang dilakukan oleh para penguasaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab.

“Yang kita khawatirkan, mereka datang mengeruk hasil bumi kita lalu pergi meninggalkan bencana seperti daerah lain, belum lagi kita bicara soal konflik horizontal antar warga,” tutur Ardin.

Secara obyektif Ardin mengakui bahwa kehadiran investor tambang di bumi Konawe membawa perubahan signifikan dari segi perekrutan tenaga kerja, perputaran ekonomi dan pemda mendapatkan penghasilan melalui pajak, namun Ardin menegaskan agar semuanya sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku tanpa menghilangkan hak dasar masyarakat.

“Kita tidak anti investor namun semuanya harus terang benderang, kita semua harus tau dimana saja perusahaan ini beroperasi, berapa luas wilayah izinnya, apa yang mereka olah nikel, batu atau apa saja, oleh karena itu saya sebagai Ketua DPR kabupaten Konawe meminta kepada Bupati untuk terbuka terkait hal ini, tutupnya. (Red SI)

By -
0

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Antusiasme masyarakat yang datang ke Masjid Raya Al Jabbar di kawasan Gedebage, Kota Bandung relatif tinggi pasca Lebaran 2023. Berdasarkan pantauan, selain dari kawasan Bandung Raya, mereka yang datang ke Masjid Raya Al Jabbar (MRAJ) juga berasal dari berbagai daerah di Jabar serta dari provinsi lain di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.

Wakil Sekretaris DKM Masjid Raya Al Jabbar Dewi Sartika mengatakan, berdasarkan data dari tanggal 22-26 April 2023, jumlah pengunjung ke MRAJ 124.758 orang, jumlah tertinggi pada hari Senin (24/4/2023), yakni sebanyak 33.606 orang. Rata-rata jumlah pengunjung per hari setelah Lebaran sebanyak 22.061 orang (22-27 April) sedangkan sebelum Lebaran rata-rata sebanyak 3.507 orang (15-21 April).

“Melihat dari tren jumlah pengunjung MRAJ ini akan terus bertambah setiap harinya,” kata Dewi, ketika dihubungi, Kamis (27/4/2023).

Menurut Dewi, guna menjaga kebersihan lingkungan masjid dan keamanan sehingga masyarakat nyaman berada di MRAJ, pihaknya telah memaksimalkan jumlah personel.

“Untuk kebersihan dan kemanan, jumlah personel mencukupi karena ada penambahan,” ujar Dewi.

Sedangkan untuk pelayanan parkir, pihaknya masih melakukan kerja sama dengan pihak Kodim.

Dewi juga mengungkapkan, sejauh ini berkat pengelolaan dan kerja sama yang baik dari semua pihak, situasi MRAJ lebih tertib untuk urusan parkir, PKL dan pengunjung. Kebersihan pun terus dijaga oleh petugas dan pengunjung lebih patuh terhadap aturan.

Ia menambahkan pula, MRAJ kembali operasional seperti semula, namun tidak 24 jam seperti halnya saat Ramadan karena perlu waktu untuk pembersihan baik di dalam maupun di sekitar lingkungan masjid.

“MRAJ buka mulai pukul 08.00 sampai pukul 22.00, kemudian buka lagi pukul 04.00 hingga pukul 06.00. Pada pukul 06.00 sampai 08.00 kita tutup untuk pembersihan,” jelasnya.

Dewi juga mengimbau kepada pengunjung MRAJ senantiasa bersama-sama menjaga kebersihan dan keamanan selama berada di dalam maupun di lingkungan masjid.

“Pengunjung harus mematuhi aturan-aturan serta petunjuk yang ada. Ini perlu dilakukan agar selama berada di Al Jabbar nyaman dan beribadah pun khusyuk,” pungkas Dewi. (Sendi)

By -
0

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Kebakaran terjadi di areal TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Desa Alue Liem, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Kamis (27/04/2023),Sore.

Menerima laporan dari masyarakat,Personel Kompi 1 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Aceh bergerak cepat menuju TKP kebakaran yang lokasinya tidak jauh dari Mako Batalyon B Pelopor.

Terlihat api yang sudah membesar di areal tumpukan sampah, Personel brimob bersama Petugas Pemadam Kebakaran dan masyarakat berjibaku untuk memadamkan kebakaran tersebut.

