By -
0

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum, bertekad untuk membesarkan dan menjayakan kembali partai berlambang Ka’bah.

Ini dikatakannya menanggapi berbagai berita miring soal isu konflik internal partai. Menurut Uu, sebagai kader partai tak sepatutnya ikut menari diatas genderang konflik. Justru segenap kader harus bertekad membesarkan partai bernafaskan Islam itu.

“Saya sebagai kader struktur dan kader kultur siap besarkan partai, dan ini perlu dukungan masyarakat. Mari besarkan partai dengan tidak ikut gendang orang lain,” kata Orang nomor dua di Jabar, di Kota Bandung, Selasa (14/09/2022).

Sosok Wagub Jabar pun sempat mengenang Aliansi Mega Bintang yang pernah moncer pada tahun 1997. Dimana pada era tersebut PPP berjaya pada masanya bersama PDI.

“Pada tahun 1997 Aliansi Mega Bintang luar biasa kita, saya siap besarkan partai di Jabar dengan dukungan seluruh kader di Jabar,” kata Uu.

Menurut Uu, konflik dalam sebuah organisasi merupakan hal yang lumrah. Apalagi dalam sebuah organisasi atau partai politik. Karena tentu saja suatu jabatan politik erat kaitan dengan kepentingan.

“Jadi disaat ada kesempatan untuk menduduki posisi tersebut maka sudah hal yang wajar orang lain memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut,” ucap Dia.

“Karena yang namanya jabatan politik baik di struktur internal partai sebagai ketua ranting, PAC, DPW, dan lain- lain, dan diluar struktur partai baik menjadi eksekutif dan legislatif selalu ada persaingan, karena tidak ada jabatan yang diberikan oleh nenek- kakek, handai taulan, atau saudara,” tuturnya.

“Tapi suatu jabatan justru didapat dengan cara memperjuangkan dan ‘merebutnya’ dari kedudukan orang lain. Maka wajar bila selalu ada persaingan yang ketat, karena kedudukan atau kursi jabatan hanya satu, satu titik, sementara yang ingin banyak, yang mau banyak, maka rivalitas dan persaingan itu fitrah dan alamiah sepanjang tidak ada kecurangan, kedzoliman, pengkhianatan, dan kemunafikan. Maka situasi dan kondisi yang dihadapi PPP hal yang lumrah tidak boleh dijadikan penghakiman orang terhadap PPP yang notabene partai Islam,” katanya.

Pun begitu, Uu yakin siapapun yang ingin ‘merebut’ suatu jabatan di internal partai, tentu ada niatan baik untuk membesarkan partainya. Sehingga dari pada membesar- besarkan permasalahan, lebih baik bebenah dan segera berfikir untuk kemajuan partai agar PPP tidak tenggelam di Pemilu 2024.

“Baik yang diganti atau mengganti tujuannya untuk membesarkan partainya. Untuk itu, yang sedang berjuang mempertahankan posisi kita hargai. Disini harus ada pemikiran hati jernih dalam merebut sebuah jabatan di internal partai,” kata Dia.

Uu pun mengaku dirinya merupakan salah satu kader yang patuh pada isyarah pimpinannya. Ia mencontohkan saat Dirinya menjabat Bupati Tasikmalaya, dan ingin jadi Ketua DPC tidak ada restu dan dukungan.

Bahkan Uu mengaku sudah sekitar empat kali mengajukan diri jadi Ketua DPW Jabar namun belum juga direstui.

Pertama, kata Uu, Dirinya sempat didapuk jadi plt. Ketua DPW PPP Jabar saat ada kekosongan jabatan sekitar pertengahan tahun 2014. Dimana saat itu juga bertepatan dengan tahun politik, yakni pada Pilpres 2014 PPP menjadi partai yang mendukung Capres Prabowo- Hatta. Uu juga dengan sukarela menawarkan diri jadi ketua DPW definitif dan belum mendapat restu.

kedua, selang waktu berlalu, Uu kembali berniat jadi Ketua DPW tapi malah diperintah mundur oleh Ketua Umum (Ketum), yang saat itu dijabat Muhammad Romahurmuziy, atau akrab disapa Romy, Uu pun mundur sekalipun sudah masuk formatur.

