Suara Indonesia News – Duri. Dengan adanya temuan Pelaksanaan proyek pembangunan parit di jalan Wonosari km. 3,5 kulim Desa Balai Makam kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis.

Proyek tersebut diduga pelaksanaan nya asal jadi dan sesuka hati oleh rekanan sebagai pemenang tender.

Menurut informasi di lapangan, bahwa pekerjaan penggalian parit sudah berjalan selama 8 hari yang lalu.

Namun, sampai berita ini ditayangkan pada Kamis 15/9/22, belum terlihat di lapangan tanda plang papan informasi proyek pekerjaan pembangunan parit tersebut.

Papan Plang proyek merupakan salah satu syarat yang diwajibkan untuk dilaksanakan sebagai keterbukaan dan transparansi informasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan uang rakyat.

Menyikapi adanya pemberitaan tentang Pekerjaan pembangunan sebuah Proyek oleh kontraktor yang tanpa memasang papan informasi terhadap pekerjaan proyek tersebut, mengundang perhatian yang serius dari ketua Umum LSM. Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan (KPH-PL) Amir Muthalib.

Ketua Umum Komonitas Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan (KPH-PL) Amir Muthalib mengatakan hal itu telah terjadi peristiwa perbuatan pelanggaran hukum.

Menurutnya, Kontraktor pelaksana telah melanggar peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Terkait kewajiban pemasangan papan nama proyek, Pemerintah sudah mengaturnya melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

“Kita sangat berharap dan sekaligus meminta kepada Inspektorat Kabupaten Bengkalis dan BPK-P Riau serta Penegak Hukum lainnya yang bersangkutan untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan tersebut demi untuk mencegah timbulnya potensi kerugian Masyarakat Negara dan Pemerintah,” sebutnya.

Terkait dengan pendapat Ketua Umum KPH-PL Amir Muthalib, media ini mencoba mencari rekanan pemenang tender proyek, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari rekanan tersebut. (Mus)

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Komandan Kodim 0103/Aut, Letkol Inf Hendrasari Nurhono S.I.P., M.I.P., meninjau langsung latihan menembak senjata ringan triwulan II Tahun 2022, personel-personelnya di lapangan tembak TNI AU Satradar 231 Bukit Rata Kota Lhokseumawe, Rabu, (14/09/2022).

“Kegiatan latihan menembak di laksanakan untuk memelihara, mengasah dan meningkatkan kemampuan dasar militer prajurit Kodim 0103/Aut,” kata Letkol Inf Hendrasari Nurhono.

Latihan menembak bagi prajurit yang di selenggarakan tersebut merupakan program kerja rutin setiap tiga bulan. “Setiap triwulan, prajutit Kodim Sangihe melaksanakan latihan menembak guna mengasah kemampuan setiap prajurit,” kata dia.

Dalam latihan menembak itu senjata yang di gunakan adalah  SS-1 dan M-16 dengan jarak sasaran tembak sejauh 100 meter.

Walaupun pandemi Covid-19 melanda, kata dia, kemampuan dasar prajurit tidak boleh luntur, sehingga diperlukan latihan secara terprogram. “Latihan secara terprogram dan rutin harus dilaksanakan, meski Kodim merupakan satuan teritorial yang lebih mengutamakan soft power dalam bertugas,” kata dia.

Dalam situasi apapun, kata dia, kemampuan dasar seorang prajurit tidak dapat ditinggalkan begitu saja, tapi harus terus di asah dan dipertajam untuk menghadapi tantangan tugas ke depan. “Setiap pelaksanaan latihan kita mempunyai target guna mengetahui perkembangan peningkatan kemampuan prajurit,” ungkapnya.

Namun demikian faktor keamanan tetap diutamakan sehingga seluruh pendukung dan peserta harus betul-betul menerapkan prosedur keamanan dalam menembak. “Semua prajurit sama-sama bertanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan latihan menembak sehingga kegiatan dapat berjalan aman dan lancar,” tutup Dandim. (Zal)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan penyaluran bansos non tunai yang lebih dikenal dengan bantuan pangan non tunai (BPNT) di wilayah kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, ada kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terutama pada penyedia komoditas produk yang disalurkan, beberapa ewarung menjelaskan pada media saat monitoring di akhir Desember tahun 2021, kalo penyedia komoditas hanya ditangani satu pengusaha saja tanpa memberi ruang bagi warga yang berkemampuan untuk menyediakan komoditas untuk berperan dalam penyaluran BPNT pada ewarung yang ada di desanya harus melalui pengusaha tersebut.

