0

Suara Indonesia News – Jakarta. Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan pengarahan dalam Pelantikan Pejabat Eselon II yaitu Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus) Andi Herman, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dr. Made Suarnawan, dan Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Hendro Dewanto, S.H., M.H., dan Pj. Kepala Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Ari Hastuti, S.E., S.H., bertempat di gedung Kartika Jaksa Agung RI, Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2022).

Dalam pengarahannya, Jaksa Agung menyampaikan saat ini dunia penegakan hukum tengah mengalami ujian kredibilitas dan berbagai cobaan, begitu banyak fenomena yang telah mengukir persepsi buruk masyarakat terhadap para aparat penegak hukum. Oleh karenanya, berbagai cobaan penegakan hukum dapat dijadikan pembelajaran dan bahan intropeksi diri sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan. Mari kita senantiasa tawakal dan berdoa untuk menjadikan penegakan hukum di negeri ini semakin baik. Lalu kita juga patut bersyukur meski ranah penegakan hukum sedang digoncang oleh krisis kepercayaan masyarakat, lembaga Kejaksaan masih menempati urutan pertama sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat.

Jaksa Agung mengatakan Kejaksaan harus senantiasa menjadi wajah penegakan hukum Indonesia, peran sentral kita diharapkan dapat menjaga kewibawaan pemerintah dikala buramnya potret penegakan hukum saat ini. Kejaksaan yang mempunyai fungsi sentral dalam penegakan hukum juga tidak terlepas dari berbagai sorotan, kritikan, dan masukan masyarakat di media sosial. Untuk itu, tunjukkan bahwa anda bekerja senantiasa berkinerja untuk Negara, Bangsa dan Masyarakat. Lakukan penegakan hukum humanis dan berintegritas.

“Lalu untuk terus menjaga dan meningkatkan public trust di masyarakat, saya minta kepada para pejabat baru agar mencermati, mempedomani dan melaksanakan Surat Jaksa Agung tentang Mempertahankan Kepercayaan masyarakat,” ujar Jaksa Agung.

Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan selamat kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung yang baru saja dilantik. Sematkan peranan penting pimpinan dalam pelaksanaan tugas baru saudara melalui komitmen yang tinggi untuk menuntun dan memberi motivasi bagi jajarannya agar bergerak secara cepat, kreatif, inovatif, dan profesional dalam melakukan peningkatan kualitas organisasi.

“Ingat, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjadi suri tauladan serta mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral kepada jajarannya,” terangnya Jaksa Agung.

Jaksa Agung berharap kepada pejabat baru, untuk berkoordinasi dengan pejabat lama, khususnya terkait pola kerja dan managerial positif yang pernah dilaksanakan oleh pejabat lama. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah saudara dalam melakukan adaptasi dan konsolidasi situasi kondisi daerah penugasan masing-masing.

Disamping itu, tanpa melupakan kontribusi dari pejabat lama, Jaksa Agung juga turut mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian saudara selama ini. Jaksa Agung mengatakan bahwa kiprah saudara telah memberikan dampak positif bagi institusi, dan berharap raihan tersebut dapat saudara terapkan di tempat baru sehingga perubahan baik pada institusi Kejaksaan akan terlaksana dalam setiap lini secara simultan.

Pelantikan Pejabat Eselon II dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang dihadiri secara langsung oleh Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kejaksaan Agung dan melalui zoom oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.  (Aro Ndraha)

0

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Puluhan warga antusias mengikuti pengobatan gratis yang dilaksanakan Polres Lhokseumawe dalam rangka menyambut HUT ke 71 Humas Polri Tahun 2022 yang berlangsung di terminal Tipe C di jalan Pase, Desa Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, Kamis, (27/10/ 2022) pagi.

Kegiatan layanan kesehatan masyarakat ini dilaksanakan Urkes Polres Lhokseumawe yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.

Ramlan salah satu warga yang berkerja sebagai supir di Lokasi terminal tersebut memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Polres Lhokseumawe yang melaksanakan pengobatan gratis terhadap warga khusus para supir di terminal ini.

” Saya supir terima kasih atas kepeduliannya, dan Alhamdulillah sudah ada obat dan insyallah akan membuat saya lebih baik dan dapat beraktivitas seperti biasa membawa penumpang”, ujar Ramlan kepada awak media

Pengobatan gratis, Lanjut Ramlan, yang dilaksanakan Polri di sini cukup sangat membantu bagi kami masyarakat ini yang kondisinya kurang sehat.