Lalu ketiga, saat sudah menjadi Wagub Jabar lalu ingin maju jadi ketua DPW, tetapi menurut Ketum yang saat itu dijabat Suharso Monoarfa, atau akrab disapa Harso, lagi- lagi Uu pun harus mundur perlahan padahal sudah konsolidasi, dan beberapa hari lagi hendak dilakukan Musyawarah wilayah (Muswil).

Terakhir disaat ada kekosongan kursi ketua DPW Jabar pun, dimana ketika itu kursi Ketua DPW PPP Jawa Barat definitif juga tengah kosong, Uu juga masih saja belum mendapat restu dari DPP meski hanya untuk menjabat sebagai pelaksana tugas (plt).

“Saya juga tidak memaksakan kehendak. Tetap ‘Sam’an wa’thoatan’. Padahal, kalau partai lain kalau ada yang menduduki jabatan di luar partai, justru dirangkulnya. Banyak yang sekarang kepala daerah yang bukan kader partai sekalipun tapi dinilai baik untuk membesarkan partai bahkan diberikan kehormatan menduduki ketua partai sesuai tingkatan,” ucap Uu.

Padahal secara nasab, ‘trah’ PPP mengalir cukup deras di darah Uu. Mulai dari Kakek hingga ayahnya, merupakan tokoh yang aktif di PPP.

“Bapak saya PPP, kakek saya seperti itu, saya dari pengurus hingga ketua ranting, ketua PAC, Pengurus Harian (PH) DPC tiga periode, PH DPW tiga periode. Juga pernah menjabat ketua Fraksi PPP selama satu periode di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, kalau melihat jenjang karir saya di partai. Tetapi itu semua mungkin tidak jadi indikator menjadikan saya memimpin partai,” tuturnya.

Uu pun kembali berharap agar seluruh kader tidak membuat suasana partai menjadi semakin dibicarakan orang yang kurang baik.

Meski untuk menduduki jabatan di internal ataupun jabatan politik di eksekutif legislatif kompetisi berlaku dengan sehat. Sebaliknya diluar itu misi terbesar yang harus diupayakan saat ini adalah mempertahankan dan membesarkan partai yang identik dengan warna hijau.

“Sekarang saatnya membesarkan PPP di Jabar dan harapan kami kader yang lain pun mari kita besarkan partai jangan malah sebaliknya ikut menari dalam gendangan orang lain. Orang lain sekarang mungkin saja sedang ada yang menabuh gendang agar PPP semakin hari semakin habis,” kata Uu.

“Kalau PPP tenggelam pada pemilu 2024 kita semua sebagai kader partai yang menduduki jabatan eksekutif ataupun di legislatif, termasuk para kader yang menduduki jabatan di internal partai, saya katakan sebagai pengkhianat partai kalau memang tidak berjuang secara maksimal untuk membesarkan partai di 2024,” tegas Uu.

“Bagaimana orang menilai negara yang mayoritas muslim partai Islamnya begini. Satu satunya patai Islam di Indonesia adalah PPP. Kenapa PPP? Karena azasnya Islam kalau bukan Azas Islam bukan partai Islam. Nanti kita akan malu oleh negara- negara lain, masa kita negara yang mayoritas muslim tapi tidak ada partai Islam? Apa bilang kata dunia!” tutup Dia. (Sendi)

By -
0

Suara Indonesia News – Jabar. Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc, secara resmi menyematkan Brevet Kehormatan Cakra kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M. Si., usai menutup Latihan Standardisasi Prajurit Kostrad Gelombang XIII TA. 2022,  bertempat di Pantai Palampang, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (13/09/2022).

Dalam sambutannya, Pangkostrad dan pribadi, mengatakan selamat datang dan selamat bergabung kepada Kapolri yang menjadi bagian dari Keluarga Besar Kostrad.