Padahal dalam Pedoman Umum Bantuan Sembako 2020, Ewarung bebas memilih penyuplai komoditas produk BPNT untuk mendapatkan harga dan kualitas terbaik, bahkan untuk memberikan peluang bagi warga yang ada di desanya untuk ikut berperan dalam menyediakan komoditas produk yang disalurkan ewarung supaya manfaat program BPNT tidak hanya dirasakan oleh KPM dan pemilik ewarung juga warga yang mensuplai, dengan adanya warga yang turut membantu mensuplai maka warga sekitarnya bisa ikut membantu dalam pengemasan produk yang disalurkan, bisa juga BUMDes menjadi penyuplai komoditas yang disalurkan supaya Pemdes bisa mempunyai PADes dari penghasilan BUMDesnya, walaupun tidak diperbolehkan menjadi ewarung tapi tidak ada larangan dalam Pedum untuk menjadi penyuplai komoditas.

Untuk memastikan adanya penyedia tunggal komoditas ewarung, media mengunjungi rumah H. Memed penyedia tunggal komoditas tersebut di wilayah desa Gegesik Wetan, berulang kali datang hingga 4 kali seputar Desember tahun 2021 dan Januari tahun 2022 tapi tidak pernah bisa ditemui bahkan tidak ada orang yang membuka pintu rumahnya.

Media dapat informasi dari rekan sesama media untuk menemui Camat Gegesik selaku penanggung jawab Tim Koordinasi tingkat kecamatan, lalu media menemui Hj. Indra Fitriyani Camat Gegesik di kantornya (Jum’at, 09-09-2022) dan Camat sedang berada di ruang tengah sedang mengobrol dengan Sekre Kecamatan.

Tapi sayang sikap Camat Gegesik yang tidak respek dan cenderung meremehkan kehadiran media dengan tidak bergeming tetap mengobrol, dan kehadiran tim media dipandu dan hanya berdiskusi dengan Kasubag TU yang tidak mau disebut namanya, untuk menjawab pertanyaan tim media. Kasubag menjelaskan berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan penyaluran BPNT di tingkat desa sudah diwakili Kuwu, untuk soal kualitas produk bisa dijawab TKSK dan penetapan penyedia tunggal yang dilakukan H. Memed tidak mau jawab, disarankan untuk langsung menanyakan pada Camat Gegesik saja. Kemudian Eman personal Satpol-PP di Seksi Tramtib yang menjadi TKSK dihadirkan dan menjelaskan H. Memed tidak berjalan sendiri tapi ada penyuplai lain ikut memasok melalui beliau.

Sikap meremehkan dan melecehkan  wartawan oleh camat tetap tidak mau menjawab, ada apa dengan sikap Camat tersebut?

Kemudian media mendatangi H. Memed yang ketujuh kalinya, sebelum mendatangi rumahnya yang terletak di desa Gegesik Wetan, media mendatangi pabrik gilingan beras (heuleur) di wilayah desa Kalideres dijawab karyawan pabrik H. Memed ada di rumahnya, selangkah kedepan media mendatangi rumah H. Memed dan disamping rumah ada gudang dan ada aktivitas beberapa karyawan sedang membungkus buah-buahan untuk disalurkan pada KPM melalui ewarung.

Ternyata H. Memed tidak berada di rumahnya sedang berada di kota Cirebon menurut istrinya saat menemui media. Lalu media membuat rilis berita berjudul “Terindikasi Kuat  H.M berlindung di ketiak Camat Gegesik dalam Monopoli Penyaluran Komoditas Produk BPNT di wilayah kecamatan Gegesik”, rilis berita dikirim ke Eman TKSK kecamatan Gegesik via pesan WhatsApp (Sabtu, 10-09-2022) untuk disampaikan kepada H. Memed dan Camat Gegesik serta memberi tenggang waktu hingga Selasa untuk memberikan klarifikasi dan konfirmasi terkait rilis berita.

Lalu media mendapatkan nomor HP H. Memed dari rekan media dan  mengirim rilis berita tersebut melalui pesan WhatsApp, lalu mendapat jawaban untuk siap bertemu di hari Rabu (14-09-2022) dengan waktu dan tempat ditentukan kemudian.

