Suara Indonesia News – Kota Tebingtinggi. Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP menyampaikan Isu Strategis Penanganan Banjir di Kota Tebing Tinggi saat Sidang II Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Belawan, Ular, Padang, Senin (5/9/2022) di JW Marriott Hotel Medan. Sidang II TKPSDA Wilayah Sungai Belawan, Ular, Padang ini, dilaksanakan selama 3 hari dan berakhir pada Rabu (7/9/2022) besok.

Pj Wali Kota Muhammad Dimiyathi memaparkan berbagai penelitian dan upaya yang telah dilakukan dalam penaggulangan banjir di Tebing Tinggi, seperti bronjong, tanggul dan bangunan bendungan. Namun hal tersebut belum juga bisa menanggulangi banjir di Kota Tebing Tinggi.

“Yang menjadi masalah sebenarnya sedimentasi atau terjadinya pendangkalan sungai. Kalau kita lihat kemarin tim dari TKPSDA juga dari BWS Sumatera II sudah turun langsung menelusuri sungai,” kata Dimiyathi.

Lanjut Dimiyathi, hal-hal lain yang menyebabkan banjir di Kota Tebing Tinggi disebabkan banjir kiriman yang datang dari daerah Simalungun.

“Sederas dan selama apapun hujan di Tebing Tinggi, kalau tidak hujan di daerah pegunungan Simalungun, Tebing Tinggi itu tidak pernah banjir, karena air itu sebenarnya mengalir. Jadi oleh karena itu, dua faktor tadi adalah penyebab banjir di Tebing Tinggi,” jelasnya.

Selain itu, faktor kelalaian juga menjadi penyebabnya. Terjadinya penyempitan di muara-muara sungai, sehingga air tidak bisa cepat mengalir.

Dibangunnya Bendung Gerak Bajayu ada manfaatnya yakni hanya mengurangi banjir di Tebing Tinggi, tambahnya.

Dimiyathi berharap dilakukannya sodetan Sungai Bahilang sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di Kota Tebing Tinggi.

“Ini sudah ada kajian, di BWS juga sudah ada, namun jika Tebing Tinggi dan BWS saja yang bekerja tidak mungkin bisa dilakukan, jika tidak melibatkan pemerintah Provinsi, BUMN dan Pemkab Serdang Bedagai. Karena Sungai Bahilang ini melintasi Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan area PTPN,” ungkap Dimiyathi.

Sementara itu, terkait Sungai Padang, Dimiyathi menjelaskan belum ada kajian. Padahal menurutnya, Sungai Padang yang paling parah jika terjadi banjir. Luapan dampak banjirnya itu menggenangi 3/4 Kota Tebing Tinggi, termasuk 5 kecamatan yang ada di Tebing Tinggi. Parahnya lagi dampak banjir tersebut selalu menimpa daerah inti Kota Tebing Tinggi yang padat penduduk.

“Inilah beberapa hal terkait dengan banjir di Kota Tebing Tinggi. Melalui tim ini kami harap dapat berkoordinasi lintas daerah, kementerian, sektor dan lembaga, untuk menanggulangi masalah banjir ini. Dari forum ini kami mohon kiranya adanya masukan dan solusi nanti untuk penanggulangan banjir di Kota Tebing Tinggi,” harapnya.

Menyahuti paparan Isu Strategis Penanganan Banjir yang disampaikan Suharsono salah satu Tim TKPSDA  menanggapi memang perlu dilakukan sedimentasi yang sangat tinggi dan perbaikan kekuatan tanggul, khususnya pada Sungai Bahilang yang melintasi Jantung Kota Tebing Tinggi.

“Jadi saya pikir ada perlu perbaikan yaitu sedimentasi yang sangat tinggi, juga perbaikan kekuatan tanggul khususnya di Sungai Bahilang, juga untuk PDAM Tirta Bulian, sangat perlu kekuatan tanggul ditepi Sungai Padang,” katanya.

Guna mengatasi permasalahan banjir tersebut, Suharsono juga mengatakan perlunya sinergitas, kerjasama dan kolaborasi antara kedua daerah (Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai) juga bersama Kabupaten yang dihulu, yakni Simalungun. Sebab menurutnya, Kota Tebing Tinggi secara administrasi dikelilingi Kabupaten Serdang Bedagai.