Harapannya ke depan untuk kegiatan-kegiatan Polri seperti pengobatan gratis terhadap masyarakat di sini terus dilaksanakan sehingga kita sama-sama bisa lebih sehat” pungkas Ramlan. (zal)

0

Suara Indonesia News – Purwakarta. Desa Cibuntu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Desa ini merupakan hasil Desa Pemekaran dari Desa Sumurugul, sedangkan nama Cibuntu diambil dari sebuah sumber mata air yang buntu diantara Kampung Desa Raharja dan Kampung Desa Cibuntu. Desa Cibuntu memiliki dua buah dusun, tiga RW dan Sembilan RT.

Desa Cibuntu mempunyai luas wilayah sebesar 124,25 Ha. Desa Cibuntu merupakan desa yang  berbukit dengan ketinggian ± 650 meter diatas permukaan laut. Oleh karena itu, Desa Cibuntu bersuhu sejuk antara 23 – 30 oC. Masyarakat Desa Cibuntu bermata pencaharian utama sebagai buruh tani, petani, dan peternak. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Cibuntu adalah Agama Islam. Sehingga, Desa cibuntu memiliki Daya Tarik Tersendiri untuk dijadikan Desa Wisatata.

Kepala Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Ikhwanudin, menerim Piagam Penghargaan di acara Gempungan Bupati Purwakarta. Rabu ( 26/10/2022).

Piagam Penghargaan di berikan kepada Desa Wisata Kampung Bojong Honje Desa Cibuntu sebagai bentuk apresiasi dari Bupati  Purwakarta Anne Ratna Mustika atas perkembangan Desa Wisata di Purwakarta.

Gempungan kali ini di hadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Kang Uu,bertempat di halaman Desa Pasanggrahan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. (fuljo/Crist)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Sejak beberapa waktu lalu PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) mempunyai komitmen Secara umum bila jurnalis dihalang-halangi dalam melaksanakan tugas jurnalistik atau mengalami permasalahan terkait tugas jurnalistiknya, seyogyanya organisasi jurnalis yang bersangkutan melakukan pembelaan secara profesional proporsional.

Namun bila jurnalis mendapatkan perlakuan kekerasan saat melaksanakan tugas jurnalistik dengan benar, maka menjadi permasalahan bersama semua jurnalis/organisasi jurnalis/pers. Dan semua jurnalis/organisasi jurnalis wajib melakukan pembelaan secara profesional proporsional.

Seringkali kita mengetahui dari berbagai saluran informasi/sumber, seorang “Jurnalis/wartawan” mendapatkan perlakuan kekerasan. Dalam hal demikian PJI tidak akan mungkin langsung melakukan pembelaan “membabi buta” sebelum mendapatkan info jelas bahwa yang bersangkutan benar benar ‘jurnalis/wartawan’ sebagaimana diamanatkan dalam UU Pers (Undang undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers), menjalankan KEJ (Kode Etik Jurnalistik) dan mematuhi Peraturan/Aturan Dewan Pers, serta kekerasan yang didapatkannya patut diduga akibat yang bersangkutan melaksanakan kegiatan jurnalistiknya dengan benar.

Organisasi wartawan yang bersangkutanlah yang seharusnya paling bertanggung-jawab melakukan pembelaan terhadap anggotanya yang mengalami permasalahan. Disinilah perlunya semua jurnalis/wartawan berorganisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Pers. Tentukan organisasi wartawan yang sah dan mendapat pengakuan Dewan Pers, serta menurut penilaian kita menjalankan tugas kewajibannya secara benar dan benar benar melakukan pembelaan terhadap anggotanya secara professional proporsional serta amanah.

Beberapa kali PJI melakukan pembelaan professional proporsional terhadap jurnalis yang bahkan bukan anggota PJI. Pembunuhan Pemimpin Redaksi LasserNewsToday Mara Salem Harahap di Karang Anyer Simalungun Sumatera Utara (16/6/2021), penyiraman air keras terhadap Pemimpin Redaksi media online JelajahPerkara.com Persada Bhayangkara Sembiring   (25/7/2021), persekusi terhadap jurnalis Tempo Nurhadi (27/3/21) dan lain-lain. Dalam permasalahan itu PJI intens melakukan “penekanan” terhadap pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan tindakan hukum tegas.