Saat media sedang monitoring kegiatan penyaluran BPNT ewarung di kecamatan Arjawinangun ada pesan WhatsApp dari H. Memed (Selasa, 13-09-2022) yang memberi tahu pertemuan besok jam 10.00 WIB di pabrik.

Media menemui H. Memed di pabrik (Rabu, 44-09-2022) bersama rekan media Busser Bhayangkara ternyata di ruang kerjanya sudah berkumpul selain H. Memed juga ada Edi Hunter penyuplai telor dan Tarjo penyuplai buah, ucap H. Memed mengenalkan yang hadir tapi Tarjo membantah disebut penyuplai dan menyebut dirinya sebagai pedagang buah di pasar Plered.

H. Memed menjelaskan, kegiatan dirinya ada di pabrik ini pagi hingga pukul 10.00 WIB dan akan beraktivitas diluar setelah pekerjaan di pabrik selesai, saat itu waktu media ke rumah hari Jum’at sedang berada di kotak untuk menyelesaikan urusan transaksi di perbankan Kota Cirebon. ” Saya tidak alergi dengan wartawan ataupun lembaga baik LSM atau ormas, kalau ada ditempat pasti akan diterima dengan terbuka, apalagi saya mantan pejabat Bulog dan pensiun di tahun 2016.”

Untuk rilis berita monopoli penyaluran komoditas produk BPNT di Ewarung wilayah kecamatan Gegesik, “saya tidak memonopoli bahkan beberapa komoditas seperti buah-buahan diambil dari Tarjo yang mensuplai tidak hanya wilayah Gegesik saja tapi juga di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Cirebon juga untuk telor disuplai Edi Hunter tapi dengan catatan produk yang disalurkan harus yang terbaik dan bila ada yang rusak pasti diganti, “secara kontrak kerja  ewarung memang dengan saya karena untuk ewarung di wilayah kecamatan Gegesik tidak mau ribet jadi semua komoditas saya yang menyediakan.”

“Saya juga bukan penyuplai barang tapi penyedia komoditas produk BPNT,” ungkap H. Memed membantah dirinya penyuplai komoditas, itu sama artinya Meleluasakan sebagai pengganti kata membebaskan, yang maksudnya tidak ada bedanya antara penyedia barang dengan penyuplai barang.

Lebih lanjut H. Memed menjelaskan tidak ada kaitannya antara penyedia produk dengan Camat selaku Tikor karena penyedia barang hanya berhubungan dengan ewarung saja tidak dengan Tikor, bahkan dengan Camat Gegesik baru ketemu satu kali itupun ada pertemuan sosialisasi yang melibatkan ewarung.

Untuk menjaga kondusifitas warga, ewarung di kecamatan Gegesik mempercayakan kepada kita untuk menjaga kualitas barang dan penyaluran sudah terkondisikan dalam satu paket.

Media tidak membahas Pedoman Umum Bantuan Sembako 2020 karena ketidakhadiran Camat Gegesik selaku Tikor dan Eman TKSK, kalo sekiranya dibahas akan menjadi perdebatan yang tidak berujung karena Keukeh dengan penafsiran masing-masing.

H. Memed lupa peran Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan untuk bisa mengaplikasikan aturan yang tertuang dalam Pedum perihal ewarung bebas memilih penyuplai komoditas untuk mendapatkan komoditas dan harga terbaik sehingga produk yang diterima KPM tidak mengecewakan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya.

Dengan adanya penyedia tunggal maka camat sudah lalai dan abaikan aturan yang ada apalagi dalam pelaksanaan kegiatan camat hanya berdasarkan laporan dari tikor yang terjun ke ewarung setiap penyaluran dan tidak pernah mempertanyakan posisi H. Memed sebagai penyedia tunggal, ada apakah ini? Ada rumor dugaan penyedia tunggal memberikan segepok lembaran merah buat camat sehingga camat tidak mengusik bahkan meleluasakan H. Memed sebagai penyedia tunggal.

Beda tafsir juga dilakukan H. Memed untuk kata kondusifitas warga, dalam Pedum kondusifitas warga tafsirannya bila Ewarung mengakomodir warga dalam satu desa untuk berperan dalam menyediakan komoditas produk BPNT sehingga membuat program ini tidak hanya bermanfaat bagi KPM dan ewarung saja tapi bagi warga pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak mendapatkan bantuan program apapun dari pemerintah melalui Pemdes.

