Suara Indonesia News – Indramayu. Babak lanjutan sidang perkara perusakan tanaman petani di lahan Jatitujuh yang diduga dirusak oleh tiga kepala desa dan empat warga sipil, kini memasuki tahap mediasi di Pengadilan Negeri Indramayu, Selasa (24/05/2022).

Namun mediasi yang dihadiri oleh ratusan petani dan tujuh (7) tergugat itu belum mendapatkan titik temu pada kedua belah pihak. Hal tersebut disampaikan oleh Deden Muhamad Surya selaku kuasa hukum penggugat kepada media. “Pada intinya, mediasi ini tidak ada titik temu. Jadi, dalam persidangan belum ada kesepakatan dikarenakan masih kuat pada pendirian masing – masing,”.

Ia juga merasa tidak mengerti mengapa pihak tergugat menolak mediasi karena tidak ada pembuktian. Menurutnya, dalam mediasi bukan berbicara siapa yang benar dan salah.
Meski demikian, kata Deden, hasil mediasi di persidangan kondusifitas para petani tetap terjaga dengan baik walaupun belum ada titik terang.

Sementara itu, Khalimi selaku kuasa hukum tergugat mengaku bahwa pihaknya sudah ada itikad baik dengan ikut hadir pada agenda mediasi.

Dikatakan Kahalimi “Dalam mediasi ini, dari pihak pengugat belum lengkap secara keseluruhan 142 orang, namun hanya 90-an lebih yang tercatat di daftar hadir. Dari pihak tergugat lengkap 7 itu hadir semua, artinya ada itikad baik,”. Namun, ia mengungkapkan bahwa keinginan penggugat melalui perwakilannya yang meminta ganti rugi materiil dan immateriil senilai lebih dari 5 milyar rupiah, ditolak oleh tergugat.

Setelah mediasi tanpa titik temu ini, akan dilanjutkan pada sidang perdana pada 31 Mei 2022 mendatang di Pengadilan Negeri Indramayu. (Toro)

Suara Indonesia News – Demak. Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono bersama pejabat utama Polres Demak meninjau lokasi banjir rob di wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Menurutnya, dalam beberapa hari ini banjir rob menerjang ratusan rumah di wilayah pesisir Kabupaten Demak. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan tingginya air laut.

Banjir rob mulai masuk ke permukiman warga pada hari Senin (23/5) kemarin, dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa.

“Berdasarkan informasi dari BMKG, banjir rob menerjang kawasan pesisir Kota Semarang dan kabupaten lain di kawasan pantai utara Jawa Tengah. BMKG menyebut penyebab banjir rob ini karena fenomena alam puncak pasang tertinggi,” kata Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono saat meninjau lokasi banjir rob di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Selasa (24/5/2022).

Budi melanjutkan, menyikapi imbauan BMKG bahwa gelombang air laut masih tinggi dalam beberapa hari kedepan, pihaknya akan berkerjasama dengan TNI, BPBD dan dinas terkait untuk menangani korban banjir rob di Kabupaten Demak.

“Hari ini kami turun kelapangan untuk membantu korban banjir rob di Kecamatan Sayung. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD dan PMI sudah disiapkan dalam penanganan bencana banjir rob di Kabupaten Demak. Untuk memenuhi kebutuhan warga juga sudah disiapkan logistik dan obat – obatan. Jika air kembali naik, nantinya warga akan di evakuasi ketempat aman,” ungkapnya.

Salah seorang warga Desa Sriwulan korban banjir, Agus menyampaikan diriinya sudah siap jika ada banjir rob susulan. Genangan air sudah mulai surut. Dia mengaku telah menyelamatkan barang-barang berharga.

“Kita sudah biasa kalau hampir masuk bulan Mei biasanya air rob akan tinggi. Namun banjir rob kali ini adalah yang tertinggi dari sebelumnya,” ujarnya. (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Pemkab Cirebon meluncurkan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Aplikasi ini merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, dan merupakan peluncuran aplikasi perdana di Provinsi Jawa Barat. Aturannya sesuai dengan yang diamanatkan Perpres Nomor 95/2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

“Implementasi SPBE menjadi hal mutlak dilakukan pemerintah. Kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, SPBE menjadi kontrol kinerja lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia,” kata Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno, dalam acara Launching dan Diseminasi Sistem Srikandi yang Terintegrasi dengan Sertifikat Elektronik Pemerintah Kabupatrn Cirebon, di Hotel Apita, Selasa (24/5/2022).

Menurut Sekda, dengan adanya SPBE, maka seluruh kinerja pemerintah dapat terintegrasi dan transparan. Penerapan SPBE juga mampu memangkas biaya belanja TIK, waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu juga, dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif.