Namun kita yang benar-benar melakukan kegiatan jurnalistik sebenarnya pasti juga mengetahui, di lapangan banyak yang mengaku aku “Wartawan/Jurnalis” hanya dengan berbekal ID card atau kartu wartawan atau surat tugas dan berbagai atribut lain yang dikeluarkan oleh media tertentu yang cenderung “tidak jelas”. Pimpinan medianya/Pemimpin redaksinya/Penanggung jawab redaksinya juga cenderung “tidak jelas”, bahkan kita ketahui tidak pernah berprofesi sebagai wartawan sebenarnya. Medianyapun banyak yang tidak memenuhi persyaratan UU Pers. KEJ “diinjak-injak”, terlebih Peraturan/Aturan Dewan Pers, dinisbikan. Ini realita. Dewan Pers menyebutnya sebagai wartawan abal-abal.

Wartawan abal abal ini bukan mencari berita dan tidak pernah memberitakan. Mereka tidak melakukan kegiatan jurnalistik yang sebenarnya. Tujuannya hanya cari “duit kecil” dengan cara yang sangat jauh dari ‘terhormat’ bahkan memalukan dan dengan mendompleng atribut jurnalis. Sebagian bahkan “dompleng sana dompleng sini” untuk tujuan melakukan perbuatan kriminal pemerasan. Tipe tipe ini bagi saya, “sampah”. Mengotori tugas mulia jurnalis/wartawan. Apakah terhadap “sampah” seperti ini PJI melakukan pembelaan?! Jelas tidak.

Demi mempertahankan nilai kehormatan jurnalis/wartawan yang sebenarnya, semua rekan seyogyanya saling mengingatkan bahkan memproteksi bila menemukan wartawan abal-abal. Jangan hanya “masa bodoh”. Reformasi 1998 harus tuntas dan menghasilkan jurnalis kritis, handal namun tetap bertanggung jawab. Dan khusus tentang jurnalis anggota PJI, dapat diinformasikan ke hotline 081 330 222 442.

Penulis : Hartanto Boechori.

Wartawan Utama/Ketua Umum PJI.

0

Suara Indonesia News – Konawe. Pemerintah Daerah kabupaten Konawe, dibawah kepemimpinan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK), begitu lihai dalam mengurus tata kelola keuangan daerah di otoritanya. Dalam kendalinya, Kabupaten Konawe berhasil memboyong predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara beruntun sejak 2015 hingga 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian WTP itupun lagi-lagi diapresiasi oleh pemerintah pusat lewat pemberian plakat dan piagam penghargaan kepada pemerintah kabupaten (pemkab) Konawe.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo menyerahkan plakat dan piagam penghargaan WTP kepada Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Senin (24/10) lalu. Penghargaan itu berasal dari Menteri Keuangan (Menkeu) atas nama pemerintah RI menyusul pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Konawe tahun 2021. Selain piagam penghargaan, plakat juga diberikan atas capaian WTP minimal lima kali berturut-turut. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten (pemkab) Konawe telah mendapatkan tujuh kali WTP secara beruntun sejak 2015 hingga 2021.

Dalam sambutannya, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengatakan, predikat WTP ketujuh Konawe didapat berkat sinergi serta kekompakan segenap jajarannya di pemkab yang patuh terhadap arahan BPK. Utamanya, terkait tata kelola keuangan pemerintahan yang akuntabel.

“Kita semua sangat mengapresiasi atas penghargaan dari Menkeu. Ini juga menjadi salah satu bukti bahwa tidak ada desa fiktif di Konawe. Bagaimana ceritanya mau ada desa hantu, nah kita dapat WTP tujuh kali berturut-turut,” beber mantan Ketua DPRD Konawe itu.

Sementara itu, Kabid PPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo menerangkan, predikat WTP merupakan pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Kriteria dimaksud, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

“Pada tahun ini, capaian WTP naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ditahun 2021, jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan WTP berjumlah 83 dari 87 K/L. Ditahun yang sama, ada 500 dari 542 pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP,” ujarnya.

Eko Wahyu Budi Utomo mengemukakan, penghargaan piagam WTP ini juga menjadi salah satu syarat nanti untuk pemberian reward kepada pemkab Konawe melalui Dana Insentif Daerah (DID). Hanya saja, dirinya mengaku belum mengetahui berapa banyak DID yang bakal diterima pemkab Konawe atas Raihan WTP ketujuh tersebut. Eko menyebut, penentuan besaran DID harus melalui formulasi penghitungan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berdasarkan banyak indikator. Mulai dari penanganan stunting, penanganan sampah, pelayanan publik, dan sebagainya.