Komandan Batalyon B Pelopor AKBP Ahmad Yani melalui Danki 1 Batalyon B Pelopor AKP. Rizki Julianda Putera Buna, S.I.K. mengutarakan ” Gerak cepat Personel Brimob Kompi 1 Batalyon B Pelopor setelah menerima laporan dari masyarakat langsung menuju ke TKP kebakaran di TPA Alue Liem, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe”

“Kegiatan ini merupakan wujud quick respons Satbrimob Polda Aceh Kompi 1 Batalyon B Pelopor dan berkat kerjasama dengan dinas pemadam kebakaran dan masyarakat berhasil memadamkan Kebakaran area TPA dari sore hingga menjelang malam agar tidak meluas”, tutup Danki 1. (Wandy ccp)

By -
0

Suara Indonesia News – Indramayu. Pasca libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Camat Kedokan Bunder langsung bekerja dan tancap gas selesaikan tugas.

Salah satu yang dilakukan Camat Kedokan Bunder, Atang Suwandi, S.STP., M.Si yakni melaksanakan panen demplot padi di areal UPTD DKPP Kecamatan Kedokan Bunder. Panen di lokasi ini sebagai upaya untuk mengetahui produktivitas padi di wilayah Kecamatan Kedokan Bunder.

Atang menjelaskan, saat ini wilayah Kecamatan Kedokan Bunder tengah melaksanakan panen raya. Sudah 2 (desa) yang selesai panen yakni Desa Jayalaksana dan Cangkingan sisanya 5 desa yaitu Jayawinangun, Kedokanbunder, Kedokanagung, Kedokanbunder Wetan dan Kaplongan sedang berlangsung dan terus berjalan sampai minggu depan.

“Jayalaksana dan Cangkingan sudah panen. Maka kita perkirakan sudah 30 persen yang sudah panen dari seluruh luas sawah di Kecamatan Kedokan Bunder,” kata Atang, Rabu (26/4/2023).

Sementara itu Koordinator Penyuluh Pertanian, pada UPTD DKPP Kecamatan Kedokan Bunder, Oyot, SP mengatakan, hasil produktivitas padi di dua desa yakni Jayalaksana dan Cangkingan rata-rata mencapai 7-8 ton per hektar. (Toro)

By -
0

Suara Indonesia News – Kendari. Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi momen peringatan yang sangat spesial bagi sejumlah tokoh masyarakat di Bumi Anoa ini.

Salah satu tokoh masyarakat yang juga sekaligus Ketua Umum KADIN Sultra, Anton Timbang berharap Sulawesi Tenggara ke depannya bisa lebih maju dan berkembang.

“Seperti yang disampaikan oleh bapak Gubernur tadi, bahwa Sultra yang dulunya kita daerah tertinggal, sekarang sudah daerah membangun, itu harapan kita,” ujarnya saat ditemui di lokasi upacara peringatan HUT Sultra di lapangan kantor Gubernur, Kamis 27 April 2023.

Pria yang akrab disapa AT ini juga berharap dengan potensi daerah Sulawesi Tenggara yang luar biasa, ke depan istilah daerah tertinggal sudah tidak ada lagi di Bumi Anoa.

“Kita berharap Sultra menjadi daerah yang maju, dan semoga pemimpin ke depan membawa Sultra lebih baik lagi,” pungkasnya.

Diketahui, upacara perayaan HUT Sultra ke-59 dihadiri oleh para Kepala Daerah 17 Kabupaten/Kota, Anggota DPR RI, DPRD Sultra, tamu undangan lainnya, serta diisi oleh atraksi 5 penerjun payung dan atraksi 3 pesawat tempur yang melintasi langit Sultra. (Red SI)

By -
0

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Kepala Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (BP Cekban), dan Kepala BP Kawasan Metropolitan Rebana, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (27/4/2023).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 710/kep.50/bapp/2023 tentang Pengangkatan Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Dengan Keputusan tersebut Gubernur mengangkat Tatang Rustandar Wiraatmadja, sebagai Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Kemudian, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 710/kep.236/dpmptsp/2023 tentang Pengangkatan Kepala Pelaksana Badan Pengelolaan kawasan Rebana. Diangkat Bernardus Djonoputro sebagai Kepala BP Rebana.

“Di tanggal 27 April ini kita menyaksikan peristiwa bersejarah dalam tata kelola pembangunan Jawa Barat, ini inovasi untuk percepatan penyempurnaan proses pembangunan,” ujar Ridwan Kamil.

Gubernur memberi pencerahan kepada kedua kepala BP, bahwa dalam teori pembangunan perkotaan diketahui tidak semua urusan bisa mudah dikoordinasikan jika berada pada satu aglomerasi.

Wilayah administrasi politik yang disebut provinsi, kota dan kabupaten dalam realita di lapangan tidak selalu warganya cukup beraktivitas di satu wilayah saja.

