0
Jems Therik, Kepala Dinas PMD Kabupaten Rote ndao, di hubungi wartawan Sabtu (16/7/2022)

Suara Indonesia News – Rote Ndao. Warga penerima program Bantuan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RLH) di Desa Kuli Ai sele, Kecamatan Lobalain,Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT, Warga Komplain dan protes atas kualitas bahan material bangunan  yang disiapkan oleh supplier (penyedia bahan material). Hal ini disampaikan Rince Jonas  Warga Dusun Lemulik,RT,RW, 005/003.

Di waktu yang bersamaan Dedy manukoa juga penerima manfaat bantuan  RLH, yang tinggal di Dusun Tali Lipa Dusun RT 007 RW 004, Desa Kuli Ai sele , Kecamatan Lobalain, saat awak media menyambangi rumahnya yang sedang dibangun. Sabtu, 16 Juli 2022.

“Saya rasa aneh pak, kok saya mendapatkan bantuan ini tidak sama seperti Spec alias perencanaan, terutama Batako dan Besi Banci. Sementara tetangga saya keliatannya juga mengalami hal yang sama seperti saya ,” ujar nya dengan nada gusar.

Sebagaimana diketahui, pada Tahun Anggara2021 , Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menganggarkan dana RLH yang bersumber dari APBD, melalui Dana Desa ( ADD) sebesar Rp. 49500 juta rupiah bagi warga yang tidak mampu dan layak terima di Desa Kuli Ai sele tersebut. Namun sangat di sesalkan dari fakta lapangan, kualitas bahan bangunan yang disiapkan supplier dengan anggaran yang begitu besar diduga tidak sesuai dengan spesifikasi RAB bangunan yang ada

Serupa juga yang di alami Warga Dusun Gaya Baru, RT 010 RW 005 Absalom Dillak mengatakan bahwa bangunan rumah bantuan pemerintah kepada kami masyarakat harus dapat meningkatkan kualitas hidup Kami penerima bantuan, yakni dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman.

“Tujuannya kan yang tadinya tidak layak menjadi layak huni, tetapi kalau batu batako untuk tembok dan besi nya besi banci tidak sesuai spec dari mana rumah tersebut bisa kuat seperti harapan pemerintah Kabupaten” ujarnya

Sementara itu,  salah satu warga Desa Kuli Ai sele di Dusun Batulai menyampaikan keluhan juga kepada media ini sabtu 16 /7/2022 bahwa, bantuan tersebut di dikelola oleh pihak desa namun langsung dikerjakan oleh pelaksana  lapangan dari dalam desa “Kami dari pihak masyarakat tidak ikut campur tentang pembangunan tersebut, paling kami hanya memantau hasil pelaksanaan pembangunan tersebut. Termasuk pengadaan material yang di berikan kepada masyarakat penerima , kami tidak tau pak,” ungkap nya

Kepala Desa Kuli Ai sele Yermias Thine alias Mias  saat di konfirmasi, melalui Whatsapp Sabtu 16/7/2022  tidak aktif.

Kadis PMD Yames Therik yang dihubungi media ini Sabtu 16/7)2022 melalui saluran WhatsAppnya mengatakan, dirinya berterima kasih atas informasinya baru mengetahui hal ini dari wartawan. Iya juga mengaku dirinya belum kroscek ke lapangan.

“Baik pak, terima kasih atas infonya , Hari Senin 18 Juli 2022 Tim Dinas PMD, Pendamping Desa akan Ke desa guna mengecek semua material RLH di Desa Kuli Aisele TA 2022. Salam Berdesa ,” ucap Yames.

Reporter : Dance henukh

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunissa meminta penegak Hukum tidak tebang pilih dalam menangani perkara kasus tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dia menyatakan jangan sampai diberikan keringanan dengan dalil apa pun juga. Justru sudah seharusnya kepada para pelaku kekerasan seksual di hukum dan bahkan diberikan sanksi moral atas perbuatannya.

Hal ini dikatakannya, lantaran dirinya geram atas adanya upaya pengajuan keringanan terhadap pelaku atau terdakwa tindak kekerasan seksual.

“Harus di hukum kebiri untuk sanksi moral atas perbuatannya,” tegas perempuan muda yang baru saja di dapuk sebagai Ketua Umum DPP Pemuda/KNPI ini.

Sebab menurutnya, selain memberikan efek jera kepada penjahat kelamin, perlindungan terhadap perempuan juga harus tegas agar tidak ada kejadian terulang kembali.

“Jangan memberikan keringanan. Harus ada terapi dan penanganan khusus agar mental health-nya tetap,” terangnya, Sabtu, (16/7/2022).