“Kurang lebih ada 14 indikator. Kalau WTP ini cuma salah satu syarat saja untuk mendapat DID. Termasuk, ketertiban dalam penyusunan APBD, jangan sampai terlambat. Itu juga menjadi syarat lain untuk memperoleh DID. Tapi kemungkinan untuk Konawe, DID mungkin diberikan nanti diawal tahun 2023,” tandasnya. (Red SI)

0

Suara Indomesia News – Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak di Satpas SIM Polda Metro Jaya yang ada di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Sidak dilakukan hari ini, Rabu 26 Oktober 2022. Hal tersebut diketahui dari akun Instagram resmi Kapolri @listyosigitprabowo. Dimana sidak tersebut disiarkan langsung dalam akun Instagramnya.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tersebut terlihat mengunjungi beberapa bagian mulai tempat tes tertulis hingga tes praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kapolri juga sempat mengecek ruang uji simulator yang ada di sana yang saat itu sedang digunakan pemohon.

Dalam beberapa kesempatan, mantan Kapolda Banten ini mengajak diskusi para warga yang sedang melakukan pemohonan pembuatan SIM. Ia pun menanyakan beberapa hal terkait adanya kesulitan atau alasan warga baru membuat SIM.

Di lokasi ujian praktik, Kapolri bahkan sempat melihat warga yang tengah melaksanakan ujian berkendara. Ia pun mendoakan agar warga lulus mengikuti ujian tersebut. Ia pun beberapa kali menanyakan kepada Kasie SIM Polda Metro Jaya Kompol Akasa Kompol Rambing yang mendampinginya.

“Ini kalau gagal ujian praktik bisa langsung ulang,” tanya Kapolri.

“Siap jenderal dikasih waktu ulang 14 hari kemudian,” kata Kompol Akasa.

Kapolri pun meminta ada kebijakan jika masyarakat gagal tes ujian praktik bisa ulang dihari yang sama. Bahkan, orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini meminta masyarakat diberi latihan terlebih dahulu sebelum melakukan pratik ujian.

“Kalau bisa kasih kesempatan dua kali pada hari yang sama. Karena makan waktu juga jika datang lagi. Tadi saya dengar ada yang 4 kali gagal. Terus dikasih pelatihan dulu masyarakat sebelum ujian,” pinta Kapolri Sigit yang sangat Humanis itu.

Warga pun sempat mengajak Kapolri berfoto. Ada pula warga yang berterima kasih saat Listyo melakukan sidak di sana dan mengapresiasi pelayanan pembuatan SIM. (Aro Ndraha)

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh jajaran Bidang Intelijen dan Bidang Pengawasan di Kejaksaan seluruh Indonesia baik secara langsung maupun virtual, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Dr. Ketut Sumedana sebagai narasumber menyampaikan networking antar lembaga bukan saja mempermudah komunikasi dan koordinasi, tetapi harus memanfaatkan dalam membangun jejaring intelijen dan penyebaran berita positif mengenai Kejaksaan Agung.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut di laksanakan di Kantor Kejaksaan Agung RI Jln.Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2022)

Kapuspenkum Kejaksaan Agung juga mengatakan jaringan media juga perlu diperluas sampai ke daerah dan saat ini Kejaksaan Agung memiliki grup media yang beranggotakan lebih dari 800 media baik media online, media massa, termasuk media televisi sehingga pemberitaan menjadi masif juga cepat tersampaikan ke masyarakat secara update, akurat, cepat dan tepat. Di samping itu, grup ini dapat mendeteksi dini atau memitigasi pemberitaan yang negatif mengenai jajaran Kejaksaan. Jadikan humas dan penkum ini tidak saja responsif tapi juga media darling yang selalu sabar melayani awak media, friendly dan menyampaikan hal-hal baik untuk meningkatkan kepercayaan publik (public trust).

“Di era keterbukaan ini, kita seperti aquarium dimana semua bisa melihat, mengomentari dan menilai Kejaksaan. Oleh karenanya, sudah menjadi tugas kita untuk menyajikan hal-hal positif dan baik tentang kinerja Kejaksaan sehingga mindset media ke masyarakat juga sama seperti yang kita harapkan,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung juga mengatakan pemanfaatan media adalah hal yang urgent dalam segala hal karena tugas media yang membangun citra Kejaksaan ke masayarakat baik itu media sosial maupun media elektronik. Maka dari itu, jangan ragu, takut dan pelit untuk membagikan informasi yang baik dan positif. Jadikan media sebagai sahabat sekaligus teman kerja dalam rangka kolaborasi publikasi kinerja Kejaksaan.