“Penyematan Brevet Kehormatan Cakra ini merupakan bentuk penerimaan dan pengukuhan  serta penghargaan Kostrad kepada Kapolri, yang pada hari ini bersama-sama prajurit Kostrad selesai melaksanakan Latihan Standardisasi Prajurit Kostrad Gelombang XIII TA 2022 telah resmi menyandang sebagai prajurit Cakra Kostrad,” ujar Pangkostrad.

Momentum ini diharapkan dapat menjadi kebanggaan mengingat kualifikasi yang terkandung pada Brevet Cakra adalah kualifikasi yang diperoleh melalui latihan dan penggemblengan untuk mencapai suatu kemampuan khusus sesuai tuntutan bagi setiap prajurit Kostrad.

“Satuan Kostrad sebagai satuan tempur memiliki standardisasi yang harus disiapkan, untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai perkembangan situasi dan kondisi  yang berkembang di seluruh wilayah NKRI,” tambahnya.

“TNI-Polri adalah garda terdepan, untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, didaerah  penugasan kita saling membantu, kami pasukan yang selalu siap, kami latihan rutin dan kami selalu siap untuk melakukan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan,” tutup Pangkostrad.

Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M. Si., menyampaikan rasa bangga bisa menyaksikan secara langsung latihan standardisasi prajurit Kostrad gelombang XIII yang baru saja ditutup.

“Alhamdulillah saya selaku Kapolri mendapatkan kehormatan menjadi warga kehormatan Kostrad. Baru saja saya mendapatkan penyematan langsung Baret Kostrad, Sangkur dan Brevet sebagai warga kehormatan Kostrad oleh  Pangkostrad,” ujar Kapolri.

Selanjutnya Kapolri mengatakan kegiatan ini meningkatkan sinergitas TNI-Polri yang selama ini sudah terjalin dengan baik antara TNI-Polri khususnya Kostrad dan Polri telah banyak membantu tugas-tugas yang dilaksanakan kepolisian bersama-sama menghadapai musuh-musuh negara, gangguan Kamtibnas yang akan mengancam masyarakat baik di kota, gunung-gunung, perbatasan-perbatasan dan daerah terpencil,

Kapolri memerintahkan kepada seluruh jajaran Polri dimanapun bertugas untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan sinergitas dan soliditas sebagai keluarga besar.

“Sakitnya Polri adalah sakitnya Kostrad, senangnya Polri adalah senangnya Kostrad,” ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan bahwa siapa yang menjadi musuh Polri adalah musuh Kostrad, siapa yang menjadi teman dan sahabat Polri adalah teman dan sahabat Kostrad.

“Tanamkan didalam sanubari seluruh TNI-Polri,  Kostrad dan Polri selalu menjaga kewibawaan negara dari ancaman kedaulatan dan siapapun yang merongrong dan musuh NKRI adalah musuh kami, rakyat yang harus selalu kita lindungi. Bangsa dan NKRI harus kita kawal dan kita jaga,” pungkas Kapolri.

Setelah rangkaian upacara selesai, prajurit Cakra XIII menampilkan  demonstrasi Beladiri Militer, Double Stick, atraksi pemecahan benda-benda keras, renang taktis, menembak di laut ditutup dengan  pembebasan tawanan dan penghancuran sasaran.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri didampingi Pangkostrad dan sejumlah pejabat utama Polri dan Kostrad menembak sasaran di laut.

Selain itu, Kapolri dan Pangkostrad membagikan sembako gratis, sebagai wujud kepedulian Kostrad dan Polri kepada masyarakat di daerah Palangpang.

Sebagai informasi, latihan standardisasi prajurit Kostrad diikuti sebanyak 750 orang prajurit melalui beberapa tahap latihan, antara lain tahap basis, hutan gunung dan rawa laut.