“Sistem ini juga bisa  meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi bisa mengontrol semua kinerja lembaga pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan mengatakan, aplikasi Srikandi ini dikembangkan oleh ANRI. Mereka bekerja sama dengan Kemenpan RB, Kominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Hal itu, sesuai dengan Kep MENPANRB Nomor 679 Tahun 2020, telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis dan dimandatkan untuk dapat digunakan sekuruh instansi pusat dan pemerintah daerah.

“Pemkab Cirebon berkomitmen mendukung penuh penerapan dan pengintegrasian Srikandi dalam sistem pemerintahan. Sehingga tujuan integrasi SPBE dapat tercapai dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Nanan, diterapkannya aplikasi Srikandi ini, diharapkan dapat meningkatkan indeks nilai SPBE Kabupaten Cirebon. Maka dari itu, dibutuhkan peran serta dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah dan semua stakeholder terkait.

“Tujuan akhirnya adalah demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” jelas Nanan.

Sedangkan dalam persiapan penerapan aplikasi Srikandi, lanjutnya, telah dilakukan bimbingan teknis kepada para Arsiparis dan Pengelola Arsip perangkat daerah. Mereka nantinya dapat mengenal proses tata kerja aplikasi tersebut. Diharapkan, dapat segera diimplementasikan secara optimal.

Nanan juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga Arsip Nasional RI. Mereka sudah mendukung secara teknis, untuk memperlancar pelaksanaan Srikandi. Dirinya berharap, seluruh pejabat perangkat daerah segera memiliki sertifikat atau tandatangan elektronik, yang merupakan bagian dari aplikasi Srikandi.

“Saya berharap semua pejabat perangkat daerah segera memiliki sertifikat. Karena ini merupakan bagian dari aplikasi Srikandi,” tukasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 71 peserta, terdiri dari 31 orang perwakilan dinas dan badan, serta 40 peserta lainnya adalah Camat. Untuk narasumbernya sendiri berasal dari Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional RI. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. SKPD terkait diminta untuk serius menangani program kemiskinan yang sedang gencar dilakukan Pemkab Cirebon. Ini karena, mengentaskan kemiskinan bukan hanya tugas dinas sosial saja, namun tugas semua SKPD yang berhubungan dengan masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Cirebon, Imron, Selasa (24/5/2022).

Dalam acara monitoring dan evaluasi program kemiskinan di Kecamatan Sumber, Imron mewanti-wanti semua komponen untuk serius membantu program pengentasan kemiskinan tersebut. Bila semua element masyarakat ikut bergerak, maka perlahan namun pasti kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa ditekan.

“Saya meminta semua pihak, terlebih SKPD terkait untuk serius menjalankan program pengentasan kemiskinan. Setiap bulan harus ada peningkatan progres untuk persoalan ini,” ungkap Imron.

Menurut Bupati, saat ini Dinas Sosial sedang melakukan Verval data, supaya bisa mengetahui secara pasti jumlah warga miskin yang ada di Kabupaten Cirebon. Selama ini memang ada ketidaksesuaian data, mulai dari Puskesos dan Dinkes itu sendiri.

“Verval data sangat diperlukan, karena data akan sinkron. Ini kan, kita mulai dari Puskesos yang ada di desa, lalu naik ke kecamatan dan sinkron dengan data Dinsos,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Wabup Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu). Ayu menyebutkan, monitoring verval data masalah kemiskinan akan terus dilakukan Pemkab Cirebon. Kehadiran Pemkab sangat dibutuhkan, dan harus melakukan intervensi supaya bisa mengambil langkah strategis.

“Pemkab harus melakukan intervensi langsung, supaya kantong-kantong kemiskinan bisa diketahui secara real. Ini supaya kami bisa segera mengambil langkah strategis menyelesaikan persoalan ini,” paparnya.

Kembali Ayu menyinggung tentang keinginan Pemkab Cirebon dalam mengentaskan kemiskinan. Pemkab sendiri mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan. Minimal, bisa menekan angka kemiskinan sebanyak satu persen setiap tahunnya. Pasalnya, setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin, karena banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

“Jadi verval data itu harus terus dilakukan, karena perubahan data setiap bulannya, itu pasti. Warga pasti ada yang meninggal. Disamping itu, secara ekonomi juga pasti ada perubahan. Disamping itu, akan ada warga yang pindah. Nah faktor ini kan harus terus dimonitoring,” ucap Ayu.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono menambahkan, banyak program yang sudah dikonsep Bappelitbangda dan tujuannya memang mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Skala besarnya adalah dengan mempercepat perizinan bagi investor yang akan masuk.

“Dengan mempercepat perizinan, otomatis investor bisa cepat berinvestasi. Lalu mereka membangun pabrik dan bisa menyerap tenaga kerja. Otomatis, lapangan kerja di Kabupaten bisa terserap,” kata Suhartono. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Setelah presiden Jokowi menyatakan bebas membuka masker di ruang terbuka dan pemerintah provinsi Jawa barat menyatakan jawa barat kini berstatus endemi bukan lagi pandemi ekonomi Rakyat kini mulai bangkit kembali setelah dua tahun lebih mati suri mencoba bangkit pasca hantaman wabah virus Covid 19. Selasa (24/05-2022).