Terhadap terdakwa kasus kekerasan seksual, Bos SMA Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, Julianto Eka Putro yang mengajukan penangguhan penahanan. Putri Khairunissa menegaskan penegak Hukum jangan tebang pilih.

“Jadi sanksi kebiri dan ditindak tegas semuanya, aparat jangan tebang pilih,” tegasnya.

Editor: Gus Din

0

Suara Indonesia News – Konawe. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara diagendakan pada September 2022, 168 dari 291 desa se- Konawe bakal ikut dalam Pilkades September mendatang. Peraturan Bupati (Perbup) terkait petunjuk teknis (juknis) tahapan pelaksanaan pilkades juga sudah ditandatangani oleh Bupati Konawe tertanggal 29 Juni.

Dalam Perbup Konawe nomor 43 tahun 2022 itu, salah satu pasalnya membolehkan calon kepala desa (Cakades) berasal dari luar desa setempat. Hanya saja, cakades dari luar tersebut hanya punya kewenangan untuk mencalonkan diri dan tidak punya hak sebagai wajib pilih.

Hal ini di sampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Keni Yuga Permana, Rabu kemarin (13/7-2022). Ia mengatakan, tidak ada persyaratan berapa lama berdomisili bagi cakades yang tidak tinggal di desa tersebut. Namun, cakades pendatang tersebut hanya dibolehkan menjadi calon dan bukan wajib pilih. Yang mana, wajib pilih sesuai ketentuan yang tertuang dalam Perbup Konawe nomor 43 itu, minimal enam bulan berdomisili di desa tersebut dan dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Calon wajib pilih yang belum punya KTP bisa pakai surat kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Konawe. Minimal enam bulan sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pilkades,” ujar Keny Yuga.

Kadis DPMD juga mengatakan, Perbup Konawe nomor 43 tahun 2022 merupakan dasar pelaksanaan pilkades di daerah berjuluk lumbung beras Sultra itu. Dibolehkannya warga luar mendaftar sebagai pemimpin di wilayah yang menggelar pilkades, sebutnya, merupakan salah satu ketentuan dalam Perbup Konawe yang telah disesuaikan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Katanya, memang dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) sempat mengatur soal syarat domisili cakades. Yakni, harus penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. Akan tetapi, kemudian pasal tersebut telah dibatalkan oleh MK RI.

“Sekarang ini yang kita akan perketat ialah terkait dengan syarat wajib pilih. Jangan sampai ada calon dari luar, kemudian ada upaya untuk memobilisasi massa dalam rangka memenangkan salah satu calon yang berasal dari luar tersebut. Kita upayakan pelaksanaan pilkades ini sesuai perundang-undangan agar tidak terjadi konflik di masyarakat,” tegas mantan Camat Wonggeduku Barat (Wobar) itu. (Red SI)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Bendungan Pelosika bakal terwujud, pembangunan bendungan Pelosika yang berada di wilayah kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara itu bakal terealisasi dalam waktu dekat. Saat ini, pembangunan bendungan yang melintasi dua kabupaten, yakni Konawe dan Kolaka Timur (Koltim) tersebut kini dalam tahap sosialisasi pembebasan lahan.

Sekda Kabupaten Konawe Ferdinand Sapan mengatakan, Pemkab Konawe terus mendorong percepatan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Konawe tersebut yang diproyeksi anggaran APBN sekira Rp 4,5 Triliun. Kendati tak menyebut luas lahan yang terpakai untuk membangun mega proyek itu, Ferdinand Sapan menyebut genangan bendungan Pelosika berada di dua kabupaten, lima kecamatan dan 24 desa.

“Bendungan Pelosika ini nanti selain untuk kepentingan pertanian, listrik, dan pengendalian banjir, kita juga rancang untuk daerah wisata. Sehingga ada posisi dimana masyarakat bisa berperan didalamnya,” ujar Ferdinand Sapan, Senin kemarin (11/07-2022).

Ferdinan menuturkan, sosialisasi ganti rugi tanah bertujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang rencana pengadaan tanah pembangunan Bendungan Pelosika. Lewat sosialisasi itu, warga tahu bahwa ada rencana program pemerintah untuk pembangunan bendungan tersebut.

“Bahwa sudah diukur atau tidak, itu saya belum tahu. Tapi setelah tahap sosialisasi itu, nanti tim dari pihak terkait akan menyusun data warga yang terdampak pembangunan bendungan. Setelah itu baru konsultasi publik, yakni meminta persetujuan masyarakat untuk pembangunan bendungan,” tandasnya. (Red SI)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan menyukseskan program Analog Switch Off (ASO) atau penghentian siaran televisi analog secara menyeluruh pada November 2022 mendatang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI.

