Suara Indonesia News – Cilegon, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPC HIPPI) Kota Cilegon periode 2019-2024, secara resmi dilantik oleh Ketua DPD HIPPI Banten Saiful Bahri, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Cilegon, Jumat, (15/11/2019).
Acara pelantikan kali ini Mengusung tema “Strategi Pengusaha Pribumi Dalam Ikut Pembangunan Nasional”.
Hadir pada pelantikan tersebut Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Cilegon (FKPC) Husen Saidan, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Cilegon Andi Suhandi, para pengusaha Kota Cilegon, Abah Salim, H. Iye Iman Rohiman, Iman Purwanto, dan para pengurus HIPPI Kota Cilegon.
Ketua DPC HIPPI Cilegon, H. Abdul Mutolib, mengatakan akan membangun sinergi dengan seluruh pengusaha. Namun hal tersebut harus didukung oleh Pemerintah untuk menghidupkan kembali pengusaha kecil menengah.
“Tentunya harus ada perhatian khusus dari Pemerintah Kota Cilegon. Untuk membangkitkan usaha kecil menengah yang ada di Kota Cilegon, agar bisa menambah ekonomi dan mendongkrak ekonomi rakyat dan masyarakat sehingga bisa meminimalisir pengangguran yang ada di Kota Cilegon,” katanya.
Dikatakan, Abdul Mutolib, perhatian pemerintah kepada para pengusaha kecil khususnya terhadap pengusaha lokal harus lebih ditingkatkan agar home industri yang ada di Kota Cilegon dapat terus berjalan dan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Cilegon.
“Harus ada upaya dari pemerintah untuk membimbing atau dengan menjalankan pembinaan terhadap industri kecil menengah yang baru. Sehingga jangan sampai Cilegon yang disebut lingkupnya sebagai industri berat, tapi pengusaha Cilegon sendiri banyak sebagai penonton, dan masyarakatnya hanya menerima kebisingan dan hiruk pikuk dari kalangan industri yang ada di Cilegon. Tentunya pemerintah harus memperhatikan itu agar bisa memeratakan ekonomi rakyat yang ada,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPD HIPPI Banten, Saiful Bahri mengatakan dengan semakin banyaknya persaingan usaha, pemerintah harus lebih memperhatikan pengusaha lokal terutama pengusaha kecil menengah.
“Banyak, karena kita engga terlepas dari persaingan dan itu kebanyakannya dari luar. Harus ada regulasi, karena kalau pemerintah sudah menerbitkan regulasi berbentuk Perwal (Peraturan Walikota) lah seperti itu, itu sudah merupakan setengah keberhasilan. Jadi jangan dibiarkan saja berjuang masing-masing,” ujarnya.
Saiful Bahri berharap, dengan dilantiknya pengurus DPC HIPPI Kota Cilegon dapat menjadi fasilitator antara pemerintah dan pengusaha.
“Organisasinya jalan, bisa membantu pengusaha HIPPI yang belum punya akses, untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Kan fasilitator yah, untuk mengangkat yang kecil jadi gede, yang menengah jadi gede, dan juga menjaga kekompakan,” pungkasnya. (Dhe)