Turut hadir pada acara tersebut Dankorbrimob Polri, Kaskostrad, Irkostrad, Pangdivif 1 Kostrad, Kapolda Jabar, Asrena Kapolri, As SDM Kapolri, Kadiv Propam Polri, Kadiv Humas Polri, Kadiv TIK Polri, Kapoksahli Pangkostrad, Wair Kostrad, Asren Kostrad dan para Asisten Kaskostrad, para Dan/Ka Sat Balak Kostrad, Asops, Aspers dan Aster Kasdivif 1 Kostrad serta para Komandan Satuan, Sekda Kab. Sukabumi, Ketua DPRD Kab. Sukabumi, Danrem 061/SK Kodam III/Slw, Dandim 0622 / Kab. Sukabumi, Dandim 0607 / Kota Sukabumi, Kapolres Kab. Sukabumi, Kapolresta Kota Sukabumi, para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Tamu Undangan, Masyarakat, Penyelenggara dan Peserta Latihan. (Sendi/Dispenad)

By -
0

Suara Indonesia News – Rote Ndao. Aksi  Tak terpuji kembali mencoreng instutusi Polri, sebelumnya Kasus Mantan Irjen Pol Ferdi sambo yang menembak anggotanya sendiri. Bahkan dengan tegas Kapolri telah memerintahkan Propam Polri membergentikan 11 Anggota Polri dengan Status PTDH.

Kini Masih saja ada oknum polisi yang terus berulah,Hal ini pula yang dilakukan oleh Seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Pesisir Timur Lampung, dilaporkan oleh istrinya Putri ke Polda Lampung atas Dugaan Tindak Pidana Penelantaran Keluarga. Laporan tersebut tercatat dengan nomor Laporan Polisi Nomor : LP / B / — / III / 2022 / POLDA LAMPUNG / RES LAMBAR / SPKT, tanggal 28 Maret 2022.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kepada jajarannya bahwa tidak bakal menegur lagi bila menerima laporan pelanggaran yang dilakukan anggotanya yang mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi langsung diproses dan ditindak tegas, dengan pencopotan.

“Kalau Ada Laporan, Saya Tidak Perlu Tegur Lagi, Saya Langsung Copot”.

“Saya harus mencopot, saya harus menindak, terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang bekerja dengan baik”.

Sikap dan laku anggota Polri akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Apakah ketegasan Kapolri tersebut mampu direalisasi jajaran dibawahnya ? Apakah ketegasan Kapolri tersebut menjadikan anggota Polri berbenah diri, mengubah perilaku buruk menjadi perilaku baik ? Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan realita berikut.

Putri menceritakan bahwa Asko suaminya pernah dijatuhi hukuman disiplin karena tidak memberikan nafkah batin kepada Putri sebagai istri. Perbuatan Asko yang berakhir dengan dijatuhi Hukuman Disiplin Dumas Propam, tidak memberikan nafkah batin ke Pelapor (istri), sebagaimana Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep / — / X / 2021, tanggal 22 Oktober 2021 dan atas putusan tersebut, Terlapor ditempatkan di Tempat Khusus selama 14 (empat belas) hari.

Walaupun telah dijatuhi hukuman disiplin, Asko tidak jera, justru perilakunya makin menjadi-jadi. Kurang lebih 2 (dua) bulan setelah menjalani hukuman disiplin, tepatnya hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, Asko kembali berulah dengan mengancam akan membunuh (menembak) kepala Putri hanya karena Putri meminta nafkah lahir dan bathin kepada Asko. 2 (dua) bulan berikutnya tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, Asko kembali mengancam akan membunuh Putri. Sikap Asko makin hari makin berubah dan tepat pada tanggal 25 Maret 2022, Asko pergi dari rumah (Asrama Polsek Pesisir Timur) dan hingga kini tidak pernah pulang untuk melihat keadaan Putri dan anaknya.

Sejak tanggal 1 Juli 2021 hingga 1 Desember 2021, setiap bulannya Asko hanya memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Putri, padahal gaji Asko setiap bulannya kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Asko, sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Putri dan anaknya, karena setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Putri dan anaknya membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hidup tanpa kehadiran Asko, membuat Putri harus melakukan peran ganda, disamping sebagai ibu untuk anaknya, Putri juga harus menjadi kepala keluarga, berusaha berjualan (online) untuk mempertahankan hidupnya dan anaknya.