Hal ini tentu menjadi langkah konkret Kemkominfo RI agar masyarakat bermigrasi dari siaran analog ke digital dengan penggunaan melalui perangkat bernama Set Top Box (STB), sehingga belum menjadi kepastian masyarakat untuk berpindah saluran ketika ASO benar-benar dihentikan.

Kesiapan mendukung dan menyukseskan ASO ini ketika jajaran Diskominfo Kabupaten Indramayu mengikuti Talkshow Role Model Sosialisasi ASO dan Penyerahan Bantuan yang dilaksanakan secara hybrid di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (16/7/2022).

Mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu Aan Hendrajana melalui Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) mengikuti sosialisasi ASO tersebut.

Dikatakan Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Indramayu Agus Muttaqien, Pemerintah Kabupaten Indramayu sudah melakukan dukungan terkait program tv digital salah satunya melaksanakan pendataan penerima STB sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagaimana instruksi Kemkominfo RI.

Menurutnya, Direktur Jenderal Pengembangan Pita Lebar Kemkominfo Marvel P Situmorang telah menetapkan multiple ASO dalam tiga tahap. Tahap pertama pada 30 April 2022 kemudian ASO kedua 25 Agustus, dan terakhir 2 November 2022.

“Memang setiap tahapan ASO ini terdapat beberapa parameter yang dikatakan Ditjen Pengembangan Pita Lebar Kemkominfo untuk menjalankan ASO, seperti kesiapan infrastruktur, program siaran harus dipastikan pindah ke digital, sosialisasi, dan ekosistem kesiapan masyarakat yaitu keluarga miskin yang harus diberikan bantuan STB,” katanya.

Dijelaskan Agus, sebagaimana penjelasan Direktur Jenderal Pengembangan Pita Lebar Kemkominfo dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, hanya 341 kota/kabupaten yang terdampak ASO. Kota/kabupaten lainnya tidak terdampak karena tidak memenuhi kriteria ASO di antaranya wilayahnya tidak tercover siaran analog, banyak yang tidak memiliki televisi, masih banyak blank spot dan memanfaatkan televisi berlangganan.

Lanjutnya, untuk penerima STB tidak mesti tertuju pada DTKS melainkan data sesuai dengan radiogram Kemendagri, data calon penerima STB yang diberikan P3KE Dirjen Disdukcapil akan divalidasi berjenjang dari pemerintah desa sampai kepala daerah.

“Artinya Kemkominfo RI sudah menetapkan alam waktu empat bulan atau sebelum 2 November urusan ASO dan distribusi STB tuntas,” paparnya. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Aceh Utara. Komandan Kodim 0103/Aceh Utara Letkol Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P., M.I.P., didampingi Ketua Persit KCK Cab. XX Dim 0103 Ny. Dina HS Nurhono melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi kepada prajurit dan Persit di wilayah Koramil 11/Sta dan Koramil 12/Tnp. Jum’at, (15/07/2022).

Dalam kunjungan kerjanya, Dandim beserta Ibu Ketua Persit KCK Cabang XX Dim 0103 disambut oleh Danramil dan para Babinsa beserta Ibu-ibu Persit.

Pada kesempatan itu, Dandim menyampaikan bahwa kunjungannya ini merupakan silaturahmi sekaligus dirinya memperkenalkan diri sebagai pejabat Dandim 0103/Aut yang baru.

“Selain itu, sebagai upaya meningkatkan semangat dan motivasi para anggota, agar dapat melaksanakan tugas dengan selalu memberikan pengabdian terbaiknya bagi satuan dan institusi TNI AD”, ucapnya.

Dandim juga menekankan agar para prajuritnya tidak melakukan pelanggaran yang akan merugikan diri sendiri, satuan dan TNI AD, seperti terlibat dalam bisnis atau usaha yang melanggar ketentuan aturan yang berlaku, menyalagunakan atau memakai serta mengedar narkoba dan barang haram lainnya.

Lebih lanjut, Dandim mengatakan bahwa sebagai Aparat Komando Kewilayahan untuk melaksanakan Binter dengan berinteraksi serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

“Serta dapat tampil membantu, mengayomi dan memberi solusi terhadap setiap permasalahan di tengah masyarakat di wilayah binaan,” ujar Dandim.

Dia juga meminta agar anggota bisa menjaga keharmonisan terhadap keluarga supaya di dalam keluarganya selalu harmonis dan bahagia.