Gubernur mencontohkan dalam urusan ekonomi, orang tinggal di kabupaten A bisa saja bekerja di kota B. Begitu pun untuk urusan air  sama, mengalir datang dari kota A, mengalir ke kota B, lalu berakhir di kota C.

“Sehingga kita mendapati banyak kendala dalam menyamakan visi misi dalam skala algomerasi atau klaster,” kata Ridwan Kamil.

Kang Emil (sapaan karib Ridwan Kamil) mengungkap bahwa khusus pengelolaan Cekungan Bandung telah mendapatkan dukungan Pemerintah Pusat melalui Perpres Nomor 45 tahun 2018 tentang RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sehingga Cekban menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Selain itu ada Peraturan Menteri ATR Nomor 24 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Lalu diturunkan ke Pergub Jabar Nomor 86 tahun 2020 tentang BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Inilah yang menjadi dasar hukum dibentuknya Badan Pengelola.

“Hari ini bisa kita saksikan dimulainya sebuah manajemen pembangunan yang lebih baik,” ucap Ridwan Kamil.

“Untuk Pak Tatang saya titip segera koordinasikan dengan tim provinsi, satu. Kedua koordinasikan dengan lima wilayah di Bandung Raya untuk memulai menyamakan persepsi permasalahan,” tambahnya.

Untuk mendukung pengelolaan tata ruang, Gubernur menekankan agar pembangunan transportasi publik di wilayah Cekungan Bandung jadi prioritas. Sejalan dengan teori pembangunan perkotaan, bahwa transportasi publik juga tidak boleh berhenti hanya di satu wilayah administrasi saja.

“Saya titipkan di tahun depan pembangunan transportasi publik itu harus mengemuka dan mewujud dengan maksimal,” harapnya.

“Tahun depan dari perspektif Cekungan Bandung ini yang harus terlihat baru itu adalah hadirnya BRT- BRT (Bus Rapid Transit) yang jumlahnya harus berlipat – lipat, tolong dianggarkan, koordinasi dengan pusat dan lain sebagainya,” imbuh Dia.

Kemudian BP Cekban, kata dia, merupakan sebuah lembaga yang seyogianya punya kekuatan mengoreksi mengevaluasi jika lima kota/kabupaten tidak memperlihatkan ada dukungan anggaran kepada permasalahan yang sifatnya algomerasi.

Rebana Wajah Terbaik Jabar

Gubernur Ridwan Kamil menekankan kepada Kepala BP Rebana Bernardus Djonoputro agar bisa membawa kawasan ini menjadi yang terdepan.

Menurut Gubernur, Rebana didesain mulai dari nol sehingga harus direncanakan dengan baik agar bisa menjadi wajah terbaik Jabar di masa depan.

“Ini akan menjadi sumber yang membanggakan Jawa Barat. Dulu (berdasarkan kajian) Bappeda di zaman Pak Taufik, Rebana ini bisa menaikkan, kalau dieksekusi dengan baik, 3- 4 persen pertumbuhan tambahan untuk Jawa Barat. Berarti berpeluang menyumbang ke nasionalnya pun lebih besar minimal 1 persen, mungkin -mungkin saja,” kata Ridwan Kamil.

Kang Emil juga mengingatkan BP Rebana  bukan sekadar soal koordinasi tata ruang saja melainkan yang utama adalah aksi. BP Rebana harus dapat berkerja secara kolaboratif.

Adapun salah satu yang mesti diperhatikan adalah pembangunan Kota Maritim Patimban. Untuk itu, diperlukan sosialisasi, koordinasi, hingga fokus untuk memarketingkan kawasan kota Maritim Patimban.

Harapannya, Patimban jadi pelabuhan dengan tata ruang yang baik. Pelabuhan berfungsi begitupun lalu lintas menuju pelabuhan tertata dengan baik. Seperti contohnya Pelabuhan Yokohama di Jepang.

“Siapa yang menginisiatifkan, jadi bawa masterplan tawarkan ke developer, koordinasikan tata ruangnya, lahannya milik siapa, konsolidasikan,” ucapnya. (Sendi)

By -
0

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Minimalisir angka kecelakaan Saat arus balik lebaran Idul Fitri 1444 H, Polantas Lhokseumawe mengatur arus lalu lintas (strong poin) di jalan Medan – Banda Aceh wilayah hukum Polres Lhokseumawe, Rabu (26/4/2023).

“Strong poin ini dilakukan personel di depan RSUD Cut Meutia, Buket Rata, Kota Lhokseumawe,” ujar Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto, SIK melalui Kasat Lantas, AKP Adek Taufik SIK.