Tidak tahan dengan kondisi hidup dan kehidupannya yang harus melakukan peran ganda, mencari nafkah sekedar untuk mempertahankan hidup Putri dan anaknya, pada akhirnya tanggal 25 Maret 2022, Putri pulang bersama anaknya ke rumah orangtuanya di Way Kanan. Dan pada tanggal 28 Maret 2022, Putri melaporkan Asko ke Kepolisian Daerah Lampung atas Dugaan Tindak Pidana Penelantaran Keluarga, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / — / III / 2022 / POLDA LAMPUNG / RES LAMBAR / SPKT, tanggal 28 Maret 2022;

Perbuatan Asko, telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yaitu melanggar Pasal 3 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 9 ayat (1), Pasal 45 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 26 Ayat (1) huruf (a), Pasal 76B dan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 3 huruf (g) dan Pasal  5 huruf (a) dan huruf (j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Reporter : Dance henukh

By -
0

Suara Indonesia News – Jakarta. Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah se- Indonesia, di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (13/9/2022). Rapat tersebut digelar dalam rangka persiapan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022.

Menpan-RB, Azwar Anas menetapkan kebutuhan ASN nasional tahun 2022 sebanyak 530.028. Jumlah tersebut merupakan data per 6 September 2022.

Jumlah itu merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat 90.690 dan instansi daerah 439.338. Kebutuhan daerah dengan perincian 319.716 PPPK guru, 92.014 PPPK tenaga kesehatan, dan 27.608 PPPK tenaga teknis.

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menuturkan salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah penataan honorer.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK), juga turut hadir dalam rapat tersebut. Ia hadir bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Konawe, Ilham Jaya.

Dalam pertemuan tersebut, Kery Saiful Konggoasa sangat bersyukur dengan apa yang direncanakan pemerintah pusat melalui Menpan-RB . Menurutnya, pengadaan ASN 2022 akan memberikan kesempatan bagi warga di Sultra, khususnya di Kabupaten Konawe untuk menjadi abdi negara.

“Ini kabar baik dan sangat ditunggu-tunggu warga kita, karena akan memberikan kesempatan besar untuk menjadi ASN. Untuk itu selaku Bupati Konawe saya memberikan apresiasi terhadap pemerintah pusat,” ujarnya.

Kepala BKPSDM Konawe, Ilham Jaya menjabarkan, secara umum ASN saat ini terbagi dua, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau biasa disebut P3K. Pengadaan ASN 2022 yang bakal dilakukan Kemenpan-RB bakal fokus pada penerimaan P3K.

“Untuk juknis (petunjuk teknis) lebih lanjut kita masih akan menunggu dari Kemenpan-RB. Namun, untuk penerimaan P3K kali ini kurang lebih akan sama dengan seleksi yang sebelumnya dan akan dilakukan tahun ini,” jelasnya.

Lalu, apakah pengadaan ASN 2022 adalah bagian dari pemberkasan honorer yang belum lama ini dilakukan?

Terkait hal tersebut Ilham mengatakan kalau hal tersebut beda konteksnya. Kata dia, pengumpulan berkas K2 dan honorer yang dilakukan belum lama ini bertujuan untuk pemetaan kebutuhan pegawai. Bisa jadi untuk kebutuhan 2023.

“Sedangkan pengadaan ASN 2022 ini hanya akan berfokus pada penerimaan P3K. Semoga informasi dari pusat cepat keluar, sehingga bisa kita sebarluaskan,” pungkasnya. (Red SI)

By -
0

Suara Indonesia News – Indramayu. Habibi Ariyanto resmi menjadi Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Indramayu Periode 2022-2025 pada Musyawarah Cabang (Muscab) ke-XV HPMI Kabupaten Indramayu, di Hotel Grand Trisula Indramayu, Selasa (13/9/2022).

Dalam Muscab ke-XV BPC HIPMI Kabupaten Indramayu tersebut, dihadiri Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Indramayu Suwenda dan Forkopimda Indramayu.

Bupati Indramayu Nina Agustina dalam sambutannya yang Suwenda mengatakan, Pemerintah Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat atas terpilihnya Habibi Ariyanto sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Indramayu Periode 2022-2025.

“Atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan selamat dan sukses kepada Habibi Ariyanto sebagai Ketua HIPMI Indramayu pada Muscab ke-XV. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini lahir pemikiran-pemikiran baru serta inovasi-inovasi yang cemerlang demi kemajuan organisasi,” katanya.

Menurut Suwenda, HIPMI merupakan organisasi mandiri yang memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pengusaha di Kabupaten Indramayu baik itu pengusaha pembangunan infrastruktur maupun di sektor perekonomian, sehingga diharapkan HIPMI Indramayu mampu membuat terobosan-terobosan yang efektif dan majunya usaha di Kabupaten Indramayu menuju Indramayu yang Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat (Bermartabat).

Suwenda menambahkan, peran serta pengusaha di bidang jasa dan non jasa dalam pembangunan fisik maupun non fisik baik berskala nasional maupun regional memang cukup besar. Namun demikian memasuki perdagangan bebas ini persaingan usaha dirasakan semakin ketat, karena di samping peluang usaha yang dirasa sempit jumlah pengusaha semakin hari semakin bertambah.

“Melihat kondisi tersebut saya mengimbau kepada pengusaha khususnya yang tergabung dalam HIPMI agar mempersiapkan diri dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemampuan dan kapasitasnya,” tambahnya.

Hal ini mengingat HIPMI adalah organisasi yang memiliki potensi terutama dalam menghasilkan langkah-langkah yang berhubungan gerakan ekonomi kerakyatan dan menjadi wadah yang tepat bagi pengusaha di berbagai skala.

Karena itu ungkap Suwenda, HIPMI harus benar-benar mampu memfungsikan dan memfokuskan diri sebagai ruang pembina, memajukan dan mengembangkan pengusaha muda yang tidak hanya profesional, kuat serta tangguh namun juga pengusaha muda yang dapat mengoptimalkan ragam fungsinya dalam membangun daerah maupun menggeliatkan perekonomian daerah serta mampu menghadapi persaingan di era globalisasi.

“Saya juga berharap HIPMI ikut menggalakan dan turut andil dalam mengembangkan produk unggulan dan prospektif seperti pertanian, pariwisata serta ekonomi kreatif di Kabupaten Indramayu di samping meningkatkan kemitraan organisasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah serta seluruh stakeholder lainnya untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan produk unggulan daerah,” lanjutnya.

Akhir sambutannya Suwenda mengharapkan, HIPMI sebagai mitra kerja pemerintah daerah mampu berkiprah lebih banyak dalam kancah perekonomian daerah serta senantiasa mengedepankan peran sertanya bagi pembangunan daerah di Kabupaten Indramayu.

“Semoga keberadaan HIPMI semakin membuat nilai usaha dan geliat perekonomian di Kabupaten Indramayu akan semakin berwarna, lebih maju, mandiri serta mampu berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” harapannya. (Toro)

By -
0

Suara Indonesia News – Gresik. Pemerintahan Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat desa terpilih di pendopo Desa Belahanrejo, Selasa (13/9/2022) sekitar pukul 09.00 Wib.

Perangkat Desa terpilih yang menduduki jabatan Kasi Pelayanan yakni Fiki Andian, setelah melewati beberapa tahapan dari mulai penjaringan hingga ujian tes.

Dalam pelaksanaan pelantikan tersebut dihadiri oleh Camat Kedamean DRS. Sukardi MM., Danramil 0817/03 Kedamean Kapt Inf M. Zainuddin SH., Kapolsek Kedamean AKP Dante Anan Irawanto SH.M.Hum. diwakili Bhabinkamtibmas Aipda Eko Subandi SH., Kepala Desa Belahanrejo H. M. Nur Huda, Tokoh Agama, BPD, Ibu PKK, beserta tamu undangan.

Kepala Desa Belahanrejo M. Nur Huda mengucapkan terimakasih kepada semua panitia pelaksana seleksi perangkat desa yang telah membantu mensukseskan dalam melaksanakan penjaringan.