Hal ini di buktikan dengan adanya pasar malam dan hiburan rakyat di pelataran masjid aljabar milik Pemprov Jabar berlokasi di desa Plumbon kecamatan Plumbon kabupaten cirebon yang ramai di kunjungi oleh warga sekitar dan warga wilayah barat Kabupaten Cirebon, warga yang berkunjung dapat bernafas lega tanpa ada lagi wajib menggunakan masker di ruang terbuka lupa akan adanya Covid 19 yang pernah singgah lama di kabupaten cirebon.

Naryo sang kordinator pasar malam dan hiburan rakyat merasa senang setelah kurang lebih dua tahun mati suri dan tidak ada pemasukan bagi para anggota dan keluarga nya, yang selama ini hidup dengan berhutang kanan kiri demi menyambung hidup bagi para anggotanya dan seluruh keluarga besarnya.

“Alhamdulillah kami dapat bernafas lega dengan di ijinkan kembali untuk menjalankan usaha kami yang telah lama mati suri yang tentunya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, kami selama ini hidup dengan hutang dari kanan ke kiri dari mulai pinjam bank hingga rentenir kami lakoni demi menyambung hidup, terimakasih pak Jokowi” ungkap Naryo.

Kepala desa Plumbon Suki juga membuka lebar akan adanya kegiatan usaha ini karena menurut nya warga sekitar pun turut hidup roda perputaran ekonominya seperti warga yang berjualan di dalam area pasar malam dan hiburan rakyat, serta karang taruna hidup dengan mengelola parkirnya yang sudah pasti banyak warga yang berkunjung menikmati hiburan ini.

” Ya sudah tentu Kami menyambut baik akan adanya kegiatan pasar malam dan hiburan rakyat di daerah kami karena roda perekonomian kembali bangkit dan juga menjadi hiburan bagi warga kami, kita sejenak melupakan Covid 19 karena presiden Jokowi sudah membuat pernyataan boleh melepaskan masker di ruang terbuka dan hidup berdampingan dengan Covid 19 menjadi endemik bukan pandemik lagi, dan setuju akan keputusan tersebut agar roda perekonomian kita dapat bangkit kembali” ungkap Suki kepala desa Plumbon. (Sendi)

Suara Indonesia News – Kota Tebingtinggi. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengambil sumpah jabatan dan melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.Tp. menjadi Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi dan Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Yetti br Sembiring, S.STP., M.Si. menjadi Pj. Bupati Tapteng, Selasa (24/5) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara  Jl. Jend. Sudirman kota Medan. Pelantikan dilakukan setelah dua Kepala Daerah tersebut berakhir masa jabatannya.

Tiga hal ditekankan Gubernur Sumut kepada Pj. Walikota Tebing Tinggi dan Pj. Bupati Tapteng yang akan mengisi kepemimpinan hingga November 2024. Pertama, kedua Pj Kepala Daerah tidak boleh terlibat politik, karena berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua, loyal kepada daerah dan juga pemerintah pusat, dan ketiga bisa bekerja sama dengan yang lain.

Untuk pertama kalinya Pj. Wali Kota dan Pj. Bupati ditunjuk langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Sebelumnya, Pj. Wali Kota dan Bupati diisi pejabat eselon II yang ditunjuk masing-masing Gubernur, namun Gubernur Sumut tidak mempermasalahkan hal tersebut.

“Saya tidak mempermasalahkan itu, yang menjadi masalah ketika dia tidak memimpin dengan baik. Maka bekerjalah semaksimal mungkin, bekerja sama dengan samping, atas dan bawah. Ini tidak mudah karena Anda akan menjabat kurang lebih dua setengah tahun,” ujar Gubernur Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.Tp. mengatakan, akan bekerja sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai dengan yang dikatakan Bapak Gubernur, kami berdua akan bekerja semaksimal mungkin demi kesejahteraan rakyat,” ujar Pj. Wali Kota Tebing Tinggi didampingi Pj. Bupati Tapteng.

Pada pelantikan ini juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumut Nawal Lubis kepada Pj Ketua TP PKK Tebingtinggi Harliaminda Dimiyathi. Sementara untuk Kabupaten Tapteng, Ketua TP PKK dijabat langsung oleh Pj Bupati Tapteng Yetti br Sembiring.

Hadir dalam pelantikan Pj Bupati dan Pj Walikota tersebut, Kapolda Sumut RZ Panca Putra Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani dan Ketua BPK Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan. Hadir juga unsur Forkopimda Sumut, OPD Pemprov, Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. (Wali Kota Tebing Tinggi masa jabatan 2017 – 2022), OPD Pemko Tebingtinggi dan Pemkab Tapteng. (Julian)