Seperti yang dilakukan salah satu ewarung di kecamatan Plered, dimana suplier besar hanya menyediakan beras dan telor saja, untuk buah-buahan disuplai dari salah satu LSM kabupaten Cirebon, untuk daging ayam disuplai warga dalam satu desa, juga untuk produk tahu dan tempe, dengan enteng pemilik ewarung berucap (Rabu, 14-09-2022) ingin berbagi rejeki bagi warga yang sanggup menyediakan komoditas produk yang disalurkan, sehingga kondusifitas bisa terjaga dengan baik.  (Hatta)

Suara Indonesia News – Tulangbawang, Lampung. Kempo adalah Salah Satu Seni Bela Diri yang ada di Indonesia, sekarang dalam wadah Persatuan Kempo Indonesia (Perkemi), Anggota persatuan Kempo indonesia wilayah tulang bawang “Hepina” akan mengikuti Kejuaraan Kempo tingkat Provinsi yang akan digelar Desember 2022 nanti.

Dalam pantauan media, Herpina sedang melakukan latihan di BMW Sport Center Tulang Bawang bersama dengan anggota perkemi tulang bawang.

Dimintai keterangan seusai latihan, Herpina menjelaskan bahwa, ia melakukan latihan Beladiri kempo bersama teman yang dilatih Senpai Candra guru Kempo Tulang bawang, hal ini guna untuk persiapan Menghadapi pergelaran Kempo ditingkat provinsi mendatang.

“Latihan ini untuk persiapan Pergelaran Kejuaraan kempo di bulan desember nanti, mudah-mudahan tak ada rintangan sampai pada hari pergelaran nanti,” Jelas Herpina dilokasi latihan BMW Sport Center pada rabu (14-09-2022) kemarin.

Sa,at ditanyai awak media, apa saja persiapan kedepan yang dipersiapkan dari sekarang ? Herpina yang Nota benenya juga Wartawati Ketua FPII Tulang Bawang Itu Mengatakan, sa,at ini Ia juga Mempersiapkan Agar Berat Badan bisa Lebih berat.

“Dari sekarang saya juga fokus untuk memberatkan tubuh, bila tubuh kurang berat maka secara Otomatis tidak bisa mengikuti Kejuaraan kempo pada kelas 50 Kg, sedangkan untuk sementara ini berat badan 44 Kg,” kata Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Tulang bawang Itu.

Sementara, Senpai Candra (guru kempo tulang bawang) dikonfirmasi terkait Pergelaran Kempo tingkat Provinsi, Ia membenarkan akan adanya pergelaran tersebut.

“Pada bulan Desember nanti akan diadakan pertandingan Kempo tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh persatuan Kempo Indonesia (Perkemi) tingkat provinsi, salah satu dari tulang bawang yang akan mengikuti kejuaraan ya’ Hepina,” Ujar Senpai Candra.

Diketahui, pada tahun 2016 Herpina meraih penghargaan Peringkat ke III kejuaran kempo yang diselenggarakan GMP, pada tahun 2017 Menyandang Penghargaan Peringkat ke III di Pekan Olah Raga Provinsi Lampung.

” Semoga saja dari tulang bawang akan tampil baik pada kejuaraan nanti dengan harapan mendapatkan juara mengharumkan nama Tulang bawang, dan Mudah-mudahan harapan Herpina Terkabulkan untuk menyabet kembali Penghargaan pada laga kejuaraan Kempo yang di gelar di provinsi Lampung mendatang,” Pungkas Sinpai Candra. (Sifa)

Suara Indonesia News –  Riau. Sahabat Polisi Indonesia (SPI) Provinsi Riau, Rabu pagi, (14/9/2022) sambangi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau. Kehadiran SPI Riau untuk bersilaturahmi dan audensi terkait permasalahan banyaknya penangkapan  narkoba di Provinsi Riau akhir – akhir ini. Pertemuan berlangsung, di Kantor BNN Riau Jalan Pepaya Pekanbaru.

Silaturahmi dan audensi yang kami lakukan sebagai bentuk keprihatinan  terhadap banyaknya penangkapan para pelaku pengedar narkotika di Bumi Melayu Riau. Demikian disampaikan Ketua sahabat polisi Indonesia DPW Riau, Rocky Ramadani yang didampingi pengurus.