“Dan bagi Ibu Persit dukung kegiatan suami dalam melaksanakan tugas setiap harinya, karena keberhasilan satuan maupun pimpinan tidak lepas dari peran serta kerja keras anggota dalam setiap melaksanakan tugas yang diberikan oleh Negara,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin dan keharuman nama satuan itu tidak lepas dari peran serta anggota di lapangan. “Oleh karena itu sebagai Babinsa hendaknya dapat berbuat baik terhadap warga sehingga dapat diterima diantara mereka, itulah kekuatan kita sebagai aparat Teritorial dalam menjaga kedaulatan NKRI,” Seperti moto Kodim 0103/Aut yakni ” Meuiman dan Tameusaboh ke Nanggroe (Beriman dan Bersinergi untuk Negeri),” ungkapnya.

Diakhir kegiatan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Koramil jajaran Dandim 0103/Aut Letkol Inf Hendrasari Nurhono S.I.P., M.I.P., memberikan santunan kepada Anak yatim dan Kaum Dhuafa diwilayah kecamatan Syamtalira Aron dan Tanah Pasir. (zal)

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Putri Khairunissa, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengingatkan masyarakat Indonesia pengguna gadjet atau gawai harus waspada dan hati-hati mengakses informasi.

Menurutnya, bisa siapa saja terseret bahaya konten-konten negatif yang sengaja diliterasikan oleh kelompok-kelompok berideologi radikalisme, kelompok kriminal keuangan dan kelompok eksploitatif seksual yang membanjiri arus informasi saat ini.

“Kita memang harus bijak menggunakan HP (Handphone), dan tema obrolan kita hari ini sangat positif untuk mengingatkan masyarakat agar tidak jadi korban informasi digital,” ujarnya dalam Zoom Meeting bersama Anggota Komisi I DPR RI, Kresna Dewanata Phrosakh.

Kendati begitu, kata anak muda yang sedang menempuh Pasca Sarjana Kajian Ketahanan Nasioanl di Universitas Indonesia (UI) ini. Bahwa soal kecakapan personal penggunaan akses digital, tidak hanya bagus untuk mengembangkan karakter positif, tetapi juga bisa meningkatkan kompetensi.

Di samping, tumbuhnya industri, usaha-usaha mikro menengah mengembangkan ekonomi kreatif, kompetisi kreator-kreator aplikasi media sosial (medsos) dan aplikasi belanja online kekinian. Sambung dia, trend literasi digital yang baik pula bagi generasi milenial, untuk di tentut tumbuh berkembang dan bekompetisi.

“Perusahaan-perusahaan, agen merek, distributor dan konten kreatif produk digital harus di dorong untuk bertanggung jawab secara sosial. Agar integritas moral publik pengguna jasa produk digital, bisa di dampingi dan termotivasi dengan kampanye-kampanye literasi digital yang positif,” tegasnya, Kamis kemarin (14/7/2022).

“Sebab literasi digital memang cocok, sekaligus juga bisa bawa masyarakat pengguna menjadi korban eksploitatif,” pungkasnya dalam obrolan bareng Legislator, bijak menggunakan Handphone dalam literasi digital sebagai teman nya.

Selain Legislator, anggota Komisi I DPR RI, Zoom Meeting juga hadirkan Narasumber, Direktur Eksekutif Akademia Kreatif, Agus Hiplunudin. (GD)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Setiap akhir pekan jajaran pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Indramayu) Kabupaten indramayu rutin melaksanakan kegiatan senam pagi dan Jum’at berbagi.

Kedua kegiatan tersebut menjadi arahan Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar yang meminta setiap Perangkat Daerah (PD) menggaungkan kembali kegiatan jasmani kerohanian yakni senam pagi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan.

Disatu sisi kegiatan Jum’at berbagai menjadi upaya ajakan Bupati Indramayu Nina Agustina kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk selalu berbagi dengan sesama.

Hal itu dilakukan ASN Diskominfo Kabupaten Indramayu melakukan senam pagi di dalam kantor dan setelahnya bagi-bagi bingkisan kepada pengguna jalan sebagai bentuk implementasi kegiatan Jum’at berbagai, di Jl. S Pasman Kel. Margadadi Kec. Indramayu Kabupaten Indramayu, Jum’at (15/7/22).

Dikatakan Kepala Diskominfo Kabupaten Indramayu Aan Hendrajana, kegiatan senam pagi ini bertujuan untuk menjaga kesehatan seluruh Perangkat Kerja agar selalu semangat dalam bekerja serta terhindar dari segala macam penyakit.

Sementara, kegiatan Jum’at Berbagi diharapkan menjadi pengingat untuk selalu meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial antar sesama di kalangan masyarakat. (Toro)