Selanjutnya, Kapuspenkum Kejaksaan Agung mengatakan Satgas 53 sebagai penegak disiplin dan integritas diharapkan juga bisa menjadi sumber berita yang positif bagi Kejaksaan, paling tidak seperti harapan Bapak Jaksa Agung. Kehadiran Satgas 53 disamping berfungsi sebagai peringatan dini, dapat juga memitigasi segala persoalan oknum Kejaksaan sehingga fungsi-fungsi pencegahan dalam rangka menekan perbuatan tercela, penyalahgunaan wewenang serta indisipliner pegawai tidak ada lagi, tutur Kapuspenkum mengakhiri. (Aro Ndraha)

0

Suara Indonesia News – Bandung. Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Syura, atau Nama Sejenis Lainnya dari Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (International Conference of Speakers of Consultative Assembly, Shura Council or Other Similar Names of The Organization of Islamic Cooperation Member States)

Para pemimpin parlemen negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tengah menggelar pertemuan pada 24-26 Oktober 2022 di Hotel Pullman Kota Bandung. Forum tersebut merupakan penguatan parlemen dari negara-negara Islam sebagai alternatif untuk membahas isu-isu global.

Pertemuan yang cukup istimewa ini merupakan tindak lanjut dari safari politik MPR RI yang digagas dan pimpin langsung oleh Fadel Muhammad Al-Haddar ke sejumlah negara Islam beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan pimpinan MPR RI ke majelis permusyawaratan atau dewan syuro di sejumlah negara OKI tersebut, agenda-agenda MPR RI mendapatkan sambutan positif.

Bahkan negara-negara OKI mendorong agar MPR RI menjadi penyelenggara pembentukan forum penting dan sekaligus menjadi tuan rumah untuk menjadi jembatan lahirnya komunikasi antara majelis permusyawaratan, dewan syuro, atau lembaga sejenis di sejumlah negara OKI. Untuk itulah, gayung kemudian bersambut, akhirnya Konferensi Internasional OKI di Bandung diselenggarakan secara istimewa dan sacral.

Ada momen bersejarah sebelum dimulainya pembukaan Konferensi Internasional MPR tersebut, yakni Historical walk. Historical walk menjadi momentum untuk pengingatkan spirit Bandung dengan Konferensi Asia Afrika (KAA), yang mana pada 67 tahun silam momen serupa pernah dilakukan oleh para delegasi pemimpin dunia yang bersama-sama menyerukan akan terciptanya perdamaian dunia, serta mempererat kerja sama hubungan Internasional dalam berbagai bidang.

Momen spesifik inilah yang menjadi salah satu alasan MPR RI berinisiatif mengundang para delegasi pimpinan MPR dunia pada konferensi internasional tersebut di Kota Bandung. Para delegasi diajak berjalan yang dimulai dari Hotel Savoy Homann sampai Gedung Merdeka yang berlokasi di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.

Menurut Fadel Muhammad Al-Haddar (pimpinan MPR RI) yang merupakan inisiator forum tersebut, bahwa sejak awal konsepsi forum parlemen OKI diciptakan atas 3 landasan penting;

Pertama, menjadi ajang penjajagan kerjasama antara majelis permusyawaratan, dewan syuro, atau lembaga sejenis yang kelak akan diformalkan dalam bentuk Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia atau nama lain sesuai kesepakatan.

Kedua, sebagai bentuk dukungan atas Presidensi Indonesia dalam G-20 dan penyelenggaraan KTT G-20 di Bali.

Ketiga, Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia yang terbentuk akan menjadi legacy bagi MPR RI.

Ketiga landasan ini akan menjadi alamat dan historical walk yang akan memberi dampak signifikan dari sisi pemikiran dan gagasan dalam upaya meningkatkan kerja sama untuk mewujudkan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama dunia.

Selain daripada itu, forum parlemen OKI di Bandung diselenggarakan secara profesional dengan peladenan (service) yang perfect dan prima. Secara teknis acara tersebut di handle oleh PT Imadi Media Kreasi (IMADI) dengan sponsor utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan PT Pertamina (Persero) serta didukung oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Menurut Bayu Agustianto Selaku Direktur PT Imadi Media Kreasi (IMADI), acara ini Alhamdulillah berlangsung lancar, aman dan khidmat. Sebab di samping kerjasama antar pihak yang solid, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar yang mengedepankan semangat moderasi dan sangat antusias dalam mendorong rekonsiliasi perdamaian di tingkat global.

Sehingga akan membuat delegasi negara-negara sahabat dan para tamu undangan betul-betul antusias, self-confident, dan merasa nyaman layaknya buyutun (kediaman) sendiri.

Editor: Syafrudin Budiman SIP