Rocky menjelaskan  baru-baru ini, telah terjadi penangkapan peredaran narkoba diberbagai wilayah Kabupaten/Kota diantaranya  taman narkoba yang berada ditengah kebun kelapa sawit Rokan Hilir.

Kemudian di Kabupaten Bengkalis, Polda Riau telah menggagalkan peredaran  narkoba lewat jalur laut yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia sebanyak 40 kg, belum lagi daerah lain.

Tambahnya Riau merupakan daerah yang rawan menjadi pintu masuk peredaran narkoba jaringan internasional. Ada banyak pelabuhan tikus digaris pantai disepanjang Pesisir Riau.

Lebih lanjut rocky menyampaikan bahwa kejadian penyelundupan narkoba jaringan international ini kan sudah berulang kali terjadi, kita masih bersyukur berhasil digagalkan oleh aparat kepolisian dan BNN.

“Saya berharap kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan stakeholder terkait untuk segera duduk bersama dalam membahas solusi tentang pencegahan narkoba di Bumi Lancang kuning ini,” Tutup Rocky. (RC)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri. Salah satu nelayan Desa Mantang Lama Sulaiman 52 th warga Desa Mantang Lama RT 02 RW 01 Kecamatan Mantang di kabarkan hilang setelah jatuh dari pompong saat hendak pulang dari melaut bersama dua orang sanak saudaranya, Selasa (14/9/22)

Dari keterangan adik kandung korban Jaidi membenarkan bahwa abang kandungnya jatuh dari pompong saat pulang dari laut di perairan pulau hantu sekitar pukul 19 : 20 wib. Kejadian ini kita dapat dari saudara saya yang kebetulan satu pompong sama korban.

Menyikapi hal tersebut kita langsung menghubungi Kapolsubsektor Mantang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Poskamla untuk meminta bantuan.

Sedangkan beberapa warga langsung menuju tempat kejadian sebutnya”

Pencarian pun dilakukan sampai pukul 00 : 15 dini hari, namun korban belum ditemukan.

Menyikapi angin kencang serta ombak kuat pencarian dihentikan dan dilanjutkan besok pagi, sebut Kapolsebsektor Mantang IPTU Zulkarnain. (OBET)

Suara Indonesia News – Rote Ndao. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao, mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Warga Desa Kuli dan Pihak BNPB Kabupaten Rote Ndao yang berlangsung diruang sidang Komisi A DPRD Rote Ndao bahas tentang  Bantuan  Korban Bencana Seroja di desa Kuli. Selasa (13/9/2022).

dalam kesempatan itu,  Frans Messakh  warga Desa kuli yang terdampak seroja  menjelaskan saat RDP Bahwa masalah Seroja  diwilayah itu waktu pendataan didesa  di dalam daftar ada 233 nama termasuk ada fasilitas pemerintah di dalamnya.

Namun sebagaian warga terdampak tidak terdata, buktinya ada NIK tapi pake nama orang lain, hal tersebut dalam  lampiran SK Bupati Rote Ndao ternyata dari 233 terdampak,  sedangkan  115 nama saja yang ada di SK Bupati.

Lalu kurang lebih 86 nama takada dalam  SK Bupati, oleh karena  itu merasa tidak puas, berharap penjelasan BPBD dan Pemerintah Desa, karena masyarakat tidak mencari persoalan, tapi untuk  membenahi, Secara professional.

“Saya sendiri sudah bertemu dengan  kepala Bencana dan kita sudah shering banyak menyangkut dengan usulan kedua tetapi saya berpikir bahwa ini bukan untuk saya sendiri, tetapi untuk 86 orang agar bisa mendengar penjelasan,” tegasnya.

Pihaknya  bertanya ke kabupaten agar nama warga  di jamin oleh pemerintah agar bisa diakomodir atau tidak.

Jika bisa masuk ke SK Bupati seperti yang lainnya, jika bisa, kapan masyarakat jangan menunggu dalam ketidakpastian.

lebih lanjut kata dia, Dalam perjalanan sudah di cocokkan biodata ada  86 nama ini dengan Lampiran SK Bupati dan ternyata ada keganjalan.

waktu pencairan pihak bank, bahwa  86 nama ini tidak terdapat di SK, tapi anehnya NIK kami ada sehingga bank tidak melakukan pencairan.

oleh karena itu, warga  bertanya apakah SK Bupati bisa di rubah atau tidak, karena di SK Bupati ini ada nomor,nama, alamat rumah,KK,NIK tingkat kerusakan dan nominal uang, ada sebagian nama bisa dimasukan padahal mereka bukan korban seroja.