“Ini menjadi perhatian besar bagi kita, bagaimana menjadikan satu forum agar mereka semua bisa kerjasama dan sama-sama bekerja untuk mengatasi banjir, bukan hanya di Kota Tebing Tinggi, tetapi juga di Kabupaten Serdang Bedagai yang terkena imbasnya,” ujar Suharsono.

Hasil dan keputusan diskusi Sidang II TKPSDA Wilayah Sungai Belawan, Ular, Padang ini nantinya akan direkomendasikan ke Kementerian PUPR.

Adapun terkait rencana penanganan banjir di Kota Tebing Tinggi oleh Pemerintah Kota adalah, penataan ruang pada kawasan daerah aliran sungai dengan konsep Waterpront City, pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada sungai, normalisasi sungai, pembangunan sodetan Sungai Bahilang menuju Sungai Sigiling, pembangunan kolam retensi dan biopori, penataan drainase perkotaan, serta pembangunan Early Warning Systim Bencana Banjir. (Julian)

Suara Indonesia News – Nias Selatan. Mempercepat pencegahan dan memutus penularan Virus covid-19, Danramil 10/Lolowau Kodim 0213 Nias Kapten Arh Suru Adiman Nimrot Hutapea, bersama Babinsa gencar melaksanakan operasi Yustisi penegakan disiplin kepada Masyarakat  dalam rangka adaptasi kebiasaan baru untuk mematuhi protokol Kesehatan, bertempat di Desa Lolowau, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa  (06/09/2022).

Dilokasi kegiatan Danramil 10/Lolowau Kapten Arh Suru Adiman Nimrot Hutapea menjelaskan, bahwa tujuan kegiatan Operasi Yustisi penegakan disiplin kepada Masyarakat di Desa Lolowau ini untuk memberikan himbauan kepada Masyarakat agar selalu tetap mematuhi Protokol Kesehatan, dan  mencuci tangan serta menjaga jarak/Physical Distancing di tempat keramaian Orang /fasilitas Umum (Pasar, tempat Rumah makan dan tempat pangkas) khususnya pada prioritas titik/obyek ruangan keramaian orang agar tetap pakai Masker, jelasnya.

Tambahnya Danramil mengatakan bahwa Pihaknya selalu memberikan himbauan kepada Masyarakat pemilik/pengelola rumah makan dan tempat pangkas serta objek keramaian lainnya untuk menyediakan fasilitas cuci tangan/hand sanitizer khusus pada prioritas titik/obyek keramaian Masyarakat, paparnya.

Menurut Pantauan Suara Indonesia News di lokasi kegiatan bahwa pelaksanaan operasi Yustisi penegakan disiplin kepada Masyarakat di Desa Lolowau ini, Masyarakat sangat antusias menerimanya  serta kegiatan tersebut berjalan aman dan tertib. (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Aceh Utara. Bertujuan untuk bersilaturahmi dan untuk meningkatkan sinergitas TNI-Polri,  Dandim 0103/Aut, Letkol Inf Hendrasari Nurhono S.I.P., M.I.P.,  berkunjung ke Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal, S.I.K., M.M.

Letkol Inf Hendrasari Nurhono,  yang merupakan Dandim 0103/Aut saat kunjungi Polres Aceh Utara  menyebutkan kunjungan ke Polres Aceh Utara bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan guna menciptakan situasi Kabupaten Aceh Utara, aman, tertib dan kondusif.

“Kita sharing untuk saling menjaga, saling bekerja sama antara TNI-POLRI. Apabila ada permasalah kita langsung turun untuk mengatasi atau menyelesaikan agar tidak menyebar luas,”kata Letkol Inf Hendrasari Nurhono. S.I.P., M.I.P., selasa (06/09/2022) di ruang kerja Kapolres Aceh Utara.

Sementara Kapolres Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal, S.I.K., M.M mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturahmi Dandim 0103/Aut, Diharapkan kunjungan tersebut bisa meningkatkan sinergitas dalam upaya menyukseskan program pemerintah. Diantaranya terkait vaksinasi.