Lanjutnya, strong poin tersebut merupakan rangkaian Operasi Ketupat Seulawah 2023!yang bertujuan untuk mencegah kemacetan dan meminimalisir angka kecelakaan saat arus balik lebaran Idul Fitri 1444 H.

Selain itu, kata Kasat, dalam kegiatan tersebut personel juga menyampaikan himbauan kepada pengendara roda dua maupun roda empat agar tetap tertib, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan.

“Pengaturan lalu lintas yang kita laksanakan ini juga sebagai upaya untuk  mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar) di wilayah hukum Polres Lhokseumawe,” pungkasnya. (zal)

By -
0

Suara Indonesia News – Konawe. Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Kery Saiful Konggoasa (KSK), dinobatkan sebagai salah satu Bupati yang berkinerja tertinggi di Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Dari sepuluh Bupati yang dinilai berkinerja terbaik, KSK berada di urutan 9. Tapi jangan salah, walaupun urutan kesembilan, Konawe tercatat sebagai satu-satunya kabupaten yang ditetapkan berkinerja tertinggi untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI).

10 Bupati yang berkinerja  tertinggi tersebut adalah Banyuwangi (Jatim), Sumedang (Jabar), Badung (Bali), Karanganyar (Jateng), Sidoarjo (Jatim), Kulon Progo (DIY), Wonogiri (Jateng, Hulu Sungai Selatan (Kalsel), Konawe (Indonesia Timur) dan Bojonegoro (Jatim).

Untuk level gubernur, ada tiga provinsi yang ditetapkan Kemendagri sebagai daerah berkinerja tertinggi yakni Jateng (Ganjar Pranowo), DIY (Sri Sultan Hamengku Buwono X) dan Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa).

Kemendagri juga menetapkan 10 Walikota yang berkinerja tertinggi. Dan, dari 10 Walikota, Kota Kendari dan Baubau tak termasuk di dalamnya. Kesepuluh Walikota berkinerja terbaik  tersebut secara berturut-turut Semarang, Surabaya, Surakarta, Bogor, Denpasar, Makassar, Serang, Tangerang, Medan, dan Parepare.

Apresiasi Kemendagri terhadap 3 Gubernur, 10 Bupati dan 10 Walikota yang berkinerja tertinggi ini akan diumumkan dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 27 yang akan digelar di Kota Makassar pada 29 April 2023. Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (KSK) mengaku sudah mendapat undangan di acara tersebut.

Atas penghargaan ini, KSK mengaku biasa-biasa saja karena yang dilakukan selama memimpin Konawe adalah sesuatu yang memang telah diprogramkan sesuai visi dan misi. “Kepedulianku selama ini justru tertuju pada kebutuhan dasar. Bagaimana infrastruktur penting yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan petani. Bagaimana infrastruktur pendidikannya, kesehatannya. Dan, alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Konawe jauh di atas rata-rata bahkan pertumbuhan ekonomi Konawe justeru “menyuntik” pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara. Artinya, penghargaan Kemendagri ini kita senang dan bangga di satu sisi, di sisi lain, ini adalah tantangan untuk lebih baik lagi. Dan, insya Allah, ketulusan dan sukses yang kita raih di Konawe, itu juga yang mendorong saya berpikir membangun kabupaten lain. Dengan cara apa? Ya, mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Sultra,” tutur KSK.

Kinerja tertinggi yang dinobatkan Kemendagri kepada pemerintahan KSK di Konawe, dinilah oleh KSK sebagai penambah semangat dalam rencana besarnya mencalonkan diri sebagai Gubernur Sultra. Kata KSK, Sultra ini luas, topografinya menantang sebagai provinsi kepulauan, sumber daya alamnya luar biasa. “Jika tak dikelola secara bijak, jika dikelola atas dorongan kepentingan diri dan kelompok, saya khawatir, sumber daya alam yang mestinya untuk kesejahteraan, justeru berubah menjadi kerugian dan mungkin juga malapetaka. Karena itu, saya ingatkan warga Sultra, hati-hati memilih pemimpin. Sultra ini daerah kaya,” pungkas KSK.

Untuk diketahui, Bupati Konawe telah menerima undangan untuk mengikuti Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Kota Makassar, Sabtu (29/4/2023). Para kepala daerah dengan kinerja tertinggi, termasuk Bupati Konawe akan hadir untuk menerima langsung penghargaan daerah dengan kinerja tertinggi dari Mendagri. (Red SI)

1...1,0006226236241,6202,620...2,902Page 623 of 2,902