“Kalau bisa di rubah, harus di rubah dan di keluarkan nama nya, kalau tidak bisa di rubah maka NIK yang ada di SK jangan di keluarkan, karena kami juga korban hanya nama yang tidak keluar  tapi NIK Kami yang ada, Dari 86 nama korban tapi tidak ada di SK Bupati.

ia merincihkan 6 orang yang NIK nya ada tapi namanya tidak ada dalam SK Bupati Rote Ndao  yaitu; Frans Mesakh,Martinus Adu,Yosias Nalle,Semuel Mbado,Bertolens Adu,Tobias Anabokai.

Sementara, namanya ada tapi pakai NIK orang lain yaitu; Anton Dillak,Osias Thine,Gabriel A. Messakh,- Stefanus Tambaru, Elianis Dillak,Juliana Loloin. ” Urayan Warga Desa Kuli Frans Messakh.

Feky Mikael Bulan Ketua Komisi A bersama Wakilnya Ardianus Pandi Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao mengatakan Ada 4 hal yang menjadi persoalan di sejumlah 86 peta beberapa ada yang terdata nama tetapi dalam SK Bupati ada beberapa persoalan.

Baik itu terkait dengan NIK, nama yang belum terdaftar di SK Bupati nanti tolong di jelaskan kepada kita karena fakta yang terjadi seperti itu bisa di jelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi kok, bisa namanya orang lain dan NIK nya orang lain

berharap urus dengan baik, lalu  kenapa tidak di urus ? karena bisa juga nama bisa salah, tapi NIK tidak bisa salah, kalau NIK di lakukan secara online maka menentukan anda siapa.”Ungkap Feky bulan.

Sementara itu Kalap BPBD Rote Ndao, Diksel haning  mengakui adanya persoalan dikala warga  dapat musibah ,memang data penerima Seroja ini dinamis waktu data masuk ada tim yang di bentuk.

guna melakukan verifikasi dalam verifikasi lapangan,pihak BPBD diberi waktu  singkat  sehingga tidak bisa kerja maksimal, diakui data kasih dari desa tapi hasil verifikasi yang masuk ini adalah sejumlah 116 orang.

menurutnya, Dari 116 nama itu ada satu nama atas nama Riven Manafe itu sudah mendapat rumah layak huni yang sumbernya dari desa, sehingga dari nama-nama yang ada, ada kesalahan nama atau verifikasi lainnya dan ada pula  yang belum terdata itu yang di masukan lagi dalam waktu 7 hari kita setiap wilayah di berikan durasi covidnya  selama 7 hari.

BPBD kabupaten menerima hasil,  kemudian juga uji public, tapi ada data penyusup yang masuk terkait dengan data penyintas, Memang sejak dari awal bulan Agustus sampai dengan Minggu awal September pihaknya akan melakukan penyidikan kembali karena memang data dari desa ada yang tidak ada

saat ini tim telah berkeliling 11 kecamatan yang ada usulan penyintas kita perbaiki data-datanya dan sementara kami rangkum untuk naikkan ke  BNPB karna ada ruang di BNPB yang di berikan kepada  lembaganya untuk di usulkan terkait dengan apakah di realisasi atau tidak kita berharap ke BNPB.

“Waktu itu kami usul di bulan Juni pada akhir tanggal 31 Desember itu baru bantuan itu datang ada waktu yang cukup lama yang pemerintah pusat lakukan, Kita berharap dengan adanya data penyintas sekarang saat di tetapkan dengan SK bupati dan di review oleh BNPB kita berharap supaya di bantu karena ada ruang yang di siapkan tegasnya.

Walupun itu, hanya melalui informasi tetapi BNPB dari provinsi dan kabupaten juga ada dan semua mengikuti usulan data penyintas ini.

Data penyintas di Rote ini hampir seribu lebih, ada beberapa yang ikut karena di dalam 1 rumah itu mereka usul semua orang yang ada di dalam rumah. Dan data penyintas ini memang terakhir itu seribu sembilan ratus lebih dan stafnya  cek ke lapangan ternyata ada yang dobel terima karena dalam 1 rumah semua nama keluarga di usulkan.

ia berharap agar warga bersabar, pihaknya   acuhkan tahap kedua karena datanya juga valid dari desa sehingga kami mohon waktu nanti untuk kami bisa usahakan tahap 2 ini.