“Semoga TNI-POLRI yang ada di Kabupaten Asahan ini semakin kuat, dalam menjaga dan memelihara solidaritas dan sinergitas TNI Polri di Kab Acut, untuk sama sama membangun Kab Asahan agar lebih maju,”kata Kapolres.

Untuk kedepannya ada bnyak Tugas menanti  Maka itu di harapkan dengan kedatangan Dandim 0103/Aut dapat bersinergi dalam upaya mensukseskan program pemerintah untuk masyarakat khususnya di Kab Aceh Utara, pungkasnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain. Dandim 0103/ Aceh Utara Letkol Inf Hendrasari Nurhono S.I.P, M.I.P di dampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XX/ Dim 0103 Aceh Utara Koorcabrem 011 PD Iskandar Muda Ny. Dina HS Nurhono, Kapolres Aceh Utara Beserta Istri dan Perwira Staf Polres Aceh Utara, Para Pasi Kodim 0103/Aceh Utara dan pengurus Persit KCK Cab XX Dim 0103 Aceh Utara Koorcabrem 011 PD Iskandar Muda. (zal)

Suara Indonesia News – Aceh. Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengurangi alokasi subsidinya, sejak ditetapkan kemarin oleh Pemerintah. Semakin banyak mendapat respon, mulai dari aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang memblokade jalan dengan harapan aspirasinya dapat di dengar. Hal ini juga menjadi perhatian khusus para akademisi.

“Karena sekarang kan masyarakat lagi membenahi  ekonominya, dimana masyarakat saat ini baru dari pandemi Covid19 dan pandemi ini belum betul-betul hilang sepenuhnya. Sehingga sekarang ini masyarakat masih dalam tahap recovery, baik ekonomi, kesehatan dan harusnya hal ini yang disupport oleh pemerintah bukan malah menaikkan BBM,” terang Rizki Senin, 5 September 2022.

Menurut Juru Bicara Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh Rizki Maulizar itu, menerangkan ada dampak signifikan yang berdampak langsung dengan masyarakat.

“Dengan Kenaikan harga BBM ini tentu untuk masyarakat yang susah akan tambah susah, karena harga yang ada kan itu naik, jadi dengan kenaikan harga BBM ini bahka baru diwacanakan akan naik harga BBM, harga-harga sudah naik duluan seperti Sembako, telur dan bahan pokok lainnya,” ujar Rizki

Sehingga hal ini menganggap berdasarkan analisisnya masyarakat akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, yang berdampak juga pada akses pendidikan anak terhambat karena ekonomi.

“Apalagi  sekarang ini tahun ajaran baru mahasiswa baru masuk, jadi yang anaknya kuliah ini memiliki tambahan beban, kemudian dua bulan lalu anak seekolah barru masuk. Hal ini menjadi beban ekonomi keluarga,” terangnya

Lebih jauh, Rizki menekankan, harusnya kenaikn harga BBM tidak dilakukan, kalaupu pun mau mncabut subsidi harus dilihat di sektor lain karena setiap kenaikan BBM ini memmpengaruhi harga lainnya. Harusnya dilihat, misalnya ada project yang dianggap tidak produktif harusnya projek itu yang tidak dilanjutkan atau hal lainnya yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat

“Kenaikan harga bahan pokok adalah dampak paling signifikan yang ditimbulkan dari kejadian ini, misalnya saja yah telur yang dapat dibeli dengan harga Rp. 30.000 sekarang kita beli Rp. 60.000 belum minyak dan bahan lainnnya,” sebutnya.

Tak hanya itu, Rizki Maulizar juga meresahkan soal psikologi masyarakat dalam menghadapi penyesuaian harga yang dianggapnya lahir tanpa solusi.

“Hal tersebuti akan membuat masyarakat resah dan frustasi dan juga berpotensi menambah angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Karena kebijakan ini diproduksi tanpa diikuti solusi, Seandainya diikuti solusi dengan pembukaan lapangan kerja yang luas atau kenaikan gaji, mungki dampak tidak akan begitu berdampak,” Tutupnya Rizki. (Rls)