Nur Huda berharap, perangkat desa yang baru segera menyesuaikan dan menjalankan tupoksinya sebagai Kasi Pelayanan untuk mendukung berbagai program desa yang sudah dijalankan.

“Kasi Pelayanan yang sudah dilantik secepatnya menjalankan tugasnya dalam melayani warga tanpa kenal waktu baik siang maupun malam,” ucap Nur Huda.

Sementara itu Camat Kedamean DRS. Sukardi MM. mengapresiasi kinerja panitia seleksi yang telah bekerja secara terbuka dalam setiap tahapan tanpa KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme).

“Perangkat desa yang baru dilantik adalah hasil murni dari kinerja panitia, untuk itu kami sampaikan terima kasih,” ucapnya Sukardi.

Sukardi berpesan, kami berharap kepada kasi pelayanan harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat sebab pelayanan terhadap masyarakat, adalah amanah yang harus dijalankan dengan ikhlas.

“Saya sampaikan selamat kepada perangkat desa yang baru dilantik, jangan anti kritik dan layani warga dengan sebaik-baiknya,” tandasnya. (Hari R)

By -
0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Polresta Cirebon Polsek Dukupuntang – Bertempat di Kantor Pos Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Bhabinkamtibmas Desa Balad Aipda Hadi Fauzi melaksanakan giat Monitoring dan Pengamanan Penyaluran BLT BBM dan BPNT, yang diperuntukan bagi Masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM Bersubsidi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Petugas Pos yang telah ditunjuk untuk menyalurkan bantuan tersebut, adapun jumlah penerima bantuan sebanyak 105 KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).

Disamping melaksanakan giat monitoring Penyaluran BLT BBM dan BPNT, Bhabinkamtibmas Desa Balad Aipda Hadi Fauzi bersama dengan Babinsa Desa Balad Serda Sugiono, pada kesempatan tersebut menyampaikan himbauan tentang Kamtibmas

Kapolsek Dukupuntang AKP Afandi, S.H., M.H menjelaskan bahwa giat Monitoring dan Pengamanan Penyaluran BLT BBM dan BPNT, yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Balad Aipda Hadi Fauzi bersama dengan Babinsa Desa Balad Serda Sugiono, bertujuan agar pelaksanaan Penyaluran Bantuan tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar, tanpa kendala apapun. (Hatta)

By -
0

Suara Indonesia News – Bangkinang. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Dudung Abdurachman mengunjungi Batalyon Infantri 132/ Bima Sakti Salo pada Selasa (13/9/2022) dalam misi menjalankan perintah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk melibatkan Satgas Yonif menjaga perbatasan NKRI di Papua.

“Ini merupakan peninjauan menjelang keberangkatan Satuan Tugas Yonif 132/Bima Sakti dalam Rangka Operasi PAMTAS Darat RI-PNG Sektor Utara di wilayah Papua Tahun 2022 pada November nanti,” kata Jenderal Dudung di Kampar.

Sebelumnya Dudung juga telah menjelaskan bahwa semua kegiatan yang dia lakukan merupakan perintah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Dudung menjelaskan, bahwa penjagaan di wilayah perbatasan merupakan misi menjaga kedaulatan, sehingga hal itu sangat penting sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Panglima TNI Andika Perkasa.

“Saya minta seluruh anggota untuk dapat menjaga kesehatan, persiapan mental serta peralatan yang akan dipergunakan selama diperbatasan nantinya.

Kunjungan Dudung ke Kampar disambut oleh rombongan mulai dari Pangdam I/BB, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, SE, MSi, Danrem 031/WB Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung, SAP , serta Danyon Arhanud -13 Letkol Riyanto BN dan juga Penjabat Bupati Kampar Kamsol.

Dikesempatan sama, Kamsol turut berharap semoga para satgas kembali bisa menjankan tugas dengan baik di perbatasan.

“Selamat bertugas, selamat kembali kesatuan dan bisa berkumpul dengan keluarga,” katanya.

Kamsol juga menyerahkan cendera mata berupa tanjak (hias kepala adat Melayu) kepada Jenderal Dudung. (Rls)

1...1,0006586596601,6602,660...2,777Page 659 of 2,777