Target kami nanti sebelum akhir September data kami sudah kirim minimal bisa di bantu karena sifatnya lebih banyak kompensasi karena masyarakat sudah perbaiki.

Sehingga banyak kompensasi anggaran yang keluar dan memang ada ruang untuk bisa membantu kami dan masalah NIK ini kami akan urus supaya tidak ada masalah lagi.”Janji Diksel

Masih lanjut Diksel haning Karena NIK ini masalah interen desa yang harus selesaikan kalau kami di kabupaten kami hanya menerima saja karena ini internal.

Di desa-desa lain kalau ada kesalahan langsung di perbaiki memang saat kita berangkat dari arah barat sampai di lobalain ada sekitar 2 atau3 desa saja dan yang lain tidak ada masalah.

Dan ketika saya cek kembali memang untuk desa kuli dan beberapa desa itu belum ada KK kesalahan ini timbul karen waktu itu pengambilan NIK tidak dari KTP tapi dari KK.

Maka demikian  saya pikir persoalan ini di kembalikan ke desa karena kita sudah melangkah jauh dan kita saling mencari jalan keluar.Jelas Diksel haning.

Kepala Desa Kuli, Junus O Dillak pihak  desa mengusulkan ada 233 nama yang terdampak Seroja  itu ada fasilitas umum juga di dalam ada gereja, 1 tempat wisata, ada bendungan kita usulkan itu umum.kata Junus Dillak dengan singkat.

Reporter : Dance henukh.

Suara Indonesia News – Duri. Loncing program ketahanan pangan Kepala Staf Angkatan Darat bersama Forkopimda se Provinsi Riau. Kerjasama ini terjalin antara TNI angkatan darat serta PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Poktan suku Sakai di wilayah kodim 1 / BB.

Acara di laksanakan di Desa Kasumbu Ampai, kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Rabu, 14 September 2022.

Hadir dalam acara. Jendral TNI Dr, Dudung Abdurachman, SE, MM, Danrem, Dandim Bupati Bengkalis, Dirut PT PHR serta tokoh masyarakat suku sakaii

Jendral Dudung datang menggunakan Helikopter PK – RGH milik TNI angkatan darat. Mendarat di lokasi acara Desa Kasumbu Ambai.

Kehadiran Jendral ini disambut dengan Tari Poang tari khas suku Sakai di sebut juga dengan tari perang yang melambangkan kearifan lokal dalam menyambut tamu atau panglima perang.

Dalam sambutannya Jendral Dudung menyampaikan, satu hal yang perlu di ingat bahwa salah satu ancaman non militer di masa depan akan banyak memberi tekanan Kepada survivability suara bangsa yaitu ketahanan pangan.

“TNI mendukung penuh program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan termasuk yang telah dikerjakan di kabupaten Bengkalis saat ini. Hal ini sebagai komitmen bersama semua pihak dalam menjamin ketersediaan cadangan pangan nasional. Serta memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi secara menyeluruh,” sebut KASAD.

Selain itu, sambung KASAD, bentuk dukungan TNI-AD dalam ketahanan pangan yaitu berupa kebijakan yang disampaikan kepada satuan jajaran TNI-AD agar memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan yang produktif milik satuan atau bekerjasama dengan masyrakat dan pihak lain.

“Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Darat atau pribadi, saya mengucapkan terimakasih serta mengapresiasi setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah ikut berperan mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Khusus nya kepada PT. PHR Duri yang telah menyediakan lahan cukup luas untuk di manfaatkan dengan komoditi tanaman pangan jenis jagung,” tutur KASAD.

Ketahanan pangan adalah aspek penting yang harus di kelola dengan baik. Kegagalan dalam menyiapkan sektor pangan dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi suatu negara. Menyadari hal tersebut, berbagai negara di dunia termasuk Indonesia melakukan antisipasi melalui perwujudan 4 pilar ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, cadangan pangan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pencegahan penanggulangan rawan pangan.

“Saya yakin bila semua itu dikerjakan dengan tulus dan sungguh-sungguh serta didukung segenap komponen bangsa lainnya, ketahanan pangan kita dapat terwujud dan kesulitan rakyat dapat di atasi,” tutup Jendral Dudung